kab/kota: Beijing

  • Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

    Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

    Jakarta

    Komisi Eropa telah menyusun daftar teknologi sensitif yang harus dicermati dengan cermat untuk melihat risiko yang dapat ditimbulkan teknologi tersebut jika jatuh ke tangan lawan. Menurut para analis, teknologi yang diawasi terutama berasal dari Cina, meski para pejabat Uni Eropa (UE) bersikeras tidak menargetkan negara tertentu.

    “Teknologi saat ini menjadi jantung persaingan geopolitik,” ujar Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova dalam konferensi pers di Kota Strasbourg, Prancis, Selasa (09/10). “Uni Eropa ingin menjadi pemain, bukan taman bermain. Dan untuk menjadi pemain, kita memerlukan posisi Uni Eropa yang bersatu, berdasarkan penilaian risiko bersama.”

    Kekacauan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi corona dan krisis energi, serta perang Rusia di Ukraina, menjadikan Uni Eropa lebih waspada terhadap ketergantungan. Misalnya, ketergantungan terhadap gas alam dari Moskow dan kebutuhan akan mineral penting Cina, yang merupakan kunci bagi teknologi energi ramah lingkungan.

    Karena itulah, pada tahun ini blok tersebut tengah mengembangkan strategi guna menjamin “keamanan ekonomi” mereka. Pendekatan ini juga mengikuti serangkaian langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat, khususnya dalam pendekatan negara tersebut terhadap Beijing.

    Meskipun lembaga eksekutif Uni Eropa bersusah payah untuk tidak mengecualikan atau menyebut kata Cina pada pengumuman di hari Selasa itu, pengumuman tersebut jelas sejalan dengan strategi yang lebih luas yaitu “mengurangi risiko” hubungan dengan Beijing dan negara-negara lain, seperti yang dianut oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, kata para ahli kepada DW.

    4 teknologi sensitif utama

    Untuk saat ini, Komisi Eropa mengidentifikasi empat bidang teknologi sensitif utama yakni semikonduktor canggih, kecerdasan buatan, kuantum komputer, dan bioteknologi.

    Langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan negara-negara anggota UE dalam beberapa bulan mendatang untuk memutuskan tindakan yang akan diambil tahun depan. Ini bisa berarti pengendalian ekspor. Mungkin juga bukan.

    Kenapa 4 teknologi itu dinilai sangat sensitif?

    Cabang eksekutif UE memilih bidang-bidang yang dinilai berisiko berdasarkan tiga kriteria: kekuatan transformatifnya secara umum, yakni seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkan, potensi untuk digunakan dalam bidang militer dan apakah teknologi ini dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

    Agathe Demarais, analis dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan kepada DW bahwa sangat jelas bahwa kategori yang dipilih menargetkan adanya risiko dari Cina.

    Pertama, “semikonduktor memiliki aplikasi ganda untuk keperluan sipil, iPhone, dan keperluan militer, misil,” menurut Demarais.

    “UE dan AS sangat berhati-hati dalam melakukan apa pun yang akan membantu Cina meningkatkan kemampuan militernya,” kata Demarais, merujuk pada meningkatnya ketegangan antara Beijing dan pulau Taiwan.

    Kedua, kekhawatiran UE terhadap teknologi kecerdasan buatan juga berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil, kata Demarais. Cina menggunakan pendeteksi wajah untuk melacak mereka yang pembangkang. UE saat ini sedang dalam proses merundingkan undang-undang pertama di dunia yang mengatur AI, dan penggunaan pengenalan biometrik jarak jauh secara massal adalah salah satu topik perdebatan yang paling kontroversial.

    Ketiga, pengembangan komputer kuantum yang lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan komputer biasa. Ini akan memiliki implikasi militer, ujar Demarais. Komputer kuantum kemungkinan dapat memecahkan metode enkripsi yang digunakan secara online untuk segala hal mulai dari pesan pribadi hingga perbankan. “Jika Anda memecahkan kode enkripsi, misalnya, komunikasi AS atau komunikasi militer, hal ini jelas mempunyai dampak yang besar,” jelas Demarais.

    Terakhir, bioteknologi digunakan secara luas dalam ilmu kedokteran namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan sipil, kata Demarais. “Hal ini mempunyai implikasi yang sangat besar, misalnya jika Cina punya akses terhadap database DNA,” ujarnya. Ada juga kekhawatiran mengenai pengembangan persenjataan yang menggunakan bioteknologi.

    Tidak mudah mencapai konsensus di UE

    Untuk mengambil tindakan nyata tampaknya masih terlalu jauh bagi UE. John Lee, direktur konsultan East West Futures, mengatakan kepada DW bahwa menurutnya target untuk menyelesaikan penilaian risiko bersama hingga akhir tahun sangatlah sangat ambisius.

    Bagi Demarais dari ECFR, masalah besarnya adalah apakah negara-negara UE dapat sepakat mengenai betapa sulitnya untuk mencapai konsensus. Ia bahkan menilai bahwa cakupan daftar yang diterbitkan pada hari Selasa lebih sempit dari perkiraannya, dan tidak seluas inisiatif serupa di AS. Tahun lalu, Washington memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor canggih yang dapat digunakan untuk mendukung teknologi AI Cina.

    “Wacana pengurangan risiko telah menciptakan perpecahan di antara negara-negara anggota UE. Khususnya, perekonomian Jerman jauh lebih rentan terhadap Cina dibandingkan perekonomian Eropa lainnya,” kata Demarais.

    “Ekspor barang dan jasa Jerman ke Cina menyumbang lebih dari 3% PDB Jerman – angka tertinggi di UE dan dua kali lipat dibandingkan di Perancis, Italia, dan Spanyol,” kata Demarais.

    Di Beijing, daftar baru ini kemungkinan akan dianggap sebagai tanda lebih lanjut dari upaya UE untuk menjauhkan diri dari Cina, kata Demarais. “Saya pikir mereka khawatir dengan konteks ketegangan yang lebih luas dengan negara-negara Barat, karena negara Barat adalah pasar ekspor utama (bagi Cina).”

    (ae/yf)

    (ita/ita)

  • Pemerintah China Mencoba Ubah Kawasan Muslim Xinjiang Jadi Pusat Pariwisata

    Pemerintah China Mencoba Ubah Kawasan Muslim Xinjiang Jadi Pusat Pariwisata

    Jalanan Kashgar yang bersejarah di kawasan gurun di China sebelah barat dikenal sebagai tempat lahirnya budaya Uyghur. Di tempat ini terdapat”Kota Kuno” yang belakangan ramai dikunjungi turis.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar bangunan terbuat dari batu bata khas kota tua ini dihancurkan pemerintah China karena kekhawatiran gempa bumi, meski sudah bertahan selama hampir dua ribu tahun.

    Kelompok aktivis Uyghur mengatakan penghancuran kota tua ini sebagai sebuah”genosida budaya.”

    Di tempat ini terdapat banyak kios yang menawarkan suvenir, seperti magnet kulkas, perhiasan murah, dan instrumen musik tradisional, sementara pengunjung bisa menaiki kereta listrik melewati kerumunan atau mengenakan kostum tradisional Uyghur untuk dipotret di masjid.

    China mengatakan lebih dari 180 juta turis datang ke provinsi Xinjiang sepanjang tahun ini, karena penawaran diskon dari pemerintah China.

    Pos-pos pemeriksaan sudah tidak ada lagi, tapi diganti dengan jaringan kamera dengan teknologi pengenalan wajah.

    Ini jadi termasuk salah satu bentuk pengawasan yang menurut laporan PBB tahun lalu sebagai “bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan”.

    ‘Rebranding besar-besaran’

    Selama beberapa tahun, wilayah Xinjiang ditutup dari sebagian besar media dunia, di tengah kampanye pemerintah China untuk membasmi ekstremisme di kalangan penduduk Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

    Tindakan keras ini terjadi setelah puluhan tahun terjadinya kerusuhan, termasuk yang pernah terjadi di ibu kota Urumqi, menewaskan ratusan orang pada tahun 2009 dan serangan mobil terhadap pejalan kaki di Lapangan Tiananmen di Beijing pada tahun 2013, yang menewaskan lima orang.

    Ketika serangan pisau dan bahan peledak di stasiun kereta Urumqi membayang-bayangi kunjungan Presiden Xi Jinping ke provinsi tersebut pada tahun 2014, ia memerintahkan para pejabat untuk “menyerang dengan keras” sebagai bentuk melawan terorisme.

    Sejak itu, sejumlah akademisi, peneliti, jurnalis, dan pakar hukum mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang dilakukan pemerintah, termasuk dikirim ke kamp, kerja paksa, dan kebijakan untuk mencegah kelahiran.

    Amerika Serikat menyebut tindakan keras tersebut sebagai “genosida”, meski Australia belum menggunakan kata yang menggambarkan usaha pemusnahan etnis tersebut.

    China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, meski kemudian menyebut semua “pusat kejuruan”ditutup pada tahun 2019.

    Saat ini provinsi Xinjiang sedang memasuki kondisi “normalisasi”, sementara pada saat yang sama rebranding atau upaya mengubah citra Xinjiang sedang dilakukan besar-besaran.

    Tur di Xinjiang yang diatur

    ABC diundang dalam tur media ke Xinjiang yang diselenggarakan dan dikurasi oleh pemerintah China untuk memamerkan apa saja yang ditawarkan di provinsi tersebut.

    Namun tidak ada satu pun pejabat yang mau diwawancara.

    Kami dibawa ke sebuah taman kanak-kanak Uyghur, di mana para siswa membacakan ayat-ayat dalam bahasa Mandarin di kelas, kemudian mereka menari di taman sambil diiringi musik tradisional.

    Ada sebuah pabrik yang sedang berkembang pesat milik pebisnis lokal, di mana satu dari lima pekerjanya disebut berlatar belakang minoritas Muslim.

    Di tempat pengemasan susu kami bisa mengambil gambar pekerja melalui dinding kaca saat mereka memantau produksi.

    Dan pusat-pusat pedesaan dengan mural berwarna-warni bergambar kolam ikan menggambarkan gambaran kehidupan desa yang harmonis, tetapi penduduk desa yang sebenarnya sangat sedikit.

    “Perubahan di Xinjiang sungguh luar biasa,” kata Nie Zhaoyu, seorang kader desa dari Ximen kepada ABC.

    “Lalu lintas, jalan raya, kehidupan, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat Kita bisa melihat senyum bahagia di wajah masyarakat.”

    Tur tersebut, yang berlangsung selama seminggu diikuti sekitar 20 jurnalis dari seluruh dunia, diawasi dengan ketat.

    Kami hanya diberikan waktu sedikit untuk berbicara langsung dengan penduduk setempat di tengah kesibukan program tur.

    Di Urumqi,pusat aksi kerusuhan di masa lalu, kami diizinkan berjalan-jalan dan mengambil gambar tanpa batasan, boleh juga lewat tengah malam, dan tanpa pengawasan.

    Keluarga Uyghur tampil santai sambil menikmati makanan kebab dan otak domba di pasar malam yang ramai.

    Mereka yang kami ajak bicara mengatakan kota ini aman dan kehidupan mereka baik-baik saja.

    Namun permintaan kami ditolak saat ingin melihat salah satu bekas kamp, di mana lebih dari 1 juta orang diyakini dikurung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

    Sosok pria dan kameranya

    Dalam tur tersebut, ABC dan salah satu media dari Amerika Serikat mendekati seorang penjual suvenir yang mengaku pernah menghabiskan waktu di kamp tersebut.

    Dia bukan bagian dari tur yang sudah diatur.

    Ketika kami mulai mewawancarainya, pria lain yang belum pernah kami temui muncul dengan kamera, berdiri di samping kami dan merekam setiap jawabannya.

    Imamu Maimaiti Sidike, ayah dengan tiga anak, tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi saat dengan tenang menggambarkan “ideologi agama yang sangat radikal”yang membuatnya dipenjara selama tujuh bulan.

    “Saya tidak mengizinkan istri saya bekerja,” katanya.

    “Saya percaya jika kami menghabiskan penghasilannya, kami akan ke neraka dan memaksanya untuk tinggal di rumah. Saya juga mempromosikan nilai-nilai ini kepada orang-orang di sekitar saya.”

    Dia membantah adanya penganiayaan di fasilitas kamp tersebut, dengan mengklaim kalau ia mendapat makan dengan baik, bisa bermain catur dan membaca buku dan bahkan diizinkan pulang pada akhir pekan.

    “Setelah belajar, saya menyadari bahwa pandangan agama radikal merugikan orang. Saya tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu. Saya bisa bergaul dengan orang-orang dari etnis dan agama apa pun.”

    Komentar tersebut sesuai dengan narasi yang ditetapkan pemerintah, menurut Peter Irwin, Associate Director untuk penelitian dan advokasi di lembaga Uyghur Human Rights Project (UHRP).

    “Mereka memakai narasi ini karena takut dan ancaman hukuman yang selalu ada karena melanggar aturan Orang-orang sangat takut untuk mengatakan hal yang salah, bertemu orang yang salah, atau berkomunikasi dengan orang dari luar negeri,” jelas Peter.

    “Mereka menahan orang-orang karena mengekspresikan nilai keagamaan yang paling mendasar Memiliki Al-Quran di rumah bisa membuat Anda ditahan selama 10 tahun. Apakah itu masyarakat yang normal?”

    Kebebasan beragama ‘tak ada sama sekali’

    Di Kashgar hari ini, bendera China berkibar di atas kubah masjid yang runtuh.

    Suara adzan pun tak lagi terdengar.

    Jenggot panjang dan kerudung sulit ditemukan.

    Kami tidak dapat menemukan siapa pun yang tahu di mana bisa membeli Al-Quran.

    Masjid Id Kah yang berusia 600 tahun dan bisa menampung5.000 jemaah Muslim, kini hanya jadi objek wisata utama.

    Pemandu kami awalnya tidak ingin kami masuk saat waktu salat, namun akhirnya mereka mengizinkannya.

    Pada hari kami berkunjung, beberapa orang sedang salat,kebanyakan dari mereka adalah warga lanjut usia dan tidak satu pun yang berusia di bawah 50 tahun.

    Imam masjid, Maimaiti Jumai mengatakan kepada kami kalau ia “sangat puas”dengan upaya pemerintah China untuk membasmi ekstremisme.

    “Upaya yang dilakukan negara kami dalam menindak ekstremisme, menurut saya, menjadi contoh bagi dunia,”ujarnya.

    Hal serupa juga terjadi di institut Islam Xinjiang di Urumqi, di mana calon Imam berikutnya diberikan pelajaran bahasa Mandarin, di bawah bimbingan direktur Abdureqip Tumulniyaz.

    “China, Xinjiang, kami tidak akan membiarkan [ekstremisme] mengakar,” katanya kepada ABC.

    Ketika ditanya mengapa hanya ada sedikit tanda-tanda keberadaan Islam di Xinjiang, ia mengatakan ketaatan beragama sudah terlalu berlebihan sebelum pemerintah China turun tangan.

    “Orang-orang salat di jalan, memblokade mobil;mereka sembahyang di rumah sakit, sehingga dokter tidak dapat membantu pasiennya; juga di pesawat sampai tidak bisa lepas landas.”

    Menyebut klaim tersebut sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”, Peter Irwin juga mengatakan UHRP sudah mendokumentasikan penghancuran ribuan masjid serta penahanan atau penghilangan lebih dari 1.500Imam Uyghur dan tokoh agama lainnya.

    “Para Imam dicopot atau ditahan atau dipenjara dan para Imam yang tersisa hanya diperbolehkan menyampaikan khotbah yang sejalan dengan apa yang dikatakan pemerintah China,”katanya.

    “Jadi kebebasan beragama tak ada sama sekali dan sudah banyak digantikan oleh sesuatu yang bisa dinikmati turis.”

    Terputus dari keluarga mereka

    Dorongan besar pariwisata yang dilakukan Partai Komunis China di Xinjiang menjadi pukulan bagi warga Uyghur di seluruh dunia yang tidak bisa berbicara lagi dengan keluarga mereka di kampung halaman, apalagi mengunjungi mereka.

    Yusuf Hussein meninggalkan Xinjiang pada tahun 1999 dan sekarang tinggal di Adelaide, ibukota Australia Selatan.

    Dia menjaga kontak rutin dengan keluarganya di Xinjiang, menelepon untuk mengobrol hampir setiap minggu.

    Namun pada tahun 2017, tahun ketika kamp penahanan bagi warga Uyghur mulai beroperasi, ia tak bisa lagi melakukannya.

    “Setelah itu, saya tidak mendengar lagi kabarnya. Mereka tidak mengangkat telepon,” ujarnya.

    Tahun lalu, dia mendapat kabar buruk.Ayahnya meninggal tiga bulan sebelumnya.

    “Itulah satu-satunya kabar yang saya terima. Dan tidak memberikan rincian apa pun apakah [ayah saya] sakit atau berada di kamp konsentrasi atau di mana,” katanya.

    Museum mengerikan di Xinjiang

    Seperti kehancuran akibat Revolusi Kebudayaan pada tahun 1960an dan pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, China tampaknya memulai kampanye kolektif untuk melupakan tindakan keras di Xinjiang.

    Sebuah museum di ibu kota Urumqi, yang mengirim pesan soal “Perang Melawan Terorisme dan Ekstremisme di Xinjiang”, menguraikan secara rinci periode kerusuhan berdarah di provinsi tersebut.

    Bahkan menampilkan video slow-motionyang mengerikan dari sandera yang dibunuh oleh teroris ISIS di Suriah, untuk menunjukkan “pengaruh asing”yang menular keXinjiang.

    Ada puluhan senjata, pisau, dan bom yang dipajang.

    Kemudian, terjadi perubahan nada yang mengejutkan, panel gambaran keharmonisan dan kemakmuran Xinjiang saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

    Tindakan keras yang sudah dilakukan selama satu dekade terhadap penduduk Uyghur disebut dalam museum sebagai “instrumen hukum yang kuat”, meski menurut para aktivis merupakan upaya untuk menghapus seluruh budaya.

    “Hasil yang bermanfaat sudah dicapai,”bunyi kutipan dalam museum tersebut.

    Artikel ini diproduksi Erwin Renaldi dari laporan dalam bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Ilmuwan Dibalik Kapal Selam China yang Capai Laut Terdalam di Bumi’:

  • Ada Bantuan China dalam Pembebasan Tentara AS yang Ditahan Korut

    Ada Bantuan China dalam Pembebasan Tentara AS yang Ditahan Korut

    Jakarta

    Otoritas Korea Utara (Korut) telah membebaskan seorang tentara Amerika Serikat yang ditahan sejak Juli lalu. Pemerintah China menyebut bahwa pihaknya telah menawarkan bantuan “kemanusiaan” dalam pembebasan tentara AS tersebut.

    Travis King, 23 tahun, telah ditahan di Korea Utara sejak Juli, ketika ia melintasi Zona Demiliterisasi dari Korea Selatan.

    Setelah hampir tiga bulan ditahan, dia akhirnya melewati perbatasan Korea Utara ke China dengan bantuan para diplomat Swedia, di mana ia diserahkan kepada duta besar AS dan seorang perwira militer senior AS pada hari Rabu (27/9) waktu setempat. Dia kemudian diterbangkan ke pangkalan militer AS.

    Kemudian, dalam contoh yang jarang terjadi dalam kerja sama AS-China, Beijing pada hari Kamis (28/9) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menawarkan bantuan.

    “Atas permintaan pihak Korea Utara dan AS, China telah memberikan bantuan yang diperlukan dari sudut pandang kemanusiaan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning ketika ditanya tentang kasus tersebut, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/9/2023).

    Sebelumnya, penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan pada hari Rabu mengucapkan terima kasih kepada China “atas bantuannya dalam memfasilitasi transit Prajurit King”.

    Namun seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, China tidak melakukan mediasi dengan Korea Utara terkait pembebasan King dan Amerika Serikat tidak memberikan konsesi apapun kepada Pyongyang untuk pembebasan itu.

    (ita/ita)

  • Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Senin (25/09) bahwa negaranya secara resmi mengakui dua negara kecil di Kepulauan Pasifik.

    Menurut Biden, Washington telah mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang “berdaulat dan merdeka” dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

    Langkah ini akan membantu mempertahankan “kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa perjanjian untuk mengakui kedua negara juga akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, mengatasi perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    AS dan Niue telah menjalin hubungan diplomatik pada Senin (25/09), ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

    Mengapa AS tertarik pada Niue dan Kepulauan Cook?

    Kepulauan Cook dan Niue memiliki populasi gabungan kurang dari 20.000 jiwa, tetapi membentuk zona ekonomi yang luas di Pasifik Selatan.

    Keduanya adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam “asosiasi bebas” dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka terikat dengan Wellington pada tingkat yang berbeda-beda.

    Setelah beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah yang relatif terpencil, Pasifik Selatan menjadi arena persaingan yang penting antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin agresif.

    Janji Biden kepada para pemimpin Pasifik

    Pengumuman pengakuan Kepulauan Cook dan Niue ini disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yang dipandang sebagai bagian dari serangan AS untuk memblokir masuknya pengaruh Beijing lebih lanjut ke wilayah strategis yang sudah lama dimiliki Washington.

    Forum ini menyatukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di seluruh Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang. Namun, pengaruh Cina akan berbeda dengan tidak adanya Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara di meja ini untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Biden pada upacara penyambutan.

    Dia menambahkan bahwa pengakuan terhadap kedua negara kepulauan tersebut akan “memungkinkan kita untuk memperluas cakupan kemitraan abadi ini seiring dengan upaya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling penting bagi kehidupan masyarakat kita.”

    Biden juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyediakan dana sebesar $200 juta lebih banyak bagi wilayah tersebut untuk proyek-proyek yang bertujuan memitigasi dampak perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi, melawan penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    ha/rs (AP, AFP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Ukraina Bakal Produksi Senjata Bareng AS’:

    (ita/ita)

  • Presiden Suriah Kunjungi China, Hadiri Opening Asian Games-Bertemu Xi

    Presiden Suriah Kunjungi China, Hadiri Opening Asian Games-Bertemu Xi

    Beijing

    Presiden Suriah Bashar al-Assad telah tiba di Hangzhou, China, untuk memulai kunjungan resminya. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Assad ke China sejak tahun 2004, setelah Damaskus mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakhiri isolasi diplomatik selama lebih dari satu dekade terakhir.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (21/9/2023), Assad tiba di Hangzhou dengan menggunakan pesawat maskapai Air China di tengah cuaca yang diselimuti kabut tebal, yang menurut media pemerintah China justru ‘menambah suasana misterius’ mengingat Presiden Suriah itu jarang terlihat di luar negaranya.

    Assad diketahui jarang bepergian ke luar negeri sejak konflik berkelanjutan melanda Suriah tahun dan dilaporkan menewaskan lebih dari setengah juta orang.

    Selama berada di China, Assad dijadwalkan menghadiri seremoni pembukaan Asian Games, bersama dengan lebih dari selusin pejabat asing yang juga akan hadir. Selain itu, Assad juga akan memimpin delegasi Suriah dalam pertemuan di beberapa kota di China, termasuk pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping.

    Dituturkan sumber dari delegasi Suriah bahwa Assad dan Xi akan bertemu pada Jumat (22/9) besok, atau sehari sebelum dia menghadiri pembukaan Asian Games.

    Pertemuan-pertemuan lainnya dijadwalkan akan digelar di Beijing pada Minggu (24/9) dan Senin (25/9) mendatang.

  • Taiwan Serukan China Setop Kerahkan Jet Tempur ke Dekat Wilayahnya

    Taiwan Serukan China Setop Kerahkan Jet Tempur ke Dekat Wilayahnya

    Taipei

    Pemerintah Taiwan menyerukan kepada China untuk segera menghentikan ‘tindakan destruktif dan sepihak’ setelah melaporkan peningkatan tajam aktivitas militer Beijing di dekat wilayahnya. Taipei memperingatkan bahwa perilaku seperti itu bisa memicu peningkatan ketegangan di kawasan.

    China yang memandang Taiwan sebagai bagian wilayahnya, dalam beberapa tahun terakhir secara rutin menggelar latihan militer di sekitar pulau itu sebagai upaya menegaskan klaim kedaulatannya dan terus memberikan tekanan pada Taipei.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (19/9/2023), Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa sejak Minggu (17/9) waktu setempat, pihaknya mendeteksi 103 pesawat militer China mengudara di atas perairannya. Jumlah itu disebut sebagai ‘angka tertinggi baru-baru ini’.

    Peta aktivitas militer China dalam 24 jam terakhir menunjukkan jet-jet tempur Beijing terbang melintasi garis median Selat Taiwan, yang berfungsi sebagai pembatas tidak resmi antara kedua negara hingga China mulai melintasinya secara teratur setahun lalu.

    Pesawat-pesawat lainnya terbang ke arah selatan Taiwan melewati Selat Bashi, yang memisahkan Taipei dari Filipina.

    Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa aktivitas militer China dalam beberapa hari terakhir telah memicu ‘tantangan serius’ terhadap keamanan di area selat dan di kawasan. Ditegaskan juga bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak di kawasan.

    “Pelecehan militer secara terus-menerus oleh militer Komunis dapat dengan mudah menyebabkan peningkatan tajam dalam ketegangan dan memperburuk keamanan regional,” tegas Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataannya.

  • Lagi-lagi, 55 Pesawat Tempur China ‘Kepung’ Taiwan!

    Lagi-lagi, 55 Pesawat Tempur China ‘Kepung’ Taiwan!

    Jakarta

    Puluhan pesawat tempur China kembali terdeteksi di sekitar Taiwan dalam satu hari, kata Kementerian Pertahanan Taiwan pada Selasa (19/9), seraya meminta Beijing menghentikan “tindakan provokatifnya”.

    Insiden terbaru ini terjadi sehari setelah China menerbangkan 103 pesawat tempur dalam waktu 24 jam dari Minggu hingga Senin pagi di sekitar Taiwan, yang menurut pihak berwenang di pulau itu merupakan jumlah yang “tertinggi baru-baru ini”.

    Pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Taiwan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (19/9/2023), mengatakan bahwa militer China kembali menerbangkan 55 pesawat tempur dan mengirimkan tujuh kapal angkatan laut mengitari pulau itu dari Senin hingga Selasa pagi waktu setempat.

    Disebutkan bahwa sekitar setengah dari 55 pesawat tempur yang terdeteksi, melintasi apa yang disebut garis median Selat Taiwan yang memisahkan pulau itu dari China, dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) barat daya dan tenggara.

    Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri yang akan direbut suatu hari nanti. Beijing telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taipei dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Taiwan menuduh China melakukan “tindakan provokatif” yang mengarah pada “meningkatnya ketegangan dan memburuknya keamanan regional.”

    Sebelumnya pada hari Senin, otoritas Taiwan melaporkan telah mendeteksi total 103 pesawat tempur China yang terbang di sekitar pulau itu.

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.

  • Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Terlebih diketahui bahwa Qin naik jabatan dengan cepat dalam jajaran Partai Komunis akibat kedekatannya dengan Presiden Xi Jinping, sehingga pemecatannya setelah hanya tujuh bulan menjabat menjadi hal yang tidak terduga. Para pejabat China pada saat itu juga menyebut hilangnya Qin dari pandangan publik dikarenakan alasan kesehatan.

    Sementara itu, Li ditunjuk menjabat Menhan China pada Maret lalu. Dengan jabatannya itu, Li dipantau secara saksama oleh para diplomat dan pengamat asing karena, sama seperti Qin, dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    Li terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus lalu saat menyampaikan pidato penting dalam forum keamanan dengan negara-negara Afrika. Sebelum itu, Li menggelar pertemuan tingkat tinggi saat melakukan kunjungan ke ke Rusia dan Belarusia.

    Seorang Menhan China utamanya bertanggung jawab atas diplomasi pertahanan dan tidak memimpin pasukan tempur. Profil publiknya kurang jika dibandingkan dengan seorang Menlu China yang kerap muncul di media pemerintah.

    Absennya Li di depan publik dalam jangka waktu lama telah menuai sejumlah komentar. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang, Rahm Emanuel, membahas hal itu dalam postingan media sosial X pada 8 September lalu.

    “Pertama, Menteri Luar Negeri Qin Gang menghilang, kemudian komandan Pasukan Roket menghilang, dan sekarang Menteri Pertahanan Li Shangfu sudah dua minggu tidak terlihat di depan publik. Siapa yang akan memenangkan perlombaan pengangguran ini? Pemuda China atau kabinet Xi?” tulis Emanuel.

    Saat ditanya soal postingan Emanuel itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya ‘tidak mengetahui situasinya’.

    (nvc/nvc)

  • Kapal Nelayan China Tenggelam, 39 ABK Termasuk 17 WNI Hilang

    Kapal Nelayan China Tenggelam, 39 ABK Termasuk 17 WNI Hilang

    Beijing

    Sebuah kapal penangkap ikan China tenggelam di perairan Samudra Hindia bagian tengah pada Selasa (16/5) waktu setempat. Sedikitnya 39 anak buah kapal (ABK), termasuk 17 warga negara Indonesia (WNI), dilaporkan hilang.

    Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Rabu (17/5/2023), televisi pemerintah China, CCTV, melaporkan insiden itu terjadi pada Selasa (16/5) dini hari, sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penyebab tenggelamnya kapal pencari ikan berbendera China itu belum diketahui secara jelas.

    Laporan CCTV menyebut 39 ABK hilang usai kapal itu tenggelam di perairan Samudra Hindia. Para ABK kapal itu terdiri atas 17 warga China, 17 WNI dan lima warga negara Filipina.

    “Sejauh ini, tidak ada korban hilang yang ditemukan,” sebut CCTV dalam laporannya.

    Kapal pencari ikan yang tenggelam itu diketahui bernama Lupenglaiyuanyu No 8 dan berbasis di Provinsi Shandong, serta merupakan milik Penglai Jinglu Fishery.

    Presiden Xi Jinping, sebut CCTV, telah memerintahkan operasi pencarian dan penyelamatan untuk insiden kapal tenggelam itu.

    Xi dan Perdana Menteri (PM) Li Qiang juga memerintahkan para diplomat China yang ada di luar negeri, serta Kementerian Pertanian dan Kementerian Transportasi, untuk membantu proses pencarian korban selamat.

    Lihat juga Video ‘Momen Penyelamatan 5 ABK Nelayan di Perairan Banyuwangi, 7 Masih Hilang’: