Xcloud.id

kab/kota: Beijing

  • China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    Beijing (ANTARA) – China terus memperkuat dukungan keuangan inklusif bagi usaha kecil dan mikro selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan pinjaman inklusif untuk entitas-entitas ini melebihi 20 persen selama periode tersebut.

    Sejak China secara resmi mengusulkan pengembangan keuangan inklusif pada 2013, upaya berkelanjutan telah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan inklusif bagi usaha kecil dan mikro.

    Data resmi menunjukkan bahwa saldo pinjaman inklusif untuk usaha kecil dan mikro telah mencapai 35,77 triliun yuan atau setara 5,06 triliun dolar AS per akhir Oktober tahun ini.

    Selain itu, China telah semakin menurunkan biaya keuangan inklusif, karena pinjaman semacam ini terutama ditujukan untuk usaha kecil dan mikro, usaha perorangan, dan petani. Entitas-entitas ini biasanya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan akibat kurangnya jaminan dan kapasitas menanggung risiko yang terbatas.

    Pada Juni 2025, suku bunga untuk pinjaman inklusif yang baru diterbitkan untuk usaha kecil dan mikro mencapai 3,48 persen, sekitar 2 poin persentase lebih rendah dari level yang tercatat pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020).

    Pada periode Rencana Lima Tahun berikutnya, China akan terus meningkatkan upaya pengembangan keuangan inklusif, sesuai dengan rekomendasi Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) untuk penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang diumumkan pada Oktober lalu.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    Beijing (ANTARA) – China terus memperkuat dukungan keuangan inklusif bagi usaha kecil dan mikro selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan pinjaman inklusif untuk entitas-entitas ini melebihi 20 persen selama periode tersebut.

    Sejak China secara resmi mengusulkan pengembangan keuangan inklusif pada 2013, upaya berkelanjutan telah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan inklusif bagi usaha kecil dan mikro.

    Data resmi menunjukkan bahwa saldo pinjaman inklusif untuk usaha kecil dan mikro telah mencapai 35,77 triliun yuan atau setara 5,06 triliun dolar AS per akhir Oktober tahun ini.

    Selain itu, China telah semakin menurunkan biaya keuangan inklusif, karena pinjaman semacam ini terutama ditujukan untuk usaha kecil dan mikro, usaha perorangan, dan petani. Entitas-entitas ini biasanya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan akibat kurangnya jaminan dan kapasitas menanggung risiko yang terbatas.

    Pada Juni 2025, suku bunga untuk pinjaman inklusif yang baru diterbitkan untuk usaha kecil dan mikro mencapai 3,48 persen, sekitar 2 poin persentase lebih rendah dari level yang tercatat pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020).

    Pada periode Rencana Lima Tahun berikutnya, China akan terus meningkatkan upaya pengembangan keuangan inklusif, sesuai dengan rekomendasi Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) untuk penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang diumumkan pada Oktober lalu.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabel Data Bawah Laut AS-Asia Rentan Disabotase?

    Kabel Data Bawah Laut AS-Asia Rentan Disabotase?

    Jakarta –

    Kabel bawah laut adalah tulang punggung globalisasi di era internet. Kabel ini membentang di lautan untuk menghubungkan negara-negara dan benua di seantero dunia. Pada 2021, penelitian dari Total Telecom menyebut setidaknya ada hampir 500 kabel yang membentang dengan panjang keseluruhan mencapai sekitar 1,3 juta kilometer. Jumlah itu terus bertambah.

    “Semua pertukaran data di dunia terhubung dari kabel-kabel ini,” kata Johannes Peters, kepala Center for Maritime Strategy and Security di Christian Albrechts Univerity, Kiel.

    “Internet, pembayaran, berbagai informasi yang Anda pikirkan, berbagai jenis komunikasi digital verbal, semuanya terhubung secara eksklusif di kabel ini,” lanjut Johannes kepada DW. “Kita bergantung pada kabel-kabel ini dalam konteks global.”

    Namun, kini jaringan komunikasi ini kian dipandang sebagai target sabotase.

    Sinyal bahaya terendus dari berbagai insiden yang terjadi di perairan Baltik. Studi dari Washington University, Seattle menuturkan bahwa ada 10 kabel yang dipotong sejak 2022. Tujuh di antaranya dipotong dalam rentang waktu November 2024-Januari 2025. Itu di luar penambahan kasus yang dilaporkan pada musim panas ini.

    Bila dilihat dari pergerakan kapal dan jangkar, Rusia dinyatakan sebagai terduga pelaku pemotongan kabel. Namun, klaim ini belum sepenuhnya terbukti. Di samping klaim bahwa kabel sengaja dirusak, ada pula kemungkinan bahwa kabel tersebut rusak karena kelalaian.

    Tiongkok juga dicurigai merusak sebagian kabel data di perairan Baltik. Khususnya di area dekat Taiwan. November 2025, Swedia mendesak Cina untuk bertanggung jawab terkait insiden tersebut.

    Masalah muncul di Pasifik?

    Menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, Cina sudah membangun kapal yang bisa memotong kabel yang terletak 4000 meter di bawah permukaan laut.

    Pihak Amerika Serikat juga mengumumkan peringatan serupa. Baru-baru ini, The US China Economic and Security Review Commission yang ditugaskan untuk memasok informasi kepada anggota Kongres AS, menyatakan bahwa Cina telah “semakin terlibat dalam aktivitas pengguntingan kabel bawah laut sebagai salah satu taktik intimidasi di zona abu-abu dan ada pula bukti bahwa Beijing sedang membuat teknologi baru untuk memotong kabel bawah laut yang bisa digunakan di saat perang.”

    Dampak jika kabel bawah laut rusak

    Putusnya kabel data bawah laut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Ini adalah Kesimpulan Kenny Huang, kepala organisasi Asia Pacific Information Center (APIC) yang melayani registrasi alamat internet untuk kawasan Asia Pasifik.

    Bila kabel data bawah laut utama rusak, “Anda akan kehilangan seluruh koneksi internet,” kata Kenny kepada DW.

    “Kalau Anda kehilangan koneksi internet, berarti Anda kehilangan segalanya,” sambungnya.

    Kawasan yang terdampak bahkan tidak akan bisa menggunakan jejaring internal mereka. Misalnya di Taiwan, pulau tersebut akan jadi “gelap” dengan dampak kerusakan yang bergulir jauh melampaui komunikasi, merambah ke sektor pendidikan, ekonomi, agrikultur, dan masih banyak lainnya.

    Negara-negara lain bisa menghadapi kasus serupa bila ada serangan terhadap kabel data bawah laut. Meskipun tidak terputus atau rusak, kabel-kabel data bawah laut tersebut bisa dimanfaatkan sebagai jaringan informasi lintas benua.

    “Negara-negara musuh bisa memanfaatkan kelemahan ini untuk data intelijen atau untuk membuat strategi menguntungkan di ranah konflik keamanan maritim,” tulis Global Defense Insight, majalah online, dalam tulisan yang terbit pada Februari 2025.

    Perairan Baltik jadi arena perang hibrida

    Menurut Peters, secara teknis, merusak kabel data bawah laut tidak terlalu sulit.

    “Cukup dengan menyeret jangkar di dasar laut yang bisa menarik dan memutus kabel. Anda tidak membutuhkan performa kapal yang tinggi,” kata Johannes kepada DW.

    “Cina akan mencermati dengan saksama bagaimana Barat merespons serangan terhadap kabel data bawah laut. Mereka akan mencoba mengidentifikasi permasalahan teknis dan legal yang ditimbulkan oleh negara-negara Barat yang bersumber dari hukum maritim internasional. Dalam hal ini, perairan Baltik saat ini menjadi semacam tempat pembuktian bagi peperangan maritim, yang tentu saja diamati dari belahan dunia lain.”

    Bisakah kabel data bawah laut dilindungi?

    Menurut Kenny, ini adalah salah satu alasan untuk meningkatkan perlindungan hukum untuk kabel data bawah laut. Termasuk sanksi berat bagi pihak yang memotong jalur komunikasi.

    Di saat yang bersamaan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kabel data bawah laut. Contohnya, ketika kabel data bawah laut rusak, lalu lintas data bisa diubah ke kabel data lain atau ke penyedia layanan berbeda. Berbagai rencana cadangan bisa membawa perubahan.

    Kenny juga memperingatkan, ketika serangan militer terhadap kabel data bawah laut terjadi, “Tidak ada pihak yang bisa bertahan dari serangan tersebut.”

    Inilah mengapa negara-negara di kawasan tersebut fokus merancang rencana pencegahan. Menurut studi CSIS, Jepang dan sekutunya berencana mengeliminasi perusahaan Cina dari berbagai proyek yang berhubungan dengan kabel data bawah laut bila sudah ada keterlibatan dari investor dan perusahaan AS. Di samping itu, Jepang sedang menyebarkan kabel data bawah laut mereka ke area yang lebih besar sehingga satu serangan tidak akan jadi ancaman untuk seluruh system.

    Sementara itu, Johannes beranggapan bahwa negara-negara juga dapat membatasi lalu lintas perairan di area-area tertentu dan menerbitkan izin khusus untuk kapal-kapal yang berlayar di dekat kabel data bawah laut.

    “Kabel data bawah laut itu sendiri pun bahkan bisa juga diproteksi menggunakan sensor yang tepat,” pungkas Johannes.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Pencarian Pesawat MH370 Akan Dilanjutkan Lagi 30 Desember

    Pencarian Pesawat MH370 Akan Dilanjutkan Lagi 30 Desember

    Jakarta –

    Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang akan kembali dilanjutkan pada 30 Desember 2025 ini. Demikian disampaikan Kementerian Perhubungan Malaysia pada hari Rabu (3/12), lebih dari satu dekade setelah pesawat tersebut menghilang.

    Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 orang tersebut menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, China. Hilangnya pesawat MH370 tersebut menjadi salah satu misteri terbesar dunia penerbangan.

    Dua pertiga penumpang adalah warga negara China, sementara sisanya terdiri dari warga negara Malaysia, Indonesia, dan Australia, serta warga negara India, Amerika, Belanda, dan Prancis.

    Meskipun telah dilakukan upaya pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan, pesawat tersebut belum juga ditemukan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/12/2025), Kementerian Perhubungan Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya “ingin menyampaikan bahwa pencarian di laut dalam untuk menemukan puing-puing pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang, akan dilanjutkan pada 30 Desember 2025”.

    Perusahaan eksplorasi maritim Ocean Infinity akan melakukan pencarian “di sebuah area target yang dinilai memiliki probabilitas tertinggi untuk menemukan pesawat tersebut”, kata kementerian tersebut.

    Sebelumnya, pencarian terbaru di Samudra Hindia bagian selatan dihentikan pada bulan April lalu karena “bukan musimnya”.

    Pencarian terbaru ini dilakukan dengan prinsip “tidak ditemukan, tidak dibayar” seperti pencarian Ocean Infinity sebelumnya, dengan pemerintah hanya membayar jika perusahaan itu menemukan pesawat tersebut.

    Ocean Infinity, yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat, memimpin pencarian yang gagal pada tahun 2018, sebelum akhirnya setuju untuk memulai pencarian baru tahun ini.

    Sebelumnya, pencarian awal yang dipimpin Australia mencakup area seluas 120.000 kilometer persegi (46.300 mil persegi) di Samudra Hindia selama tiga tahun. Namun, upaya tersebut hampir tidak menemukan jejak pesawat selain beberapa puing.

    Kementerian Perhubungan Malaysia mengatakan perkembangan terbaru ini menggarisbawahi komitmennya dalam “memberikan ketenangan bagi keluarga yang terdampak tragedi tersebut”.

    Keluarga korban sebelumnya telah menyuarakan harapan pada bulan Februari lalu agar upaya pencarian baru pada akhirnya dapat memberikan jawaban.

    Lihat juga Video: Pesawat Kecil Hilang 48 Jam di Bolivia, 5 Penumpang Ditemukan Selamat

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Perkara Pulau Sengketa Bikin Jepang dan China Bersitegang

    Perkara Pulau Sengketa Bikin Jepang dan China Bersitegang

    Jakarta –

    Jepang dan China kembali bersitegang akibat pulau-pulau yang disengketakan. Kapal-kapal kedua negara terlibat perselisihan di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur.

    Dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), cekcok terbaru itu terjadi saat hubungan kedua negara bersitegang sejak Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanae Takaichi, bulan lalu mengisyaratkan bahwa negaranya dapat melakukan intervensi militer terhadap serangan China pada Taiwan.

    Dalam pernyataannya, Penjaga Pantai Jepang menyebut dua kapal patroli penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang, tepatnya di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur pada Selasa (2/12) dini hari.

    Disebutkan bahwa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah perairan itu beberapa jam kemudian.

    Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Diaoyu di China. Pulau tersebut menjadi titik panas yang sering memicu konflik antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

    Setelah kapal-kapal patroli China itu berlayar menuju ke sebuah kapal penangkap ikan Jepang, sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang, salah satu kapal Penjaga Pantai Tokyo mengeluarkan tuntutan agar kapal-kapal asing itu meninggalkan perairan tersebut.

    “Aktivitas kapal-kapal penjaga pantai China yang bernavigasi di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, sembari menegaskan klaim mereka sendiri, pada dasarnya melanggar hukum internasional,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya.

    Pernyataan Jepang itu menyebutkan bahwa dua kapal China, dan beberapa kapal-kapal lainnya, masih berada di area perairan tersebut.

    Kata Penjaga Pantai China

    Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai China, Liu Dejun, dalam pernyataan terpisah menuduh sebuah kapal penangkap ikan Jepang telah “memasuki perairan teritorial China secara ilegal”.

    “Kapal-kapal Penjaga Pantai China telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan memberikan peringatan untuk mengusirnya,” ujar Liu dalam pernyataan via WeChat.

    “Penjaga Pantai China akan terus melakukan aktivitas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu, dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial nasional dan hak maritim,” tegasnya.

    Insiden ini menyusul insiden serupa di sekitar kepulauan sengketa tersebut pada 16 November lalu, sekitar sepekan setelah komentar kontroversial Takaichi.

    Komentar Takaichi itu memicu kemarahan Beijing, yang menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan berdampak pada sejumlah acara kebudayaan di China. Otoritas Beijing juga memberlakukan larangan impor makanan laut Tokyo.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029,” jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

    Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

    Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

    Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

    “Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif,” tegas Rosan.

    Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

    Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

    Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

    Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

    “Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504,” paparnya.

    Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

    Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

    Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

    Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

    Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

    Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

    “Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan,” tambahnya.

    Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

  • China-Jepang Cekcok Lagi Terkait Pulau Sengketa

    China-Jepang Cekcok Lagi Terkait Pulau Sengketa

    Tokyo –

    Kapal-kapal patroli China dan Jepang kembali terlibat perselisihan di perairan sekitar pulau-pulau yang disengketakan. Beijing dan Tokyo saling menuduh adanya pelanggaran wilayah perairan dalam insiden terbaru pada Selasa (2/12) waktu setempat.

    Cekcok terbaru itu terjadi saat hubungan kedua negara bersitegang sejak Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanae Takaichi, bulan lalu mengisyaratkan bahwa negaranya dapat melakukan intervensi militer terhadap serangan China pada Taiwan.

    Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), menyebut dua kapal patroli penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang, tepatnya di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur pada Selasa (2/12) dini hari.

    Disebutkan bahwa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah perairan itu beberapa jam kemudian.

    Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Diaoyu di China. Pulau tersebut menjadi titik panas yang sering memicu konflik antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

    Setelah kapal-kapal patroli China itu berlayar menuju ke sebuah kapal penangkap ikan Jepang, sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang, salah satu kapal Penjaga Pantai Tokyo mengeluarkan tuntutan agar kapal-kapal asing itu meninggalkan perairan tersebut.

    “Aktivitas kapal-kapal penjaga pantai China yang bernavigasi di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, sembari menegaskan klaim mereka sendiri, pada dasarnya melanggar hukum internasional,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya.

    Ditambahkan dalam pernyataan itu bahwa dua kapal China, dan beberapa kapal-kapal lainnya, masih berada di area perairan tersebut.

    Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai China, Liu Dejun, dalam pernyataan terpisah menuduh sebuah kapal penangkap ikan Jepang telah “memasuki perairan teritorial China secara ilegal”.

    “Kapal-kapal Penjaga Pantai China telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan memberikan peringatan untuk mengusirnya,” ujar Liu dalam pernyataan via WeChat.

    “Penjaga Pantai China akan terus melakukan aktivitas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu, dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial nasional dan hak maritim,” tegasnya.

    Insiden ini menyusul insiden serupa di sekitar kepulauan sengketa tersebut pada 16 November lalu, sekitar sepekan setelah komentar kontroversial Takaichi.

    Komentar Takaichi itu memicu kemarahan Beijing, yang menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan berdampak pada sejumlah acara kebudayaan di China. Otoritas Beijing juga memberlakukan larangan impor makanan laut Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks manufaktur China mencatatkan kontraksi meski mulai menunjukkan perbaikan pada November 2025, memperpanjang tren pelemahan menjadi rekor terlama seiring dengan semakin dalamnya perlambatan ekonomi negara tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/12/2025) Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur versi pemerintah China tercatat di level 49,2, tetap berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi untuk bulan kedelapan berturut-turut. Angka ini juga sedikit lebih rendah dari estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg sebesar 49,4.

    Sementara itu, PMI nonmanufaktur yang mencerminkan aktivitas konstruksi dan jasa turun ke 49,5, setelah sempat naik ke level 50,1 pada Oktober, menurut data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Minggu (30/11/2025). Catatan itu menjadi kontraksi pertama indeks tersebut dalam hampir tiga tahun, dipicu oleh melemahnya sektor properti dan jasa perumahan.

    Rilis data tersebut memberikan gambaran awal kinerja ekonomi China, ekonomi terbesar kedua di dunia, sepanjang November setelah dilanda gejolak perdagangan global selama berbulan-bulan serta penurunan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada kuartal berjalan, pertumbuhan produksi industri tercatat menjadi yang terendah sejak awal tahun, sementara ekspor secara mengejutkan mengalami kontraksi lantaran lemahnya permintaan global gagal mengimbangi penurunan pengiriman ke Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ketegangan perdagangan dengan AS cenderung mereda usai tercapainya gencatan sementara bulan lalu, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. 

    Namun, sejumlah detail kesepakatan, termasuk terkait ekspor logam tanah jarang (rare earth) dari China, masih dalam tahap negosiasi, menandakan rapuhnya perjanjian tersebut.

    Ketidakpastian perdagangan juga bertambah setelah muncul ketegangan diplomatik dengan Jepang dalam beberapa pekan terakhir, di tengah wacana Beijing untuk menyiapkan langkah-langkah balasan ekonomi.

    Di luar risiko geopolitik, lemahnya permintaan domestik masih membayangi prospek sektor manufaktur China. Pertumbuhan penjualan ritel melambat untuk bulan kelima berturut-turut pada Oktober, menjadi periode perlambatan terpanjang sejak aktivitas belanja sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 lebih dari empat tahun lalu.

    Meski ekonomi menunjukkan pelemahan, peluang stimulus tambahan dalam waktu dekat dinilai masih terbatas. Para pembuat kebijakan China belum terburu-buru bertindak, mengingat target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% untuk 2025 dinilai masih berada dalam jangkauan.

    Sebelumnya, pemerintah China telah menggelontorkan stimulus tambahan senilai 1 triliun yuan atau sekitar US$141 miliar sejak akhir September. 

    Paket tersebut mencakup pemanfaatan kuota obligasi daerah yang belum terpakai untuk mendorong investasi dan membayar tunggakan pemerintah kepada perusahaan, serta penyertaan modal baru ke bank kebijakan guna mengakselerasi investasi.

    Dalam lima tahun ke depan, Beijing menegaskan akan tetap menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai prioritas utama, sekaligus berkomitmen meningkatkan secara signifikan porsi konsumsi dalam struktur ekonomi nasional. Sepanjang tahun ini, ekspor bersih menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi China.

    Adapun pertumbuhan ekonomi China pada kuartal lalu melambat ke level terendah dalam setahun. Para analis memperkirakan perlambatan akan berlanjut, dengan proyeksi kinerja kuartal berjalan menjadi yang terlemah sejak kuartal IV/2022, ketika negara itu masih berada di fase akhir kebijakan pengetatan pandemi Covid-19.

  • Jack Ma Sampai Pendiri Xiaomi Guyur Donasi untuk Kebakaran Hong Kong

    Jack Ma Sampai Pendiri Xiaomi Guyur Donasi untuk Kebakaran Hong Kong

    Jakarta –

    Perusahaan-perusahaan swasta China menjanjikan puluhan juta dolar untuk mendukung upaya penyelamatan dan bantuan pasca kebakaran pemukiman mematikan di Hong Kong yang menewaskan setidaknya 94 orang dan menyebabkan ratusan lainnya hilang.

    Alibaba Group dan afiliasinya, Ant Group, berkomitmen sebesar 30 juta dolar Hong Kong untuk mendukung bantuan kebakaran. Pendiri Alibaba, Jack Ma, juga menjanjikan HK$30 juta melalui yayasan amalnya untuk memberikan bantuan darurat bagi yang terdampak.

    Produsen pakaian olahraga Anta, yang menaungi merek seperti Jack Wolfskin dan Fila, menyatakan akan menyumbang HK$30 juta dalam bentuk tunai dan peralatan. Xiaomi Corp dan ByteDance masing-masing menjanjikan HK$10 juta.

    Dikutip detikINET dari SCMP, Tencent yang awalnya menyumbang HK$10 juta, kemudian meningkatkan komitmen jadi HK$30 juta. Lebih dari 40 perusahaan swasta berkomitmen menyumbang lebih dari HK$600 juta.

    Gelombang donasi ini menyusul komentar dari Presiden Xi Jinping, yang mendorong upaya habis-habisan untuk meminimalkan korban jiwa dan menginstruksikan pihak berwenang memberikan dukungan yang diperlukan.

    Para pengusaha China memang telah meningkatkan komitmen amal mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk mematuhi seruan Beijing agar menempatkan tanggung jawab sosial di atas keuntungan, di tengah pengawasan regulasi yang semakin ketat terhadap sektor swasta.

    Salah satu pendiri Xiaomi, Lei Jun, menyumbangkan lebih dari 1,7 miliar yuan sejak meluncurkan yayasan filantropinya pada 2019. Yayasan ini bertujuan mendukung pengembangan teknologi mutakhir dan memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

    Pada tahun 2021, pendiri Meituan, Wang Xing, menyumbangkan saham senilai sekitar USD 2,3 miliar ke yayasan filantropinya yang mempromosikan pendidikan dan penelitian ilmiah. Zhang Yiming dari ByteDance juga telah menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk tujuan amal.

    Xinhua melaporkan jumlah korban tewas pada bencana kebakaran di Hong Kong meningkat menjadi 94 orang. Ini adalah kebakaran paling mematikan di kota itu sejak 1948, ketika kebakaran gudang menewaskan 176 orang.

    Kebakaran melahap Wang Fuk Court, kompleks perumahan rakyat yang terdiri dari delapan menara di Hong Kong utara. Menurut Reuters, kompleks ini dihuni 4.600 orang yang menempati 2.000 unit apartemen.

    Kamis pagi, Reuters melaporkan kebakaran di empat dari tujuh blok yang terdampak berhasil dikendalikan, hampir satu hari setelah api mulai menyala. Petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api di area tersisa.

    Pejabat mengatakan kobaran api mungkin bermula dari bagian perancah bambu yang menyelubungi kompleks, kemudian menyebar ke gedung lain melalui tiang-tiang kayu dan jaring pelindung. Insiden ini memicu sorotan publik terhadap standar perumahan di kota tersebut.

    (fyk/rns)

  • Peringatan China ke Jepang Jika Ikut Campur soal Taiwan

    Peringatan China ke Jepang Jika Ikut Campur soal Taiwan

    Beijing –

    China memberi peringatan keras kepada Jepang soal Taiwan. China meminta Jepang tak ikut campur urusannya dengan Taiwan.

    Dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), Kementerian Pertahanan China memperingatkan Jepang akan membayar ‘harga yang menyakitkan’ jika bertindak melewati batas terkait masalah Taiwan. Peringatan itu disampaikan China merespons rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 Km saja dari pantai Taiwan.

    Tensi antara kedua negara itu meningkat dalam krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan Tokyo berencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara ke sebuah pangkalan militer di Yonaguni. Lokasi itu merupakan pulau yang berjarak sekitar 110 Km dari pantai timur Taiwan.

    Kementerian Pertahanan China sendiri menyatakan cara ‘menyelesaikan masalah Taiwan’ adalah urusan Beijing dan tidak ada hubungannya dengan Jepang yang sempat menguasai Taipei dari tahun 1895 silam hingga akhir perang Dunia tahun 1945. China pun menyindir tindakan Jepang di masa lalu.

    “Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.

    Dia mengatakan China punya kemampuan militer yang kuat. Dia menegaskan kekuatan militer China dapat diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang Negeri Tirai Bambu itu.

    “Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang,” sebutnya.

    Dia mengancam Jepang akan membayar harga yang menyakitkan jika melewati batas. Dia mengatakan Jepang hanya akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri jika dianggap oleh China telah melewati batas dalam urusan Taiwan.

    “Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang dalam pernyataannya.

    Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, berulang kali menolak klaim teritorial China. Taipei menegaskan hanya rakyat mereka yang bisa memutuskan masa depan Taiwan.

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan rencana untuk menghabiskan anggaran pertahanan tambahan USD 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Hal ini menuai kritikan Beijing, yang menyebutnya sebagai pemborosan yang hanya akan menjerumuskan Taiwan ke bencana.

    Saat ditanya soal kritikan itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan.

    “Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama,” sebutnya.

    “Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang,” ujar Liang.

    Jepang sendiri telah mendapat nasihat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump memberikan saran khusus kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait Taiwan.

    “Trump melakukan panggilan telepon dengan Takaichi dan menyarankan dia untuk tidak memprovokasi Beijing terkait masalah kedaulatan pulau tersebut,” demikian seperti dilaporkan WSJ, yang mengutip para pejabat Jepang dan AS yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu.

    “Saran dari Trump itu sangat halus, dan dia tidak menekan Takaichi untuk menarik kembali komentarnya,” sebut WSJ dalam laporannya seperti dilansir AFP. Juru bicara kantor PM Jepang menolak untuk mengomentari laporan WSJ tersebut.

    Lihat juga Video: China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)