kab/kota: Bekasi

  • Peningkatan Kapasitas Stasiun Tanah Abang Berdampak Langsung Terhadap Mobilitas

    Peningkatan Kapasitas Stasiun Tanah Abang Berdampak Langsung Terhadap Mobilitas

    JAKARTA – Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan peningkatan kapasitas Stasiun Tanah Abang menjadi 380.000 pengguna per hari akan berdampak langsung terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto baru meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa, 4 November 2025, didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, hingga Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    “Stasiun ini menjadi salah satu simpul utama konektivitas KRL Jabodetabek yang memperkuat pertumbuhan ekonomi perkotaan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon melalui peningkatan penggunaan transportasi publik,” kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa, 4 November.

    Bobby menegaskan selesainya pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru tahap 1 ini akan memperkuat integrasi antarmoda di kawasan pusat kota Jakarta.

    “Dengan hadirnya stasiun ini, ekosistem transportasi perkotaan semakin terintegrasi, mendukung konsep transportasi massal yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan bagi masyarakat,” ujar Bobby.

    Di sisi lain, Bobby juga bilang KAI akan terus memperkuat perannya dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau dan merata melalui skema Public Service Obligation (PSO) yang diamanahkan pemerintah melalui DJKA Kemenhub.

    Hingga September 2025, sambung Bobby, KAI telah melayani 13,15 juta pelanggan pada layanan Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal bersubsidi PSO, meningkat dari 12,26 juta pelanggan pada periode yang sama tahun lalu. 

    “Layanan subsidi PSO juga hadir melalui KAI Commuter di Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta, dan Surabaya, serta LRT Jabodebek, KA Bandara Srilelawangsa di Medan, dan KA Bandara YIA di Yogyakarta,” ujar Bobby.

    Bobby juga bilang dukungan KAI melalui KAI Commuter menjadi bagian penting dari penguatan layanan di kawasan perkotaan.

    “Melalui KAI Commuter, kami menjalankan 1.141 frekuensi perjalanan Commuter Line setiap hari, terdiri dari 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek, 14 perjalanan Commuter Line Merak, dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta,” ujar Bobby.

    Sekadar informasi, Stasiun Tanah Abang Baru mulai beroperasi sejak Juni 2025 dan melayani empat lintas utama KRL yaitu Kampung Bandan, Rangkasbitung, Duri–Tangerang, dan Manggarai–Bogor–Cikarang (termasuk Bekasi).

    Saat ini, stasiun tersebut melayani lebih dari 210 ribu penumpang naik-turun dan transit per hari, atau sekitar 63 juta penumpang selama Januari–Oktober 2025, setara dengan 22 persen dari total penumpang KRL Jabodetabek.

    Setelah pembangunan tahap pertama selesai, kapasitas Stasiun Tanah Abang meningkat dari 141.000 menjadi 380.000 penumpang per hari. Fasilitas yang disediakan mencakup 4 peron dan 6 jalur yang mampu melayani rangkaian 12 gerbong, dengan luas bangunan 23.000 m² di atas lahan 31.743 m². Nilai proyek pembangunan tahap pertama mencapai Rp380,93 miliar.

    Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, tahap kedua pembangunan akan dilaksanakan pada 2027, mencakup penambahan lift, pelebaran concourse peron 3 dan 4, serta peningkatan akses bagi penyandang disabilitas.

    Frekuensi perjalanan lintas Tanah Abang–Serpong–Rangkasbitung juga akan ditingkatkan menjadi setiap 4 hingga 6 menit untuk mempercepat arus mobilitas masyarakat.

  • Peningkatan Kapasitas Stasiun Tanah Abang Berdampak Langsung Terhadap Mobilitas

    Peningkatan Kapasitas Stasiun Tanah Abang Berdampak Langsung Terhadap Mobilitas

    JAKARTA – Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan peningkatan kapasitas Stasiun Tanah Abang menjadi 380.000 pengguna per hari akan berdampak langsung terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto baru meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa, 4 November 2025, didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, hingga Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    “Stasiun ini menjadi salah satu simpul utama konektivitas KRL Jabodetabek yang memperkuat pertumbuhan ekonomi perkotaan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon melalui peningkatan penggunaan transportasi publik,” kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa, 4 November.

    Bobby menegaskan selesainya pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru tahap 1 ini akan memperkuat integrasi antarmoda di kawasan pusat kota Jakarta.

    “Dengan hadirnya stasiun ini, ekosistem transportasi perkotaan semakin terintegrasi, mendukung konsep transportasi massal yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan bagi masyarakat,” ujar Bobby.

    Di sisi lain, Bobby juga bilang KAI akan terus memperkuat perannya dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau dan merata melalui skema Public Service Obligation (PSO) yang diamanahkan pemerintah melalui DJKA Kemenhub.

    Hingga September 2025, sambung Bobby, KAI telah melayani 13,15 juta pelanggan pada layanan Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal bersubsidi PSO, meningkat dari 12,26 juta pelanggan pada periode yang sama tahun lalu. 

    “Layanan subsidi PSO juga hadir melalui KAI Commuter di Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta, dan Surabaya, serta LRT Jabodebek, KA Bandara Srilelawangsa di Medan, dan KA Bandara YIA di Yogyakarta,” ujar Bobby.

    Bobby juga bilang dukungan KAI melalui KAI Commuter menjadi bagian penting dari penguatan layanan di kawasan perkotaan.

    “Melalui KAI Commuter, kami menjalankan 1.141 frekuensi perjalanan Commuter Line setiap hari, terdiri dari 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek, 14 perjalanan Commuter Line Merak, dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta,” ujar Bobby.

    Sekadar informasi, Stasiun Tanah Abang Baru mulai beroperasi sejak Juni 2025 dan melayani empat lintas utama KRL yaitu Kampung Bandan, Rangkasbitung, Duri–Tangerang, dan Manggarai–Bogor–Cikarang (termasuk Bekasi).

    Saat ini, stasiun tersebut melayani lebih dari 210 ribu penumpang naik-turun dan transit per hari, atau sekitar 63 juta penumpang selama Januari–Oktober 2025, setara dengan 22 persen dari total penumpang KRL Jabodetabek.

    Setelah pembangunan tahap pertama selesai, kapasitas Stasiun Tanah Abang meningkat dari 141.000 menjadi 380.000 penumpang per hari. Fasilitas yang disediakan mencakup 4 peron dan 6 jalur yang mampu melayani rangkaian 12 gerbong, dengan luas bangunan 23.000 m² di atas lahan 31.743 m². Nilai proyek pembangunan tahap pertama mencapai Rp380,93 miliar.

    Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, tahap kedua pembangunan akan dilaksanakan pada 2027, mencakup penambahan lift, pelebaran concourse peron 3 dan 4, serta peningkatan akses bagi penyandang disabilitas.

    Frekuensi perjalanan lintas Tanah Abang–Serpong–Rangkasbitung juga akan ditingkatkan menjadi setiap 4 hingga 6 menit untuk mempercepat arus mobilitas masyarakat.

  • Pemkot Bandung dan Kejari Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

    Pemkot Bandung dan Kejari Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung kembali memperkuat kerja sama di bidang hukum. 

    Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara  antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kejaksaan negeri se-wilayah Jawa Barat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa 4 November 2025.

    Kerja sama tersebut menjadi tonggak penting penerapan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana, sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada Januari 2026.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menuturkan, kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Kejari bukanlah hal baru, melainkan bentuk kesinambungan dari komunikasi yang telah lama terjalin.

    “Kami telah lama membangun komunikasi dengan bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan untuk mewujudkan kerja sama ini. Saya percaya, penegakan keadilan yang berpihak pada kepentingan publik adalah fondasi penting bagi pembangunan kota yang berintegritas dan ramah investasi,” ujar Farhan dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.
     

    Sebelumnya, Pemkot juga telah menjadin Kerja sama dengan Kejari mencakup pendampingan hukum, khususnya dalam urusan keperdataan dan tata usaha negara. 

    Pendampingan tersebut di antaranya meliputi penyelesaian permasalahan aset milik Pemkot Bandung, yang menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

    Sejak 2024, Pemkot Bandung dan Kejari telah menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini dinilai menjadi pondasi penting dalam memperkuat aspek hukum di lingkungan pemerintah daerah.

    Sinergi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kebijakan dan aset daerah, sekaligus memberikan rasa aman bagi para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Melalui penandatanganan PKS ini, Pemkot Bandung optimistis dapat membangun sistem tata kelola yang lebih transparan, serta mendorong terciptanya lingkungan investasi yang kondusif dan berkeadilan di Kota Bandung.

    “Kami ingin memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Kolaborasi ini bukan hanya soal administrasi, tapi bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Bandung sebagai kota yang berintegritas dan terpercaya,” pungkas Farhan.

    Selain pendampingan hukum, kerja sama ini juga diperkuat dengan nota kesepahaman yang meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan maupun pengaduan. 

    Kesepahaman ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan setiap proses pengawasan dan penegakan hukum di Kota Bandung berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan.

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung kembali memperkuat kerja sama di bidang hukum. 
     
    Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara  antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kejaksaan negeri se-wilayah Jawa Barat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa 4 November 2025.
     
    Kerja sama tersebut menjadi tonggak penting penerapan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana, sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada Januari 2026.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menuturkan, kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Kejari bukanlah hal baru, melainkan bentuk kesinambungan dari komunikasi yang telah lama terjalin.
     
    “Kami telah lama membangun komunikasi dengan bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan untuk mewujudkan kerja sama ini. Saya percaya, penegakan keadilan yang berpihak pada kepentingan publik adalah fondasi penting bagi pembangunan kota yang berintegritas dan ramah investasi,” ujar Farhan dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.
     

    Sebelumnya, Pemkot juga telah menjadin Kerja sama dengan Kejari mencakup pendampingan hukum, khususnya dalam urusan keperdataan dan tata usaha negara. 
     
    Pendampingan tersebut di antaranya meliputi penyelesaian permasalahan aset milik Pemkot Bandung, yang menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
     
    Sejak 2024, Pemkot Bandung dan Kejari telah menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini dinilai menjadi pondasi penting dalam memperkuat aspek hukum di lingkungan pemerintah daerah.
     
    Sinergi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kebijakan dan aset daerah, sekaligus memberikan rasa aman bagi para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
     
    Melalui penandatanganan PKS ini, Pemkot Bandung optimistis dapat membangun sistem tata kelola yang lebih transparan, serta mendorong terciptanya lingkungan investasi yang kondusif dan berkeadilan di Kota Bandung.
     
    “Kami ingin memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Kolaborasi ini bukan hanya soal administrasi, tapi bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Bandung sebagai kota yang berintegritas dan terpercaya,” pungkas Farhan.
     
    Selain pendampingan hukum, kerja sama ini juga diperkuat dengan nota kesepahaman yang meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan maupun pengaduan. 
     
    Kesepahaman ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan setiap proses pengawasan dan penegakan hukum di Kota Bandung berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Selasa, Samsat Keliling buka 14 wilayah Jadetabek

    Selasa, Samsat Keliling buka 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Selasa.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Pos Pol TMPN Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat 09.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 09.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB;

    7. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah Kota Tangerang dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;

    8. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    9. Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Cikarang Jababeka pukul 09.00-12.00 WIB;

    12. Kota Bekasi di KFC Zambrud pukul 09.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar UMK 2026 Jika Naik 10,5%, Kota Ini Tertinggi Nyaris Rp 6,3 Juta

    Daftar UMK 2026 Jika Naik 10,5%, Kota Ini Tertinggi Nyaris Rp 6,3 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan buruh menuntut kenaikan upah minimum pada 2026 sebesar 8,5-10,5%. Namun menurutnya, kenaikan upah minimum yang paling masuk akal adalah 10,5%.

    Kata dia setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ada daerah yang justru perekonomian tumbuh di atas nasional, sehingga kenaikan upah minimum bisa lebih tinggi.

    “Kenapa sampai 10,5%? Karena pertumbuhan ekonomi yang tadi saya jelaskan itu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di setiap provinsi, pertumbuhan ekonominya ada yang lebih tinggi dari nasional. Contoh, Maluku Utara, itu bisa 30%, 6 kali lipatnya, 5 sampai 6 kali lipat,” kata Said Iqbal.

    Pembahasan upah minimum 2026, termasuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) tengah dibahas, di mana Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diberi tenggat waktu hingga November 2025. Jika perhitungan kenaikan upah minimum sebesar 10,5% diketok dan diikuti masing-masing pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maka kenaikannya cukup signifikan.

    UMK 2026 didasarkan pada angka 10,5%, maka yang tertinggi bukanlah UMP DKI Jakarta, melainkan Kota Bekasi, di mana UMK-nya bisa mencapai Rp 6,29 juta jika kenaikannya mencapai 10,5%. Selain Kota Bekasi, berikutnya ada Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang masing-masing bisa mencapai Rp 6,19 juta dan Rp 6,14 juta. Sedangkan Jakarta berada diurutan ke-4 yang mencapai Rp 5,96 juta atau hampir Rp 6 juta.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Berikut daftar UMK 2026 dari yang terbesar jika berdasarkan kenaikan 10,5%:

    Kota Bekasi Rp6.288.281
    Kab Karawang Rp6.187.550
    Kab Bekasi Rp6.142.159
    Kota Depok Rp5.741.272
    Kota Cilegon Rp5.666.533
    Kota Bogor Rp5.665.221
    Kota Tangerang Rp5.602.027
    Kabupaten Mimika Rp5.531.274
    Kota Batam Rp5.513.508
    Kota Tangerang Selatan Rp5.496.703
    Kota Surabaya Rp5.482.737
    Kabupaten Tangerang Rp5.415.734
    Kabupaten Bogor Rp5.389.318
    Kabupaten Gresik Rp5.385.917
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.381.915
    Kabupaten Pasuruan Rp5.377.913
    Kabupaten Serang Rp5.367.375
    Kabupaten Mojokerto Rp5.365.909
    Kabupaten Purwakarta Rp5.295.438

    Sementara itu, beberapa daerah juga memiliki UMK terendah atau terkecil, di mana mayoritas berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jika kenaikannya mencapai 10,5%, maka Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, yang menjadi UMK terendah di Indonesia, dapat menjadi Rp 2,39 juta jika kenaikannya mencapai 10,5%.

    Berikut daftar UMK 2026 dari yang terendah jika berdasarkan kenaikan 10,5%:

    Kabupaten Banjarnegara Rp2.398.375
    Kabupaten Wonogiri Rp2.409.549
    Kabupaten Sragen Rp2.411.331
    Kota Banjar Rp2.436.253
    Kabupaten Kuningan Rp2.441.518
    Kabupaten Pangandaran Rp2.455.005
    Kabupaten Ciamis Rp2.458.933
    Kabupaten Rembang Rp2.470.966
    Kabupaten Blora Rp2.473.465
    Kabupaten Brebes Rp2.474.980

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dasco Minta Pabrik Michelin Batalkan PHK Massal Buruh

    Dasco Minta Pabrik Michelin Batalkan PHK Massal Buruh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban Michelin, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Ia menemui ribuan buruh berseragam biru yang telah berkumpul dalam aksi unjuk rasa di halaman pabrik tersebut.

    “Kami minta kepada manajemen, teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali,” kata Dasco dalam orasinya.

    Menanggapi pernyataan tersebut, buruh mengucapkan terima kasih kepada Dasco.

    “Terima kasih Bapak Dasco, terima kasih Bapak Dasco,” ujar Dasco.

    Dalam keterangan pers, Dasco mengungkapkan kedatangannya bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR merupakan tindak lanjut dari laporan serikat pekerja terkait rencana PHK sepihak dari perusahaan.

    “Kami datang untuk kemudian berkomunikasi membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” kata Dasco.

    Lebih lanjut, dia bilang proses PHK tentunya harus mengacu kepada perjanjian kerja bersama. Kedua, menurut Dasco, apabila perundingan-perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama dan PHK tidak bisa dihindari, maka harus mengikuti aturan yang berlaku.

    “Dan pihak dari PT Multistrada Arah Sarana berjanji akan menyampaikan kepada ke owner perusahaan dan kami minta bahwa sejak saat ini proses PHK tidak dilanjutkan dulu,” ujar Dasco.

    “Kalau menurut manajemen, belum ada yang di PHK masih dalam proses sehingga kita minta itu disetop dulu, kalau yang diskorsing kita minta dikembalikan dulu,” lanjutnya.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Punya Rp10 T, Mentan Amran Pakai AI & Drone Bikin Pertanian RI Modern

    Punya Rp10 T, Mentan Amran Pakai AI & Drone Bikin Pertanian RI Modern

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

    Menurut Amran, total dana yang digelontorkan untuk mendukung penerapan teknologi tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan drone pertanian, sensor tanah, hingga sistem precision agriculture dan smart farming (pertanian presisi dan pertanian pintar).

    “Pemerintah, kita anggarkan sampai kurang lebih Rp10 triliun. Teknologi semua kita gunakan. Jadi ada drone kita pakai, kemudian sensor untuk mengetahui kondisi tanah, unsur hara tanah, dan seterusnya. Kita gunakan semua teknologi. Dan ke depan kami yakin biaya produksi turun,” ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

    Amran menjelaskan, penerapan teknologi canggih di sektor pertanian telah menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, dengan penggunaan drone untuk menanam dan memupuk padi, waktu kerja petani dapat dihemat secara signifikan.

    “Contoh, kalau tanam dulu itu 1 hektare menggunakan 25 orang, atau 1 hektare 1 orang tanam 25 hari. Sekarang 25 hektare bisa selesai 1 hari dengan menggunakan drone,” jelasnya.

    Ia menambahkan, transformasi menuju pertanian modern membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif, karena tenaga manusia dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lain sementara hasil panen meningkat.

    “Bisa dibayangkan efisien, efektif penggunaan anggaran. Jadi itu salah satu contoh bahwa dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence (AI), menggunakan robotik, dan seterusnya. Dan itu benar,” tutur Amran.

    Adapun mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Amran memastikan petani Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan teknologi sejak periode pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian.

    “Mereka sudah sejak.. prioritas pertama kami saat menjadi menteri, tahun 2015 itu kita sudah mulai. Dulu penggunaan teknologi kita, posisinya hanya 0,14 Horse Power (HP) per hektare. Sekarang meningkat jadi 2,1 HP per hektare. Thailand dulu sudah 2, sekian, Jepang kalau tidak salah sudah 6 HP per hektare,” jelasnya.

    Ia menargetkan, dalam 5-10 tahun ke depan, tingkat mekanisasi pertanian di Indonesia bisa mencapai 6-10 HP per hektare, setara dengan negara-negara maju di Asia.

    Amran menyebut sejumlah alat pertanian modern seperti combine harvester dan rice transplanter saat ini sudah berhasil dibuat di dalam negeri dan tengah melalui tahap uji coba.

    “Ini tadi uji coba. Ini kan combine harvester kita bisa buat, rice transplanter kita buat. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai, kemudian robotik. Jadi nanti otonomus,” kata Amran.

    Ia menyebut, targetnya alat-alat tersebut akan dikembangkan hingga bisa dikendalikan secara jarak jauh menggunakan remote control, sehingga petani milenial dapat bertani tanpa harus berada langsung di sawah.

    “Dari bawah pohon. Jadi Anda mau bertani, pencet tombol saja dari Jakarta. Bertani di Bekasi tinggal disetel,” ucapnya.

    Saat ini, lanjut Amran, alat pertanian yang diuji masih menggunakan bahan bakar diesel, namun ia menegaskan akan beralih ke sistem baterai listrik untuk menekan biaya energi.

    “Saat ini masih pakai solar, diesel. Ke depan pakai baterai. Apakah baterai akan lebih murah lagi? Jauh lebih murah. Bisa hemat sampai 60 persen,” ujarnya optimistis.

    Amran menambahkan, harga alat pertanian modern kini juga semakin terjangkau. “Kemarin yang kita hitung-hitung per unit itu Rp600 juta, sekarang harganya sudah separuh. Terus rice transplanter itu mungkin dari Rp60 juta jadi Rp10 jutaan. Aku minta Rp5 juta,” kata dia.

    Ia menegaskan, semua langkah tersebut adalah bagian dari visi besar menuju pertanian otonom dan digital di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan tanam, panen itu dari bawah pohon. Itu mimpi kita. Pusatnya di sini,” katanya.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Chery Minta Maaf Duluan Soal Inden Jaecoo J5, Ada Apa?

    Bos Chery Minta Maaf Duluan Soal Inden Jaecoo J5, Ada Apa?

    Jakarta

    Jaecoo, sub brand merek premium dari Chery, resmi mengumumkan harga Jaecoo J5 di Indonesia. Mobil itu sudah dirakit lokal. Pengiriman unit ke garasi konsumen dilakukan mulai bulan November 2025.

    President Director of Chery Group Indonesia Zeng Shuo menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen terkait masa tunggu pemesanan (inden) unit.

    “Kita bersiap stok, karena semuanya rakit di Indonesia, bukan CBU,” kata Zeng Shuo di Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).

    “Dari awal nggak akan langsung besar, kita perlu waktu produksi. Kita akan lihat market-nya, saya juga minta maaf duluan kalau nanti indennya panjang,” kata Zeng Shou.

    Pernyataan ini menunjukkan adanya tantangan di balik proses lokalisasi dan distribusi.

    Jaecoo J5 EV Foto: Dok. Istimewa

    Untuk pasar Indonesia, Jaecoo telah melakukan perakitan lokal untuk model-model tertentu seperti Jaecoo J5 EV dan Jaecoo J8 di pabrik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

    Zeng Shuo menambahkan akan melihat permintaan pasar ke depannya. Pihaknya juga bakal menyesuaikan kapasitas produksi dalam negeri untuk model J5 EV.

    “Kita semuanya rakit di Indonesia, kita waktunya lebih panjang untuk produksi. Tapi tidak segampang langsung bisa shipment CBU. Tapi kita akan adjust cepat,” kata Zeng Shuo.

    “Kalau kita lihat ada demand dari market, kita pasti akan usahakan kasih konsumen mobil secepatnya, kita juga tidak berharap konsumen inden lama-lama,” tambah dia.

    Harga Jaecoo J5 EV terbilang kompetitif. Jaecoo J5EV sekarang bisa ditebus Rp 249,9 juta untuk tipe termurah, sedangkan versi termahal Rp 299,9 juta. Lebih murah dibanding harga pre booking saat Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Perlu menjadi catatan, harga itu dipasarkan untuk 1.000 konsumen pertama yang membeli Jaecoo J5.

    Secara performa, Jaecoo J5 EV dibekali motor listrik bertenaga 155 kW (setara 210 PS) dengan torsi puncak 288 Nm, menawarkan akselerasi instan khas mobil listrik. Baterai mobil ini berkapasitas 60,9 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 461 km dalam sekali isi daya (berdasarkan standar NEDC). Lewat teknologi pengisian cepat 130 kW, daya dapat terisi dari 30 hingga 80 persen hanya dalam 28 menit.

    (riar/rgr)

  • Antusiasme Pengendara Sambut Kembalinya BBM Ron 92 di SPBU BP Bekasi

    Antusiasme Pengendara Sambut Kembalinya BBM Ron 92 di SPBU BP Bekasi

    Antusiasme Pengendara Sambut Kembalinya BBM Ron 92 di SPBU BP Bekasi

  • Buruh Pabrik Ban Michelin Demo, Protes 370 Orang Kena PHK, Jalan Pantura Diblokir, Dasco Datang

    Buruh Pabrik Ban Michelin Demo, Protes 370 Orang Kena PHK, Jalan Pantura Diblokir, Dasco Datang

    GELORA.CO  – Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin di Jalan Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (3/11/2025).

    Aksi massa buruh ini dipicu imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) 370 karyawan Michelin.

    Aksi sendiri dimulai sejak pukul 08.00 WIB, dan pantauan Tribun Bekasi hingga pukul 12.30 WIB aksi masih berlangsung.

    Massa buruh juga memblokir jalan pantura Cikarang- Karawang tersebut hingga menyebabkan kemacetan 2 kilomter dari Karawang dan 3 kilometer lebih dari Bekasi.

    Bahkan, kendaraan dari Bekasi menuju ke Karawang tidak bergerak karena jalan ditutup. 

    Untuk dari Karawang arus lalu lintas dialihkan ke jalur Citarik, Cikarang Timur.

    Sopir truk, Asmin (60) mengaku terjebak empat jam. Ia hendak mengantar muatan semen dari Cikarang menuju Karawang.

    “Iya dari jam 9 ini engga bisa jalan,” katanya.

    Ia mengaku awalnya tidak tahu jalan hingga ditutup. Akan tetapi saat hanya beberapa meter di depan pabrik massa buruh langsung menutup akses jalan.

    “Tadi mah masih jalan, tapi pas sudah mau depan pabrik ini ditutup. Engga gerak sama sekali,” katanya.

    Aksi massa buruh ini dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bekasi. 

    Tak hanya dari Bekasi, ada juga dari Karawang, Tanggerang, Depok, maupun berbagai daerah lainnya.

    Hadir pula Presiden SPSI Andi Gani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. 

    Adapun aksi jalur pantura kembali dibuka pada pukul 13.07 WIB, dan kendaraan bisa kembali melintas satu jalur bergantian.