Xcloud.id

kab/kota: Beijing

  • ASEAN Perkuat Relasi dengan China dan Negara-negara Teluk

    ASEAN Perkuat Relasi dengan China dan Negara-negara Teluk

    Jakarta –

    Para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia, berdialog bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang serta para pejabat tinggi negara-negara Teluk pada hari Selasa (27/05). Mereka membahas gelombang ketidakpastian geopolitik yang menggerus ekonomi dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

    Pada bulan April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba meruntuhkan norma-norma perdagangan global, dengan mengumumkan serangkaian tarif pasar yang menyasar negara-negara di seluruh dunia, termasuk sekutu dekatnya sendiri.

    Walau kemudian diberlakukan jeda 90 hari untuk sebagian besar negara, kejadian tersebut telah menggerakkan ASEAN untuk mempercepat diversifikasi jejaring perdagangan mereka.

    “Transisi dalam tatanan geopolitik tengah berlangsung,” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin (26/05). Setelah menikmati santap malam gala yang mewah pada malam sebelumnya, pertemuan puncak perdana antara ASEAN, Cina, dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC)—yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—dilaksanakan.

    ASEAN, selama ini berperan sebagai “semacam perantara” antara ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Cina, demikian menurut pengamatan Chong Ja Ian dari Universitas Nasional Singapura.

    Namun dengan Washington yang semakin sulit diandalkan, negara-negara anggota ASEAN berusaha merengkuh diversifikasi. “Memfasilitasi pertukaran antara negara-negara Teluk dan Republik Rakyat Cina adalah bagian penting dari strategi ini.”

    Malaysia, yang kini memegang jabatan ketua bergilir ASEAN dan menjadi tuan rumah pertemuan ke-46 blok tersebut, tampil sebagai kekuatan penggerak utama.

    Beijing, yang turut menanggung beban tarif dari kebijakan Trump, juga gencar menopang pasar-pasar lain. Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan harapan mereka untuk “memperkuat kerja sama” dengan ASEAN dan GCC.

    Cina atau ‘Amrik’?

    Hubungan dagang antara Cina dan ASEAN sudah sedemikian erat, bahkan ekspor Cina ke Thailand, Indonesia, dan Vietnam melonjak dua digit pada bulan April—didorong oleh pergeseran jalur barang yang biasanya menuju Amerika Serikat.

    Keikutsertaan Perdana Menteri Li disebut “tepat waktu dan penuh perhitungan,” demikian menurut Khoo Ying Hooi dari Universitas Malaya. “Cina melihat peluang untuk memperkuat citranya sebagai mitra ekonomi yang dapat diandalkan, terutama saat menghadapi upaya pemisahan dari Barat.”

    Memang, Beijing dan Washington terlibat dalam perang tarif yang berkelanjutan hingga pertemuan di Swiss menghasilkan kesepakatan pengurangan dan penundaan tarif sementara. Meski demikian, produk-produk Cina masih harus menanggung tarif yang lebih tinggi dibanding mayoritas barang lain.

    Dalam rancangan pernyataan yang diperoleh kantor berita AFP, ASEAN menyampaikan “kekhawatiran yang mendalam atas penerapan tindakan tarif sepihak.” Namun, pada awal tahun ini ASEAN memutuskan untuk tidak mengenakan bea balasan.

    Sebagai sebuah entitas, ASEAN cenderung menghindari pilihan antara Amerika Serikat dan Cina. Cina hanya menjadi sumber investasi asing langsung keempat terbesar di Asia Tenggara, setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, tandas Chong.

    Anwar menyebutkan bahwa ia telah mengirim surat untuk mengajukan pertemuan puncak ASEAN-AS tahun ini. Namun Menteri Luar Negeri Malaysia itu menyatakan bahwa Amerika Serikat belum menanggapi. Namun, mendekatkan diri ke Beijing membawa tantangan tersendiri, walau Anwar menegaskan, “apa pun yang dikatakan, kami hadir di sini sebagai teman Cina.”

    Sengketa Laut Cina Selatan yang tak kunjung usai

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengungkapkan “kebutuhan mendesak” untuk mengadopsi kode etik yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan.

    Sengketa wilayah antara Beijing dan lima negara anggota ASEAN di kawasan itu masih memanas, dengan ketegangan antara Cina dan Filipina yang berlangsung berbulan-bulan.

    Anwar sempat mengangkat isu Laut Cina Selatan dalam pertemuan dengan Li, dan menegaskan bahwa ASEAN “menghargai dedikasi Cina terhadap kolaborasi regional,” dengan fokus pembahasan sebagian besar terpaku pada isu perdagangan.

    Menurut Chong, “pihak-pihak yang bersengketa mungkin membiarkan Filipina menanggung beban tekanan,” sehingga isu ini tidak akan surut ke latar belakang, berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang ingin mengutamakan fokus pada persoalan ekonomi, pungkasnya.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    Tonton juga “PM Malaysia Anwar Ibrahim Buka KTT ASEAN-GCC” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron memulai tur Asia Tenggaranya dengan mengunjungi Vietnam, sebuah upaya memperkuat posisi strategis Uni Eropa di kawasan yang tengah berada di tengah persaingan AS dan Cina.

    Dalam pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, pada Senin (26/5), Macron memanfaatkan kekhawatiran yang muncul akibat perang dagang di era Donald Trump dan sikap agresif Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.

    “Bersama Prancis, Anda memiliki mitra yang sudah dikenal, aman, dan bisa diandalkan. Di masa seperti ini, hal itu sangat berharga,” ujar Macron kepada To Lam, Sekjen Partai Komunis Vietnam.

    Ini menjadi kunjungan pertama seorang presiden Prancis ke Vietnam dalam hampir satu dekade terakhir.

    Setelah dari Vietnam, Macron dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk bertemu Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dan diperkirakan akan ikut dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang.

    Ia juga akan dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk menjadi pemimpin Eropa pertama yang menyampaikan pidato utama dalam forum keamanan bergengsi, Shangri-La Dialogue.

    Selain Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga dijadwalkan akan mengunjungi kawasan Asia Tenggara dalam beberapa minggu ke depan.

    Prancis semakin mendekatkan diri ke Vietnam

    Namun, Vietnam juga menjalin kemitraan serupa dengan AS, Rusia, Cina, serta negara-negara lain seperti India, Australia, dan Singapura.

    “Vietnam lebih piawai dari negara mana pun di Asia Tenggara dalam mencari peluang dan memperluas mitra ekonomi maupun diplomatik. Prancis menjadi kunci strategi Vietnam di Eropa,” kata Zachary Abuza, dosen di National War College, Washington, kepada DW.

    Di sisi lain, banyak negara Barat kini mulai melihat Vietnam sebagai alternatif yang menjanjikan selain Cina, terutama dalam hal tenaga kerja murah dan akses ke pasar Asia.

    Vietnam saat ini menjadi mitra dagang ke-17 terbesar Uni Eropa secara global dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut Komisi Eropa, perdagangan barang antara kedua pihak tumbuh 13% dan mencapai €67 miliar pada 2024.

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Macron menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan ekonomi, termasuk pembelian 20 pesawat Airbus oleh maskapai berbiaya murah Vietnam, VietJet. Menurut firma analis Cirium, Airbus memasok sekitar 90% armada Vietnam.

    Langkah ini dilakukan di tengah tekanan dari AS agar Vietnam lebih memilih perusahaan Amerika, dibanding Eropa.

    Pada April lalu, AS mengumumkan tarif impor sebesar 46% terhadap produk-produk Vietnam, meski belakangan penerapannya ditunda hingga Juli. Di saat yang sama, Vietnam berjanji menurunkan tarif terhadap barang-barang AS dan menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan bisnis keluarga Trump, termasuk percepatan proyek lapangan golf senilai $1,5 miliar di luar Hanoi.

    Selain itu, Vietnam juga berjanji membeli lebih banyak produk AS. Laporan terbaru menyebutkan Vietnam Airlines sedang mempertimbangkan pembelian lebih dari 200 pesawat dari Boeing. Namun, seperti dilaporkan Reuters, pejabat Eropa telah memperingatkan Vietnam bahwa berpaling dari Eropa ke AS bisa merusak hubungan Vietnam dengan Uni Eropa.

    Mampukah Prancis dan Jerman geser dominasi Rusia di bidang pertahanan?

    Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa Vietnam memandang Prancis sebagai “penyeimbang terhadap Cina dan jembatan menuju pasar Eropa, hal yang makin penting di tengah ketidakpastian soal tarif AS.”

    “Perdagangan memang jadi fokus utama pembicaraan dengan Macron, tapi isu keamanan juga tak akan diabaikan,” tambahnya. “Yang menarik untuk diperhatikan adalah kemungkinan kerja sama energi nuklir dan pengadaan alat pertahanan, karena Vietnam ingin mengurangi ketergantungan pada senjata buatan Rusia.”

    Hingga tahun 2022, sekitar 90% persenjataan Vietnam berasal dari Rusia. Namun, sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, Hanoi mulai berupaya mendiversifikasi mitra pertahanannya.

    Negara-negara Asia Tenggara kini memang mulai mencari mitra keamanan baru di luar AS dan Rusia. Di sisi lain, Prancis dan Jerman makin aktif dalam menjalin diplomasi pertahanan.

    Prancis masih punya ‘taji’ di ASEAN

    Kunjungan Macron menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Vietnam, yang telah lama bersitegang dengan Cina terkait wilayah di Laut China Selatan.

    Prancis secara rutin menggelar patroli kebebasan navigasi di wilayah tersebut, dan masih memiliki pangkalan militer di Indo-Pasifik melalui wilayah-wilayah seberang lautnya, seperti Reunion dan Mayotte.

    Dalam konferensi pers, Macron menyatakan bahwa kemitraan dengan Vietnam “mencakup kerja sama pertahanan yang diperkuat,” dengan berbagai proyek bersama di bidang pertahanan dan antariksa.

    Presiden Vietnam Luong Cuong, yang berdiri di samping Macron, menyebut kerja sama ini meliputi “berbagi informasi strategis” serta kolaborasi dalam bidang persenjataan, keamanan siber dan penanggulangan terorisme.

    Pengabaian isu HAM?

    Di tengah persaingan pengaruh antara Brussels, Beijing, dan Washington di Asia Tenggara, banyak yang khawatir isu hak asasi manusia dan demokrasi kini tak lagi jadi prioritas utama bagi mitra internasional kawasan ini.

    Menjelang kedatangan Macron, organisasi-organisasi HAM mendesaknya untuk menyoroti kondisi HAM di Vietnam yang makin memburuk sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam disahkan pada 2021.

    “Penindasan besar-besaran terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul di Vietnam bertolak belakang dengan janji yang dibuat pemerintah kepada Prancis dan Uni Eropa,” kata Benedicte Jeannerod dari Human Rights Watch.

    Ia menambahkan, “Otoritas Vietnam makin banyak memenjarakan pembela demokrasi dan menolak reformasi yang dibutuhkan untuk mematuhi komitmen HAM mereka,” tambahnya.

    Presiden Komite HAM Vietnam, Penelope Faulkner juga mengingatkan bahwa Macron “jangan sampai melupakan nilai-nilai dasar Prancis, termasuk hak asasi manusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ledakan Dahsyat Guncang Pabrik di China, Picu Kepulan Asap Raksasa

    Ledakan Dahsyat Guncang Pabrik di China, Picu Kepulan Asap Raksasa

    Beijing –

    Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sebuah pabrik kimia yang ada di Provinsi Shandong, China bagian timur, pada Selasa (27/5). Belum ada laporan korban jiwa akibat ledakan ini. Namun, foto yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap raksasa menjulang tinggi di langit.

    Laporan televisi pemerintah China, CCTV, seperti dilansir Reuters, Selasa (27/5/2025), menyebut ledakan besar itu terjadi sebelum tengah hari di area workshop yang ada di kompleks pabrik Shandong Youdao Chemical.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut soal penyebab ledakan dahsyat tersebut, juga soal kerusakan yang terjadi.

    Sejauh ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau korban luka akibat ledakan tersebut.

    CCTV dalam laporannya hanya menyebut bahwa layanan darurat telah dikerahkan untuk memulai upaya penyelamatan dan perawatan setelah ledakan terjadi.

    Salah satu video yang diunggah ke media sosial Weibo menunjukkan beberapa orang melarikan diri, sedangkan sejumlah orang lainnya menunduk untuk berlindung saat kepulan asap berwarna abu-abu dan berukuran raksasa menyelimuti langit.

    Beberapa video lainnya yang diposting ke Weibo menunjukkan pecahan kaca di desa-desa terdekat, di mana para penduduknya mengatakan mereka merasakan getaran kuat akibat ledakan tersebut.

    Tonton juga “Detik-detik Setelah Bom Meledak di Klinik California, FBI: Terorisme!” di sini:

    Shandong Youdao Chemical diketahui dimiliki oleh Himile Group, yang juga memiliki Himile Mechanical. Belum ada keterangan dari pihak perusahaan terkait ledakan tersebut.

    Menurut situs resminya, Youdao didirikan sejak Agustus 2019 di area taman kimia Gaomi Renhe, yang ada di kota Weifang, Provinsi Shandong. Kompleks pabrik Youdao disebut membentang dengan luas melebihi 47 hektare, dan memiliki lebih dari 300 karyawan.

    Pabrik Youdao mengembangkan, memproduksi, dan menjual teknologi untuk pestisida, farmasi, dan zat kimia perantara halus.

    Beberapa tahun terakhir, rentetan ledakan mengguncang sejumlah pabrik kimia di China. Salah satunya terjadi di area barat laut Ningxia tahun 2024 lalu, sedangkan satu insiden lainnya terjadi di area Jiangxi pada tahun 2023.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kinerja Cuan Sektor Industri China Tetap Tumbuh Meski Dibayangi Tarif Trump

    Kinerja Cuan Sektor Industri China Tetap Tumbuh Meski Dibayangi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan industri China mengalami peningkatan laba lebih cepat pada April 2025 karena program tukar tambah pemerintah mendorong permintaan produk manufaktur di tengah tekanan tarif AS yang lebih tinggi.

    Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (27/5/2025) mencatat, laba industri naik 3% secara year on year (yoy) pada April 2025. Catatan lebih kuat dari kenaikan 2,6% pada Maret 2025.

    Sementara itu, untuk periode Januari-April, laba industri naik 1,4% secara tahunan. Pengiriman ke luar negeri juga tertahan pada bulan April karena eksportir China meningkatkan penjualan ke pasar lain setelah kenaikan tarif AS, yang mencapai setinggi 145% sebelum jeda 90 hari.

    Manufaktur terus memimpin perolehan laba di antara perusahaan-perusahaan industri. Data NBS mencatat, laba produsen manufaktur naik 8,6% dalam empat bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 26,8% pada perusahaan pertambangan dan kenaikan 4,4% pada perusahaan utilitas.

    Namun, margin laba perusahaan industri tetap tertekan di tengah persaingan harga yang ketat dan risiko deflasi. Pertumbuhan laba bulanan mereka terus menurun jauh lebih rendah daripada peningkatan produksi industri, menurut angka-angka NBS. Kenaikan laba operasional mereka dalam empat bulan pertama juga tertinggal dari kenaikan biaya operasional.

    Peningkatan laba sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan bisnis sehingga perusahaan menjadi lebih bersedia untuk berinvestasi dan merekrut. Bloomberg Economics telah memperkirakan laba industri akan turun 1,5% tahun-ke-tahun pada bulan April.

    Neraca perusahaan yang lebih kuat dapat mengurangi urgensi stimulus tambahan oleh Beijing untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan tahunannya sekitar 5%. Pendekatan yang lebih terukur semakin mungkin dilakukan setelah pejabat China menyetujui gencatan senjata dalam perang dagang dengan AS awal bulan ini dan bukti ketahanan di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Perusahaan industri China telah diuntungkan oleh program pemerintah untuk mensubsidi peningkatan peralatan dan barang konsumsi oleh bisnis dan rumah tangga. 

    Berkat program tersebut, pertumbuhan investasi dalam pembelian peralatan dan instrumen melonjak dalam empat bulan pertama tahun 2025 ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun, yang kemungkinan meningkatkan permintaan untuk produk industri.

  • PM Li teruskan salam Presiden Xi kepada Presiden Prabowo

    PM Li teruskan salam Presiden Xi kepada Presiden Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) dan Perdana Menteri China Li Qiang (kiri) bersama jajaran menteri kedua negara melakukan pertemua bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    PM Li teruskan salam Presiden Xi kepada Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Perdana Menteri (PM) China Li Qiang meneruskan salam dari Presiden China Xi Jinping kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. PM Li kemudian menyebut Presiden Xi menyampaikan harapan terbaiknya untuk Presiden Prabowo.

    “Saya ingin menyampaikan salam hangat dan harapan terbaik dari Presiden Xi Jinping kepada Yang Mulia Presiden,” kata PM Li dalam pertemuan itu.

    PM Li juga mengungkap rasa bahagianya dapat melaksanakan kunjungan resmi ke Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo, mengingat pada tahun ini Indonesia dan China memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dua negara. Perdana Menteri China itu kemudian menyatakan kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing, China, pada bulan November 2024, atau sekitar sebulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI.

    “Yang Mulia Presiden ke China pada bulan November tahun lalu. Kedua kepala negara kita mencapai konsensus penting tentang pembangunan komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama,” kata PM Li kepada Presiden Prabowo.

    PM Li melanjutkan, “Yang memiliki pengaruh regional dan global, yang juga membawa hubungan kedua negara ke tingkat sejarah yang baru, dan membuka prospek luas bagi kerja sama bilateral kita.” Oleh karena itu, pertemuan bilateral kali ini, PM Li menyampaikan untuk lanjut menjajaki berbagai peluang memperluas kerja sama ataupun membentuk kerja sama baru di berbagai sektor dengan Indonesia.

    Dalam pertemuan itu, delegasi pemerintah Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    Selanjutnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.

    Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Li berlangsung setelah upacara penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka. Presiden Prabowo menyambut kedatangan PM Li tepat di titik tempat turunnya PM Li dari kendaraan. Kedua pemimpin itu kemudian berjabat tangan hangat, dan berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan untuk mengikuti upacara penyambutan.

    Upacara penyambutan diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara, yang juga diiringi dengan 19 suara dentuman meriam. Presiden Prabowo dan PM Li Qiang lalu memeriksa pasukan kehormatan yang berbaris di halaman Istana Merdeka, kemudian keduanya secara bergantian memperkenalkan delegasi masing-masing negara sebelum masuk Istana Merdeka.

    Sumber : Antara

  • Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ilustrasi – Sejumlah pegawai melintasi lobi gedung Bank Indonesia di Jakarta. (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/pd/aa.)

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People’s Bank of China (PBoC) di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta dinilai lebih dari sekadar peristiwa diplomatik. 

    Di mata pengamat ekonomi, langkah ini mencerminkan arah baru Indonesia dalam percaturan keuangan global yang kian multipolar.

    “Ini adalah momen geostrategis yang menyiratkan posisi baru Indonesia di arsitektur keuangan dunia. Dan bukan sembarang pintu, ini adalah pintu uang. Tempat di mana kekuatan tak lagi ditentukan oleh sekadar militer, produksi manufaktur, dan narasi pemerintah, melainkan lewat hal yang lebih halus dan subtil, yakni aliran modal, likuiditas dan kepercayaan lintas batas,” ungkap Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5).

    Dalam pandangannya, PBoC kini bukan lagi sekadar pengatur inflasi domestik Tiongkok, melainkan telah menjelma menjadi aktor utama dalam pengelolaan likuiditas global, penentu jalur internasionalisasi yuan (RMB), hingga pendukung sistem keuangan alternatif seperti CIPS, tandingan sistem SWIFT.

    Fakhrul menjelaskan bahwa kerja sama BI dan PBoC ini membuka tiga manfaat besar bagi pembangunan nasional Indonesia:

    Pertama, penyediaan kanal pembiayaan jangka panjang dalam mata uang RMB akan menjadi alternatif strategis untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional, mengingat Tiongkok saat ini sedang berenang dalam likuiditas dengan tingkat imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mereka menjadi 1,6%.

    Kedua, kerja sama ini akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik, sehingga memberikan ruang stabilisasi yang lebih kuat bagi nilai tukar rupiah. Dalam jangka menengah, ini bahkan dapat membuka peluang penguatan rupiah secara struktural.

    Ketiga, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada instrumen pembiayaan jangka pendek seperti SRBI dan mulai membangun sistem pendalaman keuangan berbasis multicurrency. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Hal ini juga menandai perubahan diplomasi kita bersama Tiongkok, dari diplomasi beton ke diplomasi modal. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini lekat dengan pembangunan fisik; jalan tol, pelabuhan, kereta cepat. Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” tambahnya, seperti dala, rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menekankan bahwa langkah ini juga memiliki implikasi geopolitik. Di tengah ketegangan antara blok Barat dan Timur, Indonesia justru memilih menjadi jembatan. Bukan memilih sisi, tetapi membentuk jalur baru yang inklusif dan multipolar. 

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar,” katanya.

    Langkah ini pun dinilai mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ketahanan eksternal, mengamankan pembiayaan jangka panjang, dan membangun sistem keuangan nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

    “Jika dikelola dengan tepat, pertemuan ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung ke dunia tanpa kehilangan arah. Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan ketika dunia terbelah,” tutup Fakhrul.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Sumber foto: https://bit.ly/4dzSK8y

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

    Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” kata Fakhrul dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

    Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

    Ia berpendapat pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Menurutnya, Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Fakhrul, kerja sama BI dan Bank Sentral China itu jadi momen perubahan diplomasi Indonesia dan China, dari “diplomasi beton” ke “diplomasi modal”. Sebab, selama ini kerja sama Indonesia dan China lebih cenderung pada pembangunan fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.

    “Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” kata dia.

    Karena itu, menurut Fakhrul, kerja sama dan pertemuan Prabowo dengan Li Qiang merupakan pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan.

    Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan Prabowo dan Li Qiang bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah.

    “Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,” ucapnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • UNGC luncurkan pernyataan bersama platform aksi percepat capaian SDG

    UNGC luncurkan pernyataan bersama platform aksi percepat capaian SDG

    Jakarta (ANTARA) – Pakta Global Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Global Compact/UNGC) meluncurkan pernyataan bersama platform aksi “Infrastruktur Berkelanjutan untuk ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” antara Indonesia dan China.

    Peluncuran itu dilakukan dalam forum bisnis internasional “Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure Investment for Better Business Better World and Sustainable Development Goals” yang diselenggarakan oleh Tri Hita Karana Forum Sustainable Development di Jakarta, Minggu.

    “Belt and Road Initiative” (BRI) adalah proyek infrastruktur China yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas dengan meningkatkan infrastruktur, termasuk jalan, rek kereta api, pelabuhan dan telekomunikasi di seluruh Asia, Eropa dan Afrika.

    Pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka akan terus mendorong para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk menanggapi seruan yang disampaikan dalam “Joint Committee of the Leaders Roundtable, the Second Belt and Road Forward for International Cooperation” yang diadopsi di Beijing pada 27 April 2019.

    “Seruan ini menekankan bahwa semua pelaku pasar dalam kerja sama BRI harus memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan mereka dan mengikuti prinsip-prinsip United Nations Global Compact,” mengutip pernyataan bersama tersebut.

    UNGC meyakini bahwa 10 prinsip UNGC memberikan panduan penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam proyek-proyek infrastruktur BRI dan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang hijau, inklusif, dan adil.

    Selanjutnya, pernyataan itu sepenuhnya mendukung dan mendorong para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek infrastruktur BRI dalam kerja sama, melampaui batas-batas negara, memperkuat kemitraan, dan bersama membangun infrastruktur yang hijau, inklusif dan berkelanjutan.

    “Melalui inisiatif Infrastruktur Berkelanjutan untuk BRI guna mempercepat platform Aksi SDGs, kami berkomitmen untuk membina kolaborasi yang lebih mendalam di seluruh komunitas bisnis global dalam infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat realisasi SDGs untuk kesejahteraan seluruh umat manusia,” menurut pernyataan tersebut.

    Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG

    Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG

    disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite China Garibaldi ‘Boy’ Thohir menyampaikan bahwa Indonesia dan China telah menjalin kerja sama strategis dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepemahaman (MoU) antara Indonesia dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) pada hari ini, Sabtu, (24/05).

    “Pada hari ini, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) gotong royong,” ujar Boy Thohir dalam acara Indonesia–China Business Reception 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Boy Thohir juga baru saja mengajak Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang mengunjungi Pameran Kemitraan Indonesia-China ke-75 yang menampilkan kerja sama strategis di delapan sektor prioritas.

    Ke-delapan sektor prioritas itu, di antaranya Infrastruktur dan konektivitas, industri hilirisasi, manufaktur, energi terbarukan, digitalisasi, teknologi tinggi dan kecerdasan buatan, kesehatan dan bioteknologi, pendidikan dan IPTEK, serta ketahanan pangan termasuk sektor pertanian dan perikanan laut.

    Boy Thohir mengatakan Indonesia dan China perlu bersama-sama mendorong kolaborasi nyata guna menjaga kelancaran perdagangan dan investasi baik bagi kedua negara.

    Dengan posisi China sebagai pemimpin global di dalam infrastruktur, manufaktur, dan teknologi energi baru terbarukan (EBT), Ia berharap kerja sama kedua pihak dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang kedua negara.

    Ia menyampaikan acara Indonesia–China Business Reception 2025 kali ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China.

    “Selama 75 tahun, Indonesia dan China telah membangun kemitraan strategis berlandaskan pada pertumbuhan bersama, kemajuan yang saling menguntungkan, dan semangat persahabatan yang kuat,” ujar Boy Thohir.

    Pihaknya memastikan Kadin Indonesia Komite China terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, serta mendorong meningkatnya minat investor untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia.

    Dalam dua tahun terakhir, Kadin Indonesia Komite China telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan hubungan bisnis dan investasi antara kedua negara, termasuk pertemuan-pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan China.

    Berbagai kegiatan itu, diantaranya Indonesia- China Business Community Reception 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri China Li Qiang, Indonesia-China Business Forum 2023, serta Indonesia–China Business Forum 2024 di Beijing yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025 di Beijing, China.

    Kunjungan ini bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kolaborasi investasi lintas sektor antara kedua negara. ​​​​​​

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dikutip di Jakarta, Jumat, menyampaikan seluruh agenda berjalan sangat positif, terlihat dari komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia.

    “Ada semangat yang sama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga berdampak nyata bagi transformasi ekonomi kedua negara,” ujar Pandu.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir hadir bersama jajaran delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut B. Panjaitan, didampingi oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestuz, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Dalam momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China, serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Pandu Sjahrir turut serta dalam bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri China H.E. Wang Yi pada 20 Mei 2025 di Beijing, China.

    Sementara itu, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional.

    Pemerintah China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan berbagai institusi investasi besar China, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), dan China International Trust and Investment Corporation (CITIC).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025