kab/kota: Beijing

  • Output sektor jasa China naik 4,7 persen pada Januari-September 2024

    Output sektor jasa China naik 4,7 persen pada Januari-September 2024

    Beijing (ANTARA) – Output layanan bernilai tambah (value-added service/VAS) China naik 4,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam tiga kuartal pertama 2024, demikian tunjuk data dari Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China pada Jumat (18/10).

    Output bernilai tambah sektor layanan transmisi informasi, software, dan teknologi informasi (TI) melonjak 11,3 persen, sedangkan output bernilai tambah sektor katering dan akomodasi meningkat 6,3 persen (yoy).

    Pada September, indeks yang mengukur output industri jasa negara itu naik 5,1 persen (yoy), meningkat 0,5 poin persentase dari bulan sebelumnya.

    Secara rinci, subindeks untuk layanan transmisi informasi, software, dan TI melaporkan pertumbuhan paling kuat sebesar 11,4 persen, diikuti oleh jasa penyewaan dan bisnis di angka 9,7 persen, serta sektor keuangan dengan 6,5 persen.

    Data tersebut juga menunjukkan banyak industri yang melaporkan tingkat aktivitas bisnis yang tinggi, termasuk layanan pos; layanan telekomunikasi, penyiaran, dan transmisi satelit; layanan internet, software, dan TI; serta sektor jasa moneter dan keuangan.

    Pada tiga kuartal pertama 2024, penjualan retail di sektor jasa naik 6,7 persen (yoy). 

     

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Jakarta

    Menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,1% pada akhir 2024 dan 6,5% pada 2025.

    Kedua perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan prediksi pada April, dengan peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh pemulihan ekspor manufaktur, pariwisata, dan investasi, menurut laporan tersebut.

    Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar pada 2025 dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

    “Vietnam memang menghadapi beberapa tantangan serius, terutama di sektor domestik yang lemah dan ketergantungan berlebihan pada sektor investasi asing langsung (FDI), namun dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, prospek ekonominya tetap cerah,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti dan rekan tamu di ISEAS Institute kepada DW.

    Apa penyebab ekonomi Vietnam terus tumbuh?

    Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing langsung (FDI).

    Antara 2021 dan 2023, aliran masuk FDI ke Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina rata-rata mencapai sekitar $236 miliar (sekitar Rp3.681,6 triliun) per tahun, menurut Laporan Investasi ASEAN 2024.

    Saat investor Barat mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada Cina di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing, negara-negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk investasi asing dari AS, Jepang, dan Uni Eropa.

    “Saya pikir Vietnam dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya berkat keunggulan domestik dengan populasi 100 juta dan kelas menengah yang terus berkembang, serta mengoptimalkan manfaat dari posisinya dalam persaingan kekuatan besar antara Cina dan AS,” katanya.

    Cina juga berinvestasi di Asia Tenggara, dengan Beijing dan Hanoi membangun “kemitraan strategis komprehensif” pada 2008.

    ‘China Plus One’

    Seperti Cina, pertumbuhan ekonomi Vietnam berada di bawah kendali sistem satu partai, dengan Partai Komunis memiliki kendali penuh atas fungsi negara, organisasi sosial, dan media.

    “Cina adalah mitra dagang terbesar Vietnam, tetapi yang lebih penting, Cina memainkan peran penting dalam sektor manufaktur Vietnam karena sebagian besar bahan baku berasal dari Cina. Saya tidak berpikir itu akan berubah dalam waktu dekat,” kata Nguyen.

    “China Plus One” adalah strategi bisnis ekonomi global bagi investor untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pasar dan rantai pasokan di Cina, dengan memperluas ke negara lain sambil tetap mempertahankan kehadiran di negara Asia tersebut.

    Negara-negara Asia Tenggara dianggap sebagai alternatif yang cocok.

    Bich Tran dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan kepada DW bahwa Vietnam sering menjadi pilihan utama.

    “Vietnam adalah salah satu pilihan utama bagi banyak perusahaan dengan kebijakan China Plus One karena kedekatan geografis dan budaya yang serupa,” kata Tran.

    “Bagi mereka yang sudah beroperasi di Cina, pindah ke Vietnam lebih mudah, dan bekerja dengan orang Vietnam lebih familiar dibandingkan dengan Indonesia atau Malaysia,” tambahnya.

    “Namun demikian, Vietnam jauh lebih kecil daripada Cina, sehingga hanya dapat menyerap sejumlah kecil perusahaan yang ingin relokasi. India, jika mereka membuka ekonominya, akan memiliki peluang lebih baik untuk bersaing dengan Cina dibandingkan Vietnam,” tambahnya.

    Vietnam menarik ekonomi Barat

    Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar kedua Vietnam dan pasar ekspor terbesar.

    Pada September 2023, Washington dan Hanoi meningkatkan hubungan diplomatik mereka, menandatangani “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian, Kerja Sama, dan Pembangunan Berkelanjutan.” Analis mengatakan perjanjian ini sebagian besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi.

    Amerika Serikat adalah salah satu dari daftar mitra strategis Vietnam yang terus bertambah, termasuk Australia, Cina, India, Rusia, Korea Selatan, dan baru-baru ini Prancis.

    Namun, investasi besar dari Washington adalah kunci peluang ekonomi bagi Vietnam.

    Apple, raksasa teknologi AS, kembali dinobatkan sebagai perusahaan paling berharga di dunia tahun ini.

    Vietnam telah menjadi lokasi manufaktur penting bagi perusahaan tersebut, dengan Apple menginvestasikan lebih dari $15 miliar (sekitar Rp234 triliun) di negara itu dalam lima tahun terakhir.

    Vietnam memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan tenaga kerja yang muda dan besar, dengan 58% dari populasi hampir 100 juta berusia di bawah 35 tahun, menjadikan negara ini tempat yang menarik untuk investasi.

    Reformasi struktural sebagai langkah lebih lanjut

    Pertumbuhan yang kuat menghadapi hambatan domestik, meskipun Vietnam menjadi salah satu negara dengan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan, Vietnam memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi, sensor politik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

    Perusahaan kecil dan menengah di Vietnam mengalami kesulitan untuk menjadi kompetitif seperti produsen yang mengekspor ke pasar internasional.

    Karena perubahan iklim, seperti Topan Yagi baru-baru ini, harga kebutuhan pokok seperti produksi pangan juga meningkat. Vietnam juga sering menghadapi kekurangan listrik, dan para ahli mengatakan negara ini harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

    Sebastian Eckardt, manajer praktik untuk Asia Timur di Bank Dunia, mengatakan reformasi struktural diperlukan.

    “Selama paruh pertama tahun ini, ekonomi Vietnam mendapat manfaat dari pemulihan permintaan ekspor. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan tidak hanya sepanjang sisa tahun ini tetapi juga dalam jangka menengah, pihak berwenang harus memperdalam reformasi struktural, meningkatkan investasi publik, sambil hati-hati mengelola risiko keuangan yang muncul,” kata Eckardt.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Prabowo Temui PM Vietnam di Hanoi, Apa yang Dibahas?’:

    (ita/ita)

  • Pekerja China Jadi Target Serangan-Penculikan di Luar Negeri, Kenapa?

    Pekerja China Jadi Target Serangan-Penculikan di Luar Negeri, Kenapa?

    Beijing

    Pada Minggu (06/10), dua warga negara China meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka dalam insiden yang diduga sebagai serangan bunuh diri di dekat Bandara Karachi, Pakistan. Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

    Ini adalah serangan terbaru dari beberapa serangan yang menyasar pekerja China di Pakistan dan beberapa negara lain dalam beberapa tahun terakhir.

    Ada lebih dari setengah juta pekerja China yang bekerja di proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia. Banyak di antara mereka berada di wilayah dengan situasi politik yang bergejolak dan banyak pula yang tewas dibunuh atau diculik.

    Seberapa sering para pekerja China menjadi sasaran di Pakistan?

    Pada 6 Oktober lalu, dua warga negara China yang merupakan bagian dari konvoi pekerja proyek pembangunan pembangkit listrik di Port Qasim, dekat Karachi, tewas akibat bom mobil di dekat bandara.

    Sedikitnya 10 orang luka-luka dalam serangan tersebut.

    BLA menyatakan mereka “menargetkan konvoi insinyur dan investor China tingkat tinggi” yang tiba di bandara.

    Serangan ini mereka klaim sebagai serangan bunuh diri.

    BLA melakukan pemberontakan sejak lama demi pembentukan sebuah negara yang terpisah dari Pakistan.

    Serangan yang terjadi pada Minggu (06/10) adalah serangan terbaru dari rangkaian serangan pekerja China di Pakistan (Getty Images)

    Sebanyak dua warga negara China yang mereka bunuh sedang bekerja dalam proyek pengembangan Port Qasim, yang berada di dekat Karachi, Pakistan.

    BLA juga mengaku menyerang pangkalan udara milik Angkatan Laut Pakistan di Pelabuhan Gwadar di Balochistan yang sedang digarap oleh perusahaan China, pada Maret lalu.

    Selain itu, mereka mengaku membunuh tiga akademisi China beserta sopir berkewarganegaraan Pakistan dalam serangan bunuh diri di dekat Confusius Institute yang dikelola China di Universitas Karachi pada April 2022.

    Menurut BLA, masyarakat Baloch belum mendapatkan pembagian kesejahteraan yang adil dari investasi atau ekstraksi mineral (seperti minyak) oleh perusahaan asing di wilayah mereka.

    Berapa banyak pekerja China yang bekerja di luar negeri dan mengapa?

    Sekitar 580.000 warga China bekerja di luar negeri pada berbagai proyek di seluruh dunia yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan China, menurut hitungan Kementerian Perdagangan pada 2022.

    Sebagian besar dari mereka mengerjakan proyek-proyek yang merupakan bagian dari rencana besar China, yakni Belt and Road Initiative (BRI).

    Proyek-proyek BRI diperkirakan telah menghabiskan US$1 triliun (sekitar Rp15,6 triliun) untuk membangun jalan raya dan jalur kereta api, pelabuhan, serta pembangkit listrik.

    Megaproyek tersebut bertujuan menciptakan rute baru bagi ekspor China dan memperdalam hubungan perdagangan antara China dan semua negara yang telah mendaftar untuk menjadi mitra dalam skema tersebut.

    Baca juga:

    Adapun Pakistan adalah rumah bagi salah satu proyek terbesar BRI: Koridor ekonomi China-Pakistan.

    Proyek ini meliputi sejumlah jalur jalan raya dan kereta api dari perbatasan barat China, melintasi Pakistan menuju Pelabuhan Gwadar di Laut Arab.

    Sebagaimana Pakistan, banyak negara di Afrikaseperti Kenya, Ethiopia, dan Senegaltelah meminjam miliaran dolar dari China untuk membangun infrastruktur transportasi dan energi yang lebih baik.

    Seringkali, warga negara tuan rumah mengeluh lantaran perusahaan China yang menjalankan proyek pembangunan hanya menawarkan sedikit lapangan pekerjaan bagi mereka. Sebagian besar proyek justru mempekerjakan warga negara China.

    Pekerjaan pada proyek pembangunan China di luar negeri sebagian diberikan kepada pekerja China (Getty Images)

    “Masyarakat lokal di negara-negara Afrika membenci hal tersebut,” ungkap Profesor Steve Tsang dari SOAS China Institute di London.

    “Perusahaan-perusahaan tersebut mendatangkan banyak pekerja asal China dan ada sentimen bahwa mereka mempekerjakan masyarakat setempat untuk pekerjaan kasar atau kondisi yang sangat keras,” katanya kemudian.

    “China mengatakan bahwa investasinya di luar negeri adalah sesuatu yang saling menguntungkan,” tutur Dr Alex Vines dari Chatham House, sebuah wadah pemikir urusan luar negeri yang berbasis di Inggris.

    “Namun mereka memberikan pekerjaan di sana ke para pekerja China untuk memecahkan masalah pengangguran di China,” ujarnya lagi.

    Apa bahaya yang mengintai para pekerja China yang bekerja di luar negeri?

    Investasi China di luar negeri mengakibatkan pekerja China harus bekerja di beberapa negara paling berbahaya di dunia, termasuk zona konflik yang aktif.

    Pakistan, misalnya, termasuk salah satu negara yang paling tidak stabil secara politik, menurut klasifikasi Bank Dunia.

    Koresponden BBC World Service di Karachi, Riaz Sohail, mengatakan ada 16 serangan terkait proyek pembangunan China yang mengakibatkan 12 warga negara China tewas dan 16 lainnya luka-luka.

    Rangkaian peristiwa ini mencakup pembunuhan terhadap lima insinyur China pada Maret 2024. Kelima individu itu bekerja di bendungan pembangkit listrik tenaga air Dasu di wilayah Bisham, Khyber Pakhtunkhwawilayah yang sangat bergejolak di barat laut negara tersebut.

    Pada November 2018, orang-orang bersenjata membunuh sedikitnya empat orang dalam serangan yang menyasar konsulat China di Karachi.

    Pekerja Tiongkok kerap menjadi sasaran para militan Pakistan di Pelabuhan Gwadar (Getty Images)

    Tak satu pun pihak menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Di Afrika, terjadi beberapa serangan terhadap pekerja China di tambang emas di Republik Demokraktik Kongo tempat kekerasan politik oleh kelompok milisi bersenjata kerap terjadi.

    Pada Juli 2024, enam warga negara China dan setidaknya dua tentara Kongo ditembak di lokasi tambang emas di timur laut Kongoyang sebagian dimiliki sebuah perusahaan China, demikian dilaporkan kantor berita Reuters.

    Pelakunya disebut-sebut adalah anggota milisi yang dikenal sebagai Cooperative for the Development of the Congo. Kelompok ini merupakan salah satu dari beberapa kelompok yang berjuang untuk menguasai lahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

    Pada Januari 2022, orang-orang bersenjata di Nigeria dilaporkan telah menculik tiga pekerja China di lokasi pembangunan bendunganyang dibangun oleh perusahaan milik China, Sinohydro.

    Menurut laporan Peterson Institute for International Economics (PIEE) yang berbasis di AS, kelompok bersenjata di Afrika dan Asia Tenggara sering kali menganggap penculikan warga negara China adalah hal yang menguntungkan, karena mereka berharap perusahaan akan membayar uang tebusan dalam jumlah besar agar pekerjanya bisa kembali.

    Taliban, misalnya, berulang kali menculik pekerja asing asal China demi uang tebusan.

    Bagaimana upaya China melindungi pekerjanya di luar negeri?

    Menurut PIEE, pemerintah China dan perusahaan-perusahaan China sejauh ini telah menangani berbagai serangan terhadap pekerjanya di luar negeri dengan “membayar uang tebusan untuk menjamin pembebasan, menekan pejabat negara tuan rumah untuk memastikan jaminan keamanan yang lebih baik, serta mengekspor teknologi pengawasan untuk membantu mengidentifikasi dan menghalangi calon ekstremis.”

    China juga melatih militer di negara-negara tuan rumah sehingga mereka dapat memberikan keamanan yang lebih baik.

    Selain itu, perusahaan-perusahaan China semakin banyak mempekerjakan perusahaan keamanan swasta di lokasi proyek untuk mengantisipasi pelaku bom bunuh diri serta kelompok bersenjata dan penculik.

    “Namun ada batasan apa yang bisa diharapkan oleh Beijing untuk bisa diterapkan oleh negara-negara tuan rumah,” kata laporan PIEE.

    “Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) China telah menargetkan negara-negara dengan supremasi hukum yang lebih lemah.”

    Setelah serangan terbaru di Pakistan, Kedutaan Besar China di sana mengingatkan warganya dan perusahaan China di Pakistan untuk waspada dan “melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan”.

    (nvc/nvc)

  • Kapal Induk China Terdeteksi Dekat Wilayahnya, Taiwan Waspada!

    Kapal Induk China Terdeteksi Dekat Wilayahnya, Taiwan Waspada!

    Taipei

    Taiwan dalam keadaan “waspada” setelah mendeteksi keberadaan kapal induk China di perairan selatan wilayahnya pada Minggu (13/10) waktu setempat. Hal ini terjadi saat ketegangan antara kedua negara semakin meningkat.

    “Kelompok kapal induk China Liaoning telah memasuki perairan di dekat Selat Bashi dan kemungkinan akan melanjutkan pelayaran ke Pasifik bagian barat,” sebut Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024).

    China semakin meningkatkan aktivitas militer di sekitar wilayah Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Beijing mengirimkan rentetan pesawat tempur dan pesawat militer lainnya, dengan kapal-kapal militer negara itu terus mempertahankan kehadiran di sekitar perairan Taiwan.

    Terdeteksinya kapal induk Liaoning di sekitar Taiwan ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan China pada Jumat (11/10) untuk tidak mengambil tindakan “provokatif” terhadap Taipei.

    Peringatan Washington itu disampaikan setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pidato pada perayaan Hari Nasional negara tersebut sehari sebelumnya, yang menuai reaksi keras China.

    Lai, yang disebut oleh Beijing sebagai “separatis”, bersumpah dalam pidatonya untuk “menolak aneksasi” Taiwan. Dia juga menegaskan bahwa Beijing dan Taipei “tidak saling tunduk satu sama lain”.

    Dalam tanggapannya, otoritas China menyebut pidato Lai sebagai “provokasi” yang akan mengakibatkan “bencana” bagi rakyat Taiwan.

    Selama ini, China selalu menegaskan Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Beijing bahkan mengatakan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taipei kembali di bawah kendalinya.

    Beberapa waktu terakhir, militer China mengerahkan puluhan pesawat tempur dan kapal angkatan lautnya ke dekat wilayah Taiwan. Laporan Kementerian Pertahanan Taiwan pada 26 September lalu menyebut sedikitnya 43 pesawat militer China dan delapan kapal angkatan laut terdeteksi dalam periode 24 jam di dekat wilayahnya hingga pagi hari.

    Sekitar 29 pesawat militer tambahan — termasuk jet tempur dan pesawat nirawak — terdeteksi hingga sore hari pada hari yang sama.

    Menurut para pakar militer, peningkatan jumlah pesawat, kapal, dan drone yang dilakukan China itu merupakan bentuk “gangguan zona abu-abu” yang membuat Angkatan Bersenjata Taiwan selalu waspada. Para pakar militer menilai taktik-taktik semacam ini, yang tidak termasuk tindakan perang langsung, digunakan untuk menguras habis tenaga pasukan militer Taiwan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Mayoritas Warga Bertekad Pertahankan Taiwan dari Serangan China

    Mayoritas Warga Bertekad Pertahankan Taiwan dari Serangan China

    Jakarta

    Sebagian besar warga Taiwan bersedia mempertahankan pulau mereka dari serangan Cina, menurut sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Rabu (09/10). Sebagian besar juga percaya bahwa kecil kemungkinan serangan itu benar-benar terjadi dalam lima tahun mendatang.

    Jajak pendapat yang ditugaskan oleh Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional itu dirilis sehari sebelum Hari Nasional Taiwan, Kamis (10/10).

    Jika Beijing menyerang, 67,8% dari 1.214 orang yang disurvei mengatakan akan “sangat bersedia atau agak bersedia” berperang demi membela Taiwan. Sementara 23,6% mengatakan tidak bersedia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 64% mengatakan “ambisi teritorial” Cina di Taiwan adalah “ancaman serius.” Pada saat yang sama, 61% mengatakan kecil kemungkinan Cina akan menyerang dalam waktu dekat.

    Sekitar 52% responden mengatakan yakin sekutu utama Amerika Serikat (AS) akan membantu melawan kemungkinan invasi Cina. Namun, hanya 40% yang percaya bahwa AS akan mengirim angkatan lautnya untuk “mematahkan” kemungkinan blokade oleh Cina.

    Intelijen AS: Cina mungkin menginvasi pada 2027

    Cina, yang meyakini Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, menggelar latihan militer hampir setiap hari di laut sekitar pulau tersebut. Tahun lalu, Direktur CIA William Burns mengatakan ada intelijen yang mengindikasikan bahwa Presiden Cina Xi Jinping bermaksud menginvasi Taiwan pada 2027.

    Cina tuduh AS menyiram bensin ke api konflik

    Saat Taiwan mempersiapkan peringatan hari kemerdekaannya, Cina menuduh Presiden Taiwan Lai Ching-te meningkatkan situasi “permusuhan”.

    Cina dan Taiwan berpisah pada akhir perang saudara tahun 1949. Cina menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya yang pada akhirnya harus dipersatukan kembali, jika perlu dengan kekerasan.

    Tiga anggota Kongres AS akan menjadi tamu asing yang hadir saat Lai menyampaikan pidato Hari Nasionalnya, yang kemungkinan akan menyinggung kebijakan Cina di pulau itu.

    Juru bicara pertahanan Cina Wu Qian mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat “menyiram bensin ke api masalah Taiwan” dengan menyediakan senjata ke Taipei, dan “mendorong Taiwan selangkah demi selangkah ke dalam situasi perang yang berbahaya.”

    Presiden Cina Xi Jinping baru-baru ini menggunakan perayaan hari nasional negaranya untuk menegaskan kembali seruannya bagi penyatuan kembali Cina dan Taiwan.

    “Mencapai penyatuan kembali nasional yang lengkap adalah aspirasi bersama rakyat Cina,” kata Xi.

    ae/ (AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Mayoritas Warga Bertekad Pertahankan Taiwan dari Serangan China

    Mayoritas Warga Bertekad Pertahankan Taiwan dari Serangan China

    Jakarta

    Sebagian besar warga Taiwan bersedia mempertahankan pulau mereka dari serangan Cina, menurut sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Rabu (09/10). Sebagian besar juga percaya bahwa kecil kemungkinan serangan itu benar-benar terjadi dalam lima tahun mendatang.

    Jajak pendapat yang ditugaskan oleh Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional itu dirilis sehari sebelum Hari Nasional Taiwan, Kamis (10/10).

    Jika Beijing menyerang, 67,8% dari 1.214 orang yang disurvei mengatakan akan “sangat bersedia atau agak bersedia” berperang demi membela Taiwan. Sementara 23,6% mengatakan tidak bersedia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 64% mengatakan “ambisi teritorial” Cina di Taiwan adalah “ancaman serius.” Pada saat yang sama, 61% mengatakan kecil kemungkinan Cina akan menyerang dalam waktu dekat.

    Sekitar 52% responden mengatakan yakin sekutu utama Amerika Serikat (AS) akan membantu melawan kemungkinan invasi Cina. Namun, hanya 40% yang percaya bahwa AS akan mengirim angkatan lautnya untuk “mematahkan” kemungkinan blokade oleh Cina.

    Intelijen AS: Cina mungkin menginvasi pada 2027

    Cina, yang meyakini Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, menggelar latihan militer hampir setiap hari di laut sekitar pulau tersebut. Tahun lalu, Direktur CIA William Burns mengatakan ada intelijen yang mengindikasikan bahwa Presiden Cina Xi Jinping bermaksud menginvasi Taiwan pada 2027.

    Cina tuduh AS menyiram bensin ke api konflik

    Saat Taiwan mempersiapkan peringatan hari kemerdekaannya, Cina menuduh Presiden Taiwan Lai Ching-te meningkatkan situasi “permusuhan”.

    Cina dan Taiwan berpisah pada akhir perang saudara tahun 1949. Cina menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya yang pada akhirnya harus dipersatukan kembali, jika perlu dengan kekerasan.

    Tiga anggota Kongres AS akan menjadi tamu asing yang hadir saat Lai menyampaikan pidato Hari Nasionalnya, yang kemungkinan akan menyinggung kebijakan Cina di pulau itu.

    Juru bicara pertahanan Cina Wu Qian mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat “menyiram bensin ke api masalah Taiwan” dengan menyediakan senjata ke Taipei, dan “mendorong Taiwan selangkah demi selangkah ke dalam situasi perang yang berbahaya.”

    Presiden Cina Xi Jinping baru-baru ini menggunakan perayaan hari nasional negaranya untuk menegaskan kembali seruannya bagi penyatuan kembali Cina dan Taiwan.

    “Mencapai penyatuan kembali nasional yang lengkap adalah aspirasi bersama rakyat Cina,” kata Xi.

    ae/ (AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Separatis di Pakistan Targetkan Warga China, Ada Apa?

    Separatis di Pakistan Targetkan Warga China, Ada Apa?

    Jakarta

    Kedutaan Besar Cina di Pakistan mengonfirmasi bahwa dua warga negara Cina tewas dan satu orang terluka dalam ledakan di dekat Bandara Internasional Jinnah di Karachi pada Minggu (6/10).

    Sebanyak tiga orang tewas dan setidaknya 11 orang terluka dalam apa yang digambarkan pihak berwenang Pakistan sebagai “serangan teroris.”

    Menurut pernyataan Kedutaan Besar Cina, sebuah konvoi yang membawa staf Cina dari Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited menjadi sasaran serangan.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Senin (7/10) mengatakan bahwa para pelaku tidak akan dibiarkan lolos dari hukuman.

    “[…] Badan keamanan dan penegak hukum Pakistan tidak akan menyisakan upaya untuk menangkap pelaku dan fasilitatornya. Tindakan barbar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman,” demikian pernyataan tersebut.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa kelompok militan separatis Balochistan Liberation Army (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu (06/10) tersebut.

    Apa yang dilakukan warga negara Cina di Pakistan?

    Ribuan pekerja Cina di Pakistan sebagian besar terlibat dalam proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) senilai miliaran dolar dari Beijing.

    Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan provinsi Xinjiang di barat Cina dengan laut melalui Pakistan. Hal ini akan mempersingkat rute perdagangan Cina dan membantu menghindari Selat Malaka, jalur laut sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

    Pakistan, di sisi lain, diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan perdagangan, infrastruktur, dan industri di sepanjang koridor sepanjang 2.000 kilometer tersebut, yang seluruhnya dibiayai oleh Cina.

    Meskipun proyek ini akan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak penduduk provinsi Balochistan, yang merupakan pusat CPEC, menentangnya.

    Ancaman konflik di Balochistan

    Balochistan, provinsi barat daya Pakistan yang berbatasan dengan Afganistan dan Iran, adalah provinsi termiskin dan paling sedikit penduduknya. Kelompok pemberontak telah melakukan pemberontakan separatis selama beberapa dekade, mengeluh bahwa Islamabad dan provinsi Punjab yang lebih kaya mengeksploitasi sumber daya mereka secara tidak adil.

    Pemerintah Pakistan telah mencoba mengakhiri pemberontakan ini dengan cara militer.

    Separatis Baloch mengeklaim bahwa Cina berinvestasi di Gwadar, kota kecil nelayan di Balochistan yang memainkan peran penting dalam proyek CPEC, untuk mengeksploitasi sumber daya alam provinsi tersebut.

    Proyek-proyek Cina di seluruh provinsi dan di bagian lain negara itu, termasuk kota pelabuhan Karachi, telah menjadi sasaran serangan militan Baloch selama bertahun-tahun.

    Pada 2018, BLA menyerang konsulat Cina di Karachi. Pada April 2021, sebuah serangan bunuh diri di luar hotel mewah di Quetta, tempat duta besar Cina menginap, menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BLA semakin meningkatkan serangan, menargetkan militer Pakistan sebagai balasan atas pengamanan proyek-proyek Cina.

    Pada Agustus, BLA meluncurkan serangan terkoordinasi di provinsi tersebut yang menewaskan lebih dari 70 orang.

    “Serangan telah meningkat selama beberapa waktu, mencerminkan militan separatis yang semakin berani dan marah terhadap investasi Cina, serta kapasitas yang semakin besar untuk melaksanakan operasi semacam ini,” ujar Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

    Tuntutan hak untuk Balochistan

    Selain kelompok militan yang berjuang melawan Islamabad, ada beberapa partai politik dan kelompok hak asasi yang menuntut hak bagi provinsi dan masyarakat Baloch secara damai.

    Kelompok-kelompok ini telah mengkritik keras tindakan pihak berwenang Pakistan di provinsi tersebut, menuduh militer dan badan intelijen melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Para analis mengatakan bahwa protes massal baru-baru ini di Balochistan menyoroti meningkatnya ketidakpuasan di antara penduduk lokal.

    “Sepuluh tahun setelah peluncuran CPEC, janji untuk mengubah Gwadar menjadi kota seperti Shenzhen, Hong Kong, atau Dubai belum terpenuhi,” ujar Kiyya Baloch, seorang jurnalis dan komentator yang telah meliput Balochistan secara luas, kepada DW, menambahkan bahwa gerakan perdamaian dimaksudkan untuk menentang kebijakan Beijing dan Islamabad terhadap provinsi tersebut.

    Baloch Yakjehti Committee (BYC), sebuah kelompok hak yang mengkampanyekan hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonomi masyarakat Baloch, jadi kelompok yang paling vokal menyuarakan tuntutannya pada aksi demonstrasi baru-baru ini di Balochistan. Gerakan ini telah memobilisasi orang-orang dan menyelenggarakan demonstrasi besar di seluruh wilayah.

    Mahrang Baloch, pemimpin BYC, mengatakan kepada DW bahwa mereka mengorganisir “gerakan melawan genosida Baloch,” menuduh pihak berwenang Pakistan melakukan ribuan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum.

    “Cina atau negara lain yang berinvestasi di Balochistan terlibat langsung dalam genosida Baloch. Penghilangan paksa dan pengusiran paksa di wilayah pesisir Makran sangat besar. Mereka menjarah sumber daya kami tanpa memberi manfaat kepada penduduk lokal Baloch,” katanya.

    Situasi yang bergejolak

    Militer Pakistan melabeli BYC sebagai “proksi” bagi apa yang disebutnya teroris dan mafia kriminal.

    “Strategi mereka adalah mengumpulkan kerumunan dengan dana asing, menghasut kerusuhan di antara masyarakat, menantang otoritas pemerintah dengan melempar batu, melakukan perusakan, dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal,” ujar Ahmed Sharif Chaudhry, kepala bagian media militer, kepada wartawan pada bulan Agustus.

    “Tapi ketika negara bertindak, mereka menggambarkan diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah,” tambahnya.

    Qamar Cheema, seorang analis pertahanan, menggambarkan situasi keamanan di provinsi tersebut sebagai “bergejolak,” mengutip serangan militan yang merajalela terhadap instalasi militer.

    “Untuk mengatasi situasi di mana Beijing telah berinvestasi secara besar-besaran, harus ada perdamaian dan stabilitas, dan negara harus bertindak untuk mengendalikan situasi,” katanya kepada DW.

    Editor: Srinivas Mazumdaru

    Artikel ini diterjemahkan dari DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Dapatkah Stimulus Ekonomi China Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jerman?

    Dapatkah Stimulus Ekonomi China Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jerman?

    Jakarta

    Ekonomi Jerman terperangkap dalam krisis selama dua tahun terakhir, di tengah pertumbuhan yang stagnan dan tantangan struktural yang terus meningkat.

    Harga energi yang tinggi, birokrasi yang berbelit-belit, investasi yang lambat dalam infrastruktur fisik dan digital, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar utama luar negeri telah menghantam perusahaan-perusahaan Jerman dengan keras.

    Perlambatan ekonomi di Cina, khususnya, telah memberikan dampak yang besar.

    Raksasa Asia tersebut telah lama menjadi pasar utama bagi perusahaan-perusahaan industri Jerman, terutama di sektor otomotif, permesinan, dan kimia. Dan pesanan dari Cina membantu menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang baik di Jerman.

    Namun, berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis pasar properti, ketegangan perdagangan, dan masalah demografi, telah mengguncang kepercayaan konsumen di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan memperlambat pertumbuhan. Hal ini juga menyebabkan permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang buatan Jerman.

    “Ekspor Jerman ke Cina meningkat dua digit pada 1990-an dan 2000-an, tetapi pertumbuhannya mulai melambat satu dekade lalu,” menurut laporan yang diterbitkan oleh Rhodium Group pada Februari 2024.

    “Setelah mencapai puncaknya pada 2022, ekspor turun sembilan persen pada 2023 meskipun ekonomi Cina terus tumbuh — sejauh ini merupakan penurunan paling tajam sejak Cina bergabung dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” katanya.

    ”Suasana yang sangat tenang’ di Cina

    Dalam Dialog Global Berlin minggu lalu, pimpinan Mercedes-Benz, Ola Källenius, mengatakan ada “suasana yang sangat tenang” di Cina dalam hal sentimen konsumen dan banyak pengusaha yang “menunggu dan mengamati.”

    “Sentimen saat ini, pada sebagian besar pengusaha dan konsumen yang membeli barang-barang mahal, barang modal yang lebih mahal atau bahkan barang mewah, sangat hati-hati,” katanya, seraya menambahkan, “Pasar itu telah menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan.”

    Källenius menunjukkan bahwa kesehatan sektor properti sangat penting bagi ekonomi Cina.

    “Bagi banyak orang di Amerika Serikat, orang-orang bisa memiliki 400 ribu dollar untuk masa pensiun. Di Cina, Anda memiliki apartemen. Jika nilai ekuitas apartemen itu selama 24 bulan terakhir telah turun sebesar 30%, Anda tidak merasa kaya. Anda tidak liburan dan membeli [Mercedes-Benz] kelas S,” katanya.

    Untuk membalikkan perlambatan ekonomi, Cina baru-baru ini mengeluarkan serangkaian langkah stimulus moneter baru yang mengejutkan, termasuk pemotongan suku bunga. Para pemimpin negara juga mengisyaratkan dukungan fiskal untuk menghidupkan kembali pertumbuhan yang lesu dan menstabilkan pasar real estate yang bermasalah.

    Sebagai bagian dari dorongan fiskal, Kementerian Keuangan Cina berencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 2 triliun yuan ($284 miliar) tahun ini, demikian dilaporkan Reuters.

    Paket stimulus tersebut dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam menghidupkan kembali pertumbuhan Cina dan mengangkat sentimen investor, yang memicu reli besar-besaran pada ekuitas Cina minggu lalu.

    Kepala ekonom di Mercator Institute for Cina Studies, Max J. Zenglein mengatakan kepada DW bahwa serangkaian langkah telah diumumkan untuk mendukung ekonomi, terutama ditujukan untuk stabilisasi.

    “Sektor real estate yang mandek, dan akibatnya konsumsi yang lemah, telah bertahan dengan keras kepala sepanjang tahun 2024,” katanya, seraya menambahkan, “Karena tidak ada perbaikan yang diharapkan pada kuartal ketiga, fokus telah bergeser untuk membangun landasan bagi pasar real estate.”

    Apakah langkah stimulus baru akan cukup?

    Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah langkah yang diumumkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong permintaan, yang dapat memberikan efek limpahan positif pada ekonomi global, termasuk Jerman.

    Dalam Dialog Global Berlin, CEO Mercedes-Benz Källenius mengatakan situasi di Cina adalah kunci bagi perusahaan selama beberapa tahun ke depan.

    “Bisakah Cina mengatasi krisis kepercayaan itu? Itu adalah hal terpenting bagi kami dari sudut pandang bisnis, dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Peneliti dan koordinator Program Cina di Peterson Institute for International Economics, Tianlei Huang menulis dalam sebuah laporan bahwa “dampak ekonomi paket stimulus Cina mungkin akan terbatas.”

    “Langkah-langkah yang diumumkan sejauh ini tidak mengatasi masalah yang mengakar dalam ekonomi Cina yang membebani pertumbuhannya, termasuk prioritas Beijing yang semakin tinggi pada keamanan nasional daripada pembangunan ekonomi, diskriminasi terhadap sektor swasta, dan kebijakan fiskal yang tidak memadai.”

    Tren ini menyoroti pentingnya pasar Cina bagi perusahaan-perusahaan Jerman meskipun ada seruan dari para pembuat kebijakan agar bisnis-bisnis melakukan diversifikasi dan mengurangi investasi mereka di Cina.

    Sementara langkah-langkah moneter yang diumumkan dan dukungan fiskal yang dijanjikan meningkatkan harapan akan pemulihan ekonomi Cina, pakar MERICS Zenglein mengatakan “stimulus tidak akan difokuskan pada area-area yang khususnya relevan bagi Jerman.”

    “Siapa pun yang sekarang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina meningkat tajam lagi dan bahwa ini akan memperbaiki situasi mereka di pasar Cina adalah salah — dan telah salah selama tiga tahun,” tegasnya.

    “Perusahaan-perusahaan yang jungkir balik dalam beberapa tahun terakhir tidak akan berhasil sekarang, terutama karena perubahan lingkungan pasar dengan persaingan Cina yang lebih kuat.”

    (ita/ita)

  • Krisis Demografi, China Naikkan Batas Usia Pensiun

    Krisis Demografi, China Naikkan Batas Usia Pensiun

    Jakarta

    Untuk pertama kalinya sejak tahun 1950-an, Cina berencana menaikkan batas usia pensiun di tengah fenomena menyusutnya jumlah tenaga kerja dan kekurangan anggaran pensiun.

    Usia pensiun untuk pria akan dinaikkan dari 60 menjadi 63 tahun. Sedangkan wanita yang bekerja di pekerjaan kerah biru atau yang melakukan pekerjaan kasar akan mengalami peningkatan dari 50 menjadi 55, dan mereka yang bekerja di pekerjaan kerah putih atau pekerja kantoran dari 55 menjadi 58.

    Pihak berwenang mengatakan bahwa perubahan ini akan dilakukan secara bertahap setiap beberapa bulan selama 15 tahun ke depan, dimulai pada awal 2025. Pensiun dini tidak akan diizinkan, meskipun individu dapat memilih untuk menunda pensiun mereka hingga tiga tahun, menurut kantor berita pemerintah Xinhua.

    Aturan yang terlambat?

    Usia pensiun di Cina saat ini adalah salah satu yang terendah di dunia, dan bahkan dengan kebijakan yang mulai berlaku tahun depan, usia tersebut masih di bawah ambang batas pensiun dibandingkan sebagian besar negara maju, termasuk Jerman.

    Yi Fuxian, seorang ahli demografi Cina dan ilmuwan senior di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kepada DW bahwa di tahun-tahun mendatang, Cina mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam hal proporsi masyarakat yang menua dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

    “Cina telah mempertahankan batas usia pensiun dan tidak berubah sampai sekarang, dan penundaan baru-baru ini masih belum cukup,” kata Yi, menekankan bahwa jika kebijakan ini telah diterapkan 20 tahun sebelumnya, “masalah saat ini mungkin dapat dihindari.”

    Tahun lalu, angka kelahiran di Cina mencapai rekor terendah yaitu 6,39 kelahiran per 1.000 orang. Total populasi juga turun lebih dari 2 juta, dan terjadi selama dua tahun berturut-turut.

    Eli Friedman, seorang pakar politik tenaga kerja China di Cornell University, Amerika Serikat, menjelaskan kepada DW bahwa menaikkan usia pensiun tidak akan banyak membantu kontraksi tenaga kerja. “Jika ada, hal itu mungkin akan mendorong ke arah lain,” katanya.

    Friedman menjelaskan, kakek dan nenek biasanya memainkan peran penting dalam berbagi pekerjaan untuk merawat banyak anak di masyarakat Cina. Jika generasi yang lebih tua ini diharuskan untuk menunda masa pensiun mereka, maka akan lebih sedikit yang akan tersedia untuk membantu tanggung jawab pengasuhan anak.

    Sistem jaminan sosial Cina yang kekurangan dana

    Selain itu, kebijakan baru Cina akan mengharuskan karyawan untuk berkontribusi lebih banyak pada sistem jaminan sosial untuk menerima uang pensiun mulai 2030. Pada 2039, masyarakat di sana harus bekerja setidaknya selama 20 tahun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan uang pensiun mereka.

    Perubahan ini terjadi karena dana pensiun Beijing diyakini akan segera habis. Pada 2019, lembaga penelitian negara, Chinese Academy of Social Sciences, telah memperingatkan tentang potensi menipisnya dana pensiun pada tahun 2035 – perkiraan yang dibuat sebelum adanya dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

    “Pemerintah tidak memiliki banyak pilihan karena kekurangan yang signifikan dalam sistem jaminan sosial,” kata Yi. Namun, ketidakmampuan untuk mendukung populasi yang menua “secara serius merusak kredibilitas pemerintah.”

    Meskipun menaikkan usia pensiun dapat membantu meringankan beban pensiun dalam waktu dekat, “sulit untuk mengatakan berapa lama hal itu bisa bertahan,” kata Yi.

    “Ini seperti menunda bom waktu,” tambahnya.

    Diperlukan perubahan struktural

    Untuk mengatasi kekurangan anggaran pensiun, Friedman mengatakan bahwa perubahan struktural dalam sistem kesejahteraan jauh lebih diperlukan daripada sekadar penyesuaian batas usia pensiun.

    Sistem pensiun di Cina saat ini sangat terdesentralisasi, dengan masing-masing daerah memiliki variasinya sendiri-sebuah situasi yang diperingatkan oleh para ahli kemungkinan besar akan memperlebar jurang ketimpangan di tingkat regional.

    Bagi pemerintah daerah yang menghadapi penurunan pendapatan pajak, “akan semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban finansial mereka,” tambah Friedman.

    Ia menyarankan agar pemerintah Cina membentuk “sistem pensiun nasional”, yang umum dilakukan di banyak negara, untuk menanamkan kepercayaan yang lebih besar pada sistem pensiun publik.

    Dengan kepercayaan diri seperti itu, orang akan merasa lebih aman untuk membelanjakan uang mereka di masa sekarang, karena masalah utamanya bukan hanya usia pensiun, tetapi apakah orang akan memiliki dana pensiun yang cukup untuk “mempertahankan masa pensiun yang bermartabat.”

    Pengangguran kaum muda masih tinggi

    Dampak lain dari peningkatan usia pensiun secara bertahap di Cina akan sangat dirasakan oleh mereka yang baru memasuki dunia kerja.

    Penundaan masa pensiun berarti lebih sedikit orang yang akan meninggalkan pasar tenaga kerja, “yang berarti lebih sedikit lapangan pekerjaan yang terbuka bagi kaum muda,” kata Friedman.

    Hal ini terjadi pada saat tingkat pengangguran di Cina untuk rentang usia 16 hingga 24 tahun terus meningkat, bahkan setelah pemerintah menyesuaikan metode penghitungannya untuk mengecualikan mereka yang masih bersekolah.

    Pada September 2024, Biro Statistik Nasional Cina menunjukkan pengangguran kaum muda mencapai 18,8% – tingkat tertinggi sejak sistem pencatatan baru dimulai pada bulan Desember.

    “Ini menyoroti dilema yang dihadapi oleh pemerintah Cina,” kata Yi, mencatat bahwa Beijing menghindari perubahan drastis karena kekhawatiran atas potensi kerusuhan sosial.

    Setiap “perubahan signifikan yang tiba-tiba” pada usia pensiun, jelasnya, akan menimbulkan keresahan.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘China Bikin Drone Canggih Berbentuk Burung’:

    (ita/ita)

  • Mantan Menhan Shigeru Ishiba Akan Jadi PM Baru Jepang

    Mantan Menhan Shigeru Ishiba Akan Jadi PM Baru Jepang

    Tokyo

    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shigeru Ishiba memenangkan pemilihan ketua Partai Liberal Demokratik (LDP) yang digelar pada Jumat (27/9) waktu setempat. Dengan menjabat Ketua LDP, partai yang berkuasa di Jepang, maka Ishiba juga akan menjabat sebagai PM baru Jepang.

    Ishiba akan menggantikan PM Fumio Kishida, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya dan tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan ketua LDP.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (27/9/2024), Ishiba yang berusia 67 tahun ini berhasil mengalahkan pesaing utamanya, Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi, yang sebelumnya berpotensi menjadi PM wanita pertama di Jepang.

    Pemilihan ketua baru LDP ini dilakukan oleh para anggota parlemen dan anggota partai dari LDP pada Jumat (27/9) waktu setempat.

    Pada putaran pertama pemungutan suara, tercatat ada sembilan kandidat yang mencalonkan diri setelah faksi-faksi yang sudah lama berkuasa di LDP dibubarkan pada awal tahun ini karena skandal pendanaan. Ishiba dan Takaichi menjadi dua kandidat utama yang berhadapan pada putaran akhir.

    Karena LDP kini memegang mayoritas dalam parlemen Jepang, maka pemenang pemilihan ketua secara pasti akan menjadi PM Jepang yang selanjutnya dan kemungkinan besar akan menggelar pemilu sela untuk memperkuat mandat mereka.

    Sebagai ketua LDP, Ishiba akan menjabat selama tiga tahun, dan dia bisa menjabat selama tiga periode berturut-turut.

    Usai memenangkan pemilihan ketua LDP pada Jumat (27/9), Ishiba akan secara resmi dipilih menjadi PM Jepang oleh parlemen pada 1 Oktober mendatang.

    Ishiba sebelumnya pernah hampir menduduki posisi puncak di Jepang, termasuk pada tahun 2012 ketika dia dikalahkan oleh mendiang Shinzo Abe, yang menjadi pemimpin terlama di Jepang.

    Profesor politik pada Universitas Tokyo Yu Uchiyama sebelumnya menyebut “situasinya menguntungkan Ishiba dan sikapnya yang ‘adil dan jujur’” ketika skandal-skandal yang muncul memicu ketidakpuasan publik terhadap LDP.

    Pengalaman Ishiba menangani isu-isu sosial yang sulit, seperti reformasi pertanian, juga dinilai membuatnya lebih memenuhi syarat untuk menjadi PM Jepang dibandingkan Takaichi, pesaing utamanya.

    Sementara itu, sebagai calon PM Jepang, Ishiba akan menghadapi ancaman keamanan regional, mulai dari China yang semakin agresif hingga hubungan yang semakin erat antara Beijing dengan Rusia serta uji coba rudal Korea Utara (Korut) yang dilarang.

    Di dalam negeri, Ishiba akan ditugaskan untuk menghidupkan perekonomian, seiring bank sentral menjauhi pelonggaran moneter selama beberapa dekade yang memangkas nilai mata uang Yen.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur dari Jabatan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)