kab/kota: Bekasi

  • BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi Pengembangan Potensi Masyarakat Digital di Bekasi

    BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi Pengembangan Potensi Masyarakat Digital di Bekasi

    Bisnis.com, CIKARANG — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi menggelar sosialisasi pengembangan potensi masyarakat di era digital di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah praktisi dan pakar untuk berbagi pengetahuan tentang personal branding, public speaking, hingga strategi digital marketing kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi.

    Plt. Direktur Layanan TI Badan Usaha BAKTI Komdigi, Tri Haryanto, mengatakan digitalisasi telah mengubah semua aspek kehidupan masyarakat. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan tersendiri, khususnya terkait kesenjangan digital dan literasi digital.

    “Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para peserta seminar,” kata Tri, Rabu (29/10/2025).

    Dewan Pengawas BAKTI Komdigi, Virgie Baker, mengatakan bahwa teknologi dapat membawa banyak dampak positif tinggal bagaimana diri kita cepat beradaptasi dengan era digital. ”Bagaimana memanfaatkan teknologi digital dan cepat beradaptasi dengan era digital menjadi kunci kesuksesan di masa depan,” ujar Virgie dalam keynote speech-nya.

    Pada sesi talkshow, BAKTI Komdigi memberikan pelatihan public speaking dan personal branding yang dibawakan oleh Joice Triatman, mantan jurnalis dan Runner Up Miss Indonesia.

    Joice menegaskan bahwa personal branding bukan hanya soal gaya, tetapi tentang nilai, kepribadian, dan konsistensi. Ia mendorong peserta untuk tidak berpura-pura menjadi orang lain, karena dunia menghargai mereka yang tahu siapa dirinya dan berani menunjukkannya.

    “Dunia selalu membawa siapa kamu, pastikan kamu yang menulis halamannya,” kata Joice.

    Joice menjelaskan bahwa kesan pertama sangat penting dalam membangun personal branding. Bagaimana seseorang bersikap, berbicara, dan membawa diri sebelum berhadapan dengan orang lain akan menentukan kesempatan menjadi peluang atau penyesalan.

    “Kesan pertama harus menggoda. Karena kesan pertama bisa jadi peluang terakhir,” ujar Joice.

    Ia menambahkan bahwa personal branding bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk siapa saja yang ingin dikenal dengan citra yang tepat. Personal branding akan membuat seseorang dikenal dan dipercaya orang lain, membuka peluang baru untuk karierkarier, bisnis, dan kolaborasi, menjadi pembeda dari ribuan orang lain, serta membangun pengaruh dan inspirasi bagi sekitar.

    Joice menyebutkan bahwa personal branding dibangun dari kombinasi beberapa elemen kunci, yaitu value atau nilai diri, skill atau keahlian, personality atau kepribadian, reputation atau reputasi, serta consistency atau konsistensi.

    “Kamu tidak perlu jadi sempurna, cukup jadi versi terbaikmu dan konsisten. Branding bukan dibentuk dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari,” kata Joice.

    Selain itu, Joice juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki kemampuan public speaking dalam membangun personal branding. Menurutnya, personal branding tanpa public speaking seperti punya suara tapi tak terdengar.

    “Semua orang bisa talking, namun tidak semua bisa speaking. Public speaking bukan soal bicara lancar, tapi soal bikin orang mau mendengarkan,” kata Joice.

    Ia menjelaskan bahwa ide bagus pun tidak akan berarti jika tidak bisa disampaikan dengan jelas. Kepercayaan diri dalam public speaking perlu dibangun melalui jam terbang dan latihan yang konsisten.

    Joice membagikan tips mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum, antara lain melakukan persiapan yang matang dengan menguasai materi, latihan di depan cermin atau teman, menarik napas perlahan sebelum bicara, fokus pada poin yang ingin disampaikan, serta mengingat bahwa audiens tidak mencela melainkan ingin pembicara berhasil.

    “Semua orang pasti punya rasa gugup, bedanya yang hebat tidak berhenti karena itu,” ujar Joice.

    STRATEGI MARKETING

    Marketing dan Content Specialist sekaligus mantan jurnalis, Ein Halid menyampaikan materi tentang strategi digital marketing dan creative copywriting. Ein yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Program Festival Film Indonesia (FFI) ini menjelaskan bagaimana membuat brand dari nol hingga membuat konsumen paham dan ingin membeli produk.

    “Bukan sekadar posting gambar, namun bagaimana audiens bisa menerima pesan yang disampaikan melalui produk tersebut,” kata Ein.

    Ein menekankan bahwa copywriting adalah suara brand yang harus mampu menyampaikan pesan dengan efektif. Konten yang potensial untuk viral adalah konten yang memiliki daya tarik untuk dibagikan dan disebarluaskan oleh orang lain.

    Ein mendorong peserta untuk memanfaatkan semua teknologi yang tersedia agar mampu bersaing di era digital. Ia menyampaikan bahwa mengubah pesan promosi menjadi inspirasi merupakan kunci dalam strategi digital marketing yang efektif.

    “Mari berdaya dan manfaatkanlah semua teknologi untuk mampu bersaing di era digital,” ujar Ein.

    Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya BAKTI Komdigi dalam meningkatkan literasi digital dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal di berbagai bidang kehidupan.

    Anna Susanti, pemilik Sambal Pecel Bu Susan, mengatakan acara ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha yang baru mulai berkembang. Dia berharap setelah pelatihan ini, ada grup yang mewadahi para peserta untuk saling bertukar informasi termasuk mengenai pelatihan berikutnya.

    “Jadi, sangat bermanfaat ilmunya, sangat bermanfaat, daging banget. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam usaha saya yang baru merintis. Terima kasih,” ujarnya.

    Sementara Sofi, pemilik UMKM dari Tambun Selatan, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BAKTI Komdigi ini karena memberikan pelatihan  tentang bagaimana para pelaku UMKM untuk mengenal lebih jauh tentang manfaat teknologi digital, juga public speaking, personal branding, juga bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk UMKM.

    “Saya juga berharap Komdigi ementerian Digital itu untuk memperbanyak BTS-BTS terutama di pelosok-pelosok desa-desa di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi,” tutupnya.

  • Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) menegaskan bahwa kondisi industri tekstil dan garmen nasional tetap solid di tengah berbagai tantangan global.

    Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menyebut tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor ini, bahkan sejumlah perusahaan justru memperluas kapasitas produksi dan membuka pabrik baru.

    Hal ini dia sampaikan usai melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    “Tidak ada pemutusan hubungan kerja. Justru banyak perusahaan yang menambah kapasitas produksi, merekrut tenaga kerja baru, bahkan membuka pabrik baru. Artinya, industri tekstil dan garmen Indonesia terus tumbuh dan bergerak maju,” ujar Anne melalui rilisnya, Jumat (7/11/2025).

    Anne mengaku bahwa dalam pertemuan tersebut asosiasi bersama kementerian membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat daya saing industri tekstil dan garmen, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penyederhanaan regulasi lintas kementerian.

    AGTI menyatakan siap mendukung penuh program-program Kemenaker, khususnya melalui pelaksanaan program magang industri dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

    “Program magang dari Kemenaker harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kuotanya mencapai 15 persen dari total karyawan di setiap perusahaan. Ini peluang besar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang sesuai kebutuhan industri,” jelas Anne.

    Selain itu, AGTI bersama Kemenaker juga berkomitmen menyusun kurikulum berstandar kompetensi nasional yang disusun secara kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan pemerintah. Kurikulum ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

    AGTI juga mendorong pembentukan Productivity Center di sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) seperti di Serang, Bekasi, Solo, Bandung, dan Semarang. Fasilitas ini akan difokuskan pada peningkatan keterampilan dan efisiensi tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen.

    Selain membahas penguatan SDM, AGTI turut mengusulkan penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan biaya regulasi yang berkaitan dengan Kemenaker, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Anne menegaskan, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar lebih efisien dan kompetitif, terutama di tengah implementasi berbagai perjanjian dagang internasional.

    “Dalam rangka meningkatkan daya saing seiring dengan berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral yang sudah atau akan efektif, seperti EU–Indonesia FTA dan Indonesia–Canada CEPA, kami sangat optimistis terhadap masa depan industri ini,” tandas Anne.

  • Jadi Komisaris BUMN, Laporan Kekayaan Denny JA Tembus Rp3 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo

    Jadi Komisaris BUMN, Laporan Kekayaan Denny JA Tembus Rp3 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditunjuk jadi Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada akhir Agustus 2025, Denny Januar Ali atau Denny JA melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dilansir dari sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Denny JA mencapai Rp3,07 triliun per 27 Agustus 2025 atau awal menjabat sebagai komisaris utama PHE.

    Kekayaan pengamat politik dan pimpinan lembaga survei itu disebut lebih kaya daripada Presiden Prabowo Subianto yang tercatat Rp2,06 triliun per April 2025.

    Adapun kekayaaan Denny JA terdiri dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp594,31 miliar. Adapun, tanah dan bangunan itu tersebar di 103 titik di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Karawang, Bali, Minahasa, hingga Kota Bolaang.

    Denny JA juga memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin dengan total senilai Rp7,85 miliar. Perinciannya, dia memiliki mobil Mercedes Benz BLE 400 tahun 2018 senilai Rp500 juta. Lalu, mobil Mitsubishi Pajero tahun 2021 senilai Rp500 juta, mobil Mercedes Benz GLE 400 tahun 2025 senilai Rp2,8 miliar, dan mobil Toyota Alphard tahun 2023 senilai Rp1,38 miliar.

    Kemudian, Denny JA juga memiliki mobil Mercedes Benz S 500 L tahun 2007 senilai Rp200 juta, mobil Toyota Land Cruiser GSR 300 tahun 2023 senilai Rp2,3 miliar, dan motor Honda Revo tahun 2014 senilai Rp4,7 juta.

    Berikutnya, motor Honda Revo tahun 2014 senilai Rp4,7 juta dan motor Honda Beat tahun 2011 senilai Rp6,6 juta. Ada pula motor Honda Beat tahun 2014 sebanyak empat unit masing-masing senilai Rp7,8 juta dan mobil Daihatsu Sigra tahun 2023 senilai Rp118 juta.

  • Wajah Warga Pinggiran Jakarta Ini Akan Berubah karena Dilalui MRT

    Wajah Warga Pinggiran Jakarta Ini Akan Berubah karena Dilalui MRT

    MRT Jakarta juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Damai Putra Group, selaku pengembang kawasan Harapan Indah Bekasi di Transport Hub Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025) kemarin. Harapan Indah di Bekasi merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

  • MRT Cikarang-Balaraja Tahap Awal Dibangun 2026, Ini Rutenya

    MRT Cikarang-Balaraja Tahap Awal Dibangun 2026, Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT MRT Jakarta tengah bersiap untuk membangun proyek MRT lintas timur ke barat dari Cikarang menuju Balaraja. Pada tahun 2026 mendatang, MRT lintas timur barat fase 1 tahap 1 membentang dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Kota Bekasi sepanjang 24,5 Km akan dibangun.

    “Tahap 1 ini rencananya akan mulai dibangun pada 2026 mendatang dengan co-financing Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB),” ungkap MRT Jakarta dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Secara keseluruhan, lintas timur barat akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat dan Balaraja, Banten dengan total panjang koridor mencapai 84 Km. PT MRT Jakarta juga akan membangun depo kereta yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara.

    “Di antaranya akan dibangun rute sepanjang 5,9 Km menuju depo di Rorotan, Jakarta Utara,” sebutnya.

    Foto: Sejumlah armada bus Transjakarta dan MRT melintas di Jalan ASEAN, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah armada bus Transjakarta dan MRT melintas di Jalan ASEAN, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Pada tahapan ini, PT MRT Jakarta juga menggandeng investor swasta PT Deltasari Adipratama untuk pengembangan kawasan Harapan Indah di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu rencananya adalah pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit di sepanjang koridor MRT Jakarta.

    Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi studi dan kajian terkait potensi pengembangan lahan dan properti di sekitar jalur lin timur barat fase 1 tahap 1, termasuk pengembangan aksesibilitas dari dan ke stasiun MRT. Selain itu, pemanfaatan lahan juga mencakup identifikasi potensi penempatan stasiun yang efisien dan efektif dari aspek interkoneksi dan integrasi dengan kawasan di sekitarnya. Rencananya, penjajakan awal ini akan berlangsung hingga dua tahun ke depan.

    “Harapannya, kita bisa menghasilkan integrasi antarmoda dengan bangunan di sekitarnya yang akan pada akhirnya akan mempermudah mobilitas masyarakat di Jakarta, bahkan Jabodetabek,” sebut Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Jakarta (ANTARA) – Bisnis properti di Indonesia diperkirakan terus membaik menyusul adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah hingga 2027.

    “Saya rasa pasar akan membaik karena pemerintah sudah sangat ‘aware’ (perhatian), bahwasanya properti ini sebagai lokomotif ekonomi nasional,” kata Founder Cikarang Internasional City (Cinity) Asmat Amin di HNI Plaza Ballroom, Jakarta Timur, Kamis.

    Apalagi, lanjut dia, saat ini banyak bank yang sudah melakukan “gimmick” agar masyarakat bisa membeli properti. “Saya rasa ke depannya akan lebih baik, akan lebih bagus, dengan adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sangat perhatian dan mendukung sektor properti.

    “Dia (Purbaya) tahu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, mau tidak mau sektor properti harus bergerak. Karena di bawah properti sektor ini ada 180 industri,” katanya.

    Cinity merupakan mega proyek dari PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group untuk menghadirkan sebuah kawasan menjadi pusat bisnis, komersil, hiburan dan hunian di atas lahan seluas 500 hektare (ha).

    Cinity juga bekerjasama dengan empat “tenant” dan merek (brand) seperti Kopi Kenangan, Inspire Health&Wellness (IHW) Nursing Academy Singapore, Sempvrna Clinic by Euromedica Group dan Cinity Padel Arena.

    Penandatangan kerja sama dilakukan di HNI Plaza, Jakarta, Kamis. Momentum ini menandai babak baru bagi pengembangan “township” seluas 500 ha pertama di Cikarang yang dirancang sebagai kota mandiri berkelas dunia dengan ekosistem lengkap untuk hidup, bekerja dan berinvestasi.

    “Kami berharap setelah ‘tenant’ dan ‘brand’ ternama ini berdiri, maka dampak ekonomi akan terus terasa dan semakin menunjukkan eksistensi Cinity sebagai ‘township’ dengan ‘one stop solution’,” ujarnya.

    Ke depannya beragam “tenant” dan “brand’ ternama yang lain akan segera bergabung yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (market).

    CEO Cinity, Ming Liang menyampaikan bahwa kerja sama dengan merek ternama ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi, khususnya di Cikarang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

    “Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

    Pemerintah pun telah mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit atau pembiayaan dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

    Ketika uang yang dikucurkan pemerintah ke lima bank pelat merah itu masuk sektor properti, dia meyakini pembelian bahan-bahan bangunan, misalnya semen, akan melonjak. Begitu pula dengan tingkat konsumsi makanan dan minuman turut naik.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mematangkan sejumlah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai dari penunjukkan maskapai, asrama hingga penetapan kuota jemaah.

    Adapun, penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 ini bakal menjadi yang perdana dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    Peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Berikut fakta-fakta yang perlu diperhatikan calon jemaah asal Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji yang rangkaiannya bakal dimulai pada April 2026.

    Fakta-Fakta Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026:

    1. Kuota

    Pemerintah memaparkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jemaah pada 2026 atau musim Haji 1447 Hijriah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

    “Jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, kuota haji khusus yang ditentukan bagi jemaah Tanah Air tahun depan mencapai 17.680. Selain itu, terdapat 525 kloter penerbangan untuk jemaah haji reguler.

    Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota haji terbesar pada 2026 yakni mencapai 42.409 orang. Kemudian, disusul Jawa Tengah dengan kuota mencapai 34.122 orang.

    Di posisi ketiga terbesar ditempati oleh Jawa Barat dengan kuota haji 29.643 orang. Sementara itu, kuota haji di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar 7.819 orang.

    2. Syarat Kesehatan

    Kemenhaj telah merilis daftar penyakit yang tidak memenuhi syarat kemampuan (istitaah) kesehatan haji periode 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kebijakan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan oleh jemaah yang secara fisik dan mental benar-benar mampu, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun jemaah lain.

    “Jenis penyakit dan kondisi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah meliputi gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, gagal jantung berat, penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus-menerus, dan kerusakan hati berat,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Jemaah calon haji risiko tinggi (risti) di atas kursi roda mengantre untuk naik ke dalam bus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (19/5/2025).

    Lebih lanjut, persyaratan itu juga mencakup penyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi kesadaran aktivitas, lansia dengan demensia, kehamilan berisiko tinggi terutama trimester ketiga, serta penyakit menular aktif seperti tuberculosis (TBC) paru terbuka dan demam berdarah.

    Selain itu, termasuk pula pasien kanker stadium lanjut atau yang sedang menjalani kemoterapi, penyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrol, diabetes melitus tidak terkontrol, penyakit autoimun yang tidak terkendali, epilepsi dan stroke serta gangguan mental berat.

    “Calon jemaah dengan kondisi tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat kesehatan atau istitaah, dan berpotensi tidak lolos pemeriksaan kesehatan di Indonesia maupun ditolak berangkat atau bahkan dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi,” ujar Irfan.

    Irfan menyebut bahwa Kemenhaj akan memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah haji sejak tahap awal, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan, kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    3. Jadwal

    Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

    “Setelah puncak haji, pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026 dari Jeddah, sedangkan pemulangan gelombang kedua dimulai pada 16 Juni 2026 dari Madinah,” ujarnya.

    Setelah itu, Irfan memperkirakan seluruh operasional pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026, sekaligus menandai tuntasnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

    4. Maskapai Haji

    Pemerintah menetapkan dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi penyediaan transportasi udara terhadap tujuh maskapai penerbangan, terdiri dari enam maskapai nasional dan satu maskapai asing dari negara tujuan.

    “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines [Saudia] yang memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan,” ujar Irfan.

    Dia melanjutkan, penetapan kedua maskapai ini dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Kedatangan para jemaah kloter I Embarkasi Palembang, Jumat (13/6/2025) pagi./ Kemenag Sumsel.

    Selain itu, Kemenhaj juga telah menetapkan pembagian operasional penerbangan dari kedua maskapai tersebut.

    Garuda Indonesia akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Sementara itu, Saudia akan melayani pengangkutan 101.860 jemaah haji dan petugas kloter dari embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Jakarta (Bekasi), serta Kertajati atau Indramayu, dan Surabaya. 

    “Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan efisiensi rute, ketersediaan armada, serta kapasitas bandara embarkasi masing-masing,” tuturnya.

    Irfan meneruskan, secara keseluruhan, sebanyak 204.362 jemaah haji dan petugas kloter akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 525 kelompok terbang melalui 14 bandara embarkasi atau debarkasi haji di Tanah Air.

    5. Biaya Haji Turun

    DPR dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

    “Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

    Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

    Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

    Jemaah calon haji mendirikan salat di depan makam Ibrahim, sebagai bagian dari rangkaian umrah wajib pada ibadah haji 1446 Hijriah/2025. Bisnis/Reni Lestari

    Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

    Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

    6. Batas Pelunasan Biaya Haji

    Kemenhaj menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

    “Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan.

    Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

    Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

    “Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” jelasnya.

    Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.

  • BRI Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Lingkungan Pakai Ini

    BRI Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Lingkungan Pakai Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saat ini, isu perubahan iklim tengah menjadi perhatian global lantaran dampaknya yang luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk peran aktif dunia pendidikan dalam menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

    Pada 24 Oktober 2025 yang juga diperingati sebagai Hari Aksi Iklim Sedunia, BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan kegiatan edukasi dan aksi mitigasi perubahan iklim bagi pelajar sekolah. Aktivasi tersebut antara lain dilakukan melalui penanaman mangrove di Muara Gembong, Kab. Bekasi, yang melibatkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Gembong, serta kegiatan edukasi pengelolaan limbah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berahan Kulon, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, yang melibatkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wedung.

    Dalam kegiatan penanaman mangrove, siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Gembong mendapatkan edukasi interaktif mengenai pentingnya ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Edukasi kepada para siswa dilanjutkan dengan aksi nyata lingkungan melalui penanaman mangrove secara langsung dengan panduan dari pendamping.

    Sementara itu, dalam kegiatan edukasi pengelolaan limbah plastik, para siswa diberikan edukasi interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan. Para siswa diajak melihat secara langsung proses pengolahan limbah plastik menjadi Eco Hec Brick di TPA Berahan Kulon, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Eco Hec Brick yaitu hasil olahan limbah plastik yang akan digunakan sebagai alat pemecah ombak di pesisir wilayah Kab. Demak.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny mengatakan, Hari Aksi Iklim Sedunia menjadi momentum untuk mengambil peran dalam menjaga bumi dan keseimbangan ekosistem. Di tengah tantangan ini, ada harapan besar yang tumbuh dari semangat generasi muda.

    Kegiatan ini juga sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim, serta mendukung Asta Cita Pemerintah Nomor 8, yakni Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama.

    “Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian BRI dalam menjaga ekosistem lingkungan dengan mengajak anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Menjaga ekosistem lingkungan bisa dimulai dari langkah kecil, misalnya mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menjaga kebersihan sungai, hingga berani menyuarakan pentingnya kebijakan hijau di lingkungan sekitar,” ujar dia dalam keterangan tertulis, ditulis Kamis (5/11/2025).

    Di samping itu, Dhanny menegaskan, kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan ekologis sejak dini.

    Melalui kombinasi antara edukasi interaktif dan aksi nyata lingkungan, para pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang penyebab dan dampak perubahan iklim, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan mitigasi, seperti penanaman mangrove dan pengolahan limbah plastik.

    “Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan sosial lingkungan yang berdampak luas dan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Hendri Saluanudin, selaku guru SMP Negeri 1 Muara Gembong, mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh BRI Peduli tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan saling peduli terhadap sesama.

    “Materi yang disampaikan sangat menarik, aplikatif, dan mudah dipahami oleh anak-anak, disertai implementasi di lapangan yang menyadarkan para siswa akan pentingnya menjaga ekosistem serta dampak nyata dari perubahan iklim terhadap kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, kegiatan penanaman mangrove di Muara Gembong merupakan implementasi dari inisiatif BRI Menanam – Grow & Green, yang berfokus pada upaya pemulihan dan pelestarian ekosistem secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai local heroes dalam menjaga keberlanjutan alam.

    Hingga saat ini, BRI Peduli melalui program BRI Menanam – Grow & Green telah melakukan penanaman 25.000 bibit mangrove, penanaman 45.300 bibit pohon produktif, serta mentransplantasi 5.430 fragmen karang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja tengah menunggu pengumuman pemerintah untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum 2026. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5%?

    Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 8,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Angka ini lebih tinggi dari kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

    Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Komisi V DPR Yakin Tambahan 30 Rangkaian KRL Perpendek Headway

    Komisi V DPR Yakin Tambahan 30 Rangkaian KRL Perpendek Headway

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin, untuk menyelesaikan 30 rangkaian baru KRL dalam waktu singkat. Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda yakin dengan penambahan rangkaian KRL ini bisa memperpendek masa tunggu kereta (headway).

    “Penambahan 30 rangkaian KRL baru bisa menjadi solusi untuk memperpendek masa tunggu kereta (headway) terutama di jam-jam krusial saat berangkat dan pulang kerja,” kata Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

    Huda merasa KAI Commuterline perlu memikirkan secara matang terkait penambahan armada ini. Menurut Huda, manajemen perjalanan KRL sangat dipengaruhi oleh persoalan teknis lainnya seperti sistem sinyal/kendali kereta, catudaya listrik, infrastruktur jalan/persilangan, fasilitas depot dan stabling, dwel time, hingga dukungan sumber daya manusia.

    “Instruksi dan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembenahan KRL ini tentu menjadi tantangan bagi manajemen PT KAI dan PT KAI Commuterline agar bisa memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat,” kata Huda.

    Manajemen PT KAI dan KAI Commuterline, terangnya, harus segera memecahkan semua tantangan teknis maupun strategis hingga tambahan armada KRL benar-benar bisa meningkatkan kenyamanan bagi penumpang baik dari sisi efektivitas waktu maupun kenyamanan perjalanan.

    “Kami tentu mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo terhadap pembenahan moda kereta api terutama penambahan armada commuter line hinga 30 rangkaian KRL baru. Bagi kami ini merupakan langkah terobosan yang memang dibutuhkan publik,” tutur Huda.

    Dia menyoroti rata-rata penumpang kereta api berdasarkan data BPS tahun lalu mencapai lebih dari 300 juta per tahun dan didominasi oleh penumpang KRL. Yuda menyebut commuter line ini menjadi tulang punggung transportasi masyarakat urban terutama di wilayah Megapolitan (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo setuju ada tambahan 30 rangkaian baru KRL. Dia memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin untuk menyelesaikan puluhan rangkaian baru itu dalam waktu singkat.

    “Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu, uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya,” kata Prabowo, Selasa (4/11).

    Prabowo kemudian bertanya berapa lama penyelesaian tambahan 30 rangkaian KRL baru ke Bobby. Dia kemudian memberi tenggat waktu satu tahun untuk menyelesaikannya.

    “Bisa berapa bulan Direktur KAI?” tanya Prabowo.

    “6 bulan Pak,” jawab Bobby.

    “Ini didengar loh, 6 bulan? Sudahlah, aku kasih satu tahun. Nanti dia stres, nanti dia stres nggak bisa tidur,” timpal Prabowo.

    “Tenang aja, kalau kau bisa 6 bulan oke, tapi satu tahun, ini rakyat yang saksi ya. Jadi ada tambahan 30 rangkaian baru,” lanjut Prabowo.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/ygs)