kab/kota: Bekasi

  • 4
                    
                        Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jabodetabek
                        Megapolitan

    4 Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jabodetabek Megapolitan

    Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jabodetabek
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,9 mengguncang wilayah Bekasi dan sekitarnya pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Gempa terjadi pukul 19.54 WIB dengan pusat koordinat berada di 6,48 Lintang Selatan (LS) dan 107,24 Bujur Timur (BT), atau sekitar 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedalaman gempa dilaporkan 10 kilometer.
    Informasi gempa ini disampaikan langsung melalui akun resmi BMKG di media sosial X, @
    infoBMKG
    .

    #Gempa Mag:4.9, 20-Aug-2025 19:54:55 WIB, Lok: 6.48 LS, 107.24 BT (14 km Tenggara KAB-BEKASI-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG
    ,” tulis BMKG.
    BMKG menekankan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan.
    Data parameter gempa bisa berubah seiring dengan kelengkapan hasil analisis.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa hari ini yang terjadi di Bekasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa Landa Bekasi dan Sekitarnya, Netizen Teriak di Linimasa

    Gempa Landa Bekasi dan Sekitarnya, Netizen Teriak di Linimasa

    Jakarta

    Gempa terjadi cukup besar, melanda Bekasi, Jakarta dan area sekitarnya. Netizen di linimasa X pun ramai melaporkan mereka merasakan getaran yang cukup kencang. BMKG pun melalui X mengumumkan terjadi gempa yang pusatnya dekat dengan Kabupaten Bekasi.

    “Mag:4.9, 20-Aug-2025 19:54:55WIB, Lok:6.48LS, 107.24BT (14 km Tenggara KAB-BEKASI-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” sebut BMKG.

    “GEMPA dimana sih sumbernya goyang bgt,” tulis seorang netizen di X. “Ya Allah astaghfirullah gempa… aku gemeteran banget..,” tulis yang lain.

    “Astaghfirullah aladzim.. Seumur hidup baru ngerasain gempa getarannya kenceng banget,” seru yang lain. “Astaghfirullah kerasa gempa ya Allah terasa kencang tapi sebentar,” sebut netizen berikutnya.

    “Gempa di Bekasi lokasinya. Jakarta sama Tangerang bahkan sampe Karawang sekitarnya juga kerasa,” lapor seorang netizen. Sejauh ini, belum ada laporan mengenai dampak dari gempa Bumi ini.

    #Gempa Mag:4.9, 20-Aug-2025 19:54:55WIB, Lok:6.48LS, 107.24BT (14 km Tenggara KAB-BEKASI-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG
    Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data pic.twitter.com/8kzHj1EhVI

    — BMKG (@infoBMKG) August 20, 2025

    #Earthquake (#gempa) possibly felt 23 sec ago in #Indonesia. Felt it? Tell us via:
    📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
    🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
    🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
    ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/KxWnUrZDS7

    — EMSC (@LastQuake) August 20, 2025

    (fyk/fyk)

  • 2
                    
                        Gempa M 4,9 Guncang Kabupaten Bekasi Rabu Malam
                        Bandung

    2 Gempa M 4,9 Guncang Kabupaten Bekasi Rabu Malam Bandung

    Gempa M 4,9 Guncang Kabupaten Bekasi Rabu Malam
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pukul 19:54:55 WIB, Rabu (20/8/2025).
    Dikutip dari akun X BMKG, gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km.
    Gempa M 4,9 yang dimuktahirkan menjadi 4,7 yang berpusat di 19 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 kilometer, Rabu (20/8/2025) pukul 19.54 WIB, mengguncang sejumlah daerah.
    BMKG menjelaskan, gempa dengan episenter darat itu yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal.
    Pemicu gempa berasal dari aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java back arc thrust.
    Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah.
    Di Bekasi, getarannya tercatat dengan intensitas III–IV MMI, di mana banyak orang merasakan guncangan nyata di dalam rumah, pintu dan jendela berderik, bahkan gerabah sempat pecah.
    Sementara itu, di Purwakarta, Cikarang, dan Depok, gempa dirasakan pada skala III MMI.
    Getaran juga sampai ke Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur dengan skala II–III MMI. Adapun di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhanratu, dan Lebak,
    guncangan dirasakan lebih ringan, yakni skala II MMI.
    Hingga kini, BMKG memastikan belum ada laporan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut.
    Setelah gempa utama, monitoring BMKG mencatat satu kali aktivitas gempa susulan dengan magnitudo 2,1 pada pukul 20.35 WIB.
    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya.
    “Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono lewat keterangan tertulis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hilirisasi Bisa Pekerjakan 1,6 Juta Orang

    Hilirisasi Bisa Pekerjakan 1,6 Juta Orang

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

    Hal itu disampaikan Amran saat meninjau Yonif Teritorial Pembangunan 843/PYV Cibitung, Bekasi, bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan, Rabu, 20 Agustus.

    Menurutnya, keterlibatan TNI dengan disiplin yang tinggi menjadi faktor penting dalam memastikan program hilirisasi. Apalagi hilirisasi ini dapat menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru dalam tiga tahun ke depan, sekaligus meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).

    “Kita harus masuk ke hilirisasi. Hilirisasi ini bisa mempekerjakan 1,6 juta orang, dengan target tiga tahun. Untuk itu kami butuh kedisiplinan TNI karena menentukan produksi itu disiplin. Dan TNI sudah terbukti menjadi motor percepatan swasembada pangan sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Amran optimistis, hilirisasi pertanian akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perdagangan, industri, hingga lapangan kerja. “Keunggulan kita adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Karena itu, arahan bapak presiden untuk hilirisasi adalah langkah tepat. Dengan disiplin TNI, pengawasan ketat, dan dukungan semua pihak, kita bisa stop impor, dorong ekspor, dan wujudkan Indonesia sebagai bangsa mandiri pangan dan perkebunan,” sambungnya.

    Ia menambahkan, hilirisasi tidak hanya berfokus pada pangan pokok, melainkan juga komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mente. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi.

    Amran mencontohkan, luas lahan kelapa yang mencapai 2,8 juta hektare bisa menghasilkan devisa hingga Rp 400 triliun jika diolah melalui hilirisasi. Pasar global, khususnya Tiongkok dan India, disebut telah menunggu produk hilirisasi kelapa asal Indonesia.

    “Contohnya kelapa, saat ini luasnya sudah 2,8 juta hektare. Jika dihilirisasi, ekspor kelapa bisa bernilai hingga Rp 400 triliun. Industri ini sudah ditunggu pasar global, khususnya Tiongkok dan India. Maka butuh pengawasan disiplin dari TNI agar tidak ada kebocoran dan bibit palsu,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan merupakan strategi penting mendukung swasembada pangan, energi, serta pemenuhan gizi masyarakat.

    “Batalion ini pada dasarnya adalah Batalion Infanteri, tetapi dipersiapkan dengan peran tambahan untuk mendukung pembangunan nasional. Model ini akan diterapkan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya bersama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi bangsa,” jelas Sjafrie.

    Menurut Sjafrie, kolaborasi lintas sektor ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menyangkut kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan bangsa dalam menjaga ketahanan pangan. “Dengan pangan yang kuat, Indonesia akan semakin berdaulat dan disegani di kancah global,” pungkasnya.

  • APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access (BWA) pada 2025 masih terlalu tinggi.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah belum sejalan dengan misi menghadirkan internet murah bagi masyarakat.

    Harga dasar lelang frekuensi masih terlalu mahal untuk menghadirkan internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000. 

    Logikanya, dengan harga frekuensi yang tinggi maka harga layanan yang diberikan ke masyarakat relatif cukup tinggi terlebih jika ekosistem belum mendukung.

    “APJII menilai harga dasar lelang frekuensi 1.4 GHz sebesar Rp233 miliar di Region 1 terlalu tinggi untuk tujuan pemerataan akses,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (20/8/2025).

    Adapun untuk Region 1, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10. Zona 4 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi. Zona 5 mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi). 

    Zona 6 meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona 7 adalah Provinsi Jawa Timur. Zona 9 meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara Zona 10 mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Arif menekankan pita frekuensi 1,4 GHz dirancang untuk mendukung penyediaan internet murah hingga ke pelosok negeri, sehingga harga dasar lelang seharusnya mempertimbangkan fungsi strategis tersebut. 

    Pihaknya pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meninjau kembali agar harga dasar lelang sesuai dengan misi internet terjangkau bagi semua.

    Lebih lanjut, dia berharap para peserta lelang tidak semata-mata bersaing untuk memberikan harga setinggi-tingginya. Dia ingin penyelenggara fokus pada tujuan akhirnya. 

    “Yaitu percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia,” ungkapnya.

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman itu disebutkan, pemerintah akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) sebagai syarat mengikuti seleksi pita frekuensi tersebut.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

  • Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

    Sri Mulyani kepada awak media mengatakan lokasi BTP ini layak untuk ditetapkan sebagai salah satu BTP percontohan karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian.

    “Memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” kata dia usai meninjau lokasi Yonif saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Sri Mulyani, keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI.

    Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

    Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal.

    “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran.

    Di tempat yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin terlihat merespons baik apresiasi yang diberikan Sri Mulyani dan Andi Amran Sulaiman.

    Sjafrie menjelaskan, nantinya pihaknya akan membangun 100 BTP di seluruh wilayah dalam satu tahun.

    Dia berharap pembangunan 100 BTP itu dapat didukung seluruh pihak agar pangan dan pertahanan di seluruh Indonesia bisa semakin menguat.

    “Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan TNI akan garap lahan sekitar 43 hektare di Bekasi untuk kegiatan ekonomi, yang merupakan langkah pemanfaatan aset negara. 

    Rencana tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (20/8/2025).

    “Lahan sebesar 43 hektare di Bekasi tadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi lain,” ujar Sri Mulyani.

    Selain itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan prototipe markas batalion yang akan dibangun dari nol sebanyak 100 unit pada 2025. Menurut Sri Mulyani, semua itu harus dilihat dari perspektif pemanfaatan aset negara.

    Bendahara negara meyakini pemanfaatan aset negara oleh TNI akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat terutama dari sisi perekonomian wilayah sekitarnya.

    “Dan tentu ini juga akan memberikan juga kesan disiplin dan persatuan antara tentara dan masyarakat untuk perekonomian Indonesia,” klaimnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ingin pertanian yang terintegrasi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

    Dia menyatakan Kementerian Pertanian siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mensejahterakan petani. “Kami sudah memohon kepada Pak Menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,” kata Amran pada kesempatan yang sama.

    Adapun untuk tahun depan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp185 triliun untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan dalam RAPBN 2026. Menurut paparannya, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis. Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

  • Top 3 News: Musim Kemarau di Bulan Agustus Masih Hujan? BRIN Ungkap Penyebabnya – Page 3

    Top 3 News: Musim Kemarau di Bulan Agustus Masih Hujan? BRIN Ungkap Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Curah hujan meningkat signifikan di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2025, meski seharusnya sedang berada di musim kemarau. Itulah top 3 news hari ini.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengatakan, hal ini terjadi karena tengah berlangsung fenomena kemarau basah.

    Menurut dia, kemarau basah adalah periode musim kemarau yang disertai curah hujan lebih tinggi dari kondisi normal. Kendati sedang berada di musim kemarau, hujan masih cukup sering turun di sejumlah wilayah Tanah Air.

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, Selasa 19 Agustus 2025.

    Prediksi ini berdasarkan data BMKG yang diperbarui pada pukul 05.50 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 09.00 WIB.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin atau Lapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyo membenarkan salah satu warga binaannya yaitu Mario Dandy Satriyo mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

    Fajar menjelaskan, Mario mendapatkan dua jenis remisi, pertama remisi umum dan kedua remisi dasawarsa. Diketahui, Mario Dandy mendekam di Lembaga Pemasyarakatan atas penganiayaannya terhadap David Ozora.

    Penganiayaan keji itu dilakukan hingga korban tak sadarkan diri. Kejadian itu dipicu hubungan pribadi keduanya yang melibatkan perempuan berinisial AG.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 19 Agustus 2025:

    Diperkirakan curah hujan lebat akan terus terjadi hingga bulan Maret nanti sebelum memasuki musim pancaroba atau musim panas.

  • Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi

    Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar panen raya komoditas padi di lahan hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, yang berlokasi di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, Selasa (19/8).

    Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan aset sitaan.

    Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, mengatakan lahan yang digunakan untuk panen raya kali ini seluas tujuh hektare dari total 33 hektare aset rampasan.

    Program tersebut sudah dijalankan sejak Mei 2025 melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog.

    “Dari luas lahan tersebut, baru sekitar dua hektare yang berhasil dipanen. Hasilnya cukup menggembirakan karena setiap hektare mampu menghasilkan 4 sampai 5 ton padi,” kata Burhanuddin kepada wartawan.

    Burhanuddin juga menegaskan, pemanfaatan lahan rampasan negara tidak hanya sebatas panen kali ini.

    Kejaksaan Agung akan terus mengoptimalkan aset hasil tindak pidana korupsi agar memiliki nilai guna bagi masyarakat luas.

    “Pemanfaatan lahan rampasan ini menjadi wujud nyata keberpihakan penegakan hukum untuk rakyat. Tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

    Dari panen raya tersebut, produksi diperkirakan mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.

    “Seluruh hasil panen akan diserap oleh Bulog sebagai bagian dari distribusi pangan nasional, sementara sebagian juga diperuntukkan bagi petani lokal yang menggarap lahan tersebut,” ungkapnya.

    Selain di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, program Jaksa Mandiri Pangan juga tengah dikembangkan di beberapa titik lain.

    Total luas lahan rampasan yang akan dikelola untuk pertanian di wilayah Bekasi mencapai sekitar 300 hektare.

    “Program ini bukan hanya tentang kejaksaan, tetapi bagaimana aset negara hasil korupsi bisa dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Burhanuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Dengan adanya panen raya ini, Kejaksaan Agung berharap keberlanjutan program swadaya pangan semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional serta membuktikan bahwa lahan hasil korupsi dapat dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

    Sumber : Radio Elshinta