Xcloud.id

kab/kota: Beijing

  • Filipina-Jepang Sepakati Pakta Pertahanan Demi Lawan China

    Filipina-Jepang Sepakati Pakta Pertahanan Demi Lawan China

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoko Kamikawa menandatangani pakta pertahanan pada Senin (08/07), disaksikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, kata seorang pejabat.

    Perjanjian Akses Timbal Balik Reciprocal Access Agreement (RAA) itu memungkinkan pengerahan pasukan Jepang-Filipina untuk latihan militer bersama, termasuk latihan tembak-menembak.

    Perjanjian ini diklaim sebagai tonggak sejarah dalam hubungan keamanan kedua negara, di tengah meningkatnya ketegangan wilayah Indo-Pasifik dalam menghadapi ancaman Cina.

    Kesepakatan yang pertama kali ditandatangani oleh Jepang di wilayah Asia ini akan berlaku setelah diratifikasi oleh badan legislatif kedua negara, kata para pejabat.

    Upaya melawan pengaruh Cina di LCS

    Kehadiran militer Jepang di Filipina ini akan membantu Manila untuk melawan pengaruh Beijing di Laut Cina Selatan (LCS), wilayah yang diklaim milik maritim Cina, tetapi bertentangan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

    Filipina dan Jepang, dua negara sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, telah mengambil sikap tegas terhadap apa yang mereka anggap sebagai perilaku agresif kapal-kapal Cina, termasuk insiden baru-baru ini yang mengakibatkan terlukanya seorang pelaut Filipina.

    Jepang tidak memiliki klaim atas LCS, tetapi memiliki sengketa maritim lainnya dengan Cina di Laut Cina Timur, wilayah kelautan yang saling berhadapan.

    Jepang juga berupaya memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara tetangganya. Langkah Kishida ini sejalan dengan upaya Presiden Marcos untuk menjalin aliansi keamanan, demi meningkatkan kemampuan militer Filipina yang terbatas dalam mempertahankan kepentingan teritorial Manila di Laut Cina Selatan.

    Jalur laut yang sibuk ini merupakan rute perdagangan global utama yang telah diklaim hampir secara keseluruhan oleh Cina, tetapi juga diperebutkan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

    Komitmen tegas Jepang-AS untuk Filipina

    Baru-baru ini, kapal-kapal penjaga pantai dan angkatan laut Cina-Filipina telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi yang menegangkan di Laut Cina Selatan.

    Dalam konfrontasi tersebut, personel penjaga pantai Cina yang bersenjatakan pisau, tombak, dan kapak berulang kali menabrak dan menghancurkan dua kapal suplai angkatan laut Filipina pada tanggal 17 Juni lalu. Personel penjaga pantai Cina itu juga menyita tujuh senapan angkatan laut.

    Filipina memprotes keras sikap agresif Cina dan menuntut $1 juta (Rp16,2 miliar) untuk kerusakan dan pengembalian senapan-senapan yang disita. Cina menuduh Filipina menghasut aksi kekerasan itu, dengan mengatakan bahwa para pelaut Filipina tersesat ke perairan teritorial Cina meski sudah diperingatkan.

    Dalam perjanjian terbaru ini, Jepang telah setuju untuk menyediakan radar pengawasan pantai bagi Filipina, proyek kerja sama pertama di bawah program Bantuan Keamanan Resmi yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan pencegahan dengan negara-negara mitra.

    Sekutu keduanya, Amerika Serikat (AS), juga telah memperkuat aliansi militernya di wilayah Indo-Pasifik demi melawan Cina dengan lebih baik, termasuk dalam konfrontasi di masa depan atas Taiwan.

    Jepang dan AS termasuk negara yang pertama kali mengungkapkan kekhawatiran atas sikap Cina dan meminta Beijing untuk mematuhi hukum internasional. Washington bahkan mengatakan akan membela Filipina, jika pasukan, kapal, dan pesawat terbangnya mendapat serangan bersenjata, termasuk di Laut Cina Selatan.

    kp/hp (Reuters, AP)

    (ita/ita)

  • Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan negaranya dengan Cina, mengatakan bahwa hubungan keduanya ada pada “periode terbaik dalam sejarah.”

    Putin dan Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya bertemu di ibu kota Kazakhstan, Astana, pada hari Rabu (3/7), saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Klub keamanan dan pertahanan Eurasia ini dipandang oleh Moskow dan Beijing sebagai instrumen untuk melawan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam urusan internasional.

    Selain Rusia dan Cina, India, Iran, Pakistan, dan empat negara Asia Tengah lain, juga menjadi anggota SCO.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga diperkirakan hadir dalam pertemuan puncak SCO tersebut.

    Rusia dan Cina telah memperdalam hubungan politik, militer, dan ekonomi mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Apa isi pernyataan Putin dan Xi?

    Dalam pidato pembukaan saat bertemu dengan Xi, Putin memuji SCO karena “memperkuat perannya sebagai salah satu pilar utama tatanan dunia multipolar yang adil”.

    “Hubungan Rusia-Cina, kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis kami, sedang mengalami periode terbaik dalam sejarah,” kata Putin.

    Sementara itu, Xi menyebut Putin sebagai “teman lamanya” dan mengatakan bahwa hubungan Cina-Rusia berada pada “tingkat yang tinggi.”

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak dan lingkungan eksternal, kedua belah pihak harus terus menjunjung tinggi aspirasi asli dan persahabatan untuk generasi yang akan datang,” kata Xi.

    Putin juga bertemu Erdogan

    Putin juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuan SCO di Astana.

    Pemimpin Turki itu mengatakan Ankara dapat membantu membangun dasar untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Ia menambahkan bahwa perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak bukan kemustahilan.

    Menurut pernyataan kepresidenan Turki, Putin dan Erdogan juga membahas perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta cara untuk mengakhiri konflik di Suriah.

    Selain bertemu dengan Xi dan Erdogan, Putin juga bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh di sela-sela pertemuan puncak SCO itu.

    mel/gtp (AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Ngeri! Wanita Jepang-Anaknya Diserang Pria Berpisau di China

    Ngeri! Wanita Jepang-Anaknya Diserang Pria Berpisau di China

    Beijing –

    Seorang wanita berkewarganegaraan Jepang dan anaknya diserang seorang pria bersenjatakan pisau di sebuah kota dekat Shanghai, China. Pria yang melakukan penyerangan mengerikan itu telah ditangkap oleh otoritas berwenang setempat.

    Seperti dilansir Bloomberg dan The Star, Selasa (25/6/2024), Kedutaan Besar Jepang di Beijing dalam pernyataannya menyebut bahwa seorang pria tidak dikenal tiba-tiba menyerang wanita Jepang itu dan anaknya, yang sedang menunggu di salah satu halte bus di kota Suzhou, dekat Shanghai, pada Senin (24/5) sore waktu setempat.

    Penyerangan terjadi ketika sebuah bus berhenti di halte tersebut. Penyerangan terjadi ketika sebuah bus berhenti di halte tersebut. Menurut Konsulat Jenderal Jepang di Shanghai, bus itu membawa anak-anak sekolah Jepang yang baru pulang dari sekolah.

    Disebutkan bahwa wanita Jepang itu dan anaknya dilarikan ke rumah sakit setempat setelah mengalami “luka-luka yang tidak mengancam nyawa” mereka.

    Satu orang lainnya yang berjenis kelamin perempuan, yang merupakan petugas bus tersebut, juga mengalami luka-luka yang membuatnya dirawat di rumah sakit. Dilaporkan bahwa wanita warga negara China itu kini dalam kondisi kritis di rumah sakit setempat.

    Pria yang melakukan penyerangan, menurut Kedutaan Besar Jepang di Beijing, telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas penegak hukum setempat. Pelaku disebut sebagai warga negara China, namun identitasnya tidak diungkap ke publik.

    Motif di balik penyerangan melibatkan senjata tajam itu belum diketahui secara jelas. Kepolisian Suzhou belum memberikan pernyataan resmi atas serangan ini.

    Penyerangan itu dilaporkan terjadi di ruas Jalan Huaihai, yang menjadi lokasi Japanese School of Suzhou. Ruas jalanan itu juga dikenal sebagai “Jalan Jepang” di area Suzhou karena banyaknya pertokoan dan restoran Jepang di sana.

    Namun insiden tersebut semakin menambah banyaknya insiden penikaman di negara di mana tindak kekerasan jarang terjadi.

    Saksikan juga ‘Kaisar Jepang Kunjungi Inggris, Pererat Hubungan Keluarga Kerajaan’:

    Penyerangan itu terjadi saat maraknya insiden penusukan dan penikaman di berbagai wilayah China dalam beberapa pekan terakhir. Awal bulan ini, sedikitnya empat dosen awal Amerika Serikat (AS) ditikam di sebuah taman publik di kota Jilin.

    Rentetan serangan yang marak terjadi itu menuai reaksi keras dari para pengguna media sosial di China, dengan beberapa di antaranya mengaitkan serangan semacam itu dengan ketidakpuasan atas kemerosotan ekonomi.

    Kedutaan Besar Jepang, dalam pernyataannya, menyebut insiden penyerangan dengan pisau dilaporkan terjadi di tempat-tempat umum di berbagai wilayah China dalam beberapa hari terakhir.

    Pihak Kedutaan Besar Jepang pun memperingatkan warga negaranya yang ada di wilayah China untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bagaimana Media Taiwan Menangkal Propaganda China?

    Bagaimana Media Taiwan Menangkal Propaganda China?

    Jakarta –

    Jelang pemilihan presiden pada bulan Januari, kekhawatiran meluas di kalangan penduduk Taiwan terhadap intervensi dan campur tangan Cina. Kekhawatiran tersebut bukan tidak berdasar, mengingat kejadian serupa terjadi pada pemilu sebelumnya.

    Cina berusaha membelah Taiwan dengan memperkuat dukungan bagi kelompok pro-Beijing di Taipei, memperlemah partisipasi pemilu dan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat.

    “Salah satu metodenya adalah perundungan ekonomi,” kata Yuchen Li, koresponden DW di Taipei, sebelum pemungutan suara. “Karena Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan, maka Beijing menganggap pemungutan suara sebagai pilihan antara kemakmuran atau depresi ekonomi.”

    Meski demikian, Cina gagal menghadang terpilihnya Lai Ching-te sebagai presiden, yang selama ini dicap sebagai “aktivis separatis” karena mendukung kemerdekaan Taiwan.

    Intervensi pemilu oleh Cina biasanya dilakukan melalui propaganda media. Berbeda dengan agresi militer di laut, perang wacana yang digencarkan Cina sebagian besar luput dari perhatian internasional.

    Geopolitik dan media

    “Sejak tahun 2018, jumlah media asing di Taiwan meningkat dua kali lipat,” kata Tzung-Han Tsou, kepala biro DW di Taipei, dalam Forum Media Global, GMF, di Bonn, Selasa (18/6).

    “Taiwan berada di peringkat ke-27 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Without Borders tahun 2024, sementara Cina berada di peringkat ke-172. Hal ini menunjukkan kedua negara tetangga tersebut mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai kebebasan pers,” kata Tzung-Han.

    Peserta panel mencakup Billion Lee, direktur organisasi crowdsourcing Cofacts, Hsueh-Li Lee, wakil CEO The Reporter Cultural Foundation dan Mathias Blinger, kepala penelitian dan investigasi di DW. Ketiga panelis menekankan pentingnya mempertimbangkan agresi geopolitik Cina dalam konteks strategi media yang bertujuan merusak demokrasi Taiwan.

    Reputasi otoriter Cina

    Blinger, yang pernah bekerja di Cina sebagai reporter selama bertahun-tahun, yakin bahwa strategi media oleh Beijing untuk negara-negara seperti Taiwan mencerminkan keterbatasan media di dalam sendiri.

    “Antara tahun 2016 dan 2021, saya menyadari bahwa apa yang dilaporkan oleh jurnalis, dan betapa gugupnya pihak berwenang dalam bereaksi terhadap pemberitaan media, menjadi semakin buruk,” katanya.

    Periode yang disoroti oleh Blinger adalah masa kritis bagi Beijing. Selama periode ini, Tiongkok menunjukkan ketegasan di Hong Kong, yang melanggar prinsip “satu negara, dua sistem.”

    Protes besar-besaran meletus di Hong Kong pada tahun 2019, dipicu oleh rencana untuk mengizinkan ekstradisi ke Cina daratan, yang dikhawatirkan oleh para kritikus dapat melemahkan otonomi dan membahayakan aktivis masyarakat sipil.

    Pada tahun 2020, upaya Cina untuk menyembunyikan kemunculan awal pandemi Covid-19 dengan menindak pemberitaan media, juga mendapat perhatian dunia internasional.

    Singkatnya, ambisi hegemoni Cina menguat seiring meningkatnya upaya menekan kebebasan berpendapat baik di dalam maupun di luar negeri.

    Perang bercabang

    Segala sesuatu di Cina dikendalikan oleh Partai Komunis, PKC, yang menggencarkan perang opini terhadap negara-negara seperti Taiwan, kata Hsueh-Li dari The Reporter Cultural Foundation.

    Selama beberapa tahun terakhir, salah satu metode yang paling sering digunakan oleh pemerintah adalah memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok. Selain itu, PKC mendorong kelompok pro-Beijing dan warga negara Cina di Taiwan untuk “menciptakan banjir berita palsu” di pulau tersebut.

    Beijing menggunakan taktik berbeda untuk membungkam pers di Hong Kong dan Taiwan. “Beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi jurnalis,” tambahnya.

    “Setelah tindakan keras dilakukan di Hong Kong, banyak jurnalis hilang atau dipenjara,” menurut Hsueh-Li. “Di Taiwan, Cina tidak hanya menyebarkan berita palsu tetapi juga berusaha mencegah jurnalis untuk melaporkan.”

    Bagaimana menangkal propaganda Cina?

    Tzung-Han dari DW memperingatkan para peserta GMF tentang penggunaan propaganda yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, AI.

    “Saya menonton video tentang mantan presiden Taiwan di Facebook, sebuah video palsu di mana dia berbicara tentang bitcoin. Tentu saja itu tidak masuk akal,” ujarnya. Cina secara berkala menyebarkan informasi serupa kepada masyarakat Taiwan, imbuh Tzung-Han.

    Menurut Billion Lee, analis dari Cofacts, perang media di Tiongkok bersifat multifaset dan berlangsung secara hibrida. Di satu sisi, Cina berupaya mendiskreditkan politisi Taiwan dengan membuat skandal, dan pada saat yang sama juga menggambarkan Barat secara negatif.

    Sebabnya, penting untuk memeriksa fakta dan menjangkau masyarakat untuk melawan propaganda Cina, kata Billion.

    Para ahli percaya bahwa perang media yang dilancarkan Cina akan meningkat seiring dengan agresi militer Beijing di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, mengatasi kedua tantangan tersebut secara bersamaan dipandang krusial.

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    Washington DC –

    Pemerintah China disebut mengkhawatirkan Korea Utara (Korut) akan semakin berani untuk memulai krisis regional setelah kunjungan langka Presiden Rusia Vladimir Putin. Kekhawatiran itu tetap dirasakan Beijing meskipun negara itu merupakan sekutu Pyongyang dan menjalin aliansi publik dengan Moskow.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengungkapkan bahwa China telah mengindikasikan dalam interaksinya dengan AS jika mereka “cemas” setelah Putin pekan lalu menandatangani pakta pertahanan dengan Pyongyang.

    “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa China mungkin khawatir jika Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut,” ucap Campbell saat berbicara dalam forum Dewan Hubungan Luar Negeri.

    Dia merujuk pada peningkatan insiden militer skala kecil yang dilakukan Korut di area perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel), serta “bahasa yang sangat provokatif” dan “tekad yang sangat jelas” dari Pyongyang untuk menghindari diplomasi dengan AS.

    Rusia, seperti diyakini oleh Washington, sedang mencari dukungan yang lebih besar untuk Korut, termasuk potensi dalam bidang nuklir.

    “Ini adalah serangkaian perkembangan yang berbahaya dan sedang kami pantau,” ujar Campbell dalam pernyataannya.

    Korut berada di bawah rentetan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir dan rudalnya. Namun negara itu menemukan mitra yang bersemangat, yaitu Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

    Pyongyang dilaporkan telah mengirimkan peluru-peluru artileri kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

    Saksikan juga ‘Korsel: Parasit Terdeteksi di Balon Sampah yang Dikirim Korut’:

    Dalam kunjungannya pekan lalu, Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korut Kim Jong Un yang mencakup pakta bagi kedua negara untuk saling membantu jika diserang — yang tampaknya merupakan kembalinya aliansi era Perang Dingin.

    Sementara China, yang sejak lama menjadi mitra utama Pyongyang namun baru-baru ini menjaga jarak dengan Kim Jong Un, tidak banyak berkomentar secara terbuka mengenai kunjungan Putin.

    AS juga menuduh Beijing telah memicu peningkatan kekuatan militer Rusia melalui ekspor industri, meskipun bukan pengiriman senjata secara langsung.

    Campbell, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa meskipun China dan Rusia bersatu dalam hal antagonisme terhadap Barat, kedua negara itu memiliki pandangan yang berbeda tidak hanya soal Korut tapi juga soal hubungan Beijing dan Moskow.

    “Saya pikir di masa depan, kemungkinan besar akan terjadi kembali ketegangan antara Moskow dan Beijing,” sebut Campbell.

    Namun dalam jangka waktu dekat, menurut Campbell, China akan lebih unggul dan mungkin bisa mendapatkan kapal selam atau teknologi lainnya dari Rusia yang masih lebih canggih dari Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 8 Fakta Penjaga Pantai China Acungkan Pedang dan Tabrak Kapal Filipina

    8 Fakta Penjaga Pantai China Acungkan Pedang dan Tabrak Kapal Filipina

    Jakarta –

    Aparat Filipina dan China bentrok di laut. Sempat terjadi pengacungan senjata tajam oleh aparat China. Berikut adalah fakta-faktanya.

    Fakta-fakta ini dihimpun dari laporan pemberitaan AFP dan BBC hingga Kamis (20/6/2024).

    Kata China, kapal Filipina mendekati kapal China dalam navigasi normal sehingga mengakibatkan tabrakan. Penjaga Pantai China mengatakan Filipina mengabaikan peringatan serius China berulang kali.

    1. Lokasi peristiwa

    Dilansir BBC, peristiwa 17 Juni 2024 itu terjadi ketika Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Filipina sedang mengirimkan pasokan kepada sejumlah anggota militer Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, kawasan Laut China Selatan atau perairan sekitar Filipina.

    Second Thomas Soal adalah perairan yang menjadi pusat sengketa antara kedua negara. Filipina sengaja menempatkan sebuah kapal tua milik angkatan laut untuk menegakkan klaimnya.

    Para analis mengatakan bahwa menghambat aliran pasokan ke kapal yang dijadikan Filipina sebagai pos terdepan dapat menyebabkan jatuhnya pos tersebut ke laut. Hal ini akan memungkinkan Beijing untuk mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut.

    2. Aparat China naiki kapal Filipina

    Area itu sering menjadi lokasi bentrokan antara Manila dan Beijing beberapa waktu terakhir, terlebih setelah China meningkatkan upayanya untuk memaksakan klaim atas perairan yang menjadi sengketa banyak negara tersebut.

    “Personel Penjaga Pantai China secara ilegal menaiki RHIBS (perahu karet jenis rigid hulled),” ucap Komandan Komando Barat Angkatan Bersenjata Filipina, Laksamana Muda Alfonso Torres, saat berbicara kepada wartawan, dalam keterangan resmi pertama Manila soal konfrontasi itu, dilansir AFP, Rabu (19/6) kemarin.

    Halaman selanjutnya, kedua negara saling menyalahkan:

    3. Filipina salahkan China

    Kepala staf angkatan bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner menuduh kapal-kapal China sengaja menabrak kapal-kapal Filipina. Aparat penjaga pantai China kemudian dituduh menaiki kapal-kapal tersebut dan menyita persenjataan di dalamnya.

    “Mereka tidak mempunyai hak atau wewenang hukum untuk membajak operasi kami dan menghancurkan kapal-kapal Filipina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif kami,” kata Jenderal Brawner kepada wartawan.

    4. China salahkan Filipina

    Atas peristiwa di Laut China Selatan tersebut, pemerintah China menyalahkan Filipina. Mereka menyebut kapal-kapal Filipina menabrak kapanya lebih dahulu.

    “Kapal-kapal Filipina… sengaja menabrak kapal-kapal China. Selain itu, personel Filipina menyiramkan air dan melemparkan benda-benda ke arah staf administrasi China. Tindakan ini jelas meningkatkan ketegangan di laut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/6/2024).

    5. Aparat China pakai sajam

    Kepala staf angkatan bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengatakan aparat penjaga pantai China menggunakan senjata tajam. Dilansir BBC, penjaga pantai China menggunakan pisau, mengacungkan pedang, hingga tombak.

    “Kami melihat di video bagaimana [aparat] China bahkan mengancam personel kami dengan mengarahkan pisau mereka ke personel kami,” kata Jenderal Brawner.

    Dilansir AFP, Komandan Komando Barat Angkatan Bersenjata Filipina, Laksamana Muda Torres menjelaskan bahwa para personel Angkatan Laut Filipina diperintahkan untuk tidak memperlihatkan senjata mereka dalam konfrontasi pada Senin (17/6) waktu setempat itu. Ditambahkan oleh Torres bahwa Penjaga Pantai China kemudian “dengan senjata menusuk” perahu-perahu karet milik Filipina.

    Halaman selanjutnya, tentara Filipina kehilangan jempol:

    6. Aparat China rusak barang-barang

    Jenderal Romeo Brawner dari Filipina mengatakan aparat Penjaga Pantai China juga menyita sejumlah senjata dan menghancurkan barang-barang termasuk motor dan melubangi perahu karet di dalam kapal Filipina.

    Insiden itu, tambahnya, merupakan “pembajakan”.

    Kata Laksamana Muda Torres (pihak Filipina), Penjaga Pantai China kemudian “dengan senjata menusuk” perahu-perahu karet milik Filipina.

    7. Tentara Filipina kehilangan jempol

    Seorang tentara Filipina kehilangan jempolnya ketika kapalnya ditabrak, kata sang jenderal. China membantah aparat mereka sebagai pihak yang bersalah seraya mengatakan bahwa para personel penjaga pantai telah bersikap “terkendali”.

    8. China bantah bertindak ngawur

    Filipina menuduh China ngawur karena menerjang batas Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan menghancurkan kapal-kapal Filipina, serta melakukan pembajakan kapal Filipina. Menurut Beijing, tindakan aparatnya sudah sesuai ketentuan, tidak ada yang salah. Itu adalah tindakan menangani transportasi ilegal.

    “Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh Penjaga Pantai China di lokasi tersebut profesional dan terkendali,” tegas Jubir Menlu China, Lin Jian.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/fas)

  • Zelensky Ungkap Presiden China Janji Tak Akan Jual Senjata ke Rusia

    Zelensky Ungkap Presiden China Janji Tak Akan Jual Senjata ke Rusia

    Roma –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan dirinya telah mendapat penegasan dari Presiden China Xi Jinping bahwa Beijing tidak akan menjual senjata ke Rusia, yang berperang dengan Kyiv selama dua tahun terakhir.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (14/6/2024), Zelensky menyebut penegasan itu didapatnya saat dirinya berbicara via telepon dengan Xi beberapa waktu terakhir. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal kapan tepatnya percakapan telepon dengan Presiden China itu terjadi.

    Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di sela-sela KTT G7 di Italia, pada Kamis (13/6) waktu setempat, Zelensky mengungkapkan penegasan yang diberikan Xi itu ke publik.

    “Saya telah melakukan percakapan tegas dengan pemimpin China. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual senjata apa pun ke Rusia,” tutur Zelensky dalam bahasa Inggris.

    “Kita lihat saja apakah dia orang terhormat atau bukan, karena dia telah memberikan janjinya kepada saya,” imbuhnya.

    Biden menimpali ketika Zelensky selesai berbicara dalam konferensi pers tersebut.

    “Omong-omong, China tidak memasok senjata, tapi (memasok) kemampuan untuk memproduksi senjata-senjata tersebut dan teknologi yang tersedia untuk melakukannya, jadi China pada faktanya membantu Rusia,” ujar Biden dalam konferensi pers yang sama.

    Zelensky kemudian mengatakan bahwa jika Kyiv dan Beijing memiliki pandangan yang sama mengenai perdamaian, maka akan ada dialog di antara keduanya, dan jika China memiliki pandangan alternatif, mereka bisa mempersiapkan “formula perdamaian” alternatif.

    Pemimpin Ukraina ini telah mempromosikan visinya untuk perdamaian di negaranya, yang disebutnya sebagai “formula perdamaian”.

    Swiss dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi delegasi-delegasi internasional dari puluhan negara dan organisasi pada akhir pekan ini dalam pertemuan puncak yang bertujuan membawa perdamaian di Ukraina.

    Percakapan telepon antara Zelensky dan Xi yang terakhir kali diketahui publik adalah pada April 2024 lalu, dan itu menjadi satu-satunya percakapan telepon di antara kedua pemimpin sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan kemungkinan meningkatkan pengerahan senjata nuklir strategis dalam beberapa tahun ke depan, untuk menangkal ancaman Rusia, China dan negara-negara musuh lainnya yang semakin meningkat.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/6/2024), seorang pejabat tinggi pada Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Pranay Vaddi, menyampaikan hal tersebut saat berpidato di hadapan Asosiasi Pengendalian Senjata pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Vaddi menguraikan “pendekatan yang lebih kompetitif” terhadap pengendalian senjata dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Pidato Vaddi menjelaskan soal perubahan kebijakan yang bertujuan menekan Moskow dan Beijing agar menarik penolakan terhadap seruan Washington untuk perundingan pembatasan persenjataan.

    “Jika tidak ada perubahan dalam persenjataan musuh, kita mungkin akan mencapai suatu titik dalam beberapa tahun mendatang di mana diperlukan peningkatan jumlah persenjataan yang dikerahkan saat ini. Kita harus sepenuhnya siap untuk melaksanakannya, jika presiden mengambil keputusan tersebut,” cetusnya.

    “Jika hari itu tiba, maka akan ada tekad bahwa diperlukan lebih banyak senjata nuklir untuk menangkal musuh-musuh kita dan melindungi rakyat Amerika, serta sekutu-sekutu dan mitra kita,” ucap Vaddi dalam pidatonya.

    AS saat ini menerapkan batasan 1.550 hulu ledakan nuklir strategis yang ditetapkan dalam perjanjian New START dengan Rusia, meskipun Moskow “menangguhkan” partisipasinya tahun lalu karena dukungan Washington terhadap Ukraina. Langkah Rusia itu dianggap “tidak sah secara hukum” oleh AS.

    Pidato Vaddi disampaikan setahun setelah penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada Asosiasi Pengendalian Senjata bahwa tidak diperlukan peningkatan pengerahan senjata nuklir strategis AS untuk melawan persenjataan Rusia dan China, dan menawarkan pembicaraan “tanpa syarat”.

    Pada Rabu (5/6) waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dirinya bisa mengerahkan rudal konvensional yang bisa menjangkau AS dan sekutu-sekutu Eropanya jika mereka mengizinkan Ukraina menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh pasokan Barat.

    Pernyataan sedikit lunak disampaikan Putin pada Jumat (7/6) waktu setempat, di mana dia mengatakan Rusia tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk mengamankan kemenangan dalam pertempuran di Ukraina.

    Vaddi, dalam pernyataannya, menegaskan pemerintah AS tetap berkomitmen terhadap rezim pengendalian senjata internasional dan non-proliferasi yang dirancang untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.

    Namun dia juga mengatakan bahwa Rusia, China dan Korea Utara (Korut) “semuanya memperluas dan mendiversifikasi persenjataan nuklir mereka dengan laju kecepatan yang sangat tinggi, menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada minat terhadap pengendalian senjata”.

    Ketiga negara tersebut dan Iran, sebut Vaddi, “semakin banyak bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dalam cara-cara yang bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas, mengancam Amerika Serikat, sekutu dan mitra kita, serta memperburuk ketegangan di kawasan”.

    Lebih lanjut, Vaddi menyebut Rusia, China, Iran dan Korut saling berbagi teknologi rudal dan drone yang canggih. Dia menyinggung penggunaan drone-drone buatan Iran, serta artileri dan rudal Korut, oleh pasukan Rusia dalam serangan di Ukraina, juga adanya dukungan Beijing terhadap industri pertahanan Moskow.

    Vaddi menegaskan jika musuh-musuh AS semakin meningkatkan ketergantungan pada senjata nuklir, maka “kita tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan postur dan kemampuan kita untuk mempertahankan pencegahan dan stabilitas”.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah Washington mengambil “langkah-langkah bijaksana” untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk memodernisasi persenjataan.

    Namun pada saat yang sama, tegas Vaddi, pemerintah AS berkomitmen untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir, termasuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi, yang merupakan landasan rezim pengendalian senjata global.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    New Delhi –

    Pemilihan umum legislatif di India menjadi peringatan terbesar bagi Perdana Menteri Narenda Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party, BJP, gagal merebut mayoritas di parlemen dan kini bergantung pada koalisi untuk terus berkuasa.

    Selama satu dekade terakhir, Modi dan BJP menikmati otoritas dan mendominasi politik nasional. Namun masa jabatannya yang ketiga diyakini akan banyak menyita perhatian pemerintah ke dalam negeri.

    Sebab itu pula, pakar menilai kemenangan Modi belum akan berimbas banyak pada kebijakan luar negeri India, yang sejak 2014 menganut doktrin “tetangga yang utama,” demi memperkuat relasi dengan jiran di Asia Selatan.

    Ketegangan dengan Pakistan

    Pemilu India diawasi secara ketat oleh rival terbesarnya, Pakistan. “Kami cukup senang,” ketika Modi kehilangan mayoritas di parlemen, kata Mushahid Hussain, senator dan pakar luar negeri Pakistan.

    “Modi yang duduk di kantor PM di Delhi saat ini adalah Modi dalam versi yang lebih lemah,” kata dia, sembari menambahkan bahwa Pakistan berharap untuk melihat “Pendekatan yang lebih tenang India terhadap Pakistan dalam nada dan retorika.”

    Pemerintahan Modi selama ini menolak untuk berhubungan dengan Pakistan dan menuduh Islamabad mensponsori terorisme lintas batas. Kedua negara adidaya nuklir juga menggiatkan militerisasi Kashmir, terutama di era Modi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini tidak menjamin “iklim yang menguntungkan” untuk normalisasi hubungan India-Pakistan.

    “Pakistan memperkirakan hanya ada sedikit perubahan pada masa jabatan ketiga Modi. Prospek normalisasi hubungan antara India dan Pakistan masih belum pasti,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad “akan mengambil kebijakan menunggu dan melihat.”

    China mengintai di belakang

    Ketika Islamabad memperkuat persahabatannya dengan Beijing, India mewaspadai pengaruh China, yang rajin meminjamkan uang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur perekonomian.

    Menyambut pengumuman hasil pemilu, China mengucapkan selamat kepada Modi dan menyerukan hubungan bilateral yang “lebih sehat dan stabil”.

    Rasa saling tidak percaya sejak lama telah menjadi ciri hubungan China-India. Kedua negara menggalang sengketa perbatasan yang bereskalasi di pegunungan Himalaya.

    Sana Hashmi, pakar China dan bekas konsultan Kementerian Luar Negeri India, memprediksi tidak akan ada perbaikan besar dalam hubungan India-China di tahun-tahun mendatang.

    Tanpa konsesi apa pun dari Beijing mengenai masalah perbatasan, katanya, New Delhi tidak mungkin “memperlunak kebijakannya terhadap China.”

    Sri Lanka sekutu di selatan

    Pulau di tepi Samudera Hindia ini menjadi arena rivalitas geopolitik dan kemaritiman antara India dan China. Sri Lanka terletak strategis di simpang rute perdagangan dunia, antara Eropa dan Asia.

    India dan Sri Lanka tidak hanya terikat kedekatan geografis di Selat Palk, tetapi juga etnis dan agama.

    Namun upaya China untuk menanamkan pengaruh di Kolombo selama satu dekade terakhir membuat gamang pemerintah di New Delhi.

    “Meskipun warisan kolonial mengikat India dan Sri Lanka secara historis, peristiwa yang terjadi saat ini menyoroti dinamika yang lebih kompleks,” kata Anandhi Sasidharan, mantan menteri Sri Lanka, merujuk pada krisis ekonomi di Sri Lanka, jerat utang dan implikasi geopolitik.

    Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ranil Wickremesinghe, hubungan antara Sri Lanka dan India semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebabnya, hasil pemilu India tidak akan berdampak besar pada hubungan dengan Sri Lanka, menurut para ahli.

    “Meskipun partai Modi tidak memiliki mayoritas, yang meramalkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, namun bantuan India yang sudah lama diberikan kepada Sri Lanka akan tetap dilanjutkan,” kata Shihar Aneez, seorang jurnalis yang berbasis di Kolombo.

    India memupuk kedekatan dengan Bangladesh

    Hubungan India dengan jiran di timur, Bangladesh, telah menguat secara substansial selama satu dekade terakhir, kemungkinan akan tetap stabil, kata para pejabat dan pengamat Bangladesh setelah pengumuman hasil pemilu.

    “Hubungan persahabatan erat kami akan terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat baru di bawah pemerintahan Modi dan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

    Hubungan antara New Delhi dan Dhaka selama ini didominasi oleh agenda keamanan dan ekonomi.

    “Tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di India mengenai Bangladesh,” kata Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.

    Ali Riaz, pakar Bangladesh dan profesor di Universitas Negeri Illinois, berpandangan serupa.

    “Tidak ada yang akan menghalangi Modi untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negerinya,” katanya. “Tidak banyak perbedaan pendapat antara BJP dan partai oposisi dalam memproyeksikan India sebagai kekuatan global yang sedang berkembang.”

    rzn/yf

    Laporan ini dibuat dengan kontrobusi Yuchen Li di Taipei, Haroon Janjua di Islamabad, Abul Azad di Dhaka and Ashaly P Joy di Tamil Nadu.

    Lihat juga Video: Pidato Narendra Modi Setelah Jadi PM India untuk Ketiga Kalinya

    (nvc/nvc)

  • Kapal China Patroli di Dekat Pulau Sengketa, Jepang Marah!

    Kapal China Patroli di Dekat Pulau Sengketa, Jepang Marah!

    Tokyo –

    Empat kapal Penjaga Pantai China, yang dilengkapi persenjataan, terdeteksi melakukan patroli hingga memasuki perairan yang dianggap oleh Jepang sebagai bagian wilayahnya. Otoritas Tokyo yang merasa berang pun mengajukan protes keras terhadap otoritas Beijing atas insiden tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (7/6/2024), pemerintah Jepang menyebut bahwa ini menjadi momen pertama kalinya ketika empat kapal patroli China, yang membawa apa yang tampak seperti meriam, memasuki wilayah teritorial Jepang di Laut China Timur, di sekitar pulau yang menjadi sengketa kedua negara.

    Tokyo diketahui mengklaim pulau sengketa yang disebut sebagai Senkaku, sedangkan Beijing mengklaimnya sebagai Diaoyu.

    “Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan apa niat dari pihak China, namun penyusupan kapal-kapal milik Penjaga Pantai China ke wilayah kami merupakan pelanggaran hukum internasional,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, dalam konferensi pers.

    Otoritas Penjaga Pantai China, dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa pihaknya berpatroli di perairan tersebut dengan mengerahkan kapal-kapal yang membawa persenjataan.

    Disebutkan bahwa patroli tersebut merupakan “tindakan rutin” untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan hak maritim, dan menjadi “langkah yang diperlukan” untuk perdamaian dan stabilitas, serta bertujuan menangkal “langkah negatif” Jepang baru-baru ini.

    “Kami menyarankan pihak Jepang untuk berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya, untuk merenungkan diri dan menghentikan provokasi,” demikian pernyataan Otoritas Penjaga Pantai China, sembari menyatakan pihaknya akan meningkatkan apa yang disebutnya sebagai “upaya penegakan hukum”.

    Hayashi, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa otoritas Tokyo telah mengajukan “protes keras” kepada Beijing melalui saluran diplomatik, yang menyerukan agar kapal-kapal Penjaga Pantai China segera keluar dari perairan tersebut.

    Empat kapal Penjaga Pantai China, sebut Hayashi, berada di dalam area teritorial Jepang selama lebih dari satu jam dan meninggalkan area itu setelah tengah hari.

    “Penyusupan ke dalam wilayah perairan kami sangat disesalkan dan tidak bisa ditoleransi. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk waspada dan memantau wilayah sekitar Kepulauan Senkaku dengan rasa urgensi, sembari menghadapi China dengan tenang dan tegas,” ucap Hayashi dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)