kab/kota: Beijing

  • Mendag Klaim RI Siap Hadapi Dampak Perang Dagang AS vs China

    Mendag Klaim RI Siap Hadapi Dampak Perang Dagang AS vs China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi perang dagang AS vs China terhadap neraca perdagangan Indonesia. Adapun, potensi perang dagang ini kembali mencuat menjelang dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pemerintah siap menghadapi situasi perdagangan yang terjadi, termasuk adanya potensi perang dagang. Apalagi, menurutnya, isu terkait potensi perang dagang antara AS dan China sudah lama bergulir.

    “Ya, itu kan [potensi perang dagang AS-China] sudah isu dari dulu terus. Paling kita siap aja,” kata Budi saat ditemui di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kemendag, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adapun, Mendag Budi mengaku siap dengan kebijakan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi oleh Donald Trump terhadap mitra dagang, termasuk China.

    “Dulu juga hampir sama. Jadi kita harus siap, yang penting dulu kita punya daya saing. Jadi kalau misalnya kita punya daya saing, terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, saya pikir nggak akan kalah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa Kemendag akan mencoba melakukan pendekatan melalui kerja sama bilateral agar produk lokal mampu menembus pasar di Negeri Paman Sam.

    “Nanti kita coba lakukan perdekatan lagi ya, seperti apa formulasi hubungan yang bagus sehingga kita bisa menembus pasar AS,” terangnya.

    Dalam catatan Bisnis, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan bahwa negaranya siap mengambil langkah balasan berupa tarif terhadap AS jika presiden terpilih Donald Trump mewujudkan ancamannya untuk melancarkan perang dagang di Amerika Utara.

    Melansir Bloomberg, Senin (13/1/2025), Trudeau menyatakan bahwa pemerintahnya tidak berniat memicu konflik perdagangan dengan pemerintahan baru AS di bawah Trump, melainkan akan bertindak tegas jika AS memberlakukan tarif pada produk-produk Kanada.

    Menurut data Departemen Perdagangan AS, Kanada merupakan mitra dagang terbesar barang-barang AS dengan nilai mencapai US$320 miliar dalam 11 bulan pertama 2024. Selama periode yang sama, defisit perdagangan barang AS dengan Kanada tercatat sebesar US$55 miliar.

    “Kami adalah mitra ekspor utama bagi sekitar 35 negara bagian AS. Setiap hambatan yang memperlambat arus perdagangan antar negara kita akan berdampak buruk bagi rakyat dan pekerjaan di Amerika,” ujarnya.

    Adapun, ketika pemerintahan Trump pertama memberlakukan tarif pada baja dan aluminium pada 2018, pemerintah Kanada merespons dengan mengenakan tarif pada sejumlah produk AS, seperti peralatan rumah tangga. Kali ini, Trump mengisyaratkan tarif 25% yang lebih luas terhadap barang-barang dari Meksiko dan Kanada.

    Sementara itu, China mengambil langkah persiapan yang berbeda guna mengantisipasi kebijakan Trump. Awal bulan lalu, para pemimpin utama China berencana melonggarkan kebijakan moneter dan memperluas pengeluaran fiskal pada 2025 sebagai bentuk persiapan Beijing menghadapi perang dagang kedua saat Trump menjabat sebagai Presiden AS. 

  • China Buka Diri, TikTok Berpotensi Diakuisisi Elon Musk

    China Buka Diri, TikTok Berpotensi Diakuisisi Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA – China dilaporkan membuka diri terhadap kemungkinan dilakukannya akuisi TikTok oleh mogul bisnis Amerika Serikat (AS) yang Elon Musk.

    Mengutip Techcrunch, pejabat pemerintah China dilaporkan telah membahas skenario di mana ByteDance menjual cabang TikTok di Amerika Serikat kepada Musk, jika Mahkamah Agung mendukung undang-undang yang melarang aplikasi tersebut pada 19 Januari.

    Menurut laporan Bloomberg, China yang cenderung betah TikTok tetap berada di bawah kepemilikan ByteDance juga mempertimbangkan penjualan kepada Musk sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk bekerja sama dengan pemerintahan presiden baru, Donald Trump.

    Dalam skenario tersebut, X milik Musk akan mengakuisisi TikTok AS, yang secara efektif menyerap 170 juta pengguna Amerika dari platform video vertikal tersebut dan potensi pendapatan iklan bernilai miliaran dolar.

    Laporan itu menyatakan tidak jelas sejauh mana ByteDance dan TikTok mengetahui tentang pembahasan China terkait dengan penjualan kepada Musk, yang mungkin menyoroti dugaan pengaruh China terhadap platform ini yang menjadi pemicu undang-undang tersebut sejak awal.

    Sebelumnya, Musk mengunggah pada April lalu bahwa menurutnya TikTok harus tetap tersedia di AS.   “Menurut pendapat saya, TikTok tidak boleh dilarang di AS, meskipun larangan tersebut dapat menguntungkan platform X,” tulisnya di X.

    “Melakukan hal itu akan bertentangan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi. Itu bukan yang diperjuangkan Amerika.”  

    Presiden terpilih Trump, yang akan menjabat pada 20 Januari, telah berupaya menunda larangan TikTok — yang akan berlaku pada 19 Januari — sehingga dia dapat menegosiasikan masalah ini.

    Trump mengatakan ingin menyelamatkan aplikasi tersebut dan ada spekulasi bahwa dia dapat mengambil tindakan pada menit-menit terakhir untuk menghindari larangan tersebut.

    Pembicaraan di Beijing menunjukkan bahwa nasib TikTok mungkin tidak lagi berada dalam kendali tunggal ByteDance.

    Pejabat China menyadari bahwa mereka akan menghadapi negosiasi yang sulit dengan pemerintahan Trump mengenai tarif, kontrol ekspor, dan masalah lainnya, dan mereka melihat negosiasi TikTok sebagai area potensial untuk rekonsiliasi.

    Pemerintah China memegang apa yang disebut saham emas di afiliasi ByteDance. Hal tersebut memberikan Pemerintah China kendali atas strategi dan operasi perusahaan.  

    TikTok menyatakan bahwa kendali tersebut hanya berlaku untuk anak perusahaan yang berbasis di China, Douyin Information Service Co., dan tidak memiliki pengaruh pada operasi ByteDance di luar China.  

    Namun, aturan ekspor Beijing mencegah perusahaan China menjual algoritme perangkat lunak mereka, seperti yang merupakan bagian integral dari TikTok. Hal ini membuat Pemerintah China memiliki suara yang signifikan dalam setiap kemungkinan kesepakatan.

  • TikTok Bantah Jual Aplikasinya ke Elon Musk Seharga 50 Miliar Dolar  – Halaman all

    TikTok Bantah Jual Aplikasinya ke Elon Musk Seharga 50 Miliar Dolar  – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

     

    TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Juru bicara TikTok menegaskan, isu penjualan platfrom video bergulir kepada miliarder kondang AS Elon Musk adalah berita palsu alias hoks.

    Tiktok juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melepaskan diri dari ByteDance selaku induk perusahaan.

    “Kami tak bisa berkomentar soal cerita fiksi,” kata Juru bicara TikTok merujuk isu penjualan platfrom video sebagai berita Hoax, sebagaimana dikutip dari BBC International.

    Pernyataan itu dirilis TikTok usai laporan dari Bloomberg News menyebutkan bahwa telah terjadi pembicaraan mengenai kemungkinan penjualan operasi TikTok di Amerika Serikat kepada miliarder Elon Musk. 

    Laporan ini juga menyebutkan bahwa satu kemungkinan skenario, platform media sosial Musk, X, akan mengambil alih TikTok AS sehingga aplikasi tersebut bisa tetap menjalankan bisnisnya di AS.

    Menurut analisis dari Mandeep Singh dan Damian Reimertz dari Bloomberg Intelligence kemungkinan Elon Musk akan merogoh kocek antara 40 miliar dolar AS hingga 50 miliar dolar AS untuk  mengakuisisi TikTok

    Sejauh ini Musk belum memberikan komentar resmi mengenai kesepakatan tersebut.

    Namun pembicaraan ini kabarnya muncul sebagai langkah yang diambil oleh Beijing jika aplikasi video pendek tersebut tidak dapat menghindari larangan yang diusulkan.

    Laporan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat mengenai keberadaan TikTok di AS.

    Pemerintah AS mengancam akan memblokir aplikasi video ini per tanggal 19 Januari 2025 apabila Bytedance induk dari TikTok menolak menjual aplikasi TikTok ke Amerika Serikat.

    Konflik panas ini bermula ketika AS menuduh China melakukan pencurian data TikTok.

    Tudingan ini diperkuat usai tim peneliti menemukan source code di TikTok yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memanen data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa saja yang ada di dalam HP pengguna.

    Dengan memanfaatkan data tersebut, AS khawatir warga negaranya dapat dikontrol oleh pemerintah China.

    Lantaran pemerintah negeri tirai bambu ini kerap memanfaatkan algoritma di media sosial, untuk membawa pengaruh ke pengguna.

    Buntut masalah ini Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok kepada pemilik non-China.

    Jika ByteDance menolak aturan tersebut, maka aplikasi TikTok terancam dilarang beroperasi di AS.

    Tak sampai disitu, Pimpinan komite House of Representative atau DPR AS bahkan mendesak CEO Apple dan Google untuk segera menghapus aplikasi TikTok dari Play Store dan App Store paling lambat 19 Januari 2025.

    China Pilih Tutup TikTok Ketimbang Menjualnya ke AS

    Usai membantah penjualan TikTok kepada miliarder kondang AS Elon Musk, ByteDance, perusahaan induk Tiktok di China menegaskan akan menutup aplikasi TikTok daripada harus menjualnya ke perusahaan AS.

    Hal serupa juga turut dikonfirmasi empat sumber Reuters di AS, mereka menyatakan ByteDance tidak akan menjual TikTok, lantaran algoritma TikTok dinilai terlalu penting untuk seluruh bisnis ByteDance.

    Terlebih TikTok AS hanya menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan dan jumlah pengguna ByteDance.

    Karena itu, menutup TikTok di Amerika Serikat dinilai lebih baik daripada menjual aplikasi tersebut ke perusahaan AS.

     

  • Biden Batasi Chip AI ke RI, Manusia Rp 2.000 Triliun Ketar-ketir

    Biden Batasi Chip AI ke RI, Manusia Rp 2.000 Triliun Ketar-ketir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendapatan Nvidia terancam merosot akibat aturan pembatasan ekspor terbaru dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Pembatasan itu berlaku pada chip kecerdasan buatan (AI), yang dirancang untuk membatasi distribusi global prosesor yang tengah populer ini.

    Peraturan tersebut membatasi ekspor chip AI ke sebagian besar negara, termasuk Indonesia, kecuali untuk negara sekutu dekat AS.

    Mereka juga mempertahankan pemblokiran ekspor ke beberapa negara, termasuk China, karena AS mencoba untuk menutup celah dan mencegah Beijing memperoleh chip canggih yang dapat meningkatkan kemampuan militernya.

    Melonjaknya permintaan untuk chip AI telah membuat Nvidia ke dalam jajaran perusahaan paling bernilai di dunia. Perusahaan yang didirikan oleh ‘manusia Rp 2.000 triliun’, Jensen Huan, saat ini memiliki nilai pasar melebihi US$3 triliun.

    Namun, pembatasan baru ini dapat mempersulit kemampuan Nvidia untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat seperti yang diharapkan para investor.

    “Aturan-aturan ini akan secara signifikan membatasi pasar (Nvidia) karena setengah dari chip-nya saat ini berada di negara-negara yang akan menjadi terlarang setelah aturan tersebut diterapkan,” ujar analis D.A. Davidson, Gil Luria, dikutip dari Reuters, Selasa (14/1/2025).

    Pengajuan perusahaan menunjukkan bahwa Nvidia mendapatkan sekitar 56% pendapatannya dari pelanggan di luar AS, dengan China menyumbang sekitar 17% dari penjualan. Saham perusahaan yang berbasis di Santa Clara, California ini turun sekitar 2%.

    “Pembatasan ekspor mengancam gagalnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dan akan melemahkan kepemimpinan Amerika di bidang AI,” kata Wakil Presiden Urusan Pemerintah Nvidia Ned Finkle.

    Finkle berpendapat bahwa peran utama Amerika dalam AI akan dirugikan karena aturan tersebut akan memaksa kontrol birokrasi atas bagaimana semikonduktor, komputer, sistem, dan bahkan perangkat lunak terkemuka Amerika dirancang dan dipasarkan secara global.

    Biden Batasi Ekspor Chip ke Indonesia

    Pemerintah AS telah mengusulkan kebijakan baru yang dapat diberlakukan secepatnya pada 10 Januari, untuk membatasi distribusi produk semikonduktor yang spesial dalam memproses aplikasi AI.

    Proposal aturan tersebut memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.

    Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.

    Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari peta tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China dan Rusia sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.

    (fab/fab)

  • SITH ITB Bionformatics Expo, Wujudkan Ketahanan Kesehatan dan Pangan Indonesia

    SITH ITB Bionformatics Expo, Wujudkan Ketahanan Kesehatan dan Pangan Indonesia

    BANDUNG – Sekolah Ilmu Tinggi dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali melaksanakan pameran atau Expo Bioinformatics di tahun 2025 ini. Sebelumnya, pameran yang sama dilaksanakan pada 2024 tahun lalu.

    Bioinformatics Expo 2025 merupakan sebuah pameran karya mahasiswa program studi S1 Biologi, S1 Mikrobiologi, S2 Biologi, dan S2 Bioteknologi berbasis riset kepada masyarakat, yang diselenggarakan di Aula Timur ITB Kampus Ganesha, Selasa, 14 Januari 2025.

    Pameran tersebut diselenggarakan untuk memperkenalkan karya inovatif hasil penelitian kecil mahasiswa SITH dengan tema yang beragam untuk dapat memperkenalkan keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan keilmuan Bioinformatika dalam menyelesaikan permasalahan bidang kesehatan, pertanian, lingkungan dan keanekaragaman hayati sehingga dapat menarik minat dan memberikan gambaran kepada masyarakat umum.

    Mengusung tema “Unlocking Biological Insights through Bioinformatics: Bridging Research and Innovation”, acara itu terdiri dari beberapa kegiatan. Yaitu, pertama pameran hasil penelitian kecil mahasiswa, kedua kuliah tamu, ketiga one minute presentation penelitian kecil mahasiswa, dan keempat seminar pengenalan program internship mahasiswa SITH ITB dengan Beijing Genome Institute (BGI).

    Pameran penelitian kecil mahasiswa terdiri dari 48 topik yang menawarkan penyelesaian masalah dalam bidang kesehatan (vaksin, terapeutik, diagnostik), pertanian (varietas unggul tanaman) dan lingkungan (bioremediasi, penanganan limbah plastik) di berbagai program studi di SITH menggunakan keilmuan bioinformatika untuk menambang data genom. Topik tersebut juga dipaparkan secara singkat dalam bentuk flash one-minute presentation untuk memberikan gambaran pada audiens dari masing-masing hasil penelitian.

    Seminar bersama pembicara tamu Dr Adi Pancoro membahas bagaimana bioinformatika berperan dalam memahami biologi sistem dalam makhluk hidup, sehingga ketika kita memahami bagaimana molekul-molekul tersebut berinteraksi dalam sel dan tubuh makhluk hidup, maka kita dapat melakukan rekayasa biosistem atau mendesain suatu molekul baru yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

    Selain itu, pembicara tamu Dr Satria A Kautsar membahas potensi produk bahan alam yang berasal dari mikroorganisme, mulai dari penemuan antibiotik dan anti mikroba lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan big data genom juga memungkinkan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dapat melakukan prediksi sekuens dan struktur baru. Tentunya, tantangan masa depan adalah para peneliti bisa terus melakukan kurasi kultur mikroorganisme dan validasi hasil komputasi dengan eksperimen.

  • TikTok Diblokir Minggu Depan, Aplikasi Penggantinya Ramai Diserbu

    TikTok Diblokir Minggu Depan, Aplikasi Penggantinya Ramai Diserbu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menjelang larangan TikTok di Amerika Serikat (AS) yang dipatok pada 19 Januari 2025 mendatang, kreator konten berbondong-bondong menggunakan RedNote dan Lemon8.

    Keduanya merupakan platform media sosial serupa TikTok yang juga berasal dari China. Lebih spesifik, RedNote merupakan versi AS dari aplikasi ‘Xiaohongshu’ di China.

    Pada Senin (13/1) waktu setempat, RedNote menduduki posisi pertama sebagai aplikasi terpopuler di Apple App Store.

    Dalam deskripsinya di Google Play Store, RedNote disebut “platform gaya hidup bagi kaum muda untuk berbagi pengalaman, menjelajahi dunia yang nyata, indah, dan beragam, serta menemukan gaya hidup yang mereka inginkan”.

    Berbasis di Shanghai, RedNote didirikan pada 2013 silam. Kemunculannya menjadi tantangan bagi Alibaba dan Douyin alias aplikasi TikTok versi China yang sama-sama berperan sebagai media sosial dan e-commerce, dilaporkan CNBC International.

    RedNote memiliki 300 juta pengguna aktif per Juli 2024, menurut laporan South China Morning Post (SCMP). SCMP menyebutnya sebagai platform “aplikasi bergaya Instagram tempat konsumen muda berbagi kiat gaya hidup” yang “berusaha menjadi kekuatan baru di pasar e-commerce yang padat di negara ini.”

    Sementara itu, Lemon8 merupakan ‘saudara’ TikTok yang sama-sama dimiliki ByteDance yang berbasis di China. Aplikasi ini tersedia secara internasional dan mencakup aplikasi pengeditan video CapCut, serta aplikasi pengeditan foto dan seni Hypic.

    Selain Lemon8 dan TikTok, ByteDance juga mengoperasikan Douyin yang mengikuti aturan sensor ketat di China.

    Lemon8 diluncurkan di AS pada tahun 2023, beberapa tahun setelah pertama kali muncul di pasar Asia. Meskipun aplikasi ini menarik perhatian sejumlah media dan pengguna pada masa-masa awalnya, aplikasi ini belum berkembang sebanyak TikTok, yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS.

    Namun, makin banyak orang yang mengunduh aplikasi ini dalam sebulan terakhir, menjadikannya salah satu aplikasi gratis dengan peringkat teratas di toko aplikasi Apple App Store.

    Seperti TikTok, feed utama Lemon8 menampilkan bagian “mengikuti” yang memungkinkan pengguna melihat konten dari pembuat yang mereka ikuti dan bagian “For You” yang merekomendasikan postingan lain. Platform baru ini juga mengurutkan postingan ke dalam kategori berbeda, seperti hubungan, kesehatan, dan perawatan kulit.

    ByteDance belum mengungkapkan jumlah pengguna Lemon8 secara global atau AS, yang diyakini sangat kecil dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya yang sedang tren. Data dari firma riset SameWeb menunjukkan Lemon8 memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif harian di AS.

    Menurut perusahaan intelijen pasar Sensor Tower, aplikasi tersebut memiliki 12,5 juta pengguna aktif bulanan global pada 24 Desember 2024.

    Update Nasib Blokir TikTok di AS

    Pada Jumat (11/1) lalu, Mahkamah Agung masih berencana menegakkan undang-undang yang akan melarang TikTok di Amerika Serikat mulai 19 Januari, kecuali bersedia lepas dari ByteDance.

    Mendengar argumen-argumen dalam perselisihan antara kebebasan berpendapat dan masalah keamanan nasional, para hakim tampaknya teryakinkan oleh argumen-argumen bahwa ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh koneksi perusahaan tersebut dengan China, dikutip dari NBCChicago, Selasa (14/2/2025).

    Di awal perdebatan yang berlangsung lebih dari 2,5 jam, Ketua Mahkamah Agung John Roberts mengidentifikasi kekhawatiran utamanya, yakni kepemilikan TikTok oleh ByteDance yang berbasis di China dan persyaratan perusahaan induk untuk bekerja sama dengan operasi intelijen pemerintah China.

    Jika dibiarkan, undang-undang yang disahkan oleh mayoritas bipartisan di Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada April 2024 akan mengharuskan TikTok untuk diblokir permanen pada 19 Januari 2025, kata pengacara Noel Francisco kepada hakim atas nama TikTok.

    TikTok, yang menggugat pemerintah tahun lalu atas undang-undang tersebut, telah lama membantah bahwa mereka dapat digunakan sebagai alat mata-mata Beijing.

    Perusahaan tersebut bernegosiasi dengan pemerintahan Biden antara tahun 2021 dan 2022 untuk menyelesaikan kekhawatiran seputar privasi data AS dan potensi manipulasi algoritmik.

    Dalam dokumen pengadilan, mereka menuduh pemerintah pada dasarnya mengabaikan negosiasi tersebut setelah mereka mengajukan rancangan perjanjian pada Agustus 2022.

    Namun Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan pemerintahan Biden menyimpulkan bahwa proposal tersebut “tidak cukup”. Badan tersebut mengatakan bahwa pihaknya juga tidak dapat percaya ke ByteDance untuk mematuhi atau mendeteksi ketidakpatuhan sebelum terlambat.

    (fab/fab)

  • Pejabat China sebut ekspor manufaktur tidak kelebihan kapasitas

    Pejabat China sebut ekspor manufaktur tidak kelebihan kapasitas

    Beijing (ANTARA) – Apa yang disebut sebagai “kelebihan kapasitas” (overcapacity) dalam ekspor China merupakan anggapan yang sangat keliru, menurut seorang pejabat bea cukai China pada Senin (13/1).

    Tidak ada yang namanya kelebihan kapasitas di China, baik dilihat dari perspektif keunggulan komparatif maupun permintaan pasar global, kata Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Kepabeanan (General Administration of Customs/GAC) China, dalam sebuah konferensi pers saat menjawab pertanyaan terkait klaim pemerintah Amerika Serikat soal kelebihan kapasitas ekspor China.

    Industri manufaktur China, yang sangat populer di pasar global, mengandalkan sistem industri yang komprehensif dan terus ditingkatkan, serta investasi yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) serta inovasi, ujar Wang.

    Jelas terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa rantai pasokan manufaktur yang lengkap di China memastikan stabilitas rantai produksi dan pasokan global, mendorong kemajuan teknologi dan peningkatan industri di seluruh dunia, papar pejabat tersebut.

    Klaim berulang-ulang yang dilontarkan oleh beberapa negara pada dasarnya merupakan upaya mereka untuk menekan dan menghambat pembangunan China, menunjukkan bentuk proteksionisme yang sangat merongrong kerja sama industri global dan stabilitas rantai pasokan, sebut Wang.

    Dia menambahkan bahwa menjunjung tinggi kerja sama yang terbuka dan saling menguntungkan merupakan arah yang benar bagi pembangunan ekonomi global.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah China Diisukan Buka Peluang Jual TikTok ke Elon Musk, ByteDance Buka Suara – Halaman all

    Pemerintah China Diisukan Buka Peluang Jual TikTok ke Elon Musk, ByteDance Buka Suara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar mengejutkan datang dari dunia sosial media setelah pemerintah China dikabarkan tengah mengevaluasi penjualan TikTok di AS kepada Elon Musk.

    Dikutip dari Bloomberg, pemilik media sosial X tersebut dikabarkan akan mengakuisisi operasi TikTok di AS jika perusahaan gagal menghindari larangan kontroversial terhadap aplikasi video pendek tersebut.

    Hal tersebut terjadi di tengah langkah TikTok menggugat larangan operasional di AS dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

    Para hakim Mahkamah Agung dijadwalkan untuk memutuskan sebuah undang-undang yang menetapkan tenggat waktu 19 Januari bagi TikTok untuk menjual operasi AS-nya atau menghadapi larangan di negara tersebut.

    Menghadapi resiko terburuk itu, Pejabat senior Cina pun dikabarkan telah mulai membahas rencana kontinjensi untuk TikTok sebagai bagian dari diskusi luas tentang operasi mereka di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Salah satunya adalah melibatkan Musk yang dekat dengan Trump sebagai salah satu pemilik utama TikTok.

    Spekulasi itu disebut menguat setelah pada bulan Desember lalu, Trump mendesak Mahkamah Agung untuk menunda keputusannya hingga ia menjabat  sebagai Presiden.

    Trump dikabarkan ingin mencari “penyelesaian politik” agar TikTok dapat terus beroperasi di AS.

    Pernyataan Trump kala itu dibagikan seminggu setelah dirinya bertemu dengan CEO TikTok, Shou Zi Chew, di kediamannya, Mar-a-Lago, di Florida.

    Pada hari Senin, dua anggota legislatif dari Partai Demokrat, Senator Edward Markey dan Wakil Ro Khanna, juga menyerukan agar Kongres dan Presiden Joe Biden memperpanjang tenggat waktu vonis larangan ke TikTok hingga 19 Januari.

    Selama sidang Mahkamah Agung minggu lalu, para hakim tampaknya cenderung untuk mendukung undang-undang tersebut dan tetap pada tenggat waktu yang ditetapkan.

    Selama hampir tiga jam argumen, kesembilan hakim berulang kali kembali membahas masalah keamanan nasional yang melatarbelakangi undang-undang tersebut.

    Pemerintahan Biden berpendapat bahwa tanpa penjualan, TikTok dapat digunakan oleh China sebagai alat untuk mata-mata dan manipulasi politik.

    Perusahaan tersebut berulang kali membantah adanya pengaruh dari Partai Komunis China dan mengatakan bahwa undang-undang untuk melarangnya di AS melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama bagi penggunanya.

    Bytedance Buka Suara

    Menanggapi rumor yang dibagikan Bloomberg pada Senin tersebut (13/1/2025) pihak ByteDance selaku pemilik TikTok pun menyebut laporan tersebut omong kosong belaka.

    Dalam pernyataan resminya ByteDance kembali menegaskan bahwa mereka tak akan menjual operasi mereka di AS.

    “Kami tidak bisa diharapkan untuk mengomentari fiksi belaka,” kata seorang juru bicara TikTok kepada BBC News.

    Di lain pihak, Elon Musk dan X enggan memberikan tanggapan terkait pernyataan dari ByteDance tersebut maupun laporan dari Bloomberg.

    Musk adalah sekutu dekat presiden terpilih AS, Donald Trump, yang dijadwalkan kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari.

    Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa para pejabat di Beijing sendiri dikabarkan mau menjual TikTok ke Musk.

    Namun mereka lebih menginginkan akuisisi Elon Musk tersebut bersifat parsial.

    Pemerintah China dikabarkan ingin TikTok secara keseluruhan tetap berada di bawah kepemilikan perusahaan induknya yakni ByteDance Ltd., dan sebagiannya dimiliki Elon Musk melalui X kata sumber dari Bloomberg.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Cegah Lonjakan Inflasi, Tim Trump Bahas Potensi Pengenaan Tarif Bertahap

    Cegah Lonjakan Inflasi, Tim Trump Bahas Potensi Pengenaan Tarif Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota tim ekonomi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang mendiskusikan kebijakan pengenaan tarif yang akan naik perlahan dari bulan ke bulan. Pendekatan bertahap tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tawar sambil membantu menghindari lonjakan inflasi.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (14/1/2025), menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, salah satu ide ini melibatkan pengenaan tarif bertahap yang meningkat sekitar 2% hingga 5% per bulan. Hal tersebut akan bergantung pada otoritas eksekutif di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

    Proposal tersebut masih dalam tahap awal dan belum disampaikan kepada Trump, kata beberapa sumber — sebuah tanda bahwa pendekatan bertahap bulanan masih dalam tahap awal proses pertimbangan.

    Penasihat yang menangani rencana tersebut termasuk Scott Bessent, calon menteri keuangan, Kevin Hassett, yang akan menjadi direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Stephen Miran, yang dicalonkan untuk memimpin Dewan Penasihat Ekonomi, kata orang-orang yang meminta anonimitas untuk membahas pertimbangan internal.

    Hassett tidak membalas permintaan komentar, begitu pula juru bicara Bessent. Miran menolak berkomentar. Sementara itu, seorang juru bicara tim transisi Trump merujuk pada komentar publik presiden terpilih sebelumnya dan unggahan media sosial tentang tarif.

    Yuan China dan mata uang yang sensitif terhadap ekonominya seperti dolar Australia dan Selandia Baru menguat setelah laporan tersebut. Nilai yuan yang diperdagangkan di luar negeri naik 0,1% dalam perdagangan Asia pada hari Selasa, sementara dolar Australia naik 0,3%.

    China telah meningkatkan dukungan untuk yuan karena masih mendekati rekor terendah di luar negeri. Namun, investor memperkirakan Beijing pada akhirnya akan membiarkan pelemahan jika Trump mengenakan tarif yang lebih tinggi pada ekspor China.

    Tarif Universal

    Selama kampanye presiden 2024, Trump memberlakukan tarif minimum 10% hingga 20% pada semua barang impor, dan 60% atau lebih tinggi untuk barang-barang dari China.

    Sejak dia memenangkan pemilihan pada bulan November, banyak laporan telah muncul tentang seberapa agresif Trump akan menerapkan tarif — dengan Trump sendiri menyebut satu laporan tentang itu tidak benar.

    Ketidakpastian ini membuat investor dan perusahaan bertanya-tanya. Indeks S&P 500 sebelumnya turun di bawah level penutupan pada tanggal 5 November, tepat sebelum Trump terpilih, sebelum bangkit kembali di kemudian hari. 

    Investor baru-baru ini menjual obligasi pemerintah karena kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap tinggi sebagian karena tarif baru, yang menciptakan hambatan bagi saham dan ekonomi yang lebih luas.

    Dengan hanya seminggu menjelang Hari Pelantikan, para ekonom hanya dapat menebak bagaimana perang dagang Trump akan memengaruhi ekonomi.

    Hal itu menyisakan gambaran yang rumit bagi Federal Reserve, karena ancaman tarif Trump dipandang sebagai risiko terhadap prospek pertumbuhan sementara berpotensi memicu inflasi jika negara-negara membalas.

    Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan bahwa ancaman tarif telah mendorong kenaikan biaya pinjaman jangka panjang di seluruh dunia. 

    Dia menyebut, ketidakpastian tentang kebijakan perdagangan pemerintahan yang akan datang menambah hambatan ekonomi di seluruh dunia dan sebenarnya sudah terlihat pada suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi. 

    “Itu terjadi bahkan ketika suku bunga jangka pendek telah turun, kombinasi yang sangat tidak biasa,” katanya.

  • China janjikan upaya jaga kestabilan nilai tukar RMB

    China janjikan upaya jaga kestabilan nilai tukar RMB

    Beijing (ANTARA) – China akan tetap teguh menjaga nilai tukar renminbi (RMB) atau yuan agar tetap stabil pada tingkat yang wajar dan seimbang, ungkap sebuah pertemuan.

    Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBOC), dan Administrasi Devisa Negara (State Administration of Foreign Exchange/SAFE) China akan terus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk menstabilkan ekspektasi, meningkatkan ketahanan, serta memperkuat manajemen pasar valuta asing, sebagaimana pernyataan dalam pertemuan Komite Valuta Asing China (China Foreign Exchange Committee) baru-baru ini di Beijing.

    Berbagai upaya tegas akan dilakukan untuk mengoreksi perilaku pasar yang bersifat prosiklus, mengatasi tindakan-tindakan yang mengganggu tatanan pasar, dan mengantisipasi risiko overshooting nilai tukar, menurut pertemuan itu.

    Komite tersebut akan memperkuat panduan mengenai kerangka kerja pengaturan mandiri pasar valuta asing dan meningkatkan pengaturan mandiri industri. Pertemuan itu mendorong para anggota untuk memprioritaskan pelayanan ekonomi riil dan memastikan lingkungan nilai tukar yang stabil bagi bisnis maupun warga.

    Pertemuan tersebut juga memaparkan bahwa pasar valuta asing China beroperasi dengan lancar di bawah manajemen PBOC dan SAFE pada 2024, sementara mata uang yuan China mencatatkan kinerja yang secara umum kuat dibandingkan mata uang utama lainnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pasar valuta asing China membuat progres yang solid, menurut pertemuan itu. Selain itu, kemampuan para pelaku pasar, seperti lembaga keuangan dan perusahaan, untuk mengatasi guncangan eksternal juga meningkat signifikan.

    Pertemuan tersebut menambahkan bahwa dasar-dasar pemulihan ekonomi China tidak akan berubah, begitu pula dengan neraca pembayaran internasional secara keseluruhan maupun ketahanan pasar valuta asingnya. Sementara itu, yuan tetap mampu mempertahankan stabilitas dasar.

    “China memiliki keyakinan, kondisi, dan kemampuan untuk mempertahankan operasi pasar valuta asing yang stabil,” kata Gubernur PBOC Pan Gongsheng dalam acara pembukaan Forum Keuangan Asia (Asian Financial Forum) ke-18 yang digelar di Hong Kong pada Senin (13/1).

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025