kab/kota: Beijing

  • Wanti-wanti Jepang ke Warga Buntut Tensi Tinggi dengan China

    Wanti-wanti Jepang ke Warga Buntut Tensi Tinggi dengan China

    Tokyo

    Jepang mengeluarkan peringatan ke warganya yang berada di China. Peringatan itu disampaikan saat tensi antara kedua negara semakin tinggi.

    Dirangkum detikcom, Selasa (18/11/2025), pemerintah China awalnya menyerukan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk protes China atas pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi yang menyebut kemungkinan keterlibatan negaranya jika perang China dan Taiwan pecah.

    Komentar Takaichi pada 7 November lalu itu secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Taiwan, yang diklaim oleh China, hanya berjarak 100 kilometer (62 mil) dari pulau terdekat di Jepang.

    Pada Jumat (14/11), Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara, Tokyo mengatakan telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan daring yang ‘tidak pantas’ dan kini telah dihapus.

    Tensi tinggi terus berlanjut. Terbaru, Jepang meminta warganya yang berada di China untuk berhati-hati.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Juru Bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, mengatakan peringatan tersebut dikeluarkan ‘berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau kawasan terkait, serta kondisi sosial’.

    Perselisihan Jepang dan China ini menandakan hubungan kedua negara yang sudah rapuh dapat semakin goyah di bawah kepemimpinan PM Takaichi. Hal itu disebabkan oleh pernyataan Takaichi yang mendukung peningkatan kemampuan militer untuk mengantisipasi potensi ancaman dari China dan klaim-klaim teritorialnya di perairan sengketa di kawasan Pasifik barat.

    Tensi tinggi itu bukan cuma terjadi dalam urusan diplomatik. China telah mengerahkan formasi kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) melintasi perairan Kepulauan Senkaku pada Minggu waktu setempat. Coast Guard China menyatakan ini sebagai ‘patroli penegakan hak’.

    “Formasi kapal Penjaga Pantai Tiongkok 1307 melakukan patroli di perairan teritorial Kepulauan Diaoyu. Ini adalah operasi patroli yang sah yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China untuk menegakkan hak dan kepentingannya,” demikian pernyataan itu.

    China dan Jepang telah berulang kali berseteru di sekitar kepulauan yang dikelola Jepang itu. Beijing menyebut wilayah itu sebagai Diaoyu dan Tokyo menyebutnya Senkaku.

    Jepang juga mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi sebuah drone China mengudara di dekat pulau paling selatan di wilayahnya. Kementerian Pertahanan Jepang, seperti dilansir AFP, melaporkan insiden tersebut terjadi pada Sabtu (15/11) waktu setempat. Drone yang diyakini berasal dari China itu terdeteksi mengudara di wilayah udara antara Pulau Yonaguni, yang merupakan pulau paling selatan di Jepang, dan wilayah Taiwan.

    “Pada Sabtu, 15 November 2025, sebuah kendaraan udara tanpa awak, yang diyakini berasal dari China, dikonfirmasi terbang di antara Pulau Yonagunia dan Taiwan,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan via X pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Sebagai respons, jet tempur dari Komando Pertahanan Udara Barat Daya pada Pasukan Bela Diri Udara Jepang telah dikerahkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Tonton juga video “Tegang! Jepang Imbau Warganya di China untuk Hati-hati”

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • 5 Dampak Dahsyat Kisruh China-Jepang: 500.000 Orang Lari-Saham Rontok

    5 Dampak Dahsyat Kisruh China-Jepang: 500.000 Orang Lari-Saham Rontok

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan antara China dan Jepang mencapai titik didih terpanas dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan potensi intervensi militer Jepang jika China menyerang Taiwan. Komentar Takaichi tersebut langsung memicu kemarahan Beijing, yang merespons dengan menggunakan tekanan ekonomi, sanksi budaya, dan retorika diplomatik yang sangat agresif.

    Eskalasi ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran serius di pasar global dan di antara para pemimpin bisnis kedua negara. Dampak negatifnya kini merembet ke berbagai sektor, mengancam pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur.

    Berikut adalah lima dampak utama yang muncul akibat meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang:

    1. 500.000 Wisman China Batal ke Jepang

    Dampak paling nyata dari ketegangan politik ini adalah keruntuhan mendadak pada sektor pariwisata Jepang. China, yang merupakan sumber turis terbesar kedua bagi Jepang, merespons dengan sanksi tidak resmi yang menargetkan perjalanan dan visa.

    Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras kepada warganya, yang memicu pembatalan massal. Diperkirakan sebanyak 500.000 penerbangan dari China menuju Jepang telah dibatalkan hanya dalam periode 15 hingga 17 November. Angka pembatalan ini merupakan yang terbesar sejak awal pandemi Covid-19, dan merupakan pukulan telak bagi industri perhotelan dan ritel Jepang.

    Selain pembatalan penerbangan, setidaknya tujuh maskapai China, termasuk tiga maskapai milik negara, kompak menawarkan pengembalian uang penuh dan pembatalan gratis bagi penumpang yang memiliki penerbangan ke Jepang. Lebih jauh lagi, agen-agen perjalanan di China dilaporkan menghentikan pemrosesan aplikasi visa individu untuk perjalanan ke Jepang, secara efektif membekukan arus wisatawan baru dan mengancam pemulihan sektor pariwisata Jepang yang sangat bergantung pada belanja wisatawan dari China.

    2. Kejatuhan Saham Ritel dan Pariwisata di Bursa Tokyo

    Konsekuensi dari krisis pariwisata ini langsung tercermin di pasar modal Jepang. Investor bereaksi negatif terhadap prospek kehilangan turis China, yang dikenal sebagai pembelanja terbesar (high-spending).

    Saham perusahaan-perusahaan yang terkait erat dengan sektor ritel, perjalanan, dan maskapai penerbangan di Jepang mencatat penurunan tajam di Bursa Saham Tokyo. Kejatuhan saham ini mencerminkan kecemasan pasar bahwa sanksi tidak resmi berupa boikot oleh wisatawan China akan memukul laporan pendapatan perusahaan-perusahaan Jepang secara signifikan.

    Kelompok bisnis terbesar Jepang, Keidanren, langsung menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah. Ketua Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, menekankan bahwa stabilitas politik adalah fondasi yang mutlak diperlukan untuk pertukaran ekonomi. Kekhawatiran ini menggarisbawahi bagaimana isu geopolitik dapat dengan cepat merusak sentimen investor dan stabilitas keuangan sektor terkait.

    3. Retorika “Potong Leher”

    Konflik diplomatik ini ditandai dengan intensitas retorika yang tidak biasa. Pemicunya adalah komentar PM Takaichi, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan Jepang dalam konflik Taiwan akan diperbolehkan jika hal itu dianggap sebagai “ancaman eksistensial.”

    Pernyataan Takaichi tersebut memicu kemarahan mendalam di Beijing, hingga salah satu diplomat senior China, Konsul Jenderal China di Osaka, dilaporkan mengunggah retorika yang sangat agresif di media sosial. Unggahan itu telah dihapus, tetapi diplomat tersebut sempat menyerukan dengan metafora kekerasan agar para pengkritik China “memotong leher mereka” jika tidak setuju dengan kebijakan Beijing.

    Retorika diplomatik yang menyudutkan Jepang dengan metafora “gorok leher” ini menunjukkan betapa parahnya situasi diplomatik saat ini, melampaui batas-batas perbedaan kebijakan biasa dan memasuki wilayah ancaman terselubung. Sebagai respons, Tokyo dan Beijing saling memanggil duta besar masing-masing untuk mengajukan protes keras. Jepang bahkan terpaksa mengirim seorang diplomat seniornya ke Beijing dalam upaya mendesak untuk meredakan ketegangan.

    4. Pembekuan Pertukaran Budaya dan Penundaan Film

    China menggunakan kekuatan lunaknya (soft power) sebagai senjata ekonomi, memperluas sanksi tak tertulis ke sektor budaya. Media pemerintah China memanfaatkan sentimen nasionalis untuk memboikot konten Jepang.

    Sejumlah distributor film di China telah menunda tanpa batas waktu penayangan film-film Jepang yang telah dijadwalkan rilis. Film Jepang yang sudah tayang pun dilaporkan mengalami penurunan tajam dalam penjualan box office karena adanya “ketidakpuasan yang kuat dari penonton China” terhadap sikap politik PM Takaichi.

    Selain film, laporan juga menunjukkan adanya pembatalan acara dan pertukaran budaya tingkat lokal antara China dan Jepang. Langkah ini mencerminkan penggunaan sentimen nasionalis di China untuk menghukum Jepang secara ekonomi dan budaya, menjadikan ketegangan ini meluas dari politik murni ke ranah konsumsi publik dan media.

    5. Risiko Jangka Panjang pada Hubungan Ekonomi dan Rantai Pasokan

    Meskipun dampak langsung terlihat di pariwisata, para pengamat memperingatkan risiko jangka panjang pada hubungan ekonomi dan perdagangan vital kedua negara. China dan Jepang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang sangat terintegrasi, memainkan peran signifikan dalam rantai pasokan Asia Timur.

    Takakage Fujita, Sekretaris Jenderal Asosiasi untuk Mewarisi dan Menyebarkan Pernyataan Murayama, sebuah kelompok masyarakat sipil Jepang yang berdedikasi pada pengakuan kesalahan perang Jepang, mengkritik keras tindakan PM Takaichi.Fujita menyebut pernyataan Takaichi baru-baru ini sebagai “tindakan sembrono yang merusak hubungan ekonomi penting Jepang-China.”

    Fujita menekankan bahwa pentingnya pertukaran ekonomi dan perdagangan Jepang-China sudah jelas, karena keduanya memainkan peran yang sangat signifikan dalam ekonomi Jepang. Ia menambahkan bahwa ke depannya, Asia Timur yang berpusat pada China, dipastikan akan menjadi inti ekonomi global.

    “Bagi Jepang, hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China oleh karena itu akan menjadi semakin penting,” pungkasnya, menunjukkan kekhawatiran bahwa ketegangan politik saat ini dapat merusak prospek jangka panjang Jepang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Percuma Trump Blokir, China Makin Melejit Tak Butuh Amerika

    Percuma Trump Blokir, China Makin Melejit Tak Butuh Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Blokir teknologi yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat (AS), termasuk oleh Presiden Donald Trump, tak berdampak besar bagi China. Sebaliknya, bisnis dalam negeri China terus bertumbuh.

    Salah satunya dirasakan oleh Cambricon Technologies. Selama 24 bulan, saham perusahaan melonjak lebih dari 765%.

    Tren positif itu berdampak juga pada pemiliknya Chen Tianshi yang mengantongi 28% saham Cambricon. Bloomberg Billionaires Index mencatat kekayaan pria 40 tahun meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$22,5 miliar (Rp 377 triliun), dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (18/11/2025).

    Perusahaan mengambil keuntungan dari blokir AS yang memutus akses chip mutakhirnya ke China. Kemudian dibalas Beijing untuk mengembangkan teknologi dalam negerinya, termasuk untuk Cambricon dan Chen.

    “Pertumbuhan pendapatan Cambricon yang eksplosif disebabkan titik awal yang rendah dan valuasi sekarang meningkat tanpa dukungan kebijakan berkelanjutan,” jelas direktur bank investasi Chanson & Co, Shen Meng.

    Kenaikan saham Cambricon dan kekayaan Chen terjadi pada Agustus. Saat itu China mendesak perusahaan lokal untuk menghindari penggunaan chip H20 milik Nvidia untuk kebutuhan pemerintah.

    Meski begitu, masih sulit menentukan apakah Cambricon bisa sukses di dalam negeri seperti Nvidia. Peneliti di Jamestown Foundation, Sunny Cheung mengatakan posisi Nvidia sulit untuk ditiru.

    “Terlalu dini mengatakan apakah Cambricon atau Huawei yang menjadi perancang desain AI terkemuka di China, akan jadi Nvidia-nya China, karena full stack Nvidia termasuk ekosistem CUDA sulit untuk ditiru dengan cepat,” jelasnya.

    Cambricon didirikan pada 2016. Sebelumnya nama itu digunakan sebagai prosesor pertama diciptakan oleh Chen dan saudaranya saat berada di lembaga komputasi Akademi Ilmu Pengetahuan China.

    Huawei pernah menggunakan teknologi prosesor AI milik Cambricon pada 2017. Teknologi itu untuk meningkatkan kemampuan fotografi dan gaming pada Mare 10.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Produsen Panel Surya China Minat Bangun Pabrik di RI, Butuh Lahan 500 Ha

    Produsen Panel Surya China Minat Bangun Pabrik di RI, Butuh Lahan 500 Ha

    Jakarta

    Sejumlah investor asal China menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya yakni produsen panel surya asal China, Sichuan Yingfa Ruineng Technology Co Ltd yang berminat melakukan membangun pabrik di KEK Industropolis Batang.

    Direktur Pemasaran dan Pengembangan KEK Industropolis Batang, Indri Septa Respati mengatakan produsen asal china tersebut membutuhkan lahan seluas 500 hektare untuk membangun pabrik di RI.

    “Salah satunya datang dari Sichuan Yingfa Ruineng Technology Co., Ltd., produsen solar cell asal China yang menyatakan ketertarikan untuk membangun pabrik di Indonesia dengan kebutuhan lahan mencapai 500 hektare,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    KEK Industropolis Batang sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa bersama Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Beijing baru saja menuntaskan rangkaian misi promosi investasi di Shanghai, China, pada 7-10 November 2025 melalui partisipasi dalam 2025 International New Energy Chain Cooperation Conference di Jiading District, serta Indonesia-China Business Forum 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, ICBC, dan IIPC Beijing.

    Indri mengatakan perusahaan lainnya yakni Huahong Art Furniture yang telah memiliki pabrik di Semarang juga tengah mempertimbangkan ekspansi ke Batang. Sementara Fareast Credit Rating menjajaki peluang kolaborasi dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

    “Minat investasi datang dari berbagai sektor, mulai dari produsen kendaraan niaga EV, industri robotik otomasi, produsen komponen otomotif, hingga perusahaan kendaraan tiga roda untuk agribisnis serta manufaktur energi baru yang sedang mencari lokasi produksi di kawasan regional,” kata Indri.

    Sementara itu, Director of IIPC Beijing, Rizaldi, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas kerja sama investasi dengan pelaku industri China yang berencana untuk memperluas investasinya di Indonesia.

    IIPC Beijing dalam kegiatan ini menjembatani dan memfasilitasi para calon investor dalam mengeksplorasi peluang di berbagai sektor. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat strategi hilirisasi Indonesia dengan menarik industri bernilai tinggi yang berbasis teknologi.

    “Industropolis Batang sebagai destinasi investasi masa depan didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional, dengan infrastruktur kawasan yang terintegrasi serta fasilitas insentif komprehensif dalam kerangka Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Rizaldi.

    (acd/acd)

  • Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Jakarta

    Pada suatu hari di tahun 2018, Horst Kreuter, geolog Jerman, dan Francis Wedin, geolog Australia, menatap panasnya mata air di barat daya Jerman. Dari sana lahirlah ide: mengekstrak lithium sekaligus menghasilkan listrik dan panas. Dari gagasan itu lahirlah Vulcan Energy, start-up yang diprediksi bisa memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan lithium Eropa.

    Namun, dunia investasi Jerman menertawakan idenya itu. “Kami mendatangi investor lokal, bahkan ke bursa Frankfurt, mereka menertawakan ide kami,” ujar Kreuter. Ironisnya, investor Australia justru menunjukkan ketertarikan.

    Harga bukan segalanya

    Meski Vulcan Energy berhasil memperoleh izin membangun fasilitas komersial, perusahaan Jerman lebih memilih membeli lithium murah dari Cina. Sebaliknya, investor Prancis, Belgia, dan Korea Selatan justru sudah memenuhi buku pesanan Vulcan untuk sepuluh tahun ke depan.

    Kreuter menekankan: “Perusahaan Jerman lupa bahwa mereka juga harus berinvestasi agar sumber daya tersedia di dalam negeri.”

    Jika memproduksi lithium saja sudah sulit, Logam Tanah Jarang (LTJ) bahkan lebih dramatis. Cina saat ini menguasai pasar dunia untuk penambangan dan pengolahan LTJ. Beijing sudah sejak lama meniti dominasi dengan rajin membeli konsesi tambang di luar negeri, dan memperkuat kapasitas domestik.

    Pada 9 Oktober lalu, pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor, termasuk kemungkinan penghentian total penjualan LTJ untuk negara-negara Barat. “Tanpa bahan baku ini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini,” kata Nicola Beer, Wakil Direktur Bank Investasi Eropa (EIB), dalam sebuah konferensi industri di Berlin baru-baru ini.

    Dua miliar euro untuk awal

    Uni Eropa menyadari risiko itu. Bank Investasi Eropa (EIB) menyiapkan dana awal 2 miliar euro untuk membebaskan Eropa dari ketergantungan ekspor Cina. Investasi ini mencakup penambangan, pengolahan, daur ulang, dan substitusi Logam Tanah Jarang.

    Sementara di dalam negeri, pemerintah Jerman baru tersadar. “Kita menyaksikan pergeseran tektonik pusat kekuasaan dunia,” kata Kanselir Friedrich Merz Oktober lalu. Strategi memperkuat teknologi kini menjadi soal keamanan nasional. “Apakah kita sebagai orang Jerman atau Eropa akan punya kesempatan untuk melindungi kemerdekaan kita, kemakmuran, keamanan dan yang tak kalah penting demokrasi di dunia yang berubah kian dramatis ini, pertanyaan ini belum terjawab.”

    Jerman sejak lama mendebatkan strategi suplai bahan baku industri dan energi. Strategi nasional pertama diumumkan 2010, yang diperbarui tahun 2020, sebelum lahir dana satu miliar euro pada 2024. Sasarannya adalah memperkuat wewenang pemerintah pusat untuk terlibat dalam proyek tambang, demi mengamankan suplai industri domestik. Tapi sejauh ini belum sekeping uang pun yang dikucurkan.

    Debat terlambat, risiko membengkak

    Kementerian Ekonomi dan Energi mengumumkan pada November 2025 bahwa dana penambangan siap diluncurkan. Saat ini, tiga proyek sedang menjalani tinjauan akhir untuk kelayakan pendanaannya, salah satunya, menurut ahli geologi Horst Kreuter, adalah proyek ekstraksi litium Vulcan Energy.

    Pelaku industri menilai langkah pemerintah terlambat, kata Anne Lauenroth dari Asosiasi Industri Jerman (BDI). Studi menunjukkan bahwa mulai sekitar tahun 2030 dan seterusnya, pasokan bahan baku global tidak akan lagi bisa mengimbangi permintaan. “Jika kita tidak berasumsi skenario terburuk, yaitu seluruh lini produksi akan terhenti, maka kita akan membicarakan kenaikan harga dan kekurangan,” prediksinya pada konferensi industri.

    Siapa biayai independensi?

    Untuk lebih mandiri, Jerman membutuhkan investasi “dalam jumlah miliaran”. Namun, biaya tersebut juga menjadi “masalah besar” bagi perusahaan. Lauenroth mengeluhkan soal “kesenjangan diversifikasi” yang perlu dijembatani.

    “Maksud saya bukanlah bahwa negara harus mengatur segalanya atau menggelontorkan uang pembayar pajak.” Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan dan pembiayaan bersama untuk mendistribusikan beban biaya. “Ini tentang hubungan baru, bagaimana kita sebagai industri dan politik bekerja sama.”

    Asosiasi industri menuntut pembentukan cadangan bahan baku penting nasional, seperti yang telah lama dilakukan AS, misalnya, untuk industri pertahanan. Pemerintah Jepang juga mengambil tindakan serupa usai Cina memberlakukan larangan ekspor tanah jarang pada tahun 2010.

    Lauenroth menunjuk sebuah badan bahan baku di Jepang dengan 1.000 karyawan dan anggaran sebesar 14 miliar euro, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan. Ini termasuk, misalnya, subsidi tambang tanah jarang di Australia, yang tidak kompetitif karena harga dumping Tiongkok.

    Bukan akhir kapitalisme pasar

    Kementerian Ekonomi menegaskan, negara tidak bisa menggantikan keputusan bisnis. “Jika membeli hanya berdasarkan harga, ketergantungan tetap ada,” kata Matthias Koehler. “Kita harus mempertahankan ekonomi pasar,” imbuhnya.

    Menurutnya, lembaga penimbunan komoditas oleh negara tidak realistis, mengingat banyaknya pelaku industri di Jerman. Dikhawatirkan, pengumpulan bahan baku tidak mencerminkan kebutuhan, dan sebabnya tidak digunakan.

    Namun pelaku industri justru menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Cina sudah memikirkan lima tahun ke depan, bahkan dekade berikutnya. Lauenroth menegaskan: tanpa strategi nasional terpadu untuk teknologi dan sumber daya, Jerman dan Eropa akan selalu bisa diperas secara geopolitik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?”

    (ita/ita)

  • Kisruh Jepang-China Memanas, dari ‘Potong Leher’ Kini Warning Warga

    Kisruh Jepang-China Memanas, dari ‘Potong Leher’ Kini Warning Warga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kisruh Jepang dan China makin memanas. Setelah China memberi peringatan ke warganya agar tidak ke Jepang, kini Tokyo memberi warning serupa ke penduduknya di Beijing.

    Pemerintah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi meminta warga Jepang di China untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerumunan besar. Perselisihan diplomatik tengah terjadi antar kedua negara.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat kerumunan besar berkumpul atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata Kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya tertanggal Senin, dikutip AFP, Selasa (18/11/2025).

    Kedutaan Besar Jepang juga mengimbau warga negara untuk menghormati adat istiadat setempat dan berhati-hati dalam berkata-kata. Warga diharapkan bersikap baik saat berinteraksi dengan penduduk setempat.

    “Jika Anda melihat seseorang atau sekelompok orang yang Anda curigai, menjauhlah dan segera tinggalkan tempat itu,” demikian bunyi peringatan tersebut lagi.

    Hal sama juga ditekankan juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, dalam pernyataan terbaru Selasa. Saran tersebut, tegasnya, dikeluarkan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau wilayah terkait serta kondisi sosial.

    Sebelumnya, pekan lalu, Takaichi mengatakan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menegaskan bakal mempertahankan pulau demokratis itu, meski dengan kemampuan militer.

    “Jika keadaan darurat Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, maka itu bisa menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup (Jepang)”, ujar Takaichi, 64 tahun, kepada parlemen pada 7 November.

    Hal ini kemudian dibalas dengan sebuah unggahan ancaman di media sosial X oleh Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian. Ia mengancam akan “memotong leher kotor itu”, yang tampaknya merujuk pada Takaichi yang baru menjabat pada bulan Oktober.

    Tokyo mengatakan telah memanggil duta besar China terkait unggahan media sosial tersebut. Unggahan itu pun kini telah dihapus.

    Meski begitu, China tetap mendesak Takaichi untuk mencabut pernyataan soal Taiwan dan memanggil duta besar Jepang pada hari Jumat lalu. Di hari yang sama, China menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang.

    Ini berdampak pada jatuhnya saham Tokyo. Nikkei anjlok 3% didukung saham ritel dan wisata.

    Dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia ini saling terkait erat, dengan China sebagai sumber wisatawan terbesar Jepang. Di mana hampir 7,5 juta pengunjung dalam sembilan bulan pertama tahun 2025.

    Mengurut laporan kantor berita Jiji, pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Asia-Pasifik Jepang, Masaaki Kanai, tiba di China untuk meredakan pertikaian tersebut, dan berada di Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa. Ia diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan mitranya Liu Jinsong.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bersitegang, Jepang Ingatkan Warganya di China Berhati-hati!

    Bersitegang, Jepang Ingatkan Warganya di China Berhati-hati!

    Jakarta

    Pemerintah Jepang telah memperingatkan warganya di China untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerumunan orang. Peringatan ini disampaikan di tengah perselisihan diplomatik atas komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang Taiwan.

    Perselisihan yang semakin memanas ini telah mendorong Beijing untuk menyerukan warga China agar tidak bepergian ke Jepang.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Minoru Kihara, juru bicara pemerintah Jepang, mengatakan pada hari Selasa, bahwa peringatan tersebut dikeluarkan “berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau kawasan terkait, serta kondisi sosial.”

    Perselisihan diplomatik antara China dan Jepang dipicu oleh pernyataan Takaichi yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan negaranya, jika perang China dan Taiwan pecah.

    Komentar Takaichi pada 7 November lalu tersebut secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan, dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Diketahui bahwa Taiwan yang diklaim oleh China, hanya berjarak 100 kilometer (62 mil) dari pulau terdekat di Jepang.

    Pada hari Jumat (14/11), Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara Tokyo pun mengatakan telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan daring yang “tidak pantas” dan kini telah dihapus.

    Buntut pernyataan Takaichi tersebut, pemerintah China menyerukan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.

    “Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar serta Konsulat China di Jepang dengan sungguh-sungguh mengingatkan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat,” kata Kedutaan Besar China di Jepang dalam unggahan di WeChat.

    Diketahui bahwa China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau demokrasi itu di bawah kendalinya.

    Tonton juga video “China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Drone China Melintas Dekat Wilayahnya, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Drone China Melintas Dekat Wilayahnya, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Tokyo

    Jepang mengatakan militernya mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi sebuah drone China mengudara di dekat pulau paling selatan di wilayahnya. Insiden ini terjadi saat hubungan kedua negara sedang dilanda ketegangan buntut komentar Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi soal Taiwan.

    Kementerian Pertahanan Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (17/11/2025), melaporkan insiden tersebut terjadi pada Sabtu (15/11) waktu setempat. Drone yang diyakini berasal dari China itu terdeteksi mengudara di wilayah udara antara Pulau Yonaguni, yang merupakan pulau paling selatan di Jepang, dan wilayah Taiwan.

    “Pada Sabtu, 15 November 2025, sebuah kendaraan udara tanpa awak, yang diyakini berasal dari China, dikonfirmasi terbang di antara Pulau Yonagunia dan Taiwan,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan via X pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Sebagai respons, jet tempur dari Komando Pertahanan Udara Barat Daya pada Pasukan Bela Diri Udara Jepang telah dikerahkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Terdeteksinya drone China di dekat wilayah Jepang ini terjadi saat kedua negara berselisih menyusul komentar PM Takaichi yang disampaikan kepada anggota parlemen Jepang pada 7 November lalu.

    PM Takaichi menyebut serangan China terhadap Taiwan, yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer. Pernyataan itu disampaikan hanya sepekan setelah PM Takaichi bertemu Presiden China Xi Jinping, dengan kedua pemimpin sepakat mengupayakan hubungan yang stabil.

    Pernyataan PM Takaichi itu menunjukkan pergeseran dari sikap pemerintah Jepang sebelumnya, yang menghindari untuk membahas isu Taiwan secara terbuka agar tidak memprovokasi China, yang bersikeras mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

    Pernyataan Takaichi itu memancing reaksi keras dari Beijing, dengan Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, melontarkan komentar kasar yang kini telah dihapus di media sosial X yang berbunyi: “Leher kotor yang menancapkan dirinya harus dipotong”.

    Hal itu mendorong otoritas Tokyo memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protes atas komentar yang dinilai “sangat tidak pantas”. Beberapa anggota parlemen Jepang menyerukan pengusiran Xue dari negara tersebut.

    Sementara otoritas China memanggil Duta Besar Jepang, pertama kali dalam dua tahun terakhir, untuk menyampaikan “protes keras” atas pernyataan PM Takaichi.

    Situasi semakin memanas pada Jumat (14/11), ketika Beijing memperingatkan bahwa Tokyo akan menghadapi kekalahan militer yang “menghancurkan” jika melakukan intervensi di Taiwan. Pemerintah China juga menyatakan “kekhawatiran serius” terhadap arah keamanan Jepang, termasuk ambiguitas mengenai tiga prinsip non-nuklirnya — tidak mengembangkan, tidak memiliki, dan tidak menyimpan senjata nuklir.

    Dalam reaksinya, seperti dilansir First Post, China juga mengimbau warganya agar tidak bepergian ke Jepang.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Startup China Dapat Akses 2.300 GPU NVIDIA Lewat Indosat di Tengah Larangan AS

    Startup China Dapat Akses 2.300 GPU NVIDIA Lewat Indosat di Tengah Larangan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan rintisan asal China, INF Tech, dikabarkan berhasil mengakses 2.300 GPU NVIDIA melalui PT Indosat Tbk. (ISAT) di tengah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Negeri Tirai Bambu. 

    Diketahui, Presiden AS telah melarang NVIDIA menjual chip Blackwell terbaru mereka ke China. Namun, investigasi  Wall Street Journal menemukan bahwa perusahaan China masih dapat memperoleh chip tersebut dengan berbagai cara, termasuk melalui perusahaan yang berbasis di indonesia. 

    Dilansir dari Tom’s Hardware, Senin (17/11/2025) jejak transaksi ini dimulai di California, di mana Nvidia menjual chip terbarunya ke Aivres, mitra mereka yang membangun server AI dan bermarkas di AS. 

    Adapun Aivres diduga sebagian sahamnya dimiliki oleh Inspur, perusahaan teknologi China yang masuk daftar hitam pemerintah AS karena hubungannya dengan militer China. Meski demikian, Aivres tidak terikat oleh pembatasan ekspor asing selama mematuhi aturan ekspor AS, karena statusnya sebagai perusahaan domestik.

    Menurut laporan tersebut dari sana, Indosat membeli 32 rak server Nvidia GB200 dari Aivres. Setiap rak berisi 72 chip Blackwell, sehingga total mencapai 2.304 GPU. Nilai kesepakatan ini mencapai sekitar US$100 juta atau Rp1,67 triliun (kurs: Rp16.701). 

    Menurut sumber WSJ, saat Indosat membeli GPU tersebut, Aivres telah menemukan klien untuk Indosat, yaitu INF Tech, startup yang mengembangkan AI untuk aplikasi keuangan dan kesehatan. INF Tech didirikan oleh Qi Yuan, warga negara AS kelahiran China yang juga memimpin institut AI di Universitas Fudan. Perwakilan universitas tersebut hadir dalam negosiasi antara INF Tech dan Indosat, meskipun INF Tech yang menandatangani kontrak. Server-server tersebut telah terpasang di situs Indosat di Jakarta sejak Oktober 2025.

    Menanggapi hal ini, INF Tech menyatakan kepada WSJ bahwa mereka tidak melakukan penelitian dengan aplikasi militer dan mematuhi kontrol ekspor AS. 

    Sementara itu, CEO Indosat, Vikram Sinha, menegaskan bahwa perusahaan bekerja dengan perusahaan multinasional. “Setiap pelanggan di luar Indonesia melalui regulasi yang sama, baik perusahaan AS maupun China. Jika memenuhi semua regulasi, kami mendukungnya,” kata Vikram. 

    Tom’s Hardware melaporkan karena Indosat, INF Tech, dan Universitas Fudan tidak termasuk dalam Daftar Entitas AS, kesepakatan ini dianggap sah. Namun, hal ini memicu kekhawatiran di kalangan penentang akses perusahaan China ke perangkat keras AS. 

    Mereka berargumen bahwa meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak bekerja sama dengan Partai Komunis China (PKC) atau militer saat ini, pemerintah Beijing bisa memaksa kerjasama kapan saja. Aturan AI Diffusion dari pemerintahan Biden seharusnya mencegah hal ini, tetapi Presiden Trump tidak menerapkannya.

    Di sisi lain, Nvidia mendorong kontrol ekspor yang lebih longgar untuk mempertahankan kepemimpinan AS. 

    Juru bicara Nvidia menyatakan tim kepatuhan mereka telah mengevaluasi dan menyetujui mitra sebelum pengiriman chip. “Kami mendukung visi pemerintahan Trump untuk mengamankan kepemimpinan AI AS dan menciptakan lapangan kerja Amerika,” katanya. 

  • Tegang dengan Jepang, Kapal Penjaga Pantai China Melintas di Senkaku

    Tegang dengan Jepang, Kapal Penjaga Pantai China Melintas di Senkaku

    Jakarta

    Formasi kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) China melintasi perairan Kepulauan Senkaku pada Minggu waktu setempat. Coast Guard China menyatakan ini sebagai ‘patroli penegakan hak’ di tengah meningkatnya ketegangan China dan Jepang buntut pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan.

    Dilansir Reuters, Minggu (16/11/2025), perseteruan diplomatik China dan Jepang semakin memanas sejak PM Takaichi mengatakan kepada Parlemen Jepang bahwa serangan hipotetis China terhadap Taiwan yang diperintah secara demokratis dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Pernyataan tersebut kemudian memicu kemarahan dari Beijing, yang mengisyaratkan bahwa mereka berharap Takaichi akan menarik kembali pernyataan tersebut.

    China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut, yang terletak hanya 110 km (68,35 mil) dari wilayah Jepang. Namun Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

    “Formasi kapal Penjaga Pantai Tiongkok 1307 melakukan patroli di perairan teritorial Kepulauan Diaoyu. Ini adalah operasi patroli yang sah yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China untuk menegakkan hak dan kepentingannya,” demikian pernyataan itu.

    China dan Jepang telah berulang kali berseteru di sekitar kepulauan yang dikelola Jepang, yang disebut Beijing sebagai Diaoyu dan Tokyo sebagai Senkaku. Kedutaan Besar Jepang di Beijing belum memberikan tanggapan mengenai hal itu.

    Beijing kemudian memanggil duta besar Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun. Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa intervensi Jepang apa pun pasti akan gagal.

    Pada Jumat kemarin, China memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Jepang. Hal itu dibalas Tokyo, yang mendesak Beijing mengambil ‘tindakan yang tepat’ meskipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Tiga maskapai penerbangan China mengatakan pada hari Sabtu bahwa tiket ke Jepang dapat dikembalikan dananya atau diubah secara gratis.

    Di Taiwan, Kementerian Pertahanan mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah mendeteksi 30 pesawat militer China yang beroperasi di sekitar pulau itu dan tujuh kapal angkatan laut selama 24 jam terakhir.

    Sabtu malam, Kementerian Pertahanan menyampaikan China telah melakukan ‘patroli tempur gabungan’ lainnya untuk ‘mengganggu wilayah udara dan laut di sekitar kita’. Taiwan telah mengirimkan pesawat dan kapalnya sendiri untuk memantau situasi. Taiwan melaporkan patroli Chinasemacam itu beberapa kali sebulan sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai kampanye tekanan militer yang sedang berlangsung.

    Pemerintah Taiwan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depannya.

    Tonton juga video “Imbas Topan Kalmaegi, Bangkai Kapal Abad ke-14 Muncul di Pantai Vietnam”

    (knv/gbr)