kab/kota: Bekasi

  • Top 3 News: Musim Kemarau di Bulan Agustus Masih Hujan? BRIN Ungkap Penyebabnya – Page 3

    Top 3 News: Musim Kemarau di Bulan Agustus Masih Hujan? BRIN Ungkap Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Curah hujan meningkat signifikan di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2025, meski seharusnya sedang berada di musim kemarau. Itulah top 3 news hari ini.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengatakan, hal ini terjadi karena tengah berlangsung fenomena kemarau basah.

    Menurut dia, kemarau basah adalah periode musim kemarau yang disertai curah hujan lebih tinggi dari kondisi normal. Kendati sedang berada di musim kemarau, hujan masih cukup sering turun di sejumlah wilayah Tanah Air.

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, Selasa 19 Agustus 2025.

    Prediksi ini berdasarkan data BMKG yang diperbarui pada pukul 05.50 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 09.00 WIB.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin atau Lapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyo membenarkan salah satu warga binaannya yaitu Mario Dandy Satriyo mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

    Fajar menjelaskan, Mario mendapatkan dua jenis remisi, pertama remisi umum dan kedua remisi dasawarsa. Diketahui, Mario Dandy mendekam di Lembaga Pemasyarakatan atas penganiayaannya terhadap David Ozora.

    Penganiayaan keji itu dilakukan hingga korban tak sadarkan diri. Kejadian itu dipicu hubungan pribadi keduanya yang melibatkan perempuan berinisial AG.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 19 Agustus 2025:

    Diperkirakan curah hujan lebat akan terus terjadi hingga bulan Maret nanti sebelum memasuki musim pancaroba atau musim panas.

  • Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi

    Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar panen raya komoditas padi di lahan hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, yang berlokasi di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, Selasa (19/8).

    Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan aset sitaan.

    Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, mengatakan lahan yang digunakan untuk panen raya kali ini seluas tujuh hektare dari total 33 hektare aset rampasan.

    Program tersebut sudah dijalankan sejak Mei 2025 melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog.

    “Dari luas lahan tersebut, baru sekitar dua hektare yang berhasil dipanen. Hasilnya cukup menggembirakan karena setiap hektare mampu menghasilkan 4 sampai 5 ton padi,” kata Burhanuddin kepada wartawan.

    Burhanuddin juga menegaskan, pemanfaatan lahan rampasan negara tidak hanya sebatas panen kali ini.

    Kejaksaan Agung akan terus mengoptimalkan aset hasil tindak pidana korupsi agar memiliki nilai guna bagi masyarakat luas.

    “Pemanfaatan lahan rampasan ini menjadi wujud nyata keberpihakan penegakan hukum untuk rakyat. Tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

    Dari panen raya tersebut, produksi diperkirakan mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.

    “Seluruh hasil panen akan diserap oleh Bulog sebagai bagian dari distribusi pangan nasional, sementara sebagian juga diperuntukkan bagi petani lokal yang menggarap lahan tersebut,” ungkapnya.

    Selain di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, program Jaksa Mandiri Pangan juga tengah dikembangkan di beberapa titik lain.

    Total luas lahan rampasan yang akan dikelola untuk pertanian di wilayah Bekasi mencapai sekitar 300 hektare.

    “Program ini bukan hanya tentang kejaksaan, tetapi bagaimana aset negara hasil korupsi bisa dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Burhanuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Dengan adanya panen raya ini, Kejaksaan Agung berharap keberlanjutan program swadaya pangan semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional serta membuktikan bahwa lahan hasil korupsi dapat dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kasus Mayat Bayi dalam Karung di Lubang Buaya Masih Diselidiki
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Agustus 2025

    Kasus Mayat Bayi dalam Karung di Lubang Buaya Masih Diselidiki Megapolitan 19 Agustus 2025

    Kasus Mayat Bayi dalam Karung di Lubang Buaya Masih Diselidiki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepolisian Sektor (Polsek) Cipayung masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat bayi dalam karung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.
    Kanit Reskrim Polsek Cipayung Iptu Edi Handoko menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas atau CCTV.
    “Iya masih penyelidikan, saat ini sudah lima saksi yang diperiksa serta sejumlah CCTV, tetapi belum ada yang mengarah (ke pelaku pembuangan),” ungkap Edi saat dikonfirmasi, Selasa (19/8/2025).
    Menurut Edi, pelaku yang membuang jasad bayi itu bukan berasal dari lingkungan setempat.
    “Dugaannya bukan warga sekitar, karena itu berbatasan dengan wilayah lain seperti Pondok Gede, Kota Bekasi,” ujar Edi.
    Ia menambahkan, penyelidikan dilakukan bersama pihak Polres dan Polda Metro Jaya.
    “Kasus tetap masih Polsek, tetapi penyelidikan masih dilakukan gabungan,” tambah Edi.
    Sebelumnya, mayat bayi dalam karung ditemukan di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (30/7/2025) sore.
    Sekretaris RT 006/RW 006, Kuswantoro (52), mengaku mendapat laporan dari warga sekitar pukul 17.30 WIB terkait dugaan penemuan bayi tersebut.
    “Ada warga datang, saya disuruh buka tapi saya enggak berani. Tapi dari polisi minta dibuka, ternyata benar bayi, tapi untuk jenis kelamin kurang tahu karena posisi tengkurap,” tutur Kuswantoro saat ditemui, Rabu (30/7/2025).
    Ia menjelaskan, lokasi penemuan mayat bayi berada di area kebun yang juga menjadi bagian dari lahan pemakaman keluarga milik warga.
    Kuswantoro menambahkan, beberapa hari sebelumnya, ada warga yang melaporkan keberadaan orang mencurigakan di sekitar lokasi tersebut.
    “Ada laporan dari warga, orang yang masuk ke area pemakaman. Area tersebut merupakan buntu ya, tapi pas keluar ditegur warga ‘dari mana lu’ mereka jawab ‘dari dalam’ langsung pergi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Pelanggan Pondok Ungu dan Poncol di Serahkan ke Kota Bekasi

    Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Pelanggan Pondok Ungu dan Poncol di Serahkan ke Kota Bekasi

    Bisnis.com, Cikarang – Proses pemisahan aset Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan tuntas pada akhir 2025. Langkah ini merupakan amanat undang-undang yang mengatur kepemilikan badan usaha milik daerah hanya dapat dimiliki oleh satu pemerintah daerah.

    Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Reza Luthfi Hasan, mengatakan Bupati Bekasi bersama Wali Kota Bekasi telah menandatangani berita acara pemisahan dua aset terakhir yang akan dialihkan dari Kabupaten Bekasi kepada Kota Bekasi.

    “Dua wilayah pelayanan air bersih yakni Cabang Poncol dan Pondok Ungu akan segera dimiliki Pemerintah Kota Bekasi melalui pengelolaan Perumda Tirta Patriot,” ujar Reza dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).

    Kedua wilayah pelayanan yang berada di Kota Bekasi itu rencananya akan diserahterimakan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, seluruh delapan aset yang direncanakan untuk diserahkan akan menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi.

    Reza menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim pengalihan untuk menyiapkan proses serah terima dua kantor cabang tersebut. Tim ini bertugas mengumpulkan data dan aset, melakukan verifikasi, hingga finalisasi tahap akhir penyerahan.

    Ketua Tim Pengalihan Aset, Lilie Subali, menambahkan pihaknya masih memiliki waktu beberapa bulan untuk merampungkan seluruh proses sebelum batas akhir target penyerahan.

    “Tim ini bekerja sama seperti tim persiapan pada penyerahan aset sebelumnya. Masa kerja tim akan selesai begitu proses serah terima tuntas kepada Pemkot Bekasi,” kata Lilie.

    Ia menegaskan tim pengalihan dibentuk untuk memastikan kelengkapan administrasi serta hal teknis lainnya agar pemisahan aset berjalan lancar dan tertib.

    Lilie memaparkan, pemisahan dua aset ini akan melengkapi tahapan panjang serah terima total delapan kantor layanan pelanggan Tirta Bhagasasi kepada Tirta Patriot. Sebelumnya, pada Juli 2025, Tirta Bhagasasi telah melepas Cabang Rawalumbu dan Kantor Cabang Pembantu Setiamekar. Pada periode 2023–2024, aset yang diserahkan mencakup Cabang Wisma Asri, Harapan Baru, Pondokgede, serta Rawatembaga.

    Dengan tuntasnya penyerahan seluruh aset tersebut, Tirta Bhagasasi diperkirakan kehilangan sedikitnya 80.000 pelanggan dari total 300.000 pelanggan air bersih.

    “Artinya, 80.000 pelanggan yang selama ini dilayani kami akan beralih ke Perumda Tirta Patriot. Dengan pengalihan tersebut, dipastikan terjadi pengurangan pendapatan yang besar. Namun ini menjadi tantangan. Direksi sudah menyiapkan langkah ekspansi bisnis, termasuk penambahan pelanggan dari sektor industri,” ujar Lilie.

  • Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog memastikan telah menyederhanakan sistem aplikasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni Klik SPHP. Hal ini dilakukan usai penggunaan aplikasi tersebut menuai sorotan berbagai pihak.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya tak lagi menggunakan sistem yang berbelit, meskipun tak memerinci lebih lanjut terkait dengan perubahan sistem yang dilakukan.

    “Sudah penyederhanaan aplikasi. Tetap dipakai, tetapi kontrolnya langsung dari daerah, tidak langsung dari pusat,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Menurutnya, penggunaan aplikasi Klik SPHP merupakan bagian dari verifikasi agar penyaluran beras murah subsidi pemerintah itu tepat sasaran.

    Rizal juga menyebut bahwa aplikasi tersebut juga menjadi mekanisme agar penyaluran beras SPHP tidak disalahgunakan, seperti halnya temuan beras oplosan yang mencuat beberapa waktu terakhir.

    Ketentuan ini berlaku bagi pedagang, instansi pemerintahan, maupun lembaga lain yang menjadi kanal penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun ini.

    “Jadi semua pengecer, TNI, Polri, maupun Pemda dan lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi klik SPHP,” terang purnawirawan TNI berbintang dua ini.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperhatikan hambatan ini agar penyaluran beras SPHP dapat menyentuh masyarakat dengan mudah.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama didatangi dulu yang berjualan beras, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk menjual beras Bulog,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, dilansir YouTube Kemendagri.

  • Kasus Mayat Bayi dalam Karung di Lubang Buaya Masih Diselidiki
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Agustus 2025

    Pembuang Mayat Bayi dalam Karung di Lubang Buaya Diduga Bukan Warga Sekitar Megapolitan 19 Agustus 2025

    Pembuang Mayat Bayi dalam Karung di Lubang Buaya Diduga Bukan Warga Sekitar
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Sektor (Polsek) Cipayung menduga pelaku pembuangan mayat bayi dalam karung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, bukan warga sekitar.
    “Dugaannya bukan warga sekitar, karena itu berbatasan dengan wilayah lain seperti Pondok Gede, Kota Bekasi,” ujar Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Iptu Edi Handoko, saat dikonfirmasi, Selasa (19/8/2025).
    Edi menjelaskan, kasus penemuan mayat bayi tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim Reskrim Polsek Cipayung.
    “Iya masih penyelidikan, saat ini sudah lima saksi yang diperiksa serta sejumlah CCTV tetapi belum ada yang mengarah,” ungkap Edi.
    Edi mengungkap bahwa penyelidikan juga bekerja sama dengan Polres dan Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini.
    “Kasus tetap masih Polsek, tetapi penyelidikan masih dilakukan gabungan,” tambah Edi.
    Sebelumnya, mayat bayi dalam karung ditemukan di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (30/7/2025) sore.
    Sekretaris RT 006/RW 006, Kuswantoro (52), mengaku mendapat laporan dari warga sekitar pukul 17.30 WIB terkait dugaan penemuan bayi tersebut.
    “Ada warga datang, saya disuruh buka tapi saya enggak berani. Tapi dari polisi minta dibuka, ternyata benar bayi, tapi untuk jenis kelamin kurang tahu karena posisi tengkurap,” tutur Kuswantoro saat ditemui, Rabu (30/7/2025).
    Ia menjelaskan, lokasi penemuan mayat bayi berada di area kebun yang juga menjadi bagian dari lahan pemakaman keluarga milik warga.
    Kuswantoro menambahkan, beberapa hari sebelumnya, ada warga yang melaporkan keberadaan orang mencurigakan di sekitar lokasi tersebut.
    “Ada laporan dari warga, orang yang masuk ke area pemakaman. Area tersebut merupakan buntu ya, tapi pas keluar ditegur warga ‘dari mana lu’ mereka jawab ‘dari dalam’ langsung pergi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PO Primajasa Tak Lagi Setel Musik karena Khawatir Merugi Imbas Royalti
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Agustus 2025

    PO Primajasa Tak Lagi Setel Musik karena Khawatir Merugi Imbas Royalti Megapolitan 19 Agustus 2025

    PO Primajasa Tak Lagi Setel Musik karena Khawatir Merugi Imbas Royalti
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Perusahaan Otobus (PO) Primajasa Terminal Bekasi Kota melarang sopir dan kondektur menyetel lagu maupun musik Indonesia di dalam bus.
    Langkah ini diambil perusahaan karena khawatir merugi akibat terkena tagihan royalti.
    “Kami ada kekhawatiran terkait royalti. Kami takut merugikan perusahaan dan pencipta lagu, jadi antisipasinya kami tidak menyetel musik,” ujar Pengendali Lapangan Komandan Regu PO Primajasa Terminal Bekasi Kota, Regis (30) kepada Kompas.com, Selasa (19/8/2025).
    Total terdapat 200 armada milik PO Primajasa yang beroperasi di Terminal Bekasi Kota.
    Ratusan armada tersebut kini tak lagi menyetel lagu maupun musik Indonesia sejak isu polemik royalti ramai diperbincangkan beberapa bulan terakhir.
    Bahkan, sopir dan kondektur tetap enggan menyetel suara alam maupun kicauan burung sebagai pengganti lagu dan musik Indonesia selama membawa penumpang ke kota tujuan.
    Alasannya, Regis bilang, perusahaan khawatir mendapat tagihan royalti.
    “(Suara alam dan kicau burung) pun tidak disetel,” ungkap Regis.
    Larangan pemutaran lagu dan musik ini pada akhirnya membuat penumpang kini hanya ditemani suara mesin, knalpot, dan hembusan angin dari pendingin udara (AC).
    “Iya hiburannya sekarang itu (desir angin AC dan suara knalpot),” ungkapnya.
    Regis menambahkan, pihaknya akan kembali memutarkan lagu dan musik Indonesia apabila persoalan royalti benar-benar menemukan solusinya.
    “Sampai isu royalti ini benar-benar clear 100 persen, baru kita akan bisa kembali normal lagi menyetel musik,” imbuh dia.
    Salah satu kondektur PO Primajasa, Sansan (28), menilai bahwa lagu dan musik Indonesia kerap menjadi “obat” penghilang kantuk, khususnya bagi sopir dan kondektur bus selama perjalanan.
    Karena tak lagi menyetel musik, Sansan mengaku sebisa mungkin terus mengobrol dengan sopir agar tidak mengantuk dan tetap fokus.
    “Paling ya sering berkomunikasi lah antara sopir sama kondektur, banyak ngobrol,” ucap dia.
    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik, pemutaran lagu atau musik di angkutan umum termasuk bus bisa terkena royalti.
    Pasal 3 PP Nomor 56 tahun 2021 berbunyi bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
    Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, termasuk pemutaran lagu atau musik di dalam bus.
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
    Undang-Undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

    Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

    Bisnis.com, BEKASI — PT Pegadaian akan turut melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bertutur bahwa kedua belah pihak telah menggelar rapat maupun pertemuan secara virtual hingga masing-masing perwakilan di tingkat daerah.

    “Dengan harapan dalam waktu dekat, Pegadaian dan outlet-outletnya juga dapat terlibat membantu dalam proses penjualan [beras SPHP] ini,” katanya saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/9/2025).

    Ketika ditanya perihal realisasi waktu rencana tersebut, Rizal hanya menyampaikan bahwa Perum Bulog akan memaksimalkan upaya agar dapat terlaksana secepatnya.

    Menurutnya, Perum Bulog telah bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri dalam mendorong peningkatan penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun.

    “Sampai nanti Desember ini kita libatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, termasuk dengan teman-teman BUMN juga kita libatkan,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

    Rizal lantas menjelaskan bahwa stok cadangan beras hingga akhir tahun ini tetap mencukupi. Hal ini tecermin dari stok beras di gudang Bulog saat ini yang sebesar 4,2 juta ton.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras SPHP diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

    I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui berbagai kanal seperti jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

    Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

    “Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (11/8/2025).

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog menyiapkan sejumlah langkah terkait percepatan target swasembada beras oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk menata kembali pengelolaan beras, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.

    “Kaitan dengan percepatan ini Bulog akan menata, mulai dari penyerapannya, kemudian nanti penyimpanan dan pergudangannya,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Terkait penyaluran beras, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menjelaskan bahwa Bulog juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung.

    Rizal menyampaikan ketiga instansi itu juga menerima tugas untuk terlibat dalam mendorong ketahanan pangan dalam negeri, sehingga sinergi perlu dilakukan.

    Ketika ditanya perihal penyesuaian target serapan dan penyaluran beras dalam lingkup Bulog, dia menyampaikan masing-masing tetap dipatok sebanyak 4 juta ton penyerapan dan 1,5 juta ton penyaluran.

    Menurut Rizal, jumlah tersebut dipastikan cukup sebagai beras cadangan bagi masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kontingensi maupun hal darurat lainnya.

    “Stok kita kan 4,2 juta ton, kemudian serapan kami selama ini sudah 4 juta ton. Yang sudah keluar barang untuk beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] maupun bantuan pangan rencananya adalah 1,5 juta ton,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan sejumlah syarat, antara lain terkait impor beras dan kondisi iklim.

    Dia menjelaskan bahwa syarat pertama yang telah dipenuhi berkaitan dengan stok beras yang saat ini berkisar 4 juta ton di Perum Bulog, mengungguli capaian tahun lalu yang berkisar 1 juta ton.

    “Kata kunci pertama stok [beras] kita tertinggi, dulu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton. Kedua adalah [beras] tidak diimpor, mudah-mudahan 4 bulan lagi bertahan tidak diimpor,” katanya di tempat yang sama.

    Dia kemudian menyinggung perihal faktor iklim. Amran berharap tidak ada keadaan cuaca yang dapat mengguncang produksi beras hingga akhir tahun ini.

    Jika sesuai skenario tersebut, dia meyakini bahwa swasembada beras akan tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.