Xcloud.id

kab/kota: Beijing

  • China Minta Universitas Sediakan ‘Mata Kuliah Cinta’ untuk Atasi Kelahiran Anjlok

    China Minta Universitas Sediakan ‘Mata Kuliah Cinta’ untuk Atasi Kelahiran Anjlok

    Jakarta –

    China kembali membuat rencana baru demi mengatasi anjloknya angka kelahiran yang tajam. Kini, pemerintah setempat mendorong agar pihak universitas memberikan ‘mata kuliah cinta’.

    Inisiatif ini dilakukan untuk mendorong pandangan positif tentang pernikahan, cinta, dan kesuburan di kalangan generasi muda. Terutama bagi para mahasiswa, yang dianggap berperan penting dalam memulihkan krisis demografi.

    China masih menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, yakni dengan populasi sebanyak 1,4 miliar jiwa. Namun, penurunan populasi di sana terus berlanjut dan menimbulkan kekhawatiran.

    Hal ini yang mendorong Beijing mencari solusi inovatif untuk mengatasinya.

    Dikutip dari Reuters, laporan resmi China Population News menyoroti peran universitas dalam mendorong perubahan budaya ini dengan menyarankan adanya perkenalan kursus tentang pendidikan pernikahan, cinta, dan keluarga.

    “Perguruan tinggi dan universitas harus mengambil tanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang pernikahan dan cinta kepada mahasiswa,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

    Pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan suasana budaya pernikahan dan melahirkan yang sehat serta positif. Ini bertujuan untuk mengatasi kurangnya pemahaman di kalangan generasi muda tentang hubungan.

    Untuk mahasiswa tingkat awal, diusulkan mempelajari tren demografi, konsep pernikahan, dan melahirkan yang berkembang. Sementara untuk mahasiswa tingkat akhir, mereka akan terlibat dalam lokakarya praktik, seperti analisis kasus, diskusi kelompok, dan strategi dalam mengelola hubungan intim.

    Menurut laporan tersebut, langkah-langkah ini akan membantu mahasiswa memahami hubungan emosional dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga akan lebih tahu tentang pentingnya pernikahan dan memiliki anak dalam konteks sosial.

    Survei terbaru menunjukkan tantangan besar dalam mengubah sikap generasi muda. Sekitar 57 persen mahasiswa yang disurvei China Population News mengatakan tidak tertarik menjalin hubungan romantis, dengan alasan sulitnya menyeimbangkan antara tekanan akademik dan komitmen emosional.

    “Karena kurangnya pendidikan tentang pernikahan dan cinta yang sistematis serta ilmiah, banyak mahasiswa memiliki pandangan yang tidak jelas atau tidak terinformasi tentang hubungan emosional dan keluarga,” lanjut laporan tersebut.

    Dari sisi pemerintah, ‘mata kuliah cinta’ ini sejalan dengan upaya yang untuk mempromosikan pernikahan dan melahirkan anak pada usia yang tepat. Namun, langkah-langkah tersebut menghadapi tantangan besar.

    Para demografer berpendapat meskipun inisiatif pendidikan ini bernilai untuk perubahan budaya, hal itu tidak mungkin langsung mendapatkan respons positif dari generasi muda. Mereka masih fokus pada kemandirian pribadi, ambisi karier, dan stabilitas finansial.

    Meski skeptisisme masih ada, pemerintah China tetap terus mendorong upaya ini agar dapat mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan.

    (sao/kna)

  • Panas! Filipina Tuduh Kapal China Tembakkan Meriam Air-Serempet Kapalnya

    Panas! Filipina Tuduh Kapal China Tembakkan Meriam Air-Serempet Kapalnya

    Manila –

    Otoritas Filipina menuduh kapal Penjaga Pantai China menembakkan meriam air dan menyerempet sebuah kapal milik pemerintah yang sedang melakukan patroli maritim di dekat Scarborough Shoal, pulau karang yang menjadi sengketa kedua negara di Laut China Selatan.

    Otoritas Beijing, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), mengklaim pihaknya “mempraktikkan kendali” atas kapal tersebut.

    China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, mengabaikan klaim negara-negara lainnya, termasuk Filipina, dan putusan internasional bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum.

    Video yang dirilis otoritas Filipina pada Rabu (4/12) menunjukkan sebuah kapal Penjaga Pantai China menabrak sisi kanan kapal BRP Datu Pagbuaya, milik Departemen Perikanan Filipina, dengan awak kapal meneriakkan “Tabrakan! Tabrakan!”.

    Juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela, dalam pernyataannya menyebut kapal China “menembakkan meriam air… mengarahkannya secara langsung terhadap antena navigasi kapal”.

    Tarriela juga menuduh kapal China itu “dengan sengaja menyerempet” kapal Filipina itu sebelum melancarkan serangan meriam air kedua.

    Otoritas Penjaga Pantai China, dalam pernyataannya, menyebut kapal-kapal Filipina itu berada dalam jarak “sangat dekat” dan tindakan mereka sudah “sesuai dengan hukum”. Informasi detail soal insiden itu tidak dijelaskan lebih lanjut.

    Tonton juga video: ZEE Memanas, Kapal China Kembali Tembakkan Meriam Air ke Kapal Filipina

  • Rupiah turun di tengah pasar nantikan isyarat lebih lanjut tentang FFR

    Rupiah turun di tengah pasar nantikan isyarat lebih lanjut tentang FFR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah turun di tengah pasar nantikan isyarat lebih lanjut tentang FFR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa ditutup turun di tengah pasar menantikan isyarat lebih lanjut tentang pemotongan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) Fed Funds Rate (FFR).

    Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah melemah 40 poin atau 0,25 persen menjadi Rp15.946 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.906 per dolar AS.

    “Sejumlah pejabat Fed akan berpidato dalam beberapa hari mendatang, terutama Ketua Jerome Powell pada hari Rabu. Pidatonya disampaikan hanya beberapa minggu sebelum pertemuan terakhir Fed untuk tahun ini, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/12). 

    Ibrahim menuturkan ketidakpastian tumbuh atas prospek jangka panjang untuk suku bunga, terutama mengingat tanda-tanda inflasi yang kuat dan ketahanan di pasar tenaga kerja. Data penggajian nonpertanian untuk November akan dirilis Jumat ini dan secara luas diharapkan menjadi faktor dalam prospek bank sentral AS atau The Fed terhadap suku bunga.

    Gubernur Federal Reserve Christopher Waller, yang pandangannya sering menjadi penentu kebijakan moneter AS, mengatakan bahwa ia cenderung mendukung pemangkasan suku bunga lagi bulan ini, tetapi Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa Fed masih perlu mempertimbangkan data pekerjaan yang akan datang.

    Investor bersiap untuk pembacaan yang berpotensi kuat, karena dampak gangguan terkait badai baru-baru ini mereda. Prospek jangka panjang untuk suku bunga juga dibayangi oleh ketidakpastian atas pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump. Trump secara luas diperkirakan akan memberlakukan kebijakan ekspansif dan proteksionis, yang dapat mendukung suku bunga dan inflasi.

    Pembacaan aktivitas bisnis yang positif dari Tiongkok, yang menunjukkan langkah-langkah stimulus terbaru dari Beijing membuahkan hasil. Namun, para pedagang menunggu lebih banyak isyarat tentang Tiongkok dari dua pertemuan politik utama pada Desember.

    Memburuknya hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok juga diperkirakan berpotensi merusak ekonomi Tiongkok, sehingga mengurangi minatnya terhadap komoditas.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa tergelincir ke level Rp15.950 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.905 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Taiwan Pantau Pergerakan Kapal Induk China Jelang Latihan Perang

    Taiwan Pantau Pergerakan Kapal Induk China Jelang Latihan Perang

    Kementerian Pertahanan China belum memberikan komentar atas laporan tersebut. Namun Beijing telah memberikan reaksi marah terhadap Amerika Serikat (AS) karena mengizinkan Lai singgah di Hawaii dan Guam dalam rangkaian kunjungan ke Pasifik tersebut.

    Lai menolak klaim kedaulatan China atas Taiwan, namun dia mengakui ingin perdamaian dengan Beijing dan sudah beberapa kali menawarkan perundingan tapi selalu ditolak.

    Sementara itu, tiga sumber keamanan Taipei mengungkapkan bahwa berdasarkan penilaian intelijen terbaru, kemungkinan digelarnya latihan perang terbaru oleh China pada akhir pekan nanti sangat tinggi.

    Salah satu sumber menggambarkan pemandangan yang “lebih sibuk” dari biasanya di perairan sekitar Taiwan, sebagai kemungkinan militer China memposisikan diri untuk latihan perang terbaru.

    Armada Angkatan Laut Rusia, yang mencakup tiga kapal frigate dan satu kapal pasokan, terdeteksi mendekati zona tambahan Taiwan yang berjarak 24 mil laut dari lepas pantai tenggara pulau itu pada Senin (2/12) waktu setempat.

    Armada Moskow itu, menurut salah satu sumber Reuters, terpantau melakukan simulasi serangan gabungan dengan kapal penghancur China terhadap “kapal dan pesawat asing”.

    Pada Selasa (3/12) pagi, kapal-kapal militer Rusia terpantau memasuki perairan Laut China Timur, dengan sumber-sumber menyebut armada itu diperkirakan akan melanjutkan manuver bersama rekan-rekan mereka dari China sembari bergerak ke utara.

    “Penilaian tersebut menunjukkan China mungkin akan melakukan pengerahan untuk latihan setelah kunjungan (Lai) tersebut,” sebut sumber tersebut, merujuk pada rangkaian kunjungan Lai di kawasan Pasifik.

    (nvc/ita)

  • Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

    Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

    Jakarta –

    Belakangan, jika pelaku usaha asal Jerman dan Cina bertemu, hanya satu topik yang mendominasi pembicaraan, yakni ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Senin (25/11) lalu, dia mengumumkan bakal mengenakan tarif hukuman tambahan sebesar sepuluh persen pada impor dari Cina pada hari pertamanya menjabat.

    Trump juga ingin mengenakan tarif impor yang tinggi sebesar 25 persen pada Kanada dan Meksiko, satu-satunya negara tetangga AS. Kedua negara dituduh tidak berbuat banyak untuk memberantas arus migran dan penyelundupan narkoba di perbatasan.

    Hukuman dagang terhadap Cina dijatuhkan atas derasnya impor obat-obatan seperti fentanil, yang bertanggung jawab atas krisis kesehatan berupa kecanduan di Amerika Serikat.

    Beijing mengkritik pengumuman tarif sepihak dan menyerukan kepada AS “untuk tidak menganggap remeh niat baik Cina” untuk bekerja sama, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing. Pemerintah Tiongkok sudah melarang semua zat berbasis fentanil pada awal tahun 2019.

    Eropa ketar-ketir

    Uni Eropa sejauh ini belum disebutkan dalam pengumuman kenaikan tarif. Namun lingkaran politik dan bisnis di Eropa “pada dasarnya menunggu sampai UE dan Jerman muncul dalam daftar tersebut. Hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi kita,” kata Siegfried Russwurm, Presiden Federasi Industri Jerman, BDI.

    Selama kampanye pemilu, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 20 persen terhadap impor dari Eropa. Tarif hingga 60 persen seharusnya berlaku untuk produk asal Cina. Bahkan jika UE terbebas dari kenaikan pajak impor oleh AS, lonjakan tarif terhadap Cina juga akan menjadi merugikan UE lantaran terikat dalam jejaring rantai suplai.

    “Jika hal ini benar-benar terjadi, hal ini tentu tidak hanya akan berdampak pada perusahaan Cina saja. Lingkarannya juga akan jauh lebih besar,” kata Michael Müller, kepala bank investasi terbesar Cina, China International Capital Corporation, CICC. Perusahaan lain yang berproduksi di Cina juga akan terkena dampak, misalnya perusahaan Jerman. “Dengan Trump, kita akan menghadapi lebih banyak masalah serupa.”

    Konsumsi dorong ekonomi

    Jerman pun mempunyai surplus perdagangan yang besar dengan Amerika, yang terutama bersumber dari ekspor kendaraan bermotor dan mesin.

    Jika tarif impor diberlakukan, harga di pasar domestik di AS akan naik secara signifikan, terlebih dengan industri dalam negeri yang tidak mampu mengisi kekurangan suplai dalam waktu singkat.

    Pada awal tahun 2018, Donald Trump memberlakukan tarif hukuman sebesar 25 persen pada baja dan aluminium dari Eropa, antara lain, pada masa kepresidenannya yang pertama. Dia berdalih, impor logam mengancam nasional karena memperlemah industri di dalam negeri. Tapi buntutnya, malah negara non-Eropa yang mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia. UE tidak ikut serta dalam gugatan tersebut dan memilih merundingkan sistem kuota dengan Washington pada tahun 2021.

    Eropa dan Cina mendekat?

    Kembalinya “manusia tarif” ke Gedung Putih pada Januari 2025 mendatang turut menyebar kekhawatiran ke seluruh Eropa. “Tidak ada pemenang dalam fragmentasi ekonomi global,” kata Sabine Mauderer, Wakil Presiden Bundesbank Jerman, pada Pekan Keuangan Euro China Day di Frankfurt pekan lalu.

    “Kita semua tahu bahwa proteksionisme biasanya menyebabkan penurunan pertumbuhan. Dan proteksionisme akan sangat merugikan ketika kita menghadapi tantangan serupa di Cina dan Jerman. Kita berdua perlu memperkuat perekonomian kita. Tingkat pertumbuhan di kedua negara lebih rendah dibandingkan sebelumnya. .”

    Akankah Jerman mendekat kepada Beijing demi menstimulasi perekonomian dan mengamankan lapangan kerja? Menteri Luar Negeri Federal Annalena Baerbock harus menunjukkan kemampuan negosiasinya ketika berkunjung ke Cina pada Senin dan Selasa.

    Beijing tidak ingin terlibat dalam persaingan dan menawarkan kerja sama obyektif kepada Berlin demi kepentingan bersama. Ibarat roda doa, Cina menegaskan kembali keinginannya untuk bekerja sama dengan Jerman dan Eropa dalam membangun tatanan dunia multilateral. Eropa tidak boleh membiarkan kebijakan perdagangannya didikte oleh Washington, demikian dikatakan di Beijing. Perusahaan Cina ingin memperluas aktivitasnya di Eropa karena pasar AS akhir-akhir ini semakin sulit bagi banyak industri karena peraturan yang ketat.

    Bagaimanapun, Beijing siap mendukung perekonomiannya sebaik mungkin, kata Jens Rübbert, kepala regional Asia-Pasifik di Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, di Singapura. “Pemerintah Cina telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang sangat besar. Masih harus dilihat apakah itu akan cukup untuk masa depan atau apakah Cina akan menunggu lebih lama lagi untuk melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Presiden Trump.”

    Berbeda dengan Amerika Serikat, konsumsi domestik di Tiongkok hanya mempunyai peran kecil dalam pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto didukung oleh investasi publik dan, yang terpenting, ekspor.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Begini Respons Menlu

    Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Begini Respons Menlu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono buka suara perihal pernyataan bersama atau joint statement antara Indonesia dan China, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping. Pernyataan tersebut mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.

    Sugiono menjelaskan dalam joint statement tersebut Indonesia tidak menyebut atau mengakui hal apapun. Hal ini disampaikan saat dirinya menanggapi Komisi I DPR dalam rapat kerja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    “Tadi sempat disebutkan juga bahwa ada itu bermakna kita mengakui klaim nine dash line, di situ [joint statement] kita tidak menyebutkan kita mengakui apapun, belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik a koordinat b itu belum ada,” jelasnya.

    Adapun mengenai urusan kedaulatan, dia menyebut Indonesia tidak bergeser dari posisi saat ini. Oleh sebab itu, dirinya yakin di dalam joint statement ada profiling law and regulation yang berisi bahwa Indonesia mengadposi UNCLOS dan UU tentang pembatasan negara tetangga sebagai pegangannya.

    “Jadi kembali lagi prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” kata Sugiono.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan joint statement yang menuai kehebohan ini berkonsentrasi dalam hal bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di LCS untuk kepentingan bersama.

    “Dan joint statement ini juga menjelaskan inplementasi kerja sama ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip saling menghormati kemudian UU atau peraturan, serta hukum yang berlaku yang relevan,” terangnya.

    Sugiono kembali menegaskan bahwa Indonesia konsisten berpacu pada UNCLOS dan semangat declaration of Conduct in the South China Sea (COC) yang saat ini tengah menjadi pembahasan dengan ASEAN. 

    Dia melanjutkan bahwa pembahasan ini adalah buntut dari adanya kesepakatan antara ASEAN dan Rakyat Republik Tiongkok pada 2023 guna mempercepat negosiasi yang telah berjalan sejak 2019.

    “Semua peserta negosiasi masing-masing punya standing yang sama, punya keinginan yang sama untuk menciptakan kawasan LCS yang tenang, stabil, dan damai,” tandasnya.

    Inisiatif Kerja Sama Maritim RI-China 

    Diberitakan sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, kehebohan muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini, yang menyebutkan kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih.  

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China.  

    Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘Nine-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini, bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. 

    Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu.

  • Menlu: Tak ada pergeseran soal kedaulatan RI di Laut China Selatan

    Menlu: Tak ada pergeseran soal kedaulatan RI di Laut China Selatan

    Yang pertama, kita tidak punya pergeseran ‘standing’ apa pun terkait kedaulatan di laut China Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi dan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan yang menjadi perairan sengketa tersebut.

    Pernyataan Menlu Sugiono itu menanggapi tentang Pernyataan Bersama (join statement) Indonesia-China yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping yang dikhawatirkan memberi pengakuan atas klaim sepihak dari China di Laut China Selatan (LCS).

    “Yang pertama, kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan di laut China Selatan,” kata Menlu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

    Menlu menjelaskan bahwa dalam pernyataan bersama yang disepakati dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada pertengahan November lalu itu, RI bermaksud menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan China di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim atas LCS untuk kepentingan ekonomi.

    Selain itu, pernyataan bersama itu tercantum sebuah kerja sama tentang pembentukan satu komite untuk membahas rincian lokasi geografis yang memiliki klaim atas LCS.

    “Bahwa kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk satu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya dimana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing. Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” kata Menlu.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto, dalam kunjungannya ke China pada 9 November lalu, menyepakati pernyataan bersama dengan Presiden China Xi Jinping terkait penguatan kerja sama strategis dan komprehensif di sejumlah bidang.

    Dalam pernyataan yang memuat 14 poin tersebut, Indonesia dan China sepakat membangun pola baru kerja sama dan pembangunan di semua lini, di antaranya interaksi antar-masyarakat, kerja sama pembangunan maritim, serta kerja sama pertahanan dan keamanan.

    Kerja sama tersebut bertujuan memajukan berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di kawasan, dengan tetap menghargai prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan.

    Kerja sama justru diharapkan menciptakan perdamaian di Laut China Selatan dan dapat menjadi “suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan”.

    Oleh karena itu, Pernyataan Bersama tersebut tidak akan memengaruhi dan menggugurkan semua kewajiban internasional dan kontrak-kontrak lainnya yang dibuat Indonesia terkait kawasan tersebut.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • China Bisa Lumpuh Total, Blokir Amerika Menggila

    China Bisa Lumpuh Total, Blokir Amerika Menggila

    Jakarta, CNBC Indonesia – Blokir yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap teknologi China makin brutal. Pemerintah AS pada dilaporkan mengambil tindakan keras ketiga dalam tiga tahun terakhir terhadap industri semikonduktor China

    Tindakan kali ini akan berdampak pada pembatasan ekspor 140 perusahaan, termasuk pembuat peralatan chip Naura Technology Group, demikian dikutip dari laporan Reuters, Senin (2/12/2024).

    Upaya untuk menghambat ambisi pembuatan chip Beijing juga akan menghantam pembuat peralatan chip China Piotech dan SiCarrier Technology. 

    Aturan ini yang juga akan membidik pengiriman chip memori canggih dan lebih banyak alat pembuatan chip ke China. Upaya pembatasan tanpa ampun dari AS bisa membuat rencana pengembangan teknologi China lumpuh.

    Langkah ini merupakan salah satu upaya skala besar terakhir pemerintahan Biden untuk menghalangi kemampuan China mengakses dan memproduksi chip yang dapat memajukan kecerdasan buatan (AI) aplikasi militer negara tersebut, atau mengancam keamanan nasional AS.

    Hal ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum pelantikan mantan presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Trump sendiri diperkirakan akan mempertahankan banyak kebijakan keras terhadap China yang dilakukan pada era Biden.

    Kebijakan tersebut mencakup pembatasan pengiriman chip memori bandwidth tinggi (HBM) ke Tiongkok, yang penting untuk aplikasi kelas atas seperti pelatihan AI.

    Selain itu juga aturan pembatasan baru pada 24 alat pembuatan chip tambahan dan tiga alat perangkat lunak. Terakhir aturan soal pembatasan ekspor baru pada peralatan pembuatan chip yang dibuat di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

    Kontrol alat kemungkinan akan merugikan perusahaan seperti Lam Research, KLA, dan Applied Materials, serta perusahaan-perusahaan non-AS seperti pembuat peralatan Belanda ASM International.

    Anggota parlemen AS mengatakan beberapa perusahaan, termasuk Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn, dan Shenzhen Pensun Technology Co, bekerja sama dengan Huawei Technologies China, perusahaan teknologi yang sudah lama masuk daftar hitam AS dan sekarang menjadi pusat produksi serta pengembangan chip canggih China.

    Perusahaan-perusahaan tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar entitas, yang melarang pemasok AS untuk melakukan pengiriman kepada mereka tanpa terlebih dahulu menerima lisensi khusus.

    Ditanya tentang pembatasan AS, juru bicara kementerian luar negeri China Lin Jian mengatakan bahwa perilaku seperti itu merusak tatanan perdagangan ekonomi internasional dan mengganggu rantai pasokan global.

    China akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaannya.

    (fab/fab)

  • Lithuania Usir 3 Staf Kedubesnya, China Geram!

    Lithuania Usir 3 Staf Kedubesnya, China Geram!

    Beijing –

    Sedikitnya tiga staf Kedutaan Besar (Kedubes) China diusir oleh pemerintah Lithuania, saat kedua negara bersitegang soal hubungan yang terjalin antara Vilnius dan Taiwan. Otoritas Beijing, dalam responsnya, melontarkan peringatan bahwa pihaknya mungkin mengambil “langkah balasan” terhadap Lithuania.

    “China mengutuk keras dan secara tegas menolak tindakan sewenang-wenang dan provokatif ini,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (2/12/2024).

    “China menyerukan kepada Lithuania untuk segera berhenti merusak kedaulatan dan integritas wilayah China, serta berhenti mempersulit hubungan bilateral,” cetus juru bicara tersebut.

    Hubungan antara China dan Lithuania tengah dilanda ketegangan terkait hubungan yang dijalin oleh Vilnius dengan Taipei, dan terkait dugaan keterlibatan sebuah kapal Beijing dalam insiden kerusakan kabel bawah laut.

    Bulan lalu, dua kabel telekomunikasi Laut Baltik, tepatnya yang ada di perairan teritorial Swedia, terputus secara misterius. Salah satu kabel telekomunikasi yang terputus itu membentang dari Pulau Gotland di Swedia ke wilayah Lithuania.

    Kecurigaan mengarah pada sebuah kapal China bernama Yi Peng 3, yang menurut situs pelacakan, telah berlayar melewati kabel-kabel bawah laut tersebut ketika insiden terputusnya kabel telekomunikasi itu terjadi.

    Pada Jumat (29/11) pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Lithuania mengumumkan tiga staf diplomatik pada Kedubes China “telah dinyatakan tidak diinginkan berada di negara tersebut”.

    Saksikan juga video: Cerita Saksi Mata Saat Pesawat Kargo DHL Jatuh di Lithuania

  • Para Pekerja Teknologi China Mau ke CES Las Vegas, Visa Ditolak AS

    Para Pekerja Teknologi China Mau ke CES Las Vegas, Visa Ditolak AS

    Jakarta –

    Ada seribuan perusahaan teknologi China yang akan mengikuti pameran teknologi CES di Las Vegas awal 2025 mendatang, namun banyak pekerjanya yang tak bisa hadir karena visanya ditolak.

    Sebagai informasi, ada sekitar 4.000 peserta pameran yang berasal dari berbagai negara, dan diperkirakan 30% dari jumlah itu berasal dari China, demikian dikutip detikINET dari SCMP, Senin (2/12/2024).

    Namun sayangnya, banyak pekerja teknologi dari China yang visa Amerikanya ditolak sekalipun mereka sudah menunjukkan surat undangan dari pameran yang tadinya bernama Consumer Electronics Show tersebut.

    Penolakan visa ini, menurut analis menunjukkan meningkatnya tensi hubungan antara Amerika dengan China. Terutama presiden terpilih Trump yang sudah berjanji akan mengenakan pajak tambahan sebesar 10% untuk setiap barang yang diimpor dari China.

    “Ini sangat mengecewakan,” ujar seorang pekerja teknologi asal Beijing berusia 28 tahun yang tak disebut namanya.

    Dalam wawancara visa di kedutaan Amerika, ia mengaku sudah menyebutkan akan mengunjungi Amerika untuk menghadiri CES, termasuk menunjukkan surat undangannya.

    “Saya akan mengunjungi klien saya di Amerika Serikat dan menghadiri CES. Saya menunjukkan surat undangan, yang jelas-jelas menyatakan saya akan menghadiri CES. Saya pikir dia tidak mempertimbangkan hal itu,” keluhnya.

    Ia pun kemudian menemukan banyak kasus serupa dari pekerja teknologi lain di China.

    “Mereka bilang ke saya kalau jika Anda menyebut akan menghadiri CES, ada 90% kemungkinan visanya akan ditolak,” tambahnya.

    Chris Pereira, pendiri iMpact, konsultan yang berbasis di New York, menceritakan penolakan visa lain dalam postingannya di LinkedIn. Penolakan ini terjadi pada pegawai perusahaan-perusahaan China yang memperluas bisnisnya ke negara lain.

    “Setengah dari 40 perusahaan yang ikut melaporkan kalau visa stafnya ditolak sekalipun sudah memegang surat undangan resmi dari CES,” kata Pereira.

    Setelah postingan tersebut, Pereira mengaku setidaknya ada tiga klien lain yang pegawainya juga mengalami penolakan visa untuk mendatangi CES.

    “Visanya langsung ditolak tanpa alasan. Dan hal itu belum pernah terjadi untuk CES untuk jenis visa yang ditolak. Bahkan selama COVID-19, jika kamu mendaftar, kami bisa mendapat (visa untuk mendatangi CES),” tambahnya.

    Pihak penyelenggara CES, Consumer Technology Association (CTA), mengakui kalau ada sejumlah undangannya yang visanya ditolak, dan mereka menyarankan pemerintah AS untuk menyetujui dan mempercepat permohonan visa untuk individu yang ingin datang ke AS untuk keperluan bisnis resmi.

    “Kami menyadari ada sejumlah pengunjung CES dari China yang permohonan visa bisnisnya ditolak. Kami meminta pemerintah AS untuk mempercepat dan menyetujui visa untuk individu yang mengunjungi AS untuk alasan bisnis resmi,” tulis CTA dalam pernyataannya.

    Sebenarnya sejak tahun 1991, perusahaan asal China memang rajin mendatangi CES. Namun dalam beberapa tahun terakhir, partisipasinya mulai fluktuatif. Utamanya sejak perang dagang antara AS dan China dimulai pada 2018, yaitu saat Trump menjabat presiden AS pada periode pertamanya.

    Pada 2018, ada 1.551 perusahaan China yang berpartisipasi di CES, atau sekitar sepertiga dari perusahaan yang ikut serta. Jumlahnya menurun jadi 1.213 di 2019, dan sekitar 1.000 pada tahun 2020. Angka ini semakin menyusut pada tahun 2021 dan 2022, yaitu 210 dan 159. Kemudian meningkat lagi pada 2023 menjadi 593.

    (asj/fay)