kab/kota: Beijing

  • Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Jakarta

    Foto-foto Presiden Taiwan Lai Ching-te memegang sepiring sushi diunggah di media sosial sebagai bentuk dukungan untuk Tokyo. Unggahan foto Lai makan sushi setelah laporan bahwa China akan menghentikan impor makanan laut Jepang.

    Dilansir AFP, Kamis (20/11/2025), perselisihan antara Jepang dan Tiongkok dipicu oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, yang bulan ini mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan.

    China mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Lai, seorang pembela kedaulatan Taiwan yang vokal dan dibenci oleh Tiongkok, menuduh Beijing sangat memengaruhi perdamaian regional dalam perselisihan yang semakin memanas ini. Sebuah foto Lai yang tersenyum sambil memegang sepiring sushi diunggah di halaman Facebook-nya.

    “Makan siang hari ini adalah sushi dan sup miso,” demikian bunyi pesan yang diunggah bersama foto tersebut, disertai tagar #Yellowtail dari Kagoshima dan kerang dari Hokkaido.

    Foto-foto serupa diunggah di akun X milik Lai, dengan pesan dan tagar berbahasa Jepang. Sebuah video Lai yang mengisyaratkan kepada para pengikutnya bahwa sekarang “mungkin saat yang tepat untuk menikmati masakan Jepang” juga dibagikan di laman Instagram-nya.

    “Ini sepenuhnya menunjukkan persahabatan yang erat antara Taiwan dan Jepang,” kata Lai sambil memegang sepiring sushi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut unggahan Lai sebagai “aksi tipuan”.

    Unggahan tersebut menyusul laporan media di Tokyo pada Rabu (19/11) bahwa Tiongkok akan menangguhkan impor makanan laut Jepang. Kedua pemerintah belum mengonfirmasi langkah tersebut. China telah memanggil duta besar Tokyo dan mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang setelah perselisihan mengenai komentar Takaichi.

    Perilisan setidaknya dua film Jepang juga akan ditunda di Tiongkok, menurut media pemerintah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pada Kamis (20/11), bahwa Jepang harus “berperilaku bermartabat” dan mengambil “tindakan nyata”, termasuk mencabut pernyataan Takaichi, untuk memperbaiki hubungan.

    “Sekadar menegaskan bahwa posisinya (terkait Taiwan) tetap tidak berubah sama sekali tidak menjawab kekhawatiran Tiongkok,” ujarnya dalam konferensi pers rutin.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, pekan lalu mengatakan bahwa posisi negaranya terhadap Taiwan “tidak berubah” terlepas dari pernyataan Takaichi.

    Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) “telah menggunakan taktik seperti pemaksaan ekonomi dan intimidasi militer untuk menindas negara lain” tetapi mendesak warga Taiwan untuk pergi ke Jepang dan membeli produk-produk Jepang.

    “Pada momen kritis ini, kita harus mendukung Jepang agar dapat menstabilkan situasi, untuk menghentikan perilaku menindas PKT,” ujarnya.

    Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, berjanji bahwa Washington akan mendukung Tokyo selama perselisihan ini.

    “Pemaksaan adalah kebiasaan yang sulit dihentikan bagi Beijing,” tulis Glass di X.

    “Namun, sebagaimana Amerika Serikat mendukung Jepang selama larangan Tiongkok terakhir yang tidak beralasan terhadap makanan laut Jepang, kami akan mendukung sekutu kami lagi kali ini.”

    Lihat juga Video: Filadelfia Sushi Kini Ada di Jakarta, Owner-nya Jebolan MasterChef

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/eva)

  • Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Jokowi Bakal Pidato soal Ekonomi RI

    Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Jokowi Bakal Pidato soal Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan menyampaikan pidato di forum Bloomberg New Economy yang digelar pada pekan ini di Singapura.

    Jokowi akan berpidato pada hari Jumat (21/11/2025). Hadir sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Jokowi bakal memaparkan peran ekonomi Indonesia terhadap global.

    “Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang,” tulis Jokowi melalui salah satu postingan di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (20/11/2025).

    Jokowi berharap melalui forum bergengsi ini mampu memperkuat kolaborasi antar negara sehingga menciptakan berbagai inovasi untuk kedepannya.

    Forum Bloomberg New Economy dihadiri oleh Chairman Michael Bloomberg serta 50 tokoh dunia dari sektor pemerintah dan bisnis global.

    Jokowi telah terbang ke Singapura pada Rabu (19/11/2025). Agenda dari forum itu di antaranya akan diisi dengan program pleno, sesi diskusi kelompok, dan kesempatan berjejaring dengan tema utama “Thriving in an Age of Extremes”.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia. 

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik

    Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.

  • Benci tapi Rindu 2 Negara Adidaya, AS Jadi Pengutang Terbesar ke China

    Benci tapi Rindu 2 Negara Adidaya, AS Jadi Pengutang Terbesar ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan Amerika Serikat (AS) dan China sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar dunia kerap diwarnai oleh ketegangan geopolitik. Namun, sebuah laporan riset terbaru mengungkap bahwa Amerika Serikat justru menjadi negara yang paling banyak menerima pinjaman dari China, melampaui Rusia, Australia, hingga negara-negara berkembang yang selama ini dikaitkan dengan Belt and Road Initiative (BRI).

    Laporan komprehensif tersebut disusun AidData, laboratorium riset di College of William & Mary, Virginia, melalui basis data raksasa mencakup 24 tahun aktivitas pendanaan Beijing. Hasilnya menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri China antara 2000-2023 mencapai US$2,2 triliun, jauh lebih besar dari estimasi yang selama ini beredar.

    “Secara keseluruhan, ukuran portofolio China dua hingga empat kali lebih besar dibandingkan perkiraan-perkiraan yang pernah dipublikasikan sebelumnya,” ujar Brad Parks, Direktur Eksekutif AidData sekaligus penulis utama laporan berjudul Chasing China: Learning to Play by Beijing’s Global Lending Rules, sebagaimana dikutip Newsweek, Rabu (19/11/2025).

    AidData menemukan bahwa Amerika Serikat menerima US$202 miliar dalam bentuk hampir 2.500 proyek dan aktivitas, tersebar di hampir seluruh negara bagian. Jumlah ini menempatkan AS sebagai penerima terbesar pinjaman China.

    Posisi berikutnya ditempati Rusia (US$172 miliar), Australia (US$130 miliar), dan Venezuela (US$106 miliar).

    Temuan ini membalik asumsi publik selama dua dekade bahwa pinjaman China terutama menyasar negara berkembang penerima BRI. Sebaliknya, lebih dari tiga perempat pinjaman China kini mengalir ke negara-negara maju, dan sebagian besarnya bersifat strategis, bukan semata pembangunan.

    Laporan tersebut mendapati pola konsisten bahwa Beijing menggunakan apa yang disebut sebagai economic statecraft-menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan politik dan keamanan nasional.

    “ebagian besar pinjaman kepada negara-negara kaya difokuskan pada infrastruktur strategis, mineral penting, dan akuisisi aset teknologi tinggi seperti perusahaan semikonduktor,” kata Parks.

    AidData menyimpulkan bahwa China menyesuaikan penyaluran pinjaman untuk mendukung ambisi menjadi kekuatan teknologi dan industri terbesar di dunia, bahkan melampaui AS dan sekutu-sekutunya.

    Laporan tersebut juga menyoroti bahwa pendekatan agresif China kini ikut memengaruhi cara negara-negara Barat menggunakan bantuan dan kredit.

    AidData menunjuk contoh bantuan AS sebesar US$20 miliar kepada Argentina, menyebut bahwa “Pemerintahan Trump baru-baru ini meniru langkah yang biasa dilakukan Beijing”.

    Laporan itu juga mengungkap bahwa baik pemerintahan Biden maupun Trump terlibat dalam upaya membiayai akuisisi aset strategis di negara-negara berpendapatan tinggi atas nama keamanan nasional. Beberapa aset yang disebut antara lain Pelabuhan Piraeus, Yunani; deposit tanah jarang Tanbreez, Greenland; Terusan Panama; dan Pelabuhan Darwin, Australia.

    Laporan ini turut mengaitkan pembongkaran lembaga bantuan tradisional USAID oleh pemerintahan Trump dengan tekanan kompetisi dari China.

    Kongres Amerika Serikat disebut tengah mempertimbangkan mengalihkan dana dari USAID untuk menaikkan batas pinjaman lembaga lain, U.S. International Development Finance Corporation (DFC), dari US$60 miliar menjadi US$250 miliar.

    Jika terlaksana, langkah ini akan memberi DFC kewenangan lebih besar untuk beroperasi di negara-negara maju dalam proyek-proyek bernilai strategis bagi keamanan nasional AS.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    India Sedang Dilema, Trump Ancam “Tuan Takur” karena Rusia

  • Markas Scam Online Diobrak-abrik Junta Myanmar

    Markas Scam Online Diobrak-abrik Junta Myanmar

    Naypyidaw

    Junta militer Myanmar kembali mengobrak-abrik markas penipuan daring atau scam online. Ada 300 orang yang ditangkap dalam operasi itu.

    Dilansir AFP, Rabu (19/11/2025), media lokal The Global New Light of Myanmar melaporkan operasi penggerebekan terhadap markas scam online Shwe Kokko di dekat perbatasan Thailand itu dilakukan pada Selasa (18/11) pagi waktu setempat. Junta militer menangkap lebih dari 300 orang yang semuanya warga negara asing (WNA).

    Markas scam online terdeteksi marak di wilayah perbatasan Myanmar yang dilanda konflik sejak kudeta militer tahun 2021. Bangunan-bangunan yang dijadikan markas itu menampung para pelaku penipuan yang menargetkan pengguna internet dengan modus penipuan asmara dan bisnis.

    Praktik scam online semacam itu mampu meraup keuntungan puluhan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Junta militer yang berkuasa di Myanmar telah dituduh menutup mata atas praktik scam yang meluas tersebut.

    Namun, junta Myanmar mulai melakukan penindakan keras sejak Februari lalu setelah dilobi oleh China yang merupakan pendukung militer utamanya. Menurut beberapa pemantau, operasi penggerebekan tambahan yang dimulai bulan lalu merupakan bagian dari upaya propaganda junta Myanmar. Hal tersebut dinilai dilakukan untuk melampiaskan tekanan dari Beijing tanpa terlalu merugikan keuntungan yang memperkaya sekutu milisi junta.

    “Selama operasi tersebut, sebanyak 346 warga negara asing yang saat ini sedang diselidiki telah ditangkap,” demikian dilaporkan The Global New Light of Myanmar.

    “Nyaris 10.000 ponsel yang digunakan dalam operasi judi online juga disita,” imbuh laporan tersebut.

    Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang sipil, wilayah perbatasan Myanmar telah menjadi lahan subur bagi markas-markas scam dan judi online. Para analis menuding lokasi itu dikelola oleh ribuan pekerja sukarela serta orang-orang dari luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia.

    Belakangan, China semakin kesal dengan banyaknya warga negara mereka yang menjadi pelaku sekaligus korban penipuan. Junta militer Myanmar pun menyalahkan kelompok oposisi bersenjata karena membiarkan markas-markas penipuan beroperasi di bawah perlindungan mereka. Junta Myanmar mengklaim pihaknya telah mengambil tindakan setelah merebut kembali kendali teritorial.

    Laporan The Global New Light of Myanmar menyebut perusahaan bernama Yatai, yang dimiliki dan dikelola oleh seorang warga China-Kamboja, She Zhijiang, merupakan ‘entitas yang terlibat’ dalam mengelola area Shwe Kokko. She ditangkap di Thailand tahun 2022 lalu dan telah diekstradisi ke China pekan lalu di mana dia akan disidangkan atas rentetan tuduhan keterlibatan dalam judi online dan skema penipuan.

    She dan perusahaannya telah dijatuhi sanksi oleh AS dan Inggris. AS menyebut She mengubah sebuah desa di perbatasan Myanmar-Thailand menjadi area Shwe Kokko yang disebut sebagai ‘kota resor yang dibangun khusus untuk perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penipuan yang menargetkan orang-orang di seluruh dunia’.

    Pada Oktober lalu, junta militer Myanmar lebih dulu menggerebek markas scam online di KK Park yang terletak tak jauh dari Shwe Kokko. Junta Myanmar mengklaim pasukannya menghancurkan lebih dari 600 bangunan di area KK Park.

    Penggerebekan di KK Park itu menyebabkan ribuan orang kabur ke perbatasan Thailand. Sebanyak 26 orang yang kabur merupakan WNI.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Siap-siap Perang Amerika-China Meletus, Pemerintah Trump Bereaksi

    Siap-siap Perang Amerika-China Meletus, Pemerintah Trump Bereaksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Amerika Serikat mulai mempersiapkan berbagai skenario di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Salah satunya dilakukan oleh Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur AS (CISA), lembaga di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Lembaga itu mengungkap rencana agresif untuk merekrut besar-besaran mulai 2026, setelah mengalami pemangkasan tenaga kerja besar era Donald Trump.

    Langkah ini disebut krusial untuk memperkuat pertahanan siber AS apabila konflik dengan China benar-benar pecah, sebagaimana diprediksi sejumlah pakar terjadi pada 2027.

    Pelaksana Tugas Direktur CISA, Madhu Gottumukkala, dalam memo internal yang bocor ke publik mengatakan lembaganya telah mencapai titik kritis dan saat ini masih terhambat oleh tingkat kekosongan jabatan mencapai 40% di area misi utama.

    “Dengan China terus menargetkan infrastruktur penting AS dan sekutunya, CISA harus segera mempekerjakan profesional berkualifikasi tinggi hingga akhir 2026,” tulis Gottumukkala dalam sebuah memo, dikutip dari Cybersecurity Dive, Rabu (19/11/2025).

    CISA akan memprioritaskan perekrutan koordinator keamanan siber negara bagian dan penasihat regional, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga sejak masa pemerintahan Trump.

    Pada periode tersebut, lebih dari sepertiga staf CISA hengkang karena diPHK maupun pengunduran diri, yang membuat berbagai operasi penting lumpuh dan kemitraan strategis macet.

    Selain perekrutan manual, CISA juga akan memanfaatkan sistem khusus Cyber Talent Management System milik Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menarik talenta siber dengan standar gaji kompetitif pasar. Fokusnya pada tenaga junior, ahli berpengalaman, hingga pegawai dengan keahlian teknis.

    Namun, memo itu tidak menyebutkan berapa banyak orang yang akan direkrut CIS

    CISA turut membuka peluang fleksibilitas kerja bagi pegawai, khususnya yang memiliki tugas kritis, demi mempertahankan talenta terbaik. Lembaga itu juga memperluas kerja sama dengan universitas untuk mencetak generasi baru pakar keamanan siber, termasuk membuka kembali program magang besar-besaran.

    “CISA tetap menargetkan setidaknya 80% pegawai bekerja dari kantor,” tulis Gottumukkala.

    Kebijakan ini menandai upaya besar pemerintah AS untuk mengembalikan kemampuan pertahanan siber nasional pasca-pemangkasan era Trump, sebuah kondisi yang disebut para analis melemahkan kesiapan AS menghadapi ancaman Beijing.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Video: Ancaman Siber Jadi Bom Waktu Transformasi Teknologi, Solusinya?

  • Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Singapura untuk menghadiri forum Bloomberg New Economy yang digelar mulai Rabu (19/11/2025) hingga Jumat (21/11/2025). Jokowi menghadiri acara itu sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy.

    Tidak hanya hadir sebagai tamu, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato dalam forum tersebut pada Jumat. Informasi itu disampaikan Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, kepada awak media.

    “Bapak [Jokowi] diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada hari Jumat,” katanya dikutip dari Solopos, Rabu (19/11/2025).

    Forum Bloomberg New Economy digelar di Singapura pada 19-21 November 2025. Agenda dari forum itu di antaranya akan diisi dengan program pleno, sesi diskusi kelompok, dan kesempatan berjejaring dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia. 

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik. 

    Forum New Economy, yang dikenal sebagai konferensi ekonomi paling berpengaruh di Asia, akan kembali digelar di Singapura pada 19–21 November 2025. Selama tiga hari, forum ini menghadirkan sesi pleno, diskusi tematik, serta jejaring bisnis dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes. 

    Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.

  • Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bertolak ke Singapura, Jokowi Bakal Beri Pidato di Forum Bloomberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Singapura untuk menghadiri forum Bloomberg New Economy yang digelar mulai Rabu (19/11/2025) hingga Jumat (21/11/2025). Jokowi menghadiri acara itu sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy.

    Tidak hanya hadir sebagai tamu, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato dalam forum tersebut pada Jumat. Informasi itu disampaikan Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, kepada awak media.

    “Bapak [Jokowi] diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada hari Jumat,” katanya dikutip dari Solopos, Rabu (19/11/2025).

    Forum Bloomberg New Economy digelar di Singapura pada 19-21 November 2025. Agenda dari forum itu di antaranya akan diisi dengan program pleno, sesi diskusi kelompok, dan kesempatan berjejaring dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia. 

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik. 

    Forum New Economy, yang dikenal sebagai konferensi ekonomi paling berpengaruh di Asia, akan kembali digelar di Singapura pada 19–21 November 2025. Selama tiga hari, forum ini menghadirkan sesi pleno, diskusi tematik, serta jejaring bisnis dengan tema utama Thriving in an Age of Extremes. 

    Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.

  • Tentara Gerebek Markas Penipuan Online, 350 Orang Ditangkap

    Tentara Gerebek Markas Penipuan Online, 350 Orang Ditangkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Myanmar menggerebek pusat penipuan online besar di kawasan perbatasan Thailand, Shwe Kokko, dan menangkap hampir 350 warga negara asing.

    Langkah ini menjadi bagian dari operasi besar-besaran yang gencar dipublikasikan untuk menindak maraknya kompleks pasar gelap.

    Penindakan ini dilakukan di tengah sorotan internasional terkait “pabrik-pabrik penipuan” di perbatasan Myanmar yang rusak akibat perang berkepanjangan.

    Kawasan tersebut selama ini menjadi pusat kejahatan terorganisir yang menargetkan pengguna internet dengan penipuan asmara hingga bisnis, dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.

    Selama bertahun-tahun, junta Myanmar dituding membiarkan operasi penipuan tersebut. Namun sejak Februari, mereka mulai melakukan tindakan lebih tegas setelah mendapat tekanan kuat dari China, sekutu militer, yang geram karena banyak warganya terlibat sekaligus menjadi korban dalam jaringan kejahatan ini.

    Sejumlah analis menilai penggerebekan yang dilakukan sejak bulan lalu juga bertujuan sebagai propaganda politik. Operasi ini disebut untuk meredam Beijing tanpa mengganggu aliran keuntungan besar yang mengalir ke kelompok-kelompok milisi sekutu junta.

    Media pemerintah The Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa pasukan militer menyerbu Shwe Kokko pada Selasa pagi. Dalam operasi tersebut, 346 warga negara asing yang sedang diselidiki berhasil ditangkap.

    “Nyaris 10.000 ponsel yang digunakan untuk operasi judi online disita,” tulis laporan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (19/11/2025).

    Junta juga menuding kelompok oposisi bersenjata memberi perlindungan bagi pusat-pusat penipuan tersebut. Namun mereka mengklaim kini dapat bertindak setelah merebut kembali sebagian wilayah dari kelompok pemberontak.

    Shwe Kokko sudah lama dikaitkan dengan She Zhijiang, pria berkewarganegaraan China-Kamboja yang dituduh sebagai gembong kriminal internasional.

    Ia ditangkap di Thailand pada 2022 dan baru diekstradisi ke China pekan lalu atas dugaan keterlibatan dalam operasi perjudian dan penipuan online.

    Menurut pemerintah AS, She mengubah sebuah desa kecil di perbatasan Myanmar-Thailand menjadi pusat kejahatan berskala global, lengkap dengan kasino ilegal, prostitusi, perdagangan narkoba, dan jaringan penipuan internasional. Ia dan perusahaannya, Yatai, sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Inggris dan Amerika Serikat.

    Penggerebekan Shwe Kokko bukan yang pertama. Pada Oktober lalu, junta juga menyerbu pusat penipuan KK Park dan mengklaim tengah merobohkan lebih dari 600 bangunan di sana.

    Sejak awal tahun, Myanmar menyebut telah memulangkan sekitar 7.000 tersangka penipu, sementara Thailand memperketat blokir internet lintas batas untuk menahan operasional jaringan kriminal tersebut.

    Menurut laporan PBB, kerugian korban penipuan di Asia Tenggara dan Asia Timur mencapai US$37 miliar pada 2023. PBB memperkirakan kerugian global bisa jauh lebih besar karena sebagian besar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Penipu Online Ramai di WhatsApp dan SMS, Ini Cara Lapornya

  • Diplomasi Buntu, Konflik China-Jepang Berpotensi Melebar ke Ekonomi

    Diplomasi Buntu, Konflik China-Jepang Berpotensi Melebar ke Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan China–Jepang kembali memanas setelah upaya awal meredakan konflik gagal. Hal ini memperbesar risiko gesekan diplomatik dan ekonomi di tengah saling balas pernyataan keras kedua negara

    Melansir Bloomberg pada Rabu (19/11/2025), Direktur Jenderal Departemen Urusan Asia di Kementerian Luar Negeri China Liu Jinsong menyatakan dirinya tidak puas dengan hasil pertemuannya pada Selasa waktu setempat dengan diplomat Jepang Masaaki Kanai.

    Hubungan Beijing–Tokyo memanas setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengaitkan potensi krisis Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang. Komentar tersebut memicu respons keras dari Beijing, yang memperingatkan akan ada tindakan lanjutan.

    Sementara itu, Kanai menegaskan kembali bahwa posisi Jepang terkait Taiwan tidak berubah. Kanai juga mengecam pernyataan yang sangat tidak pantas dari Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian.

    Xue sempat menuliskan ancaman akan memenggal kepala Takaichi dalam unggahan di X sebelum akhirnya dihapus. Tokyo menuntut tindakan segera terhadap diplomat tersebut.

    Rentetan saling balas komentar ini menunjukkan ketegangan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Beijing telah memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang—kebijakan yang membuat setidaknya dua agen perjalanan BUMN China membatalkan tur kelompok yang sudah dipesan berbulan-bulan sebelumnya. 

    Peringatan tersebut sempat memicu aksi jual saham perusahaan wisata dan ritel terbesar Jepang sebelum sebagian pulih. Sejumlah perusahaan milik negara China juga mengimbau karyawan untuk menghindari perjalanan ke Jepang, dengan beberapa perusahaan investasi, bank, pialang, hingga korporasi lainnya mengeluarkan pesan kewaspadaan kepada staf sepanjang pekan ini.

    Kekhawatiran juga meningkat bahwa China dapat kembali menggunakan perdagangan sebagai senjata. Hal tersebut pernah terjadi dalam sengketa dengan Jepang, Australia, Korea Selatan, dan negara lainnya. 

    Lebih dari satu dekade lalu, ketika Beijing dan Tokyo berselisih soal wilayah, China sempat menghentikan sementara pasokan logam tanah jarang.

    Industri Jepang khawatir langkah serupa bisa kembali terjadi. Ketua Foreign Trade Council Tatsuo Yasunaga mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menepis kemungkinan masalah ini memicu ketidakpastian baru dalam pasokan mineral kritis. Dia menambahkan, pelaku usaha akan meminta pemerintah mengambil tindakan yang tepat.

    China juga telah menuntut Takaichi menarik ucapannya, sementara media pemerintah mengecam komentar tersebut dan menyebutnya sebagai peringatan keras bahwa militerisme Jepang sedang dibangkitkan kembali.

    Kementerian Keamanan Negara China juga ikut angkat suara melalui unggahan di media sosial, menyatakan bahwa Takaichi sedang “bermain api” dan mengancam konsekuensi yang tidak dijelaskan apabila ia tidak menarik pernyataannya. 

    Unggahan itu juga menyebut bahwa China telah mengungkap sejumlah kasus spionase yang melibatkan Jepang dalam beberapa tahun terakhir dan berjanji akan melindungi keamanan nasional, tanpa memberikan rinciannya.

    Zhu Fenglian, juru bicara kantor Beijing yang menangani urusan Taiwan, mengatakan bahwa pernyataan Takaichi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali militerisme yang menginjak-injak keadilan internasional.

    Dia menambahkan bahwa Beijing mendesak Jepang untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri China serta menghentikan provokasi dan pelanggaran.

  • China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    B

    Setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS), perintah eksekutif pertama yang ia bubuhkan justru membuka jalan bagi keluarnya AS dari Perjanjian Paris—kesepakatan global yang dibangun susah payah untuk membatasi pemanasan global dan memperlambat perubahan iklim.

    Sejak saat itu, serangkaian kebijakan iklim diputar balik: program energi bersih dipangkas, regulasi emisi dilucuti.

    Tindakan Trump menandai mundurnya AS dari perang melawan krisis iklim di dunia. Padahal, ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya memainkan peran kunci dalam merundingkan kesepakatan iklim bersejarah Paris di bawah pemerintahan Barack Obama, sementara Joe Biden, bertahun kemudian, meloloskan paket legislatif untuk mendorong pengembangan energi hijau dan memangkas emisi secara domestik.

    Ketika Amerika angkat kaki, kevakuman yang tercipta menunggu munculnya pemimpin baru. Mata dunia pun beralih ke penghasil emisi gas rumah kaca terbesar: China.

    Beijing sejatinya bukan kandidat alami untuk memimpin aksi iklim global. Betapapun juga, China masih giat menambah deretan pembangkit batu bara untuk mengamankan suplai energi nasional.

    Namun di sisi lain, negeri tirai bambu itu juga tumbuh sebagai raksasa energi bersih.

    “China memproduksi sebagian besar produk teknologi bersih yang dibutuhkan dunia untuk mendekarbonisasi,” kata Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute (ASPI) yang berbasis di AS.

    China mendominasi pasar energi bersih

    China kini memproduksi lebih dari 85% panel surya dunia dan mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) serta teknologi baterai. Hanya pada tahun 2024, negara ini menginvestasikan $625 miliar (sekitar Rp10,44 kuadriliun) dalam teknologi bersih, tertinggi di antara semua negara.

    “Mereka menyadari sekitar 20 tahun lalu bahwa teknologi bersih punya nilai strategis dan mereka bisa memanfaatkan keahlian serta kekuatan industri yang sedang mereka bangun untuk benar-benar mengembangkan sektor-sektor ini dan mendapatkan keunggulan strategis,” kata Chris Aylett, peneliti di Environment and Society Centre, think tank Chatham House yang berbasis di London.

    Strategi ini membuahkan hasil. Industri energi bersih berkontribusi sekitar seperempat dari pertumbuhan PDB China tahun lalu, dan angka itu bisa berlipat ganda dalam satu dekade ke depan. Hal ini sebagian karena pergeseran global menuju energi bersih yang mempercepat permintaan teknologi dan peralatan, kata Muyi Yang, analis energi senior untuk Asia di think tank energi global Ember.

    “China sebenarnya dapat memenuhi permintaan itu dengan menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan lebih inovatif,” ujarnya kepada DW, menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya mempercepat transisi energi China sendiri tetapi juga memfasilitasi perubahan secara global.

    Pengaruh China mengalir ke Global South

    Kapasitas energi terbarukan domestik China telah berkembang pesat. Tenaga angin dan surya tercatat memenuhi 84% dari permintaan listrik baru pada 2024.

    Kemampuan China memproduksi panel surya secara murah juga terlihat di negara-negara di belahan Bumi Selatan atau Global South. Pada tahun yang sama, impor panel surya dari China meningkat 32 persen, melampaui pengiriman ke negara industri maju di belahan utara.

    Negara-negara yang mengimpor teknologi bersih dari China termasuk pasar berkembang besar seperti Brasil, Meksiko, dan Pakistan. Pertumbuhan pesat juga terlihat di pasar Asia Tenggara dan seluruh Afrika.

    Aylett mencatat bahwa meskipun impor energi hijau ini membantu negara-negara memenuhi target iklim mereka, pertimbangan yang lebih “praktis” kemungkinan besar mendorong tren tersebut.

    “Ini bagus untuk ketahanan energi,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara kemungkinan berpikir, “Kami sebenarnya tidak ingin mengimpor minyak dan gas. Harganya tidak stabil, kami tidak tahu asalnya dari mana, dan kami tidak bisa yakin dengan pemasoknya.”

    Secara keseluruhan, lonjakan ekspor teknologi terbarukan China memiliki efek terukur, membantu mengurangi emisi karbon global sebesar 1% pada 2024.

    Melampaui target yang ‘tidak ambisius’

    Namun, tidak semuanya positif. Para pengamat mengkritik target pengurangan emisi China karena dianggap tidak ambisius. Emisi global mencapai rekor tertinggi tahun ini, dengan cuaca ekstrem meningkat di seluruh dunia. Para ilmuwan kini memperingatkan bahwa pada awal 2030-an, dunia kemungkinan akan melampaui batas 1,5 derajat Celsius (2,7 Fahrenheit), yang berpotensi memicu kerusakan iklim yang tidak dapat diubah.

    Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara berkomitmen membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan berusaha menjaga pemanasan di bawah 1,5°C. Untuk tetap pada jalurnya, negara-negara wajib mengajukan target pengurangan emisi baru setiap lima tahun.

    Namun, target China yang baru diajukan, yang menjanjikan pengurangan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 7-10%, jauh dari cukup untuk menghentikan pemanasan global pada level yang berpotensi katastrofik.

    Meski demikian, negara ini memiliki sejarah menetapkan target rendah tetapi melampauinya.

    Angka-angka ini mungkin tampak tidak ambisius, “Tetapi jika dilihat lebih dalam, Anda bisa melihat semua perubahan ini yang merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” kata Aylett kepada DW.

    Pada 2020, Presiden China Xi Jinping berjanji negara itu akan mencapai puncak emisi pada akhir dekade ini, target yang diyakini para ahli sudah atau hampir tercapai lima tahun lebih cepat. Itu, bersama dengan tercapainya target pengurangan emisi absolut pertama mereka, merupakan langkah maju yang baik, kata Yang.

    “Ini semua tanda positif bahwa transisi di konsumen energi terbesar dunia sedang mempercepat dan memperdalam, bukan melambat, dan itu berita sangat baik untuk seluruh dunia,” ujarnya.

    Memimpin diplomasi iklim internasional

    Namun, meski ada kemajuan, Beijing belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pemimpin diplomasi iklim global. Meskipun penyebaran energi terbarukan dan pembiayaan teknologi bersih di luar negeri “secara tidak langsung merupakan bentuk kepemimpinan,” kata Aylett, ada “keengganan” untuk secara resmi mengambil peran itu.

    “Saya tidak tahu apakah itu konsep yang benar-benar nyaman bagi mereka,” tambahnya.

    Sebaliknya, Yang dari Ember menggambarkan upaya iklim China terutama fokus pada percepatan transisi sendiri dan pendekatan “memimpin dengan memberi contoh.”

    Secara resmi, China terus mendorong keterlibatan AS dalam isu iklim. Pada KTT iklim COP30 di Belem, kepala delegasi China, Li Gao, menyatakan harapannya agar negara itu kembali berpartisipasi dalam pembicaraan iklim.

    “Mengatasi perubahan iklim membutuhkan semua negara. Kami berharap suatu hari, dan kami juga percaya bahwa suatu hari di masa depan, AS akan kembali,” kata Gao.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)