Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat,  Jumat (21/03/2025).

    Pertemuan Kadin dan Pemprov Jabar membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya.

    Keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews menyebutkan, ada empat pilar sinergi Kadin dengan Pembangunan Jawa Barat yang akan didorong kedua pihak.

    Pertama, Swadembada Pangan, Energi dan Air yang akan dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    Selain itu juga melalui kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    Pilar kedua, Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri, UMKM, Investasi.

    Upaya ini ditempuh melalui digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Pilar ketiga, Inklusifitas Kesehatan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Sosial.

    Pilar ini dijalankan lewat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar keempat, Keberlanjutan Ekonomi Hijau, Dekarbonisasi.

    Program ini dijalankan melalui rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri,pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Quick Wins Kadin di Jawa Barat mencakup pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung dan pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang serta pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin. 

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan 
    Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi 
    program quick win.

    Dua rekomendasi untuk sinergi Kadin-Pemprov Jabar meliputi optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban dan pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
    Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

     

  • Sindiran Dedi Mulyadi untuk Jagoan Cikiwul Bekasi: Jangan Cuma Gaya, Ditangkap Nangis – Halaman all

    Sindiran Dedi Mulyadi untuk Jagoan Cikiwul Bekasi: Jangan Cuma Gaya, Ditangkap Nangis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melontarkan sindiran pedas kepada Suhada Jagoan Cikiwul Bekasi yang belakangan ini menjadi sorotan.

    Dalam komentarnya di akun media sosial TikTok, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa keberanian yang hanya tampak saat meminta THR kepada salah satu pabrik di Bekasi tak sebanding dengan sikap lemah saat menghadapi hukum.

    “Jangan cuma bergaya sebagai jagoan, kalau ditangkap malah nangis,” ujar Dedi Mulyadi pada Jumat (21/3/2025). 

    Suhada yang menyebut dirinya sebagai Jagoan Cikiwul Bekasi itu viral setelah aksinya meminta THR kepada salah satu perusahaan di Bekasi pada Senin (17/3/2025).

    Jagoan Cikiwul Bekasi itu mengancam menutup akses jalan depan perusahaan apabila tidak bisa bertemu dengan pemilik patrik.

    Setelah aksinya viral di media sosial, Jagoan Cikiwul Bekasi itu melarikan diri.

    Dia sempat melarikan diri hingga ke Gunung Putri, Bogor.

    Setelah aksi pemerasannya viral di mana-mana dan tengah dicari polisi, Suhada, yang mengaku jagoan dari Cikiwul itu akhirnya minta maaf. 

    Video permintaan maafnya pun tersebar di media sosial. 

    JAGOAN CIKIWUL DITANGKAP – Suhada, anggota ormas di kawasan Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi yang marah setelah minta THR ke perusahaan hanya dikasih Rp 20 ribu pada Senin (17/3/2025). Suhada ditampilkan di hadapan awak media saat press release, Jumat (21/3/2025) (Tribun Bekasi/Rendy Rutama Putra)

    “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.”

    “Saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul, dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya.”

    “Saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf dan untuk sekuriti yang tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan,” tulisnya seperti dikutip dari Instagram @infobekasi_raya.

    Suhada kemudian mencoba menjelaskan kronologi kejadian versinya. 

    Ia mengaku mengajukan proposal itu berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan membagikan takjil. 

    “Saya akan jelaskan kronologi kejadian, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya,” katanya. 

    Ia pun membantah bahwa dirinya meminta THR kepada perusahaan.

    “Jadi, tidak ada bahasa saya minta THR enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita bagiin, kalau kita dapat. Ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu.”

    “Saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. Sebabnya di situ ada 4 proposal, dari 4 itu yang 3 dinaikkan sama satpamnya, yang punya saya yang proposal isinya memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya,” tutupnya.

  • Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat sampah. Timbunan sampah nasional saat ini mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2024.

    “Sekitar 39,41 persen sampah itu terbuang ke lingkungan seperti sungai. Dampak buruknya sudah terlihat akhir-akhir ini dari beberapa peristiwa banjir seperti yang terjadi di Bekasi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu 21,85% sampah itu dikelola di TPA dengan metode open dumping. Metode pengelolaan sampah tersebut tidak lagi direkomendasikan penggunaannya karena sampah dibuang begitu saja. Semua TPA dengan open dumping itu berada di 343 daerah.

    Pengelolaan secara open dumping juga menyebabkan masalah lingkungan seperti udara, pencemaran air tanah hingga merusak ekosistem lokal. Atas sejumlah permasalahan itu, menurut politikus Partai Golkar tersebut, dilakukan perbaikan tata kelola sampah.

    “Pertama, dari aspek regulasi, kita perlu menyempurnakan regulasi terkait tata kelola sampah. Kita di Komisi XII sebenarnya mendorong revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” jelas.

    Kedua, dari aspek pembiayaan pengelolaan sampah yang harus ada terobosan kebijakan. “Menjadikannya sebagai kebijakan mandatory spending pada alokasi anggaran APBN dan APBD perlu dipikirkan, sehingga ada perspektif yang lebih kuat memandang persoalan sampah,” tambah dia.

    Ketiga, dari aspek teknis dan infrastruktur. Secara teknis, permasalahannya terletak pada setiap tahap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan sampah, pengangkutan sampah hingga penimbunan di TPA.

    “Sampah yang telah dipilah di rumah tangga kemudian di tahap pengangkutan digabung hingga ke TPA. Kondisi ini mempersulit upaya daur ulang sampah, pengomposan dan pengkonversian sampah ke energi listrik,” terangnya.

    Menurut Bambang, pengelolaan sampah harus meliputi pembangunan infrastruktur yang mumpuni dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

    “Tentu semua ini harus membutuhkan komitmen bersama dari semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Kita harus melakukan transformasi perilaku keseharian dalam memandang sampah, sehingga dengan demikian kita dapat melakukan pengelolaan sampah secara baik, ramah lingkungan, dan juga memberi dampak ekonomi,” imbuh Bambang.

    (hns/hns)

  • Sindiran Dedi Mulyadi untuk Jagoan Cikiwul Bekasi: Jangan Cuma Gaya, Ditangkap Nangis – Halaman all

    Jagoan Cikiwul Bekasi yang Minta THR Ditangkap, Dedi Mulyadi: Jangan Takut Terhadap Aksi Preman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI –   Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap Suhada, pria yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul yang viral minta THR ke perusahaan di Kecamatan Bantargebang. 

    Terkait penangkapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan terimakasih kepada polisi.

    “Terimakasih kepada Jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Dirreskrimum dan kemudian Jajaran Kapolres Metro Kota Bekasi, Pak Kapolres dan Kasat Sersenya, jagoan Cikiwul sudah ditangkap,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari akun TikToknya pada Jumat (21/3/2025). 

    Ditangkapnya Suhada, kata Dedi, menjadi pembelajaran bagi semua pihak di wilayah Jawa Barat agar tidak coba-coba bergaya preman yang melakukan pemerasan. 

    “Ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat jangan coba-coba bergaya jadi jagoan, kalau ujung-ujungnya ditangkap nangis, semangat untuk seluruh Rakyat Jawa Barat.”

    “Jangan pernah takut terhadap aksi preman, kibarkan semangat kita, kepakkan sayap, preman itu kalau ditangkap pasti nangis,” pungkasnya. 

    Pakai baju tahanan

    Suhada ditampilkan dalam kegiatan konferensi pers di Markas Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangaran Jayakarta, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (21/3/2025). 

    Pria berbadan gempal itu terlihat sudah menggunakan pakaian tahanan, kedua tangannya diborgol saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. 

    Tak terlihat wajah garangnya seperti saat berhadapan dengan satpam perusahaan, suara lantangnya pun sama sekali tak terdengar saat menjawab pertanyaan awak media. 

    “Sehat Bang Jago?”, tanya wartawan. 

    “Sehat,” jawab Suhada dengan nada pelan sambil digiring menuju tempat konferensi pers. 

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Sianturi mengatakan, Suhada diringkus di daerah Sukabumi, Jawa Barat. 

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi sementara sedang proses penyidikan,” kata Binsar, Jumat (21/3/2025). 

    Binsar menegaskan, pihaknya tidak mentolerir aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya ( LSM) apapun. 

    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan segera ke Polisi jika menjadi korban premanisme dari oknum tersebut. 

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme, silahkan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian,” tegasnya.

    Suhada dijerat pasal 335 dan atau 368 untuk pasal 53 KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun.

     

  • Rano Karno Harap TPS3R dan Bank Sampah Jakarta Kurangi Beban TPST Bantar Gebang Megapolitan 21 Maret 2025

    Rano Karno Harap TPS3R dan Bank Sampah Jakarta Kurangi Beban TPST Bantar Gebang Megapolitan 21 Maret 2025

    Rano Karno Harap TPS3R dan Bank Sampah Jakarta Kurangi Beban TPST Bantar Gebang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berharap, pembangunan tujuh Tempat Pembuangan Sampah
    Reduce, Reuse, Recycle 
    (
    TPS3R
    ) dan 1.722
    bank sampah
    mampu mengurangi beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Kota Bekasi. 
    Selain itu, keberadaan TPS3R dan bank sampah juga diharapkan mampu mendorong Jakarta sebagai kota ramah lingkungan. 
    “Upaya ini juga akan mengurangi beban TPST Bantar Gerbang serta mendukung Jakarta menuju kota yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Rano dalam acara peresmian TPS3R Semper, Jakarta Utara, Jumat (20/3/2025).
    Diketahui, pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan akan membangun tujuh TPS3R.
    TPS reguler yang sudah ada selanjutnya akan dikembangkan menjadi TPS3R yang dapat mengelola sampah untuk digunakan kembali (
    reuse
    ) atau diolah kembali (
    recycle
    ).
    Sementara itu, sampah yang tidak dapat diolah lagi atau yang dikenal sebagai sampah residu akan diangkut ke TPST Bantargebang.
    Pemprov Jakarta juga akan membangun dan mengaktifkan kembali ratusan bank sampah yang sempat berhenti beroperasi.
    “Pemprov mencanangkan pembentukan 870 bank sampah baru dan reaktivasi 852 bank sampah yang tidak aktif,” ujar Rano.
    Selain itu, kata Rano, Pemprov Jakarta ingin menanamkan budaya peduli terhadap sampah kepada masyarakat Jakarta.
     
    Apalagi, berdasarkan catatan Pemprov, sampah harian yang dihasilkan masyarakat Jakarta pada 2024 mencapai angka 8.527 ton.
    “Harapannya bank sampah dan TPS3R dapat menjadi tempat pengelolaan sampah sekaligus pusat edukasi yang membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di masyarakat,” ucap Rano. 
    Sebelumnya diberitakan, Rano Karno meresmikan empat TPS3R di beberapa titik Jakarta pada Jumat (21/3/2025).
    Adapun empat TPS3R tersebut, yakni TPS3R Semper, TPS3R Sunter, TPS3R Bambu Larangan, dan TPS3R Rawa Terate.
    “Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahiromanirohim, TPS3R Semper, TPS3R Sunter, TPS3R Bambu Larangan, dan TPS3R Rawa Terate, saya resmikan,” ucap Rano Karno saat meninjau TPS3R Semper, Jakarta Utara, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LSM Acak-acak Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi Karena Tidak Bisa Ketemu Kepala Dinas, Begini Akhirnya – Halaman all

    LSM Acak-acak Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi Karena Tidak Bisa Ketemu Kepala Dinas, Begini Akhirnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIKARANG  – Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diacak-acak sejumlah orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih (LMP).

    Anggota LSM tersebut marah karena tidak bisa bertemu dengan kepala dinas kesehatan. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa (18/3/2025).

    Awalnya, petugas telah memberitahu kepada massa LSM itu jika kepala dinas kesehatan tidak ada di kantor karena sedang rapat.

    Setelah itu mereka justru tidak terima dan mulai marah hingga meluapkannya dengan mengotori kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.

    “Mereka marah lalu mengotori lantai dengan alas kakinya yang sudah kotor dengan tanah merah, lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang di galon ke lantai depan pintu lobi Dinkes,” kata Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, saat dikonfirmasi Jumat (21/3/2025).

    Elia menjelaskan akibat peristiwa itu, petugas di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi menjadi tidak nyaman.

    Aksi tidak terpuji itu dilaporkan ke Polsek Cikarang Pusat agar ditindaklanjuti.

    “Peristiwa itu menyebabkan pegawai Dinas kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Pusat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

    Namun Elia menuturkan perkara laporan tersebut berakhir dengan musyawarah antara dua belah pihak, yakni Dinkes Kabupaten Bekasi dan LSM LMP.

    “Hasil permusyawarahan antara kedua belah pihak yakni permintaan maaf dari perwakilan LSM LMP kepada pihak Dinkes, LSM LMP berjanji tidak akan mengulangi kembali. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan, dan kedua pihak tidak saling menuntut,” pungkasnya. 

    Pria ngaku Ormas halangi relawan

    Viral di media sosial video yang menampilkan seorang pria, mengaku berasal dari organisasi masyarakat (ormas) dan melarang pendirian tenda posko mudik 2025.

    Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @wargavilla dan telah menarik perhatian banyak netizen.

    Dalam rekaman yang diunggah pada Kamis (20/3/2025), terlihat pria berkopiah tersebut melarang tim relawan kemanusiaan dan tim Jurpala @jurpalaindonesia serta KOSMI Indonesia @kosmi_indonesia untuk mendirikan tenda di area Citarik Puteran, Cikarang Timur.

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu malam (19/3/2025).

    Penuh emosi dan bicara dengan nada tinggi, pria itu meminta agar pendirian tenda dihentikan dan menuntut agar izin diberikan kepadanya.

    “Iya ga boleh, ga boleh diriin tenda di sini, harus ijin gua, mau apa lu,” ucap pria itu dengan nada keras.

    Kemudian seorang relawan bernama Farhan,yang berada di lokasi, mengaku merasa ketakutan atas tindakan pria tersebut dan segera menghubungi Polsek Cikarang Timur.

    Didatangi sejumlah petugas polisi dari Polsek Cikarang Timur oknum yang mengaku anggota ormas itu pun segera melarikan diri.

    “Iya ada ormas yang datang larang kami dirikan tenda, saya ngeri lalu menelpon Polsek Cikarang Timur @polsekcikarang_timur. Alhamdulillah mereka lari ketika Kanit Reskrim Cikarang Timur datang,” ujar Farhan.

    Insiden ini memicu diskusi di kalangan netizen mengenai hak dan prosedur dalam mendirikan posko kemanusiaan di area publik.

    Banyak yang mengapresiasi tindakan cepat dari pihak kepolisian pada peristiwa tak beretika tersebut.

     

     

    Penulis: Rendy Rutama

    dan

    Sok Jago! Pria yang Mengaku Ormas Halangi Relawan Dirikan Tenda Posko Mudik 2025 di Cikarang Timur

     

  • Menteri ATR: 796 titik pelanggaran tata ruang di Jabodetabek-Punjur

    Menteri ATR: 796 titik pelanggaran tata ruang di Jabodetabek-Punjur

    Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur (Jabotabek-Punjur) yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir.

    Nusron sudah melakukan telaah terhadap tiga hal. Pertama, terhadap tata ruang. Tata ruang yang ada di Banten dan tata ruang yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan kemudian dicocokkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabek-Punjur dan implementasi lapangan.

    “Ternyata setelah kita cek di kawasan Jabotabek-Punjur yakni Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur, dalam tanda petik ada pelanggaran tata ruang jumlahnya banyak sekali sekitar 796 titik, yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

    Terutama pelanggaran itu adalah berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan, yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, dipakai untuk kepentingan pemukiman, perumahan, maupun untuk kepentingan industri. Ini yang menjadi pemicu, menjadi problem hulunya.

    Kemudian yang kedua, Kementerian ATR melakukan pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di kawasan Tangerang Raya dan Banten terhadap mereka yang sempadan sungainya maupun batang sungainya maupun sempadan situ sudah terbit hak atas tanah, atas nama individu-individu maupun atas nama PT, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

    “Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat, ada yang direklamasi dan sebagainya,” ujar Nusron.

    Beberapa situ yang luasnya berkurang ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten terutama di kawasan Tangerang Raya, yang tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek-Punjur.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, semua wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jawa Barat (Jabar) akan ditertibkan dalam rangka mencegah banjir.

    Menurut dia, penertiban bangunan yang berada di badan dan sempadan sungai tersebut tentunya harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan hasil penilaian.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pemprov Jawa Barat ini menggelar pertemuan untuk membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya, pada Jumat (21/03/2025).

    Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah pilar sinergi. 

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie, mengatakan untuk pilar swasembada meliputi pangan, energi dan air.

    Yang akan dilakukan dari pilar tersebut yaitu, pertama, program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Kedua, kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    “Pilar kedua, pertumbuhan ekonomi yang meliputi industri, UMKM, dan investasi,” ujarnya. 

    Dari pilar ini, program yang akan dilakukan yaotu digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan Business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Dari pilar inklusifitas meliputi kesehatan, kelompok rentan, keadilan sosial.

    Sejumlah hal masuk dalam inklusifitas yaitu pogram Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal. pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar terakhir, yaitu keberlanjutan.
     
    “Pilar ini meliputi rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri, pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi,” katanya.

    Sementara itu, dalam pertemuan tersebut disepakati program Quick Wins Kadin di Jawa Barat:

    – Pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas.

    – Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung.

    – Pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang.

    – Pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    Rekomendasi Sinergi Kadin-Pemprov Jabar:

    – Optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban.

    – Pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

  • Polisi tangkap pemeras bermodus proposal THR di Bekasi

    Polisi tangkap pemeras bermodus proposal THR di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Bekasi Kota menangkap pria berinisial S (47) karena diduga memeras dan atau sambil mengancam terkait proposal tunjangan hari raya (THR) di Bantar Gebang, Kota Bekasi.

    “S ditangkap di tempat pelarian, Sukabumi pada Kamis (20/3) sekitar pukul 18.30 WIB,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dijelaskan, kejadian tersebut berawal saat S meminta tindak lanjut proposal terkait pemberian uang partisipasi kegiatan Ramadhan pada Senin (17/3).

    “S bersama rekan-rekannya mendatangi perusahaan tersebut, namun tidak diberikan uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam proposal tersebut sehingga membuat pelaku marah-marah dan melakukan pengancaman kepada satpam perusahaan,” ucapnya.

    Ia menyebutkan pelaku juga mengatakan, dia adalah jagoan di tempat kejadian perkara (TKP), Cikiwul dan ingin menemui pimpinan perusahaan dan jika tidak diizinkan, maka jalan sekitar perusahaan akan ditutup.

    “Perbuatan itu sempat direkam berdurasi tiga menit 12 detik oleh teman satpam perusahaan,” katanya.

    Karena merasa diancam, akhirnya satpam tersebut mengambil proposal yang dibawa oleh pelaku dan melaporkan ke pimpinan perusahaan yang selanjutnya melaporkan ke polisi.

    Ia juga menambahkan pelaku bersama dengan rekan – rekannya telah membagikan puluhan proposal kepada perusahaan di sekitar wilayah Bantar Gebang.

    “Berdasarkan keterangan S, uang hasil dari proposal tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi selama Ramadhan,” katanya.

    Ia menambahkan, S dijerat dengan Pasal 368, Jo. Pasal 53 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP tentang tindak pidana percobaan pemerasan dan atau perbuatan dengan ancaman kekerasan dengan ancaman kurungan paling lama sembilan tahun.

    Sebelumnya beredar sebuah video viral di media sosial Instagram yang dibagikan oleh akun @peristiwa_bekasi, berisi seorang satpam yang dibentak-bentak oleh S.

    “Gua jagoan Cikiwul. Gua mau ketemu ama bos lu, kalo enggak, gua punya banyak massa, mau gua tutup ni jalan,” kata terduga pelaku dalam video tersebut.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025