kab/kota: Bekasi

Harga Resmi dari Pertamina, HET Elpiji 3 Kg dan Bright Gas, Rabu 26 Maret 2025

Harga Resmi dari Pertamina, HET Elpiji 3 Kg dan Bright Gas, Rabu 26 Maret 2025

TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Maret 2025.

Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.

Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.

“Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.

Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam.

Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.

Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Rabu 26 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

6. Jambi (Jambi)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

8. Bengkulu (Bengkulu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

11. Banten (Serang dan Tangerang)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

19. Kalimantan Barat (Pontianak)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

23. Kalimantan Utara (Tarakan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

25. Sulawesi Selatan (Palu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

26. Gorontalo (Gorontalo)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

27. Sulawesi Utara (Bitung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

29. Maluku (Ambon)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

30. Papua (Jayapura)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

26/03/2025 08:32
Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Massa Acak-acak Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Tembok Dicoret – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Kantor DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat digeruduk sejumlah orang yang menolak pengesahan revisi UU TNI yang baru disahkan DPR, Selasa (25/3/2025).

Massa dapat masuk ke ruang paripurna saat petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP sedang salat ashar.

“Massa masuk ke ruang paripurna saat sebagian anggota polisi dan Satpol PP salat ashar, karena kami juga sedang melaksanakan ibadah puasa. Ternyata mereka (massa aksi) masuk ke dalam ruang sidang paripurna,” kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, saat ditemui di DPRD Kota Bekasi pada Selasa (25/3/2025).

Lia menjelaskan massa sempat tertahan oleh petugas Pamdal DPRD Kota Bekasi saat ingin masuk ke ruang sidang Paripurna.

Namun karena jumlah massa lebih banyak dibandingkan petugas Pamdal, akhirnya mereka dapat masuk ke ruang sidang paripurna.

“Pintu masuk (ruangan sidang paripurna) itu hanya ada beberapa tim PAMDAL dan beberapa tim atau staf dari sekretariat DPRD Kota Bekasi semuanya juga Satpol PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah, kalah jumlah jadinya petugas saat itu,” jelasnya.

Lia menegaskan faktor lain massa aksi bisa masuk ruangan sidang paripurna DPRD Kota Bekasi karena tidak adanya pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

Sehingga dapat disimpulkan aksi yang dilakukan itu belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

“Yang pasti tadi hanya menyampaikan beberapa aspirasi mereka itu info dari Polres karena kebetulan memang Polres juga menyampaikan ini (aksi) belum dikeluarkan izin untuk melakukan aksi dan demo di gedung DPRD ini,” tegasnya.

Tolak UU TNI

Lia Erliani mengatakan tujuan mereka ingin menyampaikan aspirasi agar DPRD Kota Bekasi mendorong ke pemerintah pusat menolak UU TNI.

“Iya yang disampaikan oleh mereka sama penolakan terhadap undang-undang TNI itu saja sih, ingin disampaikan itu dan mereka menolak,” kata Lia Erliani.

Hanya saja ketika sejumlah orang itu datang ke kantor DPRD Kota Bekasi, Lia menjelaskan para wakil rakyat daerah itu tengah tidak ada di lokasi.

Sehingga sejumlah orang tersebut usai masuk hingga ruangan paripurna langsung berorasi menyampaikan aspirasi.

Hingga kemudian petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP mengarahkan mereka keluar ruangan.

“Di dalam kebetulan anggota DPRD tidak ada, karena mereka juga dadakan dan tidak ada pemberitahuan ya sebelumnya, kalau sebelumnya ada aksi demo diterima oleh DPRD langsung,” jelasnya.

Lapor polisi

Lia mengatakan DPRD Kota Bekasi akan melaporkan aksi perusakan gedung tersebut ke polisi.

Pelaporan akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pimpinan dewan dan seluruh anggota.

“Iya kami akan melakukan tentunya (pelaporan) sesuai dengan tahapan ya, kami akan melakukan proses atas seizin pimpinan DPRD dan seluruh anggota, kami menyampaikan laporan kepada Polres Metro Bekasi terkait kerusakan, terkait kerusakan dan kronologis tadi kejadian yang masuk dengan paksa ke ruang sidang paripurna,” kata Lia.

Kenakan kaos hitam

Berdasarkan video yang diterima TribunBekasi, puluhan orang tak dikenal itu nampak berdiri di meja para dewan DPRD Kota Bekasi yang kerap digunakan untuk rapat paripurna.

Tembok hingga kursi di ruangan DPRD Kota Bekasi tersebut terlihat dicoret-coret menggunakan cat pylox.

“Tolak UU TNI, Tolak,” tulis dalam coretannya.

Tidak hanya itu, tempat tisu hingga papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi terlihat berserakan di lantai.

Sejumlah orang yang terlihat mendominasi mengenakan kaos berwarna hitam itu juga berorasi.

Pantauan TribunBekasi di lokasi, tembok pintu masuk Kantor DPRD Kota Bekasi penuh coretan.

Selain itu lantai Kantor DPRD di bagian pintu masuk dicoret juga.

“Batalkan UU TNI dan tolak RUU Polri,” tulis dalam coretan.

Sementara para petugas dari Polisi, Satpol PP, dan TNI masih berjaga di sekitar kantor DPRD Kota Bekasi.

Penulis: Rendy Rutama

dan

Orasi di Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Sejumlah Orang yang Demo DPRD Tegaskan Tolak UU TNI

26/03/2025 07:03
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini, BMKG: Jakarta Berawan

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (26/3/2025). Prakiraan cuaca di Jabotabek hari ini akan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk berhati-hati saat berpergian.

Berdasarkan informasi dari BMKG, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan mendominasi wilayah Jakarta hari ini. Satu-satunya daerah yang diprediksi hanya akan mengalami kondisi berawan adalah Jakarta Utara. Suhu udara di Jakarta diperkirakan berada pada kisaran 25-31 derajat celsius dengan tingkat kelembapan antara 67% hingga 95%.

Sementara itu, wilayah penyangga Jakarta, seperti Kota Bogor, juga diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Kabupaten Bogor diperkirakan akan tetaop berawan. Suhu rata-rata di Bogor berkisar antara 23-30 derajat celsius, dengan tingkat kelembapan yang berada di rentang 60% hingga 90%.

Prakiraan cuaca di Jabodetabek hari ini adalah Kota Depok juga berpotensi mengalami hujan ringan, dengan suhu yang diperkirakan berkisar antara 23-31 derajat celsius dan kelembapan mencapai 69% hingga 96%.

Untuk wilayah Tangerang Raya, cuaca diperkirakan akan berawan. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 24-31 derajat celsius, dengan kelembapan mencapai 65% hingga 98%.

Di Bekasi, hujan ringan diperkirakan juga akan terjadi. Suhu udara di Bekasi diperkirakan berada pada kisaran 24-31 derajat celsius, dengan tingkat kelembapan antara 68% hingga 96%.

Masyarakat dapat memanfaatkan informasi prakiraan cuaca di Jabodetabek hari ini untuk menyesuaikan kegiatan mereka, terutama bagi yang akan bepergian atau menggunakan transportasi umum.

26/03/2025 06:30
Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi Megapolitan 26 Maret 2025

Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Selasa (25/3/2025), berakhir ricuh.
Puluhan massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam sempat merangsek ke ruang sidang paripurna sekitar pukul 15.00 WIB.
Di ruang tersebut, sejumlah fasilitas seperti kursi, CCTV, hingga meja sidang menjadi sasaran vandalisme.
“Mereka masuk ke dalam kemudian mewarnai CCTV menggunakan cat semprot, menutupi CCTV,” kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani kepada wartawan, Selasa.
Saat mereka merangsek ke Gedung DPRD Kota Bekasi, Eli bilang, tak ada satu pun legislator yang berada di lokasi.
“Di dalam kebetulan anggota DPRD tidak ada,” ungkap dia.
Setelah menumpahkan kekecewaannya, massa kemudian keluar dari Gedung DPRD Kota Bekasi dan dipukul mundur oleh aparat dari lokasi aksi.
Massa lantas meninggalkan lokasi tanpa sempat bertemu dengan anggota DPRD Kota Bekasi.
Diberitakan sebelumnya,
RUU TNI
disahkan oleh DPR RI pada Kamis (20/3/2025) melalui rapat paripurna.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Pengesahan aturan ini dianggap sejumlah pihak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI atau TNI. Mahasiswa dari berbagai daerah pun menggelar aksi demo menolak aturan ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/03/2025 05:32
Banyak Ormas Maksa Minta THR, Menko PM: Hanya Untuk yang Bekerja – Page 3

Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota menangkap pria berinisial S (47) karena diduga memeras dan/atau mengancam berkedok proposal THR di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. S ditangkap di tempat pelariannya, Sukabumi, Kamis (20/3), sekitar pukul 18.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/3), menjelaskan bahwa penangkapan berawal saat S meminta tindak lanjut proposal pemberian uang partisipasi kegiatan Ramadhan pada Senin (17/3).

“S bersama rekan-rekannya mendatangi perusahaan tersebut. Namun, (perusahaan) tidak diberikan uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam proposal tersebut sehingga membuat pelaku marah-marah dan melakukan pengancaman kepada satpam perusahaan,” ucap Binsar.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk segera melapor jika ada oknum termasuk dari ormas yang memaksa meminta THR.

“Segera laporkan kepada pihak Kepolisian terdekat, Polres maupun Polsek atau melalui call center (pusat panggilan) 110 jika ada ormas yang memaksa meminta THR Ramadhan maupun Idul Fitri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Minggu (31/3).

Polda Metro Jaya tidak akan memberi toleransi jika ada ormas yang masih nekat untuk meminta THR. “Akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku, tentunya hal tersebut tidak dibenarkan dan melawan hukum,” ujarnya.

26/03/2025 04:37
Cak Imin soal Ormas Minta Pengusaha Berikan THR: Pemaksaan Itu Tak Perlu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merespons soal maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pihak, termasuk ke pengusaha.

Cak Imin, sapaannya, menilai bahwa THR diberikan kepada mereka yang bekerja dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Nah kalau pemaksaan-pemaksaan itu ya tidak perlu dilakukan,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat itu, semua perusahaan di Indonesia diwajibkan memberikan THR.

“Sebetulnya semua perusahaan dan pimpinan perusahaan memang berkewajiban memberi THR kepada para pekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, polisi akhirnya menangkap pria yang mengaku sebagai jagoan Cikiwul, Kota Bekasi yang memalak sebuah pabrik diduga untuk THR.

Pria bertubuh gempal bernama Suhada itu ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

“Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 WIB di daerah Sukabumi,” kata Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

Saat ini, preman Cikiwul tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi.

Dalam hal ini, Binsar menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir seluruh aksi premanisme dengan berkedok apapun di wilayah Bekasi Kota.

“Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme berkedok ormas atau LSM di wilkum Bekasi Kota,” ucapnya.

“Silakan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian terdekat atau melaporkan ke call center 110,” sambungnya.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria berbadan gempal yang berdebat dengan seorang sekiriti sebuah pabrik di kawasan Cikiwul, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dari video yang diunggah salah satu akun instagram itu, satu orang yang merupakan wanita yang merekam video itu terlihat cekcok dengan sekuriti karena memaksa untuk bertemu pimpinan pabrik.

Adapun dalam keterangan video disebutkan jika mereka membawa surat yang meminta uang kepada pihak pabrik diduga dalam rangka THR.

Bahkan, dengan lagak sok jago, pria tersebut mengaku merupakan jagoan di daerah Cikiwul untuk membuat sang sekuriti takut.

Di sana, pria tersebut mengaku menjadi penguasa di daerah tersebut.

“Elu makan berak di sini lu nggak ngehargain gue. Elu kalo pengen tau, gue jagoan yang megang Cikiwul nih, gue nih. Massa gue banyak di sini, kalau gue tutup jalan di depan, nggak bisa gerak,” kata pria tersebut.

“Ya gimana kita kan sesuai prosedur juga pak,” jawab sekuriti.

“Gue mau ketemu pimpinan lu di sini, siapa bos lu. Gue nggak ada hubungan sama lu, kita sama perusahaan. Bos lu siapa, nggak mau kenal gue. Gue selama ini nggak pernah turun, yang turun ke sini anak buah gue, gue nggak pernah turun, gue pengen buktiin ternyata kayak gini semuanya nggak menghargai lingkungan,” kata lanjutnya.

Terkait itu, pihak kepolisian sudah melihat video viral tersebut dan langsung menindaklanjuti. Diketahui, aksi itu terjadi pada Senin (17/3/2025).

Kanit reskrim Polsek Bantargebang Iptu Ahmad mengatakan pria tersebut datang ke perusahaan untuk meminta dana untuk berbagi takjil. Namun dana tersebut belum dicairkan pihak perusahaan.

“Duduk perkaranya dia ke situ memang dia ngajuin proposal dengan dasar tanggal 23 itu hari Minggu besok dia mau berbagi takjil. Dia di situ ngajuin proposal ke perusahaan itu. Tapi memang dari liatnya nggak ada,” kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Meski pihak pabrik belum membuat laporan, namun Ahmad menyebut pihaknya tetap memburu pelaku.

“Kita sudah cek TKP, kita datengin kita juga sudah ketemu. sudah kita arahkan untuk membuat LP, cuman sampai sekarang belum datang,” ungkapnya.

“Cuman posisinya dia (Bang Jago) nggak ada di rumah. Jadi lagi kita cari. Iya (diusut) dasarnya dia berbuat seperti itu apa, itu kan harus jelas. Kita cari di rumahnya nggak ada, kita lagi cari. Masih diselidiki, anggota opsnal masih di lapangan masih mencari,” sambungnya.

26/03/2025 01:41
DLH DKI Ingin RDF Rorotan Ramah Lingkungan

Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan pengelolaan sampah terpadu Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan dilakukan transparan. Warga sekitar Rorotan bakal dilibatkan agar upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Rorotan dihentikan sementara untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan seluruh aspek teknis, termasuk pengendalian bau dan emisi, terselesaikan dengan baik sebelum uji coba atau operasional kembali dilakukan.

“Kami ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan RDF ini transparan dan melibatkan warga dalam setiap tahapannya. Tidak akan ada uji coba maupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi,” kata Asep.

DLH DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pengelola RDF. Warga sekitar dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta.

“Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masukan dari warga akan ditampung untuk memastikan RDF Rorotan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama,” kata Asep.

Asep mengungkapkan, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga karena penggunaan sampah lama dalam proses uji coba. RDF dirancang untuk mengolah sampah baru (waste fresh) dengan usia maksimal tiga hari. DLH telah melakukan pengosongan bunker dan gudang agar tidak ada residu yang menimbulkan bau.

DLH DKI akan menambah deodorizer untuk mengendalikan bau. Selain itu tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile akan ditambahkan di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City agar kualitas udara terpantau lebih komprehensif.

Selain aspek teknis, dampak kesehatan warga juga menjadi perhatian. Warga yang sebelumnya terdampak pasca-commissioning telah mendapatkan layanan kesehatan. “Mereka sudah pulih,” katanya.

Kepala Puskesmas Cakung Timur Apriemi Simanjuntak mengaku telah memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak secara gratis, termasuk mengerahkan mobil Puskesmas Keliling di area RDF Rorotan.

“Kami pantau kondisi kesehatan warga. Jika dibutuhkan, kami akan membuka posko kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Apriemi.

Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan pengelolaan sampah terpadu Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan dilakukan transparan. Warga sekitar Rorotan bakal dilibatkan agar upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Rorotan dihentikan sementara untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan seluruh aspek teknis, termasuk pengendalian bau dan emisi, terselesaikan dengan baik sebelum uji coba atau operasional kembali dilakukan.

“Kami ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan RDF ini transparan dan melibatkan warga dalam setiap tahapannya. Tidak akan ada uji coba maupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi,” kata Asep.

DLH DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pengelola RDF. Warga sekitar dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta.

“Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masukan dari warga akan ditampung untuk memastikan RDF Rorotan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama,” kata Asep.

Asep mengungkapkan, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga karena penggunaan sampah lama dalam proses uji coba. RDF dirancang untuk mengolah sampah baru (waste fresh) dengan usia maksimal tiga hari. DLH telah melakukan pengosongan bunker dan gudang agar tidak ada residu yang menimbulkan bau.

DLH DKI akan menambah deodorizer untuk mengendalikan bau. Selain itu tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile akan ditambahkan di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City agar kualitas udara terpantau lebih komprehensif.

Selain aspek teknis, dampak kesehatan warga juga menjadi perhatian. Warga yang sebelumnya terdampak pasca-commissioning telah mendapatkan layanan kesehatan. “Mereka sudah pulih,” katanya.

Kepala Puskesmas Cakung Timur Apriemi Simanjuntak mengaku telah memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak secara gratis, termasuk mengerahkan mobil Puskesmas Keliling di area RDF Rorotan.

“Kami pantau kondisi kesehatan warga. Jika dibutuhkan, kami akan membuka posko kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Apriemi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

26/03/2025 01:19
Mudik Hemat, Pulang Kampung dengan Selamat

PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) memberangkatkan 5.000 pemudik untuk berlebaran di kampung halaman, melalui program Mudik Gratis Pertamina 2025. Hari ini sebanyak 121 bus diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, ke 23 daerah tujuan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Tahun ini jumlah ketersediaan jumlah pemudik yang difasilitasi Pertamina (Persero) naik 25% dari tahun 2024, dari angka 4000 ke 5000 pemudik di tahun 2025. Penambahan kuota pemudik yang disediakan Pertamina (Persero) ini tentu saja disambut baik masyarakat, karena Program Mudik Gratis Pertamina, ramai peminat. Ini terbukti dengan ludesnya tiket mudik dalam waktu singkat sejak dibukanya pendaftaran pemudik 10 Maret lalu. Dalam kurun waktu dua hari saja, tiket mudik habis tak bersisa.

Fetty, salah satu pemudik asal Bekasi, Jawa Barat, yang hendak mudik ke Tegal, Jawa Tengah. Ia mengatakan bahwa mudik kali ini adalah pengalaman pertamanya pulang ke kampung halaman dengan Program Mudik Gratis Pertamina 2025.

“Saya tahu info mudik gratis ini dari teman saya. Tanggal sepuluh kemarin saya coba daftar dan Alhamdulillah berhasil”, katanya.

Senyum sumringah penuh kebahagiaan tampak jelas di wajah Fetty, yang akan mudik bersama putri tercinta. Ia merasa beruntung karena di kesempatan pertama mendaftar, ia langsung berhasil. Kegembiraan tak hanya disebabkan ia bisa mudik gratis di tahun ini, tapi juga karena pelayanan mengesankan yang ia terima saat tiba di lokasi pemberangkatan.

“Semua fasilitas yang diberikan, semuanya bagus. Dari pertama datang, saya langsung disambut dan barang-barang saya juga dibantu diangkat”, tambahnya.

Ajakan dari kerabat untuk mudik gratis bareng Pertamina juga dialami Retna, warga Tangerang yang hendak mudik ke Yogyakarta. Ia sebelumnya mendapat informasi dari keluarganya perihal Program Mudik Gratis Pertamina 2025, melalui media sosial. Retna sangat bersyukur karena pengalaman pertamanya mudik gratis, sangat berkesan.

“Kayanya tahun besok, mau ikutan lagi kalau begini fasilitasnya, busnya bagus, fasilitas sebelum berangkat lengkap. Saya pernah ikut mudik dengan program mudik yang lain, tapi menurut saya yang paling bagus ya Pertamina”, ungkapnya.

Di lokasi keberangkatan, Pertamina menyediakan berbagai layanan dan fasilitas, antara lain ruang laktasi, musala, area bermain anak, area pijat, potong rambut, cek kesehatan, hiburan, charging station, dan photo booth. Selain fasilitas yang lengkap, peserta juga berkesempatan mendapat suvenir, doorprize, dan grand prize.

Selain kenyamanan, Pertamina (Persero) juga memastikan keselamatan para pesertanya. Setiap peserta Mudik Gratis Pertamina 2025 dilindungi asuransi jiwa dari PertaLife dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan anak usaha Pertamina. Demi menjamin keselamatan para pemudik, seluruh armada dan pengemudi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan kesehatan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik selama perjalanan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, program Mudik Bareng Pertamina 2025 bertajuk “Harmoni Merangkai Energi” ini merupakan kegiatan tahunan yang memang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat dan Pekerja Pertamina. Sebelum para pemudik berangkat ke kampung halaman, Simon menyempatkan diri untuk berbincang dengan beberapa pemudik di atas bus, dan berharap agar para pemudik sampai tujuan dengan aman.

“Bapak ibu, hati-hati di jalan, sehat-sehat semua, semoga perjalanannya aman, selamat sampai tujuan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah”, pesannya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/03/2025 23:34
Pemkot Bekasi Sidak SPBU, Pastikan Takaran BBM Akurat Jelang Mudik Megapolitan 25 Maret 2025

Pemkot Bekasi Sidak SPBU, Pastikan Takaran BBM Akurat Jelang Mudik
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bekasi, yakni di Bekasi Barat dan Margahayu, Bekasi Timur, pada Senin (24/3/2025).
Sidak ini turut didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisdagperin) Kota Bekasi, M. Solikhin, serta unsur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi.
Tri menjelaskan, pemeriksaan bertujuan memastikan kesiapan layanan serta keakuratan alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya di masing-masing SPBU. Langkah ini juga bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa mesin di SPBU berfungsi dengan baik dan takaran bahan bakar minyak yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku,” ujar Tri, dilansir dari
WartaKota Tribunnews
Selasa (25/3/2025).
Selain memastikan takaran, Tri juga mengecek ketersediaan bahan bakar minyak di kedua SPBU tersebut guna mengantisipasi potensi kelangkaan atau antrean panjang saat musim mudik.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Pemkot Bekasi untuk menghadapi lonjakan permintaan bahan bakar minyak pada musim mudik,” tambahnya.
Sementara itu, M. Solikhin menyatakan pengawasan dilakukan melalui bidang metrologi untuk memastikan SPBU di Bekasi beroperasi transparan dan sesuai ketentuan metrologi legal.
Pengawasan akan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal yang akan mengecek akurasi dispenser BBM.
“Pemeriksaan meliputi keakuratan volume BBM yang dikeluarkan, segel tanda tera yang berlaku, tanda jaminan pada alat ukur, serta kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” jelas Solikhin.
Ia juga mendorong masyarakat berperan aktif menjadi konsumen cerdas dengan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU.
Jika ditemukan pelanggaran dalam pengukuran, kata Tri, SPBU akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari teguran, peringatan, hingga tindakan hukum.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang dirugikan dapat melaporkan pengaduan ke kantor BPSK Kota Bekasi atau melalui layanan pengaduan metrologi legal di nomor 081210106610.
“Masyarakat yang dirugikan juga dapat melaporkan pengaduan ke kantor BPSK Kota Bekasi atau melalui layanan pengaduan metrologi legal di nomor 081210106610,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/03/2025 23:31
Petugas Salat, Sejumlah Orang Geruduk Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Kantor DPRD Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat, digeruduk sejumlah orang pada Selasa (25/3/2025).

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani mengatakan mereka yang datang menyampaikan aspirasi menolak UU TNI itu dapat masuk ke ruangan paripurna ketika petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP tengah melangsungkan salat ashar.

“Pada saat salat ashar sebagian anggota polisi dan Satpol PP, karena kami juga sedang melaksanakan ibadah puasa, ketika itu ternyata mereka (massa aksi) masuk ke dalam hingga ke dalam ruang sidang paripurna,” kata Lia saat ditemui di lokasi kejadian pada Selasa (25/3/2025).

Lia menjelaskan niat massa aksi ingin masuk ke ruang sidang paripurna sempat tertahan oleh petugas Pamdal.

Namun dikarenakan jumlah massa aksi lebih banyak dibandingkan petugas Pamdal, akhirnya mereka dapat masuk ke ruang sidang paripurna.

“Pintu masuk (Ruangan sidang paripurna) itu hanya ada beberapa tim PAMDAL (Pengamanan dalam, red) dan beberapa tim atau staf dari sekretariat DPRD Kota Bekasi semuanya juga Satpol PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah, kalah jumlah jadinya petugas saat itu,” jelasnya.

Lia menegaskan faktor lain massa aksi bisa masuk ruangan sidang paripurna DPRD Kota Bekasi karena tidak adanya pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

Sehingga dapat disimpulkan aksi yang dilakukan itu belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

“Yang pasti tadi hanya menyampaikan beberapa aspirasi mereka itu info dari Polres karena kebetulan memang Polres juga menyampaikan ini (aksi) belum dikeluarkan izin untuk melakukan aksi dan demo di gedung DPRD ini,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan video yang diterima TribunBekasi, puluhan orang saat berada di ruangan paripurna itu nampak berdiri di meja para dewan.

Tembok hingga kursi di ruangan tersebut terlihat dicoret-coret menggunakan pylox.

“Tolak UU TNI, Tolak,” tulis dalam coretannya.

Tidak hanya itu, tempat tisu hingga papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD terlihat berserakan di lantai.

Sejumlah orang yang terlihat mendominasi mengenakan kaos berwarna hitam itu juga terlihat berorasi.

Kemudian di tembok pintu masuk kantor DPRD terlihat juga sejumlah coretan.

Lantai kantor DPRD di bagian pintu masuk juga serupa dicoret-corer.

“Batalkan UU TNI dan tolak RUU Polri,” tulis dalam coretan.

Sementara para petugas dari Polisi, Satpol PP, dan TNI masih berjaga di sekitar kantor DPRD Kota Bekasi. (m37)

Penulis: Rendy Rutama

25/03/2025 23:30