Xcloud.id

kab/kota: Beijing

  • Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Jakarta –

    Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang akan membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut, ketika menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat yang berbasis di Jepang, sekaligus koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat bahwa Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, “padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki.”

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Tokyo soroti perubahan kebijakan nuklir

    Kontroversi muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip non-nuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971.

    Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran, dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    Pemerintah juga akan meninjau kembali belanja pertahanan dan akan menyusun proposal yang mencakup seluruh aspek keamanan nasional pada akhir April 2026.

    Penolakan terhadap rencana tersebut sangat tegas.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan, “mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi.”

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau “tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius,” dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    “Namun, mengabaikan idealisme Jepang akan menghancurkan puluhan tahun upaya menuju penghapusan senjata nuklir. Hal itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Penyintas pimpin penolakan atas nuklir

    Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus “memimpin” dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji bahwa dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo, atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H-, juga mengkritik, dengan mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025, menyatakan bahwa mereka “menolak keras” upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.”

    Terumi Tanaka, seorang anggota kelompok tersebut yang berusia 92 tahun, mengatakan kepada Kyodo News Agency bahwa senjata nuklir adalah “alat setan.”

    Menurut Akira Kawasaki, jajak pendapat berulang selama dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% warga Jepang mendukung pemeliharaan tiga prinsip non-nuklir, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan tersebut telah meningkat.

    Ketegangan tersebut meningkat lebih tajam baru-baru ini setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan akan memerlukan pengerahan Pasukan Pertahanan Jepang.

    Ketegangan politik Cina-Jepang meningkat

    Beijing dan Tokyo sejak saat itu saling melontarkan kritik. Cina mulai menyiarkan video propaganda anti-Jepang, meningkatkan sanksi ekonomi, dan menuduh Tokyo memicu ketegangan regional.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berkomentar secara publik tentang perselisihan antara Cina dan Jepang. Namun, dalam panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (24/11), Xi mengatakan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan ke Cina merupakan bagian penting dari visi Beijing terhadap tatanan dunia,” menurut laporan kantor berita resmi Cina, Xinhua.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni di barat daya Kepulauan Okinawa dan hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa lokasi rencana penempatan baterai rudal Surface-to-air missiles (SAM) jarak menengah yang baru.

    Perdebatan nuklir Jepang picu kekhawatiran

    Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa penempatan tersebut merupakan upaya untuk “menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.”

    Tilman Ruff, seorang profesor di Universitas Melbourne dan co-presiden International Physicians for the Prevention of Nuclear War, mengatakan bahwa Jepang telah lama secara efektif turut serta dalam penerimaan senjata nuklir karena bergantung pada payung nuklir AS dan telah membiarkan AS memiliki senjata nuklir di Jepang, termasuk di atas kapal perang.

    Namun, memiliki kemampuan nuklir sendiri akan menjadi langkah besar melampaui itu.

    “Jika Jepang menempatkan senjata nuklirnya sendiri, itu akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas seluruh Asia Timur Laut dan bisa memicu gelombang proliferasi yang akan membuat Korea Selatan jauh lebih mungkin untuk menempatkan senjata nuklir, semua hal tersebut akan memperburuk perlombaan senjata regional.”

    “Namun, saya rasa ada kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat Jepang,” katanya.

    “Ada sensitivitas yang sangat kuat di Jepang yang didasarkan pada pemahaman dan penolakan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata nuklir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Jumlah penumpang-kargo China pada Oktober melonjak 20 Persen

    Jumlah penumpang-kargo China pada Oktober melonjak 20 Persen

    Beijing (ANTARA) – Industri penerbangan sipil China mencatat peningkatan tahunan (year on year/yoy) lebih dari 20 persen dalam lalu lintas penumpang dan kargo internasional pada Oktober.

    Data dari Administrasi Penerbangan Sipil China pada Selasa (25/11) menunjukkan bahwa volume pengiriman kargo udara dan dokumen bulanan negara itu melampaui 900.000 ton untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Pada Oktober, total turnover transportasi industri mencapai 14,6 miliar ton-kilometer atau naik 10,8 persen (yoy).

    Volume angkutan penumpang mencapai 67,84 juta, meningkat 5,8 persen dari periode yang sama tahun lalu, dan volume angkutan barang dan dokumen tumbuh 13,4 persen menjadi sekitar 917.000 ton.

    Dalam 10 bulan pertama tahun ini, total turnover transportasi industri meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 136,63 miliar ton-kilometer. Sekitar 650 juta perjalanan penumpang dilakukan selama periode tersebut atau naik 5,3 persen (yoy), sementara volume angkutan kargo dan dokumen naik 13,9 persen menjadi 8,31 juta ton.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ‘Diampuni’ Xi Jinping, Ini Bukti Jack Ma Kembali Perkasa

    ‘Diampuni’ Xi Jinping, Ini Bukti Jack Ma Kembali Perkasa

    Jakarta –

    November 2020 di Shanghai, IPO Ant Group yang digadang terbesar di dunia dibatalkan secara mendadak oleh regulator China. Pendirinya, Jack Ma, seperti dihukum karena komentarnya yang dianggap mengkritik regulator keuangan. Terjadilah tekanan selama empat tahun terhadap kerajaan bisnis Ma.

    Sejak pembatalan IPO tersebut, nilai valuasi Alibaba lenyap lebih dari USD 400 miliar, bahkan setelah kenaikan saham baru-baru ini. Pada bulan-bulan setelah kegagalan IPO itu, Ma menarik diri dari sorotan publik dan Alibaba tampak terpuruk. Namun, mereka yang mengenal Ma tahu untuk tidak pernah menganggapnya tamat.

    “Ciri khas Jack dan kepribadiannya adalah ia tidak pernah menyerah,” ujar Brian Wong, mantan eksekutif Alibaba dan penulis The Tao of Alibaba yang dikutip detikINET dari CNBC.

    Jangkauan Alibaba sangat luas, mulai pengiriman makanan hingga e-commerce, cloud computing, dan kini juga AI. Alibaba terkadang dibandingkan raksasa teknologi AS, Amazon. Namun, itu bukanl perbandingan setara. “Alibaba sekarang dipandang pemain serius dalam teknologi, tak hanya perusahaan e-commerce,” ujar Duncan Clark, penasihat awal Alibaba.

    Setelah pembatalan IPO Ant Group, Alibaba dan seluruh sektor teknologi China menghadapi kenyataan pahit. Beijing mulai menindak keras perusahaan teknologi domestik dengan memperketat regulasi.

    Salah satu pandangan umum adalah Beijing khawatir dengan kekuasaan para pengusaha di negara tersebut. Kerajaan bisnis Ma harus bertahan menghadapi peraturan yang diperketat dan denda antimonopoli senilai hampir USD 3 miliar pada tahun 2021. Namun Jack Ma dan Alibaba tidak menyerah dan perlahan kini bangkit seiring melunaknya pemerintah China.

    Di Februari, Ma termasuk di antara segelintir pengusaha yang bertemu Presiden Xi Jinping, menandakan dia sudah ‘diampuni’. “Dia berusia awal 60-an sekarang, tapi masih cukup energik. Dia punya rumah dan kapal pesiar dan semua hal itu. Tapi orang bisa merasakan bahwa dia belum selesai,” kata Clark.

    Jack Ma pun kembali terlihat di kantor Alibaba. Alibaba diam-diam berinvestasi dalam kecerdasan buatan di belakang layar. Faktanya, sejak tahun 2016 hal itu sudah menjadi prioritas bagi Alibaba sehingga kini mulai memetik hasilnya.

    “Akselerasi terjadi, sesungguhnya selama tahun-tahun pandemi 2019-2021 ketika mereka benar-benar mulai membangun model dasar dan chip mereka sendiri,” cetus Mark Greeven, profesor di International Institute for Management Development.

    Ketika ChatGPT mengguncang dunia akhir 2022, Alibaba sudah siap hanya beberapa bulan kemudian dengan AI-nya sendiri. Pendekatan Alibaba berbeda dari beberapa pesaingnya di AS. Mereka fokus pada AI open source yang gratis diunduh dan digunakan pengembang. Model-model perusahaan tersebut kini jadi salah satu yang paling populer secara global untuk digunakan oleh developer.

    CEO Eddie Wu pun memperkokoh komitmen Alibaba terhadap transformasi menjadi perusahaan AI. Dalam surat pertamanya kepada karyawan setelah mengambil alih kepemimpinan, Wu menyerukan Alibaba kembali ke pola pikir startup dan menetapkan dua prioritas strategis yakni “utamakan pengguna” dan “berbasis AI.”

    Fokus pada AI telah menguntungkan bisnis cloud perusahaan. Hal ini juga terjadi saat pengembangan AI dibingkai sebagai perlombaan antara perusahaan AS dan China, di mana Alibaba muncul sebagai salah satu pemain kunci.

    “Ke mana pun Anda melihat, apa pun yang Anda sentuh, China bergerak semakin dekat menuju visi mendominasi perlombaan AI tahun 2030 dan Alibaba berpartisipasi serta menjadi pemain penting,” ujar Ashley Dudarenok, pakar digital China.

    (fyk/fyk)

  • Data Gila-gilaan Usai Markas Scam Online Dibongkar Junta Myanmar

    Data Gila-gilaan Usai Markas Scam Online Dibongkar Junta Myanmar

    Naypyitaw –

    Junta militer Myanmar menggerebek markas scam online yang marak di perbatasan Thailand. Dalam 5 hari, nyaris 1.600 warga negara asing (WNA) ditangkap.

    Pada Senin (24/11/2025), media pemerintah The Global New Light of Myanmar dan dilansir AFP, melaporkan junta militer Myanmar menangkap sebanyak “1.590 warga negara asing yang memasuki Myanmar secara ilegal telah ditangkap”.

    Tak hanya banyaknya jumlah pihak yang diamankan, kerugian korban akibat sindikat penipuan ini juga sangat besar. Dalam setahun, sindikat ini meraup puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Para scammer menargetkan pengguna internet dengan modus penipuan asmara atau bisnis. Markas mereka merebak di perbatasan Myanmar-Thailand yang dilanda konflik.

    Hasil Penggerebekan Besar

    Hasil penggerebekan oleh junta militer Myanmar menunjukkan data gila-gilaan. Operasi besar pemberantasan scamming dan judi online digelar pada 18-22 November di markas sindikat penipu di kompleks Shwe Kokko

    Media The Global New Light of Myanmar hanya menyebutkan bahwa sebanyak 223 orang, yang dituduh melakukan scam dan judi online di Shwe Kokko, telah ditahan pada Sabtu (22/11) waktu setempat.

    Penampakan markas scamming online di Myanmar (AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

    Belum ada informasi detail soal asal negara para WNA yang ditangkap. Hanya diketahui, terdapat 100 WN China di antara mereka yang ditahan.

    “Selain itu, otoritas setempat telah menyita 2.893 komputer, 21.750 ponsel, 101 receiver satelit Starlink, 21 router, dan sejumlah besar material industri yang digunakan dalam aktivitas penipuan dan perjudian online,” demikian laporan The Global New Light of Myanmar.

    Video yang dipublikasikan media lokal menunjukkan alat penggilas jalan menghancurkan ratusan monitor komputer yang berjajar di samping tumpukan ponsel yang terlebih dahulu dihancurkan di kompleks Shwe Kokko pada Sabtu (22/11).

    Foto satelit dari Planet Labs PBC yang diambil pada 18 September 2025 dan diterima pada 30 September (via AFP)

    Junta Myanmar Tindak Scammer

    Junta militer Myanmar telah lama dituduh menutup mata terhadap pertumbuhan industri penipuan tersebut. Namun sejak Februari lalu setelah dilobi oleh pendukung militer utama China, mereka secara berkala mengumumkan penindakan keras yang dilakukan.

    Sejumlah operasi penggerebekan markas scam dimulai sejak Oktober. Penggerebekan ini, menurut beberapa pemantau, merupakan respons atas tekanan dari Beijing, tanpa terlalu merugikan sekutu milisi junta Myanmar.

    Penampakan Starlink disita dari markas scamming online di Myanmar (via AFP)

    Hasil investigasi AFP, pada Oktober, dilaporkan receiver layanan internet satelit Starlink telah dipasang secara massal di markas-markas scam dan judi online. Perusahaan milik miliarder Amerika Elon Musk itu telah menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga menjadi markas scam online di Myanmar.

    Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang sipil, wilayah perbatasan Myanmar menjadi lahan subur bagi markas-markas scam dan judi online, yang menurut para analis, dikelola oleh ribuan pekerja sukarela serta orang-orang dari luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Polri Bongkar Sindikat Scam Online di 4 Negara, Kerugian Capai Rp 1,5 T”
    [Gambas:Video 20detik]
    (jbr/idn)

  • China akan bangun basis percontohan nasional untuk industri emerging

    China akan bangun basis percontohan nasional untuk industri emerging

    Beijing (ANTARA) – China mulai membangun basis demonstrasi pengembangan industri baru nasional, dengan tujuan mendirikan sekitar 100 basis demonstrasi kawasan industri dan 1.000 basis demonstrasi jenis perusahaan pada tahun 2035, menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.

    Berdasarkan surat edaran tersebut, pembangunan basis percontohan akan selaras dengan strategi pembangunan nasional 2035 dan periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), dengan fokus pada sektor-sektor emerging utama, seperti industri teknologi informasi generasi berikutnya, energi baru, material baru, biologi, perangkat canggih, kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) terhubung cerdas, peralatan ketinggian rendah (low-altitude), dan kedirgantaraan, serta perlindungan hijau dan lingkungan hidup.

    Basis-basis percontohan kawasan industri akan bertujuan untuk mendorong pengembangan industri-industri unggulan terklaster, berskala besar, dan berteknologi tinggi, memperkuat pasokan teknologi generik utama, meningkatkan transformasi dan penerapan industri atas capaian ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta mengeksplorasi pendekatan manajemen yang sesuai dengan industri-industri emerging.

    Perusahaan-perusahaan percontohan akan berfokus pada penguatan pengembangan produk, pemanfaatan teknologi utama dan inti, serta pencapaian terobosan dalam inovasi orisinal utama.

    Perusahaan-perusahaan tersebut juga akan berupaya mengembangkan bentuk dan model bisnis baru, serta mendorong inovasi dalam skenario aplikasi, demikian menurut kementerian tersebut.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing –

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • CSCEC4 Tampil di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7

    CSCEC4 Tampil di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7

    FAJAR.CO.ID, BEIJING — Inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan (Belt and Road Initiative) merupakan praktik utama dalam membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

    Sejak implementasinya, sejumlah besar proyek kerja sama terkait pembangunan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di negara-negara di sepanjang jalur tersebut telah berakar, menjadikannya barang publik internasional yang sangat populer dan platform untuk kerja sama internasional.

    Inisiatif ini telah memberikan kebijaksanaan dan solusi China untuk tata kelola global. Sebagai salah satu perusahaan China pertama yang berekspansi ke luar negeri, China Construction Fourth Engineering Division Corp., Ltd. telah secara aktif berkontribusi pada pengembangan berkualitas tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan.

    Inisiatif ini telah menyelesaikan serangkaian proyek penting di lebih dari 30 negara di sepanjang jalur tersebut, yang mewakili konstruksi, persahabatan, dan semangat China, serta telah meraih pengakuan internasional.

    Menurut Li Yi, Wakil Presiden CSCEC4, “Inisiatif Sabuk dan Jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tapi jembatan persahabatan jangka panjang. Ketika kami membangun pabrik, rumah sakit, atau kawasan industri, kami juga membangun kepercayaan,” jelasnya Li Yi.

    Dari tanggal 18 hingga 20 November, CSCEC4 hadir di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7, memamerkan inovasi teknologi dan layanan ekologisnya dalam konstruksi Sabuk dan Jalan.

    Hal ini menunjukkan kemampuan tangguh perusahaan-perusahaan Cina dalam melayani industri konstruksi global. Di area pameran kontraktor umum, CSCEC4 menampilkan pameran teknologi inovatif seperti pabrik konstruksi awan, robot bertenaga kabel, kontainer standar, Komposit Semen Rekayasa, produk beton insulasi ultra-ringan, dan material bangunan fosfogipsum.

  • Hadapi Tekanan China, Jepang-Filipina Perkuat Aliansi Militer

    Hadapi Tekanan China, Jepang-Filipina Perkuat Aliansi Militer

    Jakarta –

    Jepang dan Filipina menggelar latihan militer pertama mereka pada Oktober 2025 sebagai bagian dari pakta pertahanan penting yang mulai berlaku pada September.

    Perjanjian Akses Timbal Balik (Reciprocal Access Agreement/RAA) yang ditandatangani pada Juli 2024 memungkinkan kedua negara saling mengerahkan pasukan di wilayah masing-masing.

    Victor Andres “Dindo” Manhit, analis geopolitik di Manila, mengatakan pakta baru ini meningkatkan kerja sama kedua sekutu ke level yang lebih tinggi. Pasalnya, kerja sama ini tidak hanya mencakup angkatan udara, angkatan darat, serta angkatan laut, tetapi juga ruang siber.

    “Di empat domain itu, kami menantikan kolaborasi yang kuat. Jepang akan bisa membantu kami saat kami mencoba melakukan modernisasi, meskipun dengan kemampuan yang terbatas,” ujar Manhit.

    Perjanjian ini dapat dilihat sebagai respons atas meningkatnya ketegangan antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Jepang sendiri memiliki sengketa wilayah terpisah dengan Cina terkait sejumlah pulau di Laut Cina Timur.

    Negara-negara tetangga Cina perkuat pertahanan

    Jepang telah menawarkan ekspor hingga enam kapal perang kepada Filipina untuk memperkuat pertahanan maritim mereka. Saat ini, kapal perusak kelas Abukuma tersebut masih digunakan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang.

    Manhit meyakini masih ada “banyak sekali” ruang kerja sama untuk ke depannya.

    Karena kebangkitan ekonomi Cina, peningkatan anggaran militernya, serta sikap yang semakin agresif di wilayah sengketa, banyak negara di Indo-Pasifik kini terpaksa ikut memperkuat pertahanan mereka.

    Cina kecam latihan gabungan dengan AS

    Salah satu contoh adalah Second Thomas Shoal, bagian dari Kepulauan Spratly, di area yang secara militer diduduki Filipina. Beijing tetap bersikeras bahwa area tersebut adalah milik Cina.

    Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Antarbangsa di Den Haag memutuskan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional.

    Cina menolak putusan tersebut dan menuduh Filipina beroperasi di perairan Cina. Kapal-kapal Filipina kerap menghadapi tindakan agresif dari kapal Cina di sekitar wilayah sengketa, mulai dari dibuntuti, dikepung hingga diserang dengan meriam air dan sinar laser oleh Penjaga Pantai Cina.

    Pada 14-15 November lalu, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan gabungan di Laut Cina Selatan, di bawah kegiatan Multilateral Maritime Cooperative Activity (MMCA). Latihan itu berlangsung di perairan yang oleh Manila disebut Laut Filipina Barat. Kegiatan tersebut dilihat sebagai respons untuk memberikan sinyal politik kuat kepada Cina.

    Langkah tersebut memicu respons keras Beijing. Pejabat Cina menyebut latihan itu “merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.”

    Cina hentikan impor makanan dari Jepang

    Latihan yang melibatkan Angkatan Laut AS itu juga berlangsung di tengah memanasnya hubungan Cina-Jepang, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan Jepang bisa melakukan aksi bela diri jika Cina menyerang Taiwan.

    Sebuah unggahan daring oleh Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, mengkritik pernyataan Takaichi. Ia menulis bahwa “kami hanya perlu memenggal kepala-kepala kotor mereka.” Unggahan tersebut telah dihapus.

    Cina merespons dengan menghentikan impor produk laut dari Jepang dan menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang. Hampir 500.000 tiket pesawat ke Jepang telah dibatalkan.

    Kei Koga, profesor di Program Kebijakan Publik dan Urusan Global di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, mengatakan strategi Cina adalah memberi tekanan kepada Jepang, yang juga bisa berdampak pada Filipina.

    “Saya percaya Cina melihat pernyataan PM Takaichi sebagai peluang besar untuk menekan potensi pemerintahan konservatif yang kuat di Jepang,” katanya kepada DW.

    “Dengan cara itu, Cina mungkin mencoba menciptakan jurang antara AS dan Jepang, serta antara Jepang dan negara lain, termasuk Filipina.”

    Filipina menimbang risiko konflik Taiwan

    Cina mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasainya.

    Pada Agustus, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa setiap konflik terkait Taiwan hampir pasti akan menyeret negaranya untuk terlibat “meski dengan terpaksa.” Cina mengatakan Filipina akan “bermain api” jika hal itu terjadi.

    Koga menilai fokus Manila terutama tertuju pada Laut Cina Selatan dan upaya menjaga kepentingannya di kawasan tersebut.

    “Jepang dan Amerika Serikat telah membahas kemungkinan kontingensi Taiwan dan bagaimana mereka dapat bekerja sama. Mengingat kedekatan geografis, mereka ingin membahas isu itu dengan Filipina,” ujarnya.

    “Fokus strategis Filipina adalah Laut Cina Selatan. Mereka melihat bahwa kerja sama pertahanan dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menahan atau mencegah agresivitas Cina di sana,” tambahnya.

    “Filipina memang khawatir soal kontingensi Taiwan karena ada lebih dari 160.000 warga Filipina di Taiwan, jadi negara itu harus memperhatikannya. Namun, untuk kerja sama militer jika terjadi situasi darurat, saya rasa Filipina belum memiliki rencana yang jelas,” jelas Koga.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Gerebek Markas Scam Online, Junta Myanmar Tangkap 1.600 WNA

    Gerebek Markas Scam Online, Junta Myanmar Tangkap 1.600 WNA

    Naypyitaw –

    Junta militer Myanmar mengumumkan penangkapan nyaris 1.600 warga negara asing (WNA) dalam penggerebekan yang berlangsung selama lima hari terhadap markas scam online yang marak di perbatasan Thailand.

    Markas-markas sindikat penipuan yang luas telah menjamur di perbatasan Myanmar-Thailand yang dilanda konflik. Markas itu menampung para scammer yang menargetkan pengguna internet dengan modus penipuan asmara atau bisnis, yang meraup puluhan miliar dolar Amerika setiap tahunnya.

    Junta militer Myanmar telah sejak lama dituduh menutup mata terhadap pertumbuhan industri gelap tersebut. Namun sejak Februari lalu setelah dilobi oleh pendukung militer utama China, mereka secara berkala mengumumkan penindakan keras yang dilakukan.

    Sejumlah operasi penggerebekan tambahan yang dimulai bulan lalu, menurut beberapa pemantau, merupakan bagian dari tabir asap yang dirancang untuk melampiaskan tekanan dari Beijing, tanpa terlalu merugikan sekutu milisi junta Myanmar.

    Dalam pengumuman terbaru, seperti dilaporkan media pemerintah The Global New Light of Myanmar dan dilansir AFP, Senin (24/11/2025), junta militer Myanmar mengatakan bahwa sebanyak “1.590 warga negara asing yang memasuki Myanmar secara ilegal telah ditangkap”.

    Penangkapan itu terjadi antara 18-22 November dalam penggerebekan-penggerebekan di markas scam dan judi online Shwe Kokko. Namun tidak disebutkan secara detail soal asal negara para WNA yang ditangkap.

    Laporan The Global New Light of Myanmar hanya menyebutkan bahwa sebanyak 223 orang, yang dituduh melakukan scam dan judi online di Shwe Kokko, telah ditahan pada Sabtu (22/11) waktu setempat. Terdapat 100 warga negara China di antara mereka yang ditahan.

    “Selain itu, otoritas setempat telah menyita 2.893 komputer, 21.750 ponsel, 101 receiver satelit Starlink, 21 router, dan sejumlah besar material industri yang digunakan dalam aktivitas penipuan dan perjudian online,” sebut The Global New Light of Myanmar dalam laporannya.

    Menyusul investigasi AFP bulan lalu yang mengungkapkan bahwa receiver layanan internet satelit Starlink telah dipasang secara massal di markas-markas scam dan judi online, perusahaan milik miliarder Amerika Elon Musk itu mengatakan telah menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga menjadi markas scam online di Myanmar.

    Video yang dipublikasikan media lokal menunjukkan alat penggilas jalan menghancurkan ratusan monitor komputer yang berjajar di samping tumpukan ponsel yang terlebih dahulu dihancurkan di kompleks Shwe Kokko pada Sabtu (22/11).

    Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang sipil, wilayah perbatasan Myanmar menjadi lahan subur bagi markas-markas scam dan judi online, yang menurut para analis, dikelola oleh ribuan pekerja sukarela serta orang-orang dari luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — China memanfaatkan pertemuan akbar KTT G20 untuk membela kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis yang dilakukan pihaknya sekaligus menawarkan inisiatif baru guna meredakan kegelisahan negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Isu mineral kritis menjadi sorotan utama pada KTT G20 pertama yang digelar di Afrika selama akhir pekan. 

    Sejumlah sesi khusus membahas topik tersebut, ketika para pemimpin Eropa menghadapi persoalan rantai pasok dan negara-negara belahan dunia selatan (Global South) meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang tengah berkembang pesat, di mana Beijing mendominasi proses pengolahannya.

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/11/2025), dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan China yang harus mengelola secara hati-hati ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer.

    Beberapa jam kemudian, Beijing mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra—langkah yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang.

    Li menegaskan China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sembari memastikan kepentingan negara berkembang terlindungi dan tetap berhati-hati terhadap penggunaan untuk keperluan militer.

    Presiden Xi Jinping selama ini menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. 

    Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.

    Bahkan sebelum pertemuan dimulai, G20 sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik ‘tindakan perdagangan unilateral’ yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah berulang bagi negara industri seperti Jerman dan Jepang.

    Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan tuntutan negara berkembang.

    “Negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian,” kata Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University.

    Dialog Panas soal Rare Earths di G20 Afrika Selatan

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah.

    “Kami ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis,” ujarnya.

    Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Namun, Beijing tidak mencantumkan komitmen pembiayaan, dan dokumen yang dirilis minim detail.

    Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.

    Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan.

    “Saya berharap lewat pertemuan ini, kita dapat menghindari situasi serupa di masa depan dan memperoleh akses yang nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

    Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China dalam beberapa bulan ke depan, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.

    China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis.

    “Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi,” ujarnya.