kab/kota: Beijing

  • China Hadapi Angka Kelahiran Jeblok, Cari Cara Agar Warganya Mau Punya Anak

    China Hadapi Angka Kelahiran Jeblok, Cari Cara Agar Warganya Mau Punya Anak

    Jakarta

    Sejak tiga tahun terakhir, populasi di China terus menerus mengalami penurunan. Para ahli pun memperingatkan bahwa penurunan ini bisa menjadi semakin parah ke depannya.

    Dikutip dari Time dan BBC, National Bureau of Statistics (NBS) mencatat jumlah warga China turun sekitar 1,39 juta, menjadi 1,408 miliar jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2023, China memiliki penduduk sekitar 1,409 miliar jiwa.

    China akhirnya melakukan sejumlah upaya untuk membangun masyarakat yang lebih ramah terhadap kelahiran anak. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tantangan demografis akibat populasinya yang menurun dan menua dengan cepat.

    Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan persalinan di rumah sakit. Komisi Kesehatan Nasional (NHC) China dan departemen lainnya baru-baru ini mengeluarkan pedoman untuk membangun rumah sakit ramah persalinan di seluruh negeri.

    Rumah sakit ini nantinya akan mengintegrasikan skrining depresi perinatal ke dalam perawatan pranatal dan pascanatal rutin, serta memberikan layanan pereda nyeri persalinan selama 24 jam.

    “Pelayanan yang diberikan rumah sakit ramah bersalin, terutama layanan pereda nyeri persalinan 24 jam, pasti bisa mengurangi rasa takut saya saat melahirkan,” ujar wanita berusia 32 tahun bermarga Bu dikutip dari Xinhua, Minggu (19/1/2025).

    Sebagian wanita di China, seperti Bu, enggan memiliki anak lantaran khawatir dengan rasa sakit saat melahirkan. Sementara, sebagian lainnya khawatir akan keterbatasan waktu dalam menyeimbangkan antara karier dan mengasuh anak.

    Kendati pendaftaran siswa taman kanak-kanak (TK) di China sudah menjadi semakin mudah dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk layanan permintaan anak yang lebih modern dan membantu mengembangkan kemampuan sosial bagi anak di bawah usia tiga tahun.

    Tren tersebut didorong oleh berkurangnya jumlah anggota keluarga akibat pesatnya pembangunan sosial dan ekonomi di China, yang melemahkan kemampuan pengasuhan antar generasi.

    China sendiri terus mendorong didirikannya pusat perawatan untuk anak-anak di bawah usia tiga tahun. Hampir 100.000 pusat perawatan menyediakan slot untuk 4,8 juta anak, tetapi angka tersebut belum bisa memenuhi permintaan yang ada.

    Pengasuhan anak turut menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam berbagai sesi musyawarah politik dan legislatif daerah tahunan yang dimulai Januari ini. Selama sidang tersebut, pemerintah daerah di kota-kota seperti Beijing dan Shanghai, yang dihadapkan dengan permintaan pengasuhan anak yang tinggi, telah berjanji akan memperluas kapasitas mereka untuk layanan pengasuhan bagi anak-anak di bawah usia tiga tahun.

    Bagi orang tua yang mencari pekerjaan fleksibel untuk mendukung rumah tangga mereka, pekerjaan yang ramah terhadap kelahiran anak menawarkan solusi ideal. Bulan ini, seksi khusus yang menawarkan “pekerjaan ramah kelahiran anak” di sebuah bursa kerja di Shanghai menyedot atensi banyak orang tua.

    Pekerjaan-pekerjaan tersebut, termasuk produser video dan manajer media sosial, tidak menuntut tempat kerja tetap dan menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh para pekerja yang harus mengasuh anaknya.

    Sebuah perusahaan manufaktur makanan di Sishui, Provinsi Shandong, China timur, juga melakukan terobosan serupa. Perusahaan itu memperkenalkan “jabatan untuk ibu”, yang mempekerjakan hampir 700 wanita usia subur.

    Selain kekhawatiran tentang karier dan pengasuhan anak, tekanan finansial juga menjadi hambatan signifikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah telah memberikan subsidi untuk mendongkrak angka kelahiran.

    (ath/kna)

  • Trump Bakal Tunda Pemblokiran TikTok Selama 90 Hari

    Trump Bakal Tunda Pemblokiran TikTok Selama 90 Hari

    Jakarta

    Pengguna internet di Amerika Serikat dilaporkan sudah tidak bisa lagi mengakses TikTok, bahkan aplikasi milik Bytedance ini sudah tidak muncul di toko aplikasi Google dan Apple.

    Hal tersebut disebabkan setelah undang-undang mengenai pelarangan terhadap platform asal China mulai diberlakukan Minggu (19/1/2025).

    Namun, beberapa hari sebelum TikTok diblokir, presiden terpilih AS Donald Trump telah memberikan isyarat yang akan memberikan penangguhan pmeblokiran TikTok selama 90 hari setelah ia menjabat pada Senin (20/1/2025).

    Ini berarti TikTok masih bisa beroperasi di Amerika Serikat sampai mendapatkan solusi agar tidak diblokir setelah waktu yang ditentukan

    “Penangguhan 90 hari ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi, karena ini memang layak diberikan. Anda tahu, ini layak diberikan. Kami akan mempertimbangkan dengan seksama. Ini adalah situasi yang sangat pelik,” kata Trump sebagaimaan dikutip detikINET dari Reuters, Minggu (19/1/2025).

    Masa depan TikTok terancam karena adanya undang-undang yang mengharuskan TikTok untuk mengakhiri hubungan dengan perusahaan induknya di China atau jika tidak mereka harus menghentikan operasinya di Amerika Serikat.

    Pada Jumat (17/1/2025), Mahkamah Agung menguatkan undang-undang tersebut, dengan menyoroti perlunya undang-undang tersebut demi keamanan nasional.

    Akan tetapi dengan tidak adanya penundaan secara resmi dari Trump, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Oracle, dan Google yang mendukung atau menyediakan aplikasi TikTok di app store-nya kemungkinan akan menghadapi konsekuensi finansial dan hukum.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebutkan bahwa tidak ada tindakan segera yang diperlukan untuk TikTok atau perusahaan lain sampai pemerintahan Trump menjabat.

    Namun, untuk mendapatkan penangguhan akan membutuhkan kesepakatan konkret bagi ByteDance untuk menyelesaikan disinvestasi aplikasi pada pertengahan April. Hal ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan.

    Menurut pandangan para ahli, Trump mungkin akan mencari resolusi politik untuk menyelamatkan TikTok dengan menerapkan persyaratan yang ketat.

    ByteDance saat ini terlibat dalam negosiasi berbagai opsi lain yang mencakup kesepakatan divestasi dan potensi merger.

    Sementara itu, Beijing menentang tindakan AS dan menyebutnya sebagai penindasan yang tidak adil. Di sisi lain, para ahli industri percaya bahwa TikTok masih akan menghidupkan kembali dirinya sendiri di bawah entitas yang telah direstrukturisasi dan mematuhi peraturan AS.

    Pada Jumat lalu Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping dan salah satu topik pembicaraannya adalah TikTok. Lalu CEO TIkTok Shou Zi Chew pun ikut diundang dan akan menghadiri pelantikan Trump, bersama dengan sejumlah bos perusahaan teknologi lain.

    (jsn/jsn)

  • Cuma Dijual 888 Unit, Vespa 946 Snake Akan Hadir di Indonesia!

    Cuma Dijual 888 Unit, Vespa 946 Snake Akan Hadir di Indonesia!

    Jakarta

    Untuk ketiga kalinya, Vespa menghadirkan model spesial bertema shio dalam kalender Lunar. Setelah meluncurkan Vespa 946 edisi 10th Anniversario ‘Bunny’ di 2023 dan edisi Dragon di 2024, kini giliran Vespa 946 Snake yang akan meramaikan tahun Ular Kayu 2025.

    Vespa 946 Snake ini melengkapi Lunar Collection dari Vespa yang diklaim sebagai bentuk penghormatan terhadap kalender Lunar. Sama halnya dengan 946 lain, Vespa merilis model 946 Snake ini dengan jumlah yang sangat terbatas. Edisi Snake hanya diproduksi 888 unit.

    Vespa 946 Snake Foto: dok. Vespa

    “Tersedia dalam edisi terbatas hanya 888 skuter bernomor, Vespa 946 Snake adalah pernyataan gaya sejati yang ditakdirkan untuk menjadi barang koleksi dalam Lunar Collection, serangkaian model edisi terbatas yang memberi penghormatan kepada Kalender Lunar,” tulis Vespa dalam rilisnya.

    “Setelah tahun Naga, kita dibawa ke tahun 2025, tahun Ular, makhluk kekaisaran dan misterius yang mengundang kita untuk melampaui batas, untuk hidup dengan berani dan bepergian melampaui batas. Vespa 946 Snake diciptakan untuk mengekspresikan filosofi ini,” lanjut mereka.

    Vespa 946 Snake dirancang dengan perhatian tinggi pada detail. Salah satu elemen mencolok adalah ornamen ular chrome cetak 3D yang menghiasi beberapa bagian motor. Kombinasi desain minimalis dan warna iridescent blue yang terinspirasi dari keindahan musim dingin juga menjadi daya tariknya.

    Selain itu, Vespa melengkapi desainnya dengan jok dan handle grip bermotif kulit ular, memberikan sensasi berkendara yang unik namun tetap nyaman.

    Untuk memperkuat kesan eksklusifnya, Vespa juga menghadirkan aksesori dan apparel khusus 946 Snake, seperti long puffer coat dan bomber jacket yang tergabung dalam koleksi Vespa Snake Capsule.

    Vespa berencana membuka gerai popup yang menampilkan 946 Snake di berbagai negara, termasuk Indonesia Foto: dok. Vespa

    Vespa 946 Snake masih mengusung spesifikasi mirip dengan 946 terdahulu. Untuk beberapa pasar, termasuk Indonesia, Vespa masih menghadirkan motor ini dengan mesin 155 cc satu silinder 4 katup bertenaga 12,7 HP di 7.750 RPM dan torsi 12,8 Nm di 6.500 RPM.

    Model spesial terbaru dari Vespa ini juga masih hadir dengan dimensi yang serupa dengan 946 lama. Panjangnya 1.965 mm, lebar 730 mm, dan tinggi joknya 805 mm. Untuk ukuran jarak sumbu rodanya pun masih 1.405 mm dengan roda ukuran 120/70 R12 di depan dan 130/70 R12 di belakang.

    Belum ada informasi resmi mengenai harga Vespa 946 Snake di Indonesia. Sebagai referensi, model sebelumnya, Vespa 946 Dragon, dijual dengan harga sekitar Rp 267 jutaan. Namun, Vespa memastikan bahwa edisi Snake ini akan hadir di Tanah Air, sekaligus menjadi bagian dari roadshow global mereka.

    Vespa mengumumkan akan membuka gerai pop-up di sejumlah lokasi ikonik dunia, termasuk Indonesia. Setelah peluncuran awal di Roma, roadshow ini akan berlanjut ke Paris (Galeries Lafayette Champs-Élysées), Milan (La Rinascente), Beijing, Bangkok, Singapura, Hanoi, hingga Jakarta Plaza Indonesia.

    “Perjalanan Vespa keliling dunia akan mencakup gerai pop-up di sejumlah lokasi gaya hidup ikonik: Setelah pemberhentian awal di Roma di Rinascente Tritone, kunjungan pertama di tahun baru ini akan diadakan di Galeries Lafayette Champs-Elysées di Paris mulai 7 Januari hingga 5 Februari. Setelah itu, akan ada pembukaan gerai di Milan di La Rinascente, Wina di Steffl, Beijing di Galeries Lafayette, Istanbul di Vakko, Bangkok di Emquartier, Singapura di Paragon, Hanoi di Trang Tien, dan Jakarta Plaza Indonesia,” tutup Vespa.

    (mhg/rgr)

  • Usai Tumbuh 5%, Ekonomi China 2025 Bersiap Hadapi ‘Goncangan’ Tarif Trump

    Usai Tumbuh 5%, Ekonomi China 2025 Bersiap Hadapi ‘Goncangan’ Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi China pada 2025 dihadapkan pada risiko pengenaan tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, usai berhasil tumbuh lebih dari yang diharapkan pada 2024 karena adanya stimulus kilat dan ledakan ekspor. 

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (18/1/2025), produk domestik bruto (PDB) China pada kuartal IV/2024 tumbuh 5,4% dan menandai laju tercepat dalam enam kuartal. Lonjakan ini membawa pertumbuhan setahun penuh menjadi 5%. 

    Sekalipun pemerintah China memberikan stimulus pada akhir tahun tersebut, pertumbuhan konsumsi tahunan tetap berada di bawah tingkat sebelum pandemi, investasi properti mengalami kontraksi terbesar sepanjang sejarah dan deflasi berlanjut selama dua tahun berturut-turut. 

    Setelah disesuaikan dengan penurunan harga, PDB nominal hanya tumbuh 4,2% pada 2024, yang paling lambat sejak ekonomi dibuka pada akhir 1970-an, kecuali pandemi.

    Ekonom Societe Generale SA Wei Yao dan Michelle Lam menyampaikan pemulihan ekonomi tersebut hanya bersifat tentatif dan konsumsi masih cukup rapuh.  

    “Para pembuat kebijakan perlu melakukan dorongan fiskal yang lebih kuat pada tahun 2025 untuk memastikan stabilitas pertumbuhan,” ujarnya. 

    Bersiap menghadapi Trump

    China akan mengumumkan target pertumbuhannya untuk 2025 pada sidang parlemen tahunan di bulan Maret. 

    Namun, untuk mencapai pertumbuhan 5% mungkin akan lebih sulit tahun ini bagi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini. Pasalnya Presiden terpilih AS Donald Trump, yang akan kembali ke Gedung Putih minggu depan, telah mengancam tarif setinggi 60% untuk barang-barang China. 

    Hal ini dapat menghancurkan perdagangan dengan negara Asia tersebut dan merusak pendorong pertumbuhan yang menyumbang sekitar seperempat pertumbuhan pada 2024.

    Kepala ekonom China di BNP Paribas SA Jacqueline Rong melihat titik terang terbesar dalam perekonomian tahun lalu adalah ekspor, yang sangat kuat terutama jika faktor harga dikecualikan.

    “Itu berarti masalah terbesar tahun ini adalah tarif AS,” tuturnya. 

    Ancaman tarif Trump mendorong bisnis global untuk meningkatkan pengiriman dan mendukung ekspansi ekonomi tahun lalu. Namun, dorongan tersebut dapat memudar dalam beberapa bulan mendatang karena potensi pungutan, termasuk dari Uni Eropa dan mitra dagang lainnya, membuat ekspor China menjadi kurang kompetitif.

    Meskipun pemerintah telah mengisyaratkan bahwa mereka memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menstimulasi ekonomi, efektivitas belanja publik telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. 

    Para pejabat telah berjuang untuk menemukan proyek-proyek infrastruktur yang cukup tepat untuk dibangun sementara investasi swasta telah menyusut. Dorongan manufaktur lebih lanjut akan berisiko memperburuk kelebihan kapasitas pabrik dan keluhan dari para mitra dagang bahwa negara ini membanjiri pasar global dengan barang-barang murah.

    Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah China berencana untuk memperluas program dengan mensubsidi perusahaan dan konsumen untuk meningkatkan peralatan dan perlengkapan. 

    Uang pensiun dan subsidi untuk asuransi kesehatan beberapa kelompok akan naik dan dapat mendorong rumah tangga untuk membelanjakan uangnya daripada menabung. 

    Pemerintah mengalokasikan 300 miliar yuan (US$40,9 miliar) —yang diperoleh dari penjualan obligasi khusus tahun lalu—untuk mendanai program peningkatan peralatan dan tukar tambah barang konsumen. 

    Langkah tersebut diproyeksi kepala ekonom untuk Greater China di Bank of America Helen Qiao dapat berlipat ganda menjadi 600 miliar yuan tahun ini. 

    Para pejabat juga mengizinkan obligasi lokal khusus untuk digunakan oleh pemerintah kota untuk mengakuisisi rumah-rumah yang tidak terjual dan membeli kembali tanah yang tidak terpakai. 

    Namun, kemajuan telah lambat dalam inisiatif untuk mengurangi persediaan perumahan, serta dalam upaya yang dipimpin oleh pemerintah untuk merenovasi desa-desa perkotaan. 

    Hal ini berkontribusi pada sentimen yang sangat lemah di antara para pengembang China, dengan investasi real estat anjlok 10,6% tahun lalu atau menjadi yang terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1987.

    Kepala ekonom China di Nomura Holdings Inc. Lu Ting mengkhawatirkan China tidak akan cukup untuk meningkatkan ekonominya usai tumbuh sesuai target akibat stimulus jumbo. 

    “Sederhananya, terlepas dari data yang optimis hari ini, sekarang bukan waktunya bagi Beijing untuk berpuas diri,” tuturnya. 

  • Tanggul Laut Raksasa: Peluang Investasi atau Jebakan Utang? – Halaman all

    Tanggul Laut Raksasa: Peluang Investasi atau Jebakan Utang? – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall membentang dari pesisir Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan tanggul sepanjang 958 kilometer ini ditargetkan rampung dalam waktu 20 hingga 40 tahun.

    Tanggul ini diklaim dapat mengatasi banjir rob akibat penurunan muka tanah di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa yang telah mencapai 1-25 cm per tahun. Di waktu yang bersamaan, kenaikan permukaan laut mencapai 1-15 cm per tahun, diperparah oleh perubahan iklim.

    Pembangunan tanggul ini sebenarnya kali pertama dimulai tahun 2014 untuk mengatasi penurunan muka tanah di kawasan pesisir Jakarta. Seiring perkembangannya, pemerintah memutuskan untuk membangun tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebutkan total anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai US$50 miliar, atau setara dengan Rp816 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.328 per dolar.

    Lantaran giant sea wall ini diperkirakan akan menelan anggaran raksasa, pembangunan ini pun bukan lagi tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan mega infrastruktur yang sangat butuh dana segar dari swasta.

    Pemerintah tebar jaring investasi

    Merasa tidak cukup mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah gencar mencari sumber dana lain, termasuk skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan pihak asing.

    Oktober 2024, Nanjing Hydrolic Resources Institute dari Cina disebut-sebut melirik peluang kerja sama dalam proyek ini. Presiden Prabowo pun turut membahas potensi pengembangan proyek ini bersama Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Beijing pada bulan November lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru

    Pada Desember 2024, Prabowo kembali mengajak puluhan investor Jepang untuk turut terlibat dalam proyek tanggul laut raksasa ketika bertemu dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta.

    Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi yang pasti dari kedua negara tersebut terkait penanaman modal dalam proyek mega infrastruktur ini.

    Dr. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai pemerintah belum menyiapkan rencana perhitungan yang matang bagi investor. Akibatnya, nafsu investor dalam mendanai proyek pun turun.

    “Pemerintah harus benar-benar mensortir, adakah investor yang mau di giant sea wall? Mereka harus hitung-hitungan bisnis, selama 40 tahun apa yang akan investor dapat? Dari mana return of investment-nya? Bahkan desain dan perhitungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pun belum jalan,” kata Rizal kepada DW Indonesia.

    Hingga saat ini, pemerintah belum mempublikasikan cetak biru rencana pembangunan tanggul laut secara transparan kepada publik. Terlebih, studi kelayakan proyek hingga kini masih terus berlangsung.

    “Saya minta sebenarnya beberapa data yang berkaitan proyek ini, tapi tidak dikasih dari Kementerian PUPR,” jelas Rizal.

    Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada 70 kawasan industri, lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima wilayah pusat pertumbuhan industri sepanjang Pantura. Pantura Jawa berkontribusi hingga 34,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2023 dari sektor perikanan, transportasi dan pariwisata, yakni tiga sektor yang signifikan bagi PDB Indonesia. Hal inilah yang diprediksi menjadi daya jual proyek tanggul laut raksasa bagi para investor.

    “Kalau saya lihat, memang kemungkinan return of investment-nya adalah akan diberikan ruang ekonomi di sekitar tanggul bagi para investor,” ujar Rizal.

    Alih-alih investasi, waspadai risiko jebakan utang

    Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa proyek ini akan menambah beban fiskal negara, terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan investor.

    “Yang jadi pertanyaan, apakah proyek ini akan melibatkan investasi, atau lebih dibebankan kepada APBN dan APBD. Daerah di sekitar Pantura Jawa itu kan APBD-nya lebih sempit lagi, kalau menerbitkan municipal bond atau utang daerah, bisa jadi daerahnya benar-benar tidak bergerak secara fiskal,” ungkap Bhima.

    Di satu sisi, Bhima memprediksi bahwa keterlibatan swasta atau asing akan lebih condong ke pembelian surat utang. Jika berkaca pada berbagai proyek pemerintah di masa lalu yang dianggap kurang menguntungkan, mereka akan cenderung tidak mau ambil risiko dan hanya berani memberikan pinjaman.

    Pada proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) misalnya, proyek ini diprediksi baru bisa balik modal dalam jangka waktu 70 hingga 100 tahun ke depan. Padahal, biaya pembangunannya menghabiskan hingga Rp108 triliun.

    “Kalau kita membandingkan KCIC dan giant sea wall, proyek tanggul ini balik modalnya akan lebih lama lagi. Secara komersial, siapa yang mau membayar secara langsung tarif dari tanggul itu?” tutur Bhima.

    Jika tidak bisa membayar kembali pinjaman, Indonesia harus memberikan jaminan lainnya, menurut pakar. Jaminan tersebut dapat berupa topangan insentif pemerintah terhadap konsesi industri maupun sektor ekstraktif. Namun lebih dari itu, ada ketakutan bahwa pinjaman tersebut justru akan berdampak pada politik Indonesia yang tidak lagi bebas aktif.

    Belajar dari tanggul laut di Jepang dan Belanda

    Sebelum rencana ekspansi sepanjang Pantura, proyek tanggul laut Jakarta adalah bagian dari masterplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan. Proyek ini sendiri adalah permintaan dari pemerintah Indonesia kepada Belanda untuk membantu permasalahan pesisir di Jakarta.

    Belanda sendiri telah membangun serangkaian proyek konstruksi berupa bendungan, pintu air, dan tanggul bernama Delta Works sejak tahun 1954 untuk melindungi daerahnya dari luapan air laut.

    Meski begitu, ada beberapa perbedaan fundamental antara proses pembangunan tanggul laut Belanda dan Indonesia. Salah satunya adalah keterlibatan publik.

    “Kalau di Belanda itu daratannya ada di bawah permukaan laut, jadi mau tidak mau mereka harus membuat manajemen air yang sangat bagus dan terintegrasi antara tanggul, drainase, dan tata ruang kotanya. Selain itu, memang partisipasi publik di Belanda itu sangat kuat, terutama di dalam perencanaan proyek besar, jadi publik itu selalu ikut terlibat,” jelas Rizal.

    Sementara Suci Fitria Tanjung, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, menilai pemerintah tidak cukup melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan tanggul.

    “Ada kekurangan dari pemerintah, yaitu tidak melibatkan masyarakat secara meaningful participation. Bagaimana kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok disabilitas itu betul-betul diajak untuk merancang dan mengevaluasi, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka, dan bagaimana seharusnya solusi itu dibangun secara bersama-sama,” kata Suci.

    Bukan bisnis, perlindungan warga yang harus jadi prioritas

    Selain Belanda, Indonesia juga dinilai perlu berkaca pada Jepang yang membangun tanggul sebagai mitigasi risiko tsunami. Tanggul laut sepanjang 400 kilometer dibangun di sekitar 600 lokasi di Jepang dan menghabiskan biaya sekitar ¥1,3 triliun atau setara dengan Rp138,8 triliun.

    Meski menghabiskan dana yang cukup fantastis, tanggul tersebut berhasil menyelamatkan beberapa area dari terjangan tsunami dahsyat tahun 2011.

    Menurut Bhima, negara-negara lain seperti Belanda dan Jepang tidak menjadikan proyek tanggul sebagai proyek komersial, sehingga fokus utamanya hanya untuk melindungi masyarakat.

    Sementara di Indonesia, tanggul laut dinilai tidak hanya dibangun untuk kepentingan lingkungan serta perlindungan masyarakat, tapi juga kepentingan bisnis dan investor.

    “Sebagian besar pembiayaan dari giant sea wall di Belanda dan Jepang itu lebih dominan dari dana APBN atau APBD, dan lebih bertujuan mengurangi dampak dari bencana, dibandingkan bertujuan membuat suatu daerah menjadi magnet ekonomi,” ungkap Bhima.

    Menurut WALHI, meski tanggul laut bisa menjadi solusi jangka pendek, pemerintah harus terus mencari solusi jangka panjang yang dinilai lebih efektif untuk melindungi masyarakat.

    Suci juga mengungkapkan bahwa sedikitnya 24 ribu nelayan harus direlokasi demi pembangunan tanggul di Jakarta saja. Jika dilanjutkan hingga Pantura, akan lebih banyak lagi nelayan yang harus direlokasi sehingga rawan meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial.

     

  • China Ngamuk Besar, Beberkan Kejamnya Amerika

    China Ngamuk Besar, Beberkan Kejamnya Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – China makin tertekan menghadapi sanksi dagang dari Amerika Serikat (AS). Negara kekuasaan Xi Jinping tersebut akhirnya ngamuk dan melakukan investigasi terhadap subsidi pemerintah AS di sektor semikonduktor.

    China mengklaim subsidi gila-gilaan tersebut diduga merugikan perusahaan pembuat chip node yang sudah matang (mature-node) milik China.

    Kementerian Perdagangan China menjelaskan, tidak seperti chip mutakhir yang mendukung model kecerdasan buatan (AI), chip mature-node lebih murah, lebih mudah dibuat, dan digunakan untuk tugas-tugas yang tidak terlalu rumit, termasuk peralatan rumah tangga dan sistem komunikasi.

    Penyelidikan ini merupakan tindakan terbaru dalam kebijakan Beijing untuk membalas pembatasan Washington yang makin meluas kepada industri semikonduktor China.

    “Pemerintahan Biden telah memberikan sejumlah besar subsidi kepada industri chip dan perusahaan-perusahaan AS. Dengan demikian, perusahaan AS memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil dan mengekspor produk chip mature-node yang relevan ke China,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

    “Itu telah merusak hak dan kepentingan industri domestik China yang sah,” imbuhnya.

    Segera setelah pengumuman kementerian perdagangan, Asosiasi Industri Semikonduktor China menerbitkan pernyataannya sendiri yang mendukung penyelidikan tersebut.

    Asosiasi menyatakan bahwa kebijakan CHIPS dan Science Act dari pemerintahan Biden, yang pada tahun 2022 menjanjikan subsidi sebesar US$52,7 miliar untuk produksi, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja semikonduktor AS secara serius melanggar hukum dasar ekonomi pasar.

    Tuduhan Beijing menggemakan alasan pemerintahan Biden untuk mengumumkan kenaikan tarif pada semua impor chip China pada September, dan penyelidikan terhadap industri node chip yang sudah matang di China bulan lalu.

    Menurut Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, tindakan tersebut telah meningkatkan kapasitas, secara artifisial menurunkan harga, dan melukai persaingan dengan menggunakan dana negara Tiongkok.

    Washington juga telah memperketat kontrol ekspor selama tiga tahun terakhir yang menargetkan penjualan chip AI canggih buatan AS ke China.

    Tidak jelas tindakan pembalasan apa yang akan muncul dari penyelidikan pemerintah China, tetapi perusahaan-perusahaan AS seperti Intel yang menjual chip mature-node ke pasar China bisa terdampak. Intel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (fab/fab)

  • Mantan Karyawan Huawei Bikin FBI Ketar-ketir

    Mantan Karyawan Huawei Bikin FBI Ketar-ketir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) dan FBI sama-sama menyelidiki firma hardware telekomunikasi yang didirikan mantan senior Huawe. Penyelidikan itu untuk memastikan kemungkinan risiko keamanan dari operasional perusahaan.

    Didirikan pada 2014, Baicells Technologies membuka bisnisnya di Amerika Utara, lalu diperluas ke wilayah-wilayah lain. Perusahaan telah menyediakan alat telekomunikasi untuk 700 jaringan mobile komersial di setiap negata bagian AS, menurut situsnya.

    Departemen Perdagangan telah memanggil Baicells dalam proses penyelidikannya, menurut 4 sumber dalam. Regulator telekomunikasi AS, FCC, juga meminta dilakukan kajian lebih lanjut, menurut 2 orang yang familiar dengan isu ini.

    Sementara itu, FBI sudah mulai mencurigai peralatan telekomunikasi yang berasal dari China sejak 2019 silam, dikutip dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

    Reuters pertama kali melaporkan investigasi yang dilakukan terhadap Baicells, baik dari FBI maupun Departemen Perdagangan. Laporan itu berdasarkan wawancara dengan lebih dari 30 pejabat dan mantan pejabat pemerintahan, 8 mantan karyawan Baicells, serta email FBI yang dilihat.

    Investigasi ini menunjukkan bahwa bertahun-tahun pasca sanksi tegas AS terhadap bisnis teknologi China seperti Huawei dan ZTE, Washington masih takut Beijing akan menggunakan alat telekomunikasi untuk memata-matai AS, kata pakar.

    Direktur Baicells Technologies berbasis Beijing, Sun Lixin, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya akan sepenuhnya kooperatif dengan berbagai proses yang diminta pemerintah AS.

    “Baicells sama sekali tidak percaya dengan adanya risiko keamanan terkait dengan produk-produk radio kami,” kata dia dalam sebauh pernyataan.

    FBI, Departemen Perdangangan, Departemen Kehakiman (DOJ), dan FCC, menolak berkomentar terkait penyelidikan ini.

    Pada bulan ini, Pentagon memasukkan Baicells ke dalam daftar 134 perusahaan yang dinilai bekerja sama dengan militer China, tanpa membeberkan bukti lebih lanjut.

    “Kami sangat tidak setuju dengan penunjukan Departemen Pertahanan dan bermaksud mengajukan banding,” kata Baicells.

    Penyelidikan terhadap Baicells muncul seiring dengan peningkatan kekhawatiran Washington terhadap upaya mata-mata dan peretasan yang dilakukan China. Beberapa saat lalu, kelompok hacker China dilaporkan berhasil membobol jaringan telekomunikasi AS dan membahayakan warga AS.

    (fab/fab)

  • “Resesi” Seks China Makin Parah, 2 Juta Penduduk Hilang

    “Resesi” Seks China Makin Parah, 2 Juta Penduduk Hilang

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mengatakan bahwa populasinya turun untuk tahun ketiga berturut-turut pada tahun 2024. Hal ini terungkap dari laporan Biro Statistik Nasional Beijing, Jumat (17/1/2025).

    Dalam laporannya, terdapat penurunan hingga 2 juta orang di dalam populasi karena angka kelahiran yang tidak dapat mengejar angka kematian. Hal ini melanjutkan tren penurunan setelah lebih dari enam dekade pertumbuhan.

    “Populasi mencapai 1,408 miliar pada akhir tahun 2024, turun dari 1,410 miliar pada tahun 2023,” ujar laporan resmi itu dikutip AFP.

    Sebelumnya, di tahun 2023, populasi Negeri Panda itu turun hingga 2,8 juta orang. Jumlah tersebut lebih besar dari penurunan populasi sekitar 850.000 pada tahun 2022, tahun pertama jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran di negara tersebut sejak awal tahun 1960an.

    Kepala risiko negara Asia di perusahaan analisi BMI, Darren Tay, memaparkan bahwa bila tren ini berlanjut, hal ini akan menjadi ancaman bagi jumlah angkatan kerja China. Bahkan, China menghadapi hambatan dalam pertumbuhan PDB per tahun selama 10 tahun ke depan.

    “Populasi usia kerja (di China) akan turun begitu cepat dalam dekade berikutnya, sehingga perekonomian China harus menghadapi hambatan sebesar 1% dalam pertumbuhan PDB per tahun selama 10 tahun ke depan,” ujarnya kepada CNBC International.

    Hal yang sama juga disuarakan oleh Economist Intelligence Unit (EIU). EIU menyebutkan populasi China diperkirakan akan menyusut menjadi 1,317 miliar pada tahun 2050, dan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada tahun 2100.

    “Tingkat kesuburan di negara ini menurun lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di kawasan seperti Korea Selatan dan Jepang,” kata ekonom senior EIU, Tianchen Xu.

    Selain rendahnya angka kelahiran, EIU menyebut China juga dapat mengalami lonjakan beban fiskal lantaran penduduk yang memasuki usia penuaan. Beban akan muncul dari lansia dan pensiunan yang memerlukan insentif dalam kebutuhan hidup.

    “Pertumbuhan ekonomi bergantung pada produktivitas, akumulasi modal, dan masukan tenaga kerja. Dampak negatif dari lanskap demografi yang buruk akan terlihat terutama melalui menyusutnya angkatan kerja,” menurut laporan yang diterbitkan lembaga itu pada bulan Januari tahun lalu.

    “Perhitungan kami menunjukkan bahwa jika usia pensiun dinaikkan menjadi 65 tahun pada tahun 2035, kekurangan anggaran pensiun dapat dikurangi sebesar 20% dan pensiun bersih yang diterima dapat ditingkatkan sebesar 30%, yang berarti meringankan beban pemerintah dan rumah tangga,” tambahnya.

    Xu dari EIU menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah mahalnya harga properti, yang menyebabkan sebagian orang enggan untuk memiliki keluarga.

    “Pemerintah sebagian besar tidak mampu mengelola kenaikan biaya perumahan yang signifikan,” pungkasnya.

    Di sisi lain, Tay dari BMI mengatakan kenaikan biaya untuk mengurus anak juga menjadi momok bagi keluarga China untuk memiliki anak. Ia menyebut semakin maju sebuah negara maka biaya untuk membesarkan anak memang semakin mahal

    “Di masyarakat yang lebih maju, kecenderungannya adalah orang tua menanggung biaya yang jauh lebih tinggi untuk membesarkan anak, dan hal ini cenderung menjadi penghalang untuk memiliki anak,” katanya.

    “Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak pula keterampilan yang harus dimiliki oleh para pelaku perekonomian, dan dengan demikian, investasi yang diperlukan untuk setiap (anak) akan meningkat sebesar jumlah tersebut,” jelasnya.

    (sef/sef)

  • Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia berencana memperkuat undang-undang antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade dalam beberapa minggu mendatang untuk menekan membanjirnya barang-barang murah dari luar negeri terutama dari China.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menyederhanakan undang-undang antidumping tahun 1993 dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dia menuturkan, setelah diberlakukan, aturan baru tersebut juga akan memudahkan perusahaan untuk mengajukan keluhan.

    “Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Permintaan lemah di China, jadi pengusaha China mencari peluang di tempat lain,” katanya.

    Liew menyebutkan reformasi di parlemen pada bulan Juli, saat pemerintah mencari cara untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah dari dampak perdagangan yang tidak adil setelah masuknya barang impor murah. Malaysia juga baru-baru ini mengenakan bea masuk antidumping sementara pada beberapa produk besi dan baja yang diekspor dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

    Langkah-langkah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di antara pemerintah Asia Tenggara, saat mereka mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif atau mengenakan batasan pada beberapa impor untuk mencegah barang-barang luar negeri melemahkan produk lokal. Industri garmen Indonesia, misalnya, mungkin akan mengalami PHK ratusan ribu pekerja tahun ini jika dumping China terus berlanjut.

    Liew mengusulkan agar perusahaan-perusahaan China menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia dan mendirikan kantor pusat regional di sana.

    “Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin warga Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.

    Beijing sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Kuala Lumpur, dengan perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit ($100 miliar) pada 2023, menurut data pemerintah. China juga menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.

    Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari China dapat memburuk jika Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS pada hari Senin, melanjutkan rencana untuk menaikkan tarif pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan China mungkin berusaha menjual barang ke negara lain untuk menghindari tarif AS.

    Untuk saat ini, Liew mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan pencegahan atau menanggapinya dengan tarifnya sendiri.

    “Saya kira 100 hari pertama akan kacau. Kita harus melihat apa yang akan keluar dari pemerintahan baru, dan kemudian saya kira pada suatu saat pasar akan menentukan harganya dan air akan menemukan levelnya. Ini akan sulit,” kata Liew.

  • Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Menghancurkan Setiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk

     

    TRIBUNNEWS.COM – Persaingan antara Tiongkok (China) dan Amerika Serikat (AS) di berbagai sektor dinilai akan semakin memanas seiring kembalinya presiden terpilih, Donald Trump ke pucuk kekuasaan di Washington.

    Sejumlah indikasi persaingan, kalau tidak mau dibilang friksi menjurus ke konflik, tampak dari sejumlah langkah AS dalam memblokade pergerakan entitas China, baik secara ekonomi maupun militer.

    Dalam sebuah langkah yang telah membuat Beijing waspada, AS diketahui telah memasukkan perusahaan pelayaran terbesar China, Cosco Shipping Holdings Co, ke dalam daftar hitam.

    Selain Cosco, AS juuga memasukkan dua perusahaan China pembuat kapal besar ke dalam daftar hitam.

    Alasannya, perusahaan-perusahaan ini diduga AS melayani dan punya hubungan dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Angkatan Bersenjata China, Bloomberg melaporkan.

    “Cosco Shipping Holdings Co., raksasa maritim China sekarang masuk dalam daftar hitam Federal Register AS,” tulis ulasan EAT, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Sebagai informasi, daftar hitam Federal Register AS itu tidak hanya mencakup perusahaan pelayaran, tetapi juga sektor teknologi dan energi Tiongkok.

    “Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Tencent Holdings, Contemporary Amperex Technology, dan raksasa minyak milik negara, Cnooc Ltd, juga menjadi sasaran (daftar hitam) Washington,” tambah laporan tersebut.

    Perlu dicatat, Cosco dan Cnooc tidak asing dengan sanksi AS.

    Pada tahun 2019 silam, Cosco menghadapi sanksi karena mengangkut minyak Iran, meskipun sanksi tersebut dicabut pada tahun 2020.

    Sementara itu, Cnooc, salah satu perusahaan milik negara China pertama yang dikenai sanksi oleh Washington, masuk dalam daftar hitam Pentagon pada tahun 2021.

    Sebuah laporan tahun 2020 oleh Center for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategis dan Internasional) mencap Cosco sebagai “supplier kebutuhan maritim PLA,” 

    Lembaga itu menyoroti dukungan logistik Cosco terhadap operasi Angkatan Laut PLA di Teluk Aden sejak 2008.

    Mesti digarisbawahi, daftar hitam federal register AS tersebut tidak mengenakan hukuman segera atau langsung, seperti yang diterapkan ke Iran di mana negara itu tidak bisa bertransaksi dengan negara atau perusahaan lain selama masih ada dalam daftar sanksi. 

    “Daftar hitam federal register AS ke perusahaan-perusahaan China ini ‘berfungsi sebagai aturan yang mencegah perusahaan dan bisnis AS menjalin kemitraan dengan perusahaan China yang masuk dalam daftar tersebut,” kata EAT. 

    Meski bukan sanksi langsung, toh aksi AS ini meningkatkan persaingan geopolitik yang sedang berlangsung.

    Pasukan Bayangan China, Armada Sipil dengan Dukungan Militer

    Menariknya, menurut Bloomberg Intelligence, Cnooc masih mempertahankan kehadirannya di proyek-proyek energi AS, dengan usaha serpih dan air dalam, serta blok eksplorasi di Teluk Meksiko.

    Langkah ini menandakan fokus China dalam skala luas pada transportasi laut dan pembuatan kapal di tengah meningkatnya kekhawatiran AS atas ‘milisi maritim’ Tiongkok, yang sering disebut sebagai “pasukan bayangan.” 

    Milisi maritim yang dimaksud adalah penggunaan armada sipil yang punya peran dan fungsi strategis.

    “Penggunaan armada sipil yang strategis dengan dukungan militer telah meningkatkan ketegangan, menempatkan Tiongkok di bawah pengawasan ketat AS karena meningkatkan kemampuan angkatan lautnya yang terselubung,” tulis ulasan tersebut menyoroti kekhawatian AS atas pesatnya kekuatan armada China.

    Dengan perkembangan ini, bertepatan dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim AS-Tiongkok tampaknya semakin meningkat.

    Trump, yang dikenal dengan jargon “Make America Great Again” dinilai akan menjadi China -di Asia Pasifik, sebagai lawan utama untuk dikalahkan, merujuk mulai kendurnya pengaruh AS di kawasan atau bahkan secara global. 

    Foto dari satelit China, Tiajin, yang memotret Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, markas angkatan laut terbesar di dunia milik Amerika Serikat.

    Skenario Kapal Trojan, Bisa Hancurkan Tiap Kapal di Pangkalan Norfolk

    Tindakan AS memasukkan perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut ke daftar hitam menandakan peningkatan kewaspadaan Washington terhadap strategi China menggabungkan sipil-militer.

    Pada bulan Agustus 2024, kapal besar COSCO Sakura, kapal kontainer sepanjang 366 meter, menjadi berita utama saat berlabuh di Norfolk, Virginia, melewati sangat dekat dengan Pangkalan Angkatan Laut Norfolk.

    Perlu diketahui, Pangkalan Angkatan Laut Norfolk adalah pangkalan angkatan laut terbesar di dunia, rumah bagi aset penting AS seperti kapal selam nuklir dan kapal induk.

    Kapal ini, yang mampu mengangkut lebih dari 14.000 kontainer pengiriman, dimiliki oleh COSCO Shipping, sebuah badan usaha milik negara China.

    Dibangun pada tahun 2018 oleh Jiangnan Shipyard, fasilitas yang sama yang bertanggung jawab untuk membangun kapal perang Angkatan Laut PLA dan kapal induk terbaru China, Fujian, Sakura merupakan perwujudan nyata dari kebijakan fusi (penggabungan) sipil-militer China.

    Thomas Shugart, seorang Peneliti Senior di Center for a New American Security (CNAS) dan mantan perwira kapal selam Angkatan Laut AS, menyoroti risiko dan kerentanan strategis dalam serangkaian unggahan. 

    Analisisnya tentang potensi kapal itu sebagai kuda Troya bahkan lebih mengerikan.

    Sebagai gambaran, strategi kuda troya dalam konteks ini adalah kapal Sakura yang dianggap sebagai kapal sipil dan tidak dicurigai, bisa melintas bebas ke area vital AS.

    “Jika saja, katakanlah, 10 persen dari kontainer tersebut digunakan untuk amunisi, mereka dapat, misalnya, mengerahkan 144 rudal jelajah dan 252 quadcopter, lebih dari cukup untuk menghancurkan setiap kapal perang di Norfolk, dan mampu mencapai target darat di pertengahan Atlantik dan jauh melewati DC,” catat Shugart.

    Skenario ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran mengenai kebijakan penggabungan sipil-militer Tiongkok, yang secara sistematis mengintegrasikan industri sipil dengan operasi militer.

    COSCO Shipping Lines Ltd, bagian dari Grup COSCO milik negara, adalah contoh utama dari strategi ini.

    Sebagai salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, perusahaan ini bekerja sama erat dengan PLA, secara rutin mendukung operasi dan logistik angkatan laut.

    Angkatan Laut Amerika Serikat, pada Selasa (7/7/2020) merilis foto armada laut AS di Pasifik. Di barisan depan dua kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. (KEENAN DANIELS / US NAVY / AFP)

    Kekuatan Bayangan Maritim Tiongkok

    Laporan Desember 2024 dari ‘China Maritime Studies Institute’ di US Naval War College berjudul “ Shadow Force: A Look Inside the PLA Navy Reserve” menyoroti kekhawatiran AS yang kian besar ini.

    Menurut laporan tersebut, Pasukan Cadangan Maritim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdiri dari dua komponen utama: Cadangan Angkatan Laut PLA dan Milisi Maritim.

    Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai aset strategis, yang meningkatkan jangkauan angkatan laut dan fleksibilitas operasional Tiongkok.

    Kekuatan cadangan ini memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pengaruh maritimnya dan mempertahankan operasi angkatan laut jangka panjang, yang secara efektif memperkuat proyeksi kekuatannya di panggung global.

    A) Cadangan Angkatan Laut PLA

    Cadangan PLAN masih merupakan aspek yang kurang dikenal dalam strategi maritim Tiongkok, tetapi dianggap sebagai elemen penting dalam memperkuat operasi angkatan laut RRT.

    Meskipun tidak terlalu terlihat di depan publik seperti Angkatan Laut PLA (PLAN), pasukan cadangan ini dirancang untuk menambah dan mendukung personel PLAN, guna memajukan tujuan maritim strategis negara tersebut.

    Cadangan PLAN sebagian besar terdiri dari veteran militer, yang memberinya kompetensi operasional yang mendalam. Komposisi yang didominasi veteran ini memastikan bahwa cadangan dapat dengan cepat memobilisasi personel terampil untuk misi bila diperlukan.

    Prajurit cadangan PLAN dibedakan berdasarkan peran dan penampilan mereka yang unik—mereka mengenakan seragam PLAN saat bertugas, yang melambangkan integrasi mereka ke dalam strategi angkatan laut China.

    Meskipun merupakan bagian penting dari operasi angkatan laut Tiongkok, cadangan tersebut belum terlihat terlibat langsung dalam operasi militer di dunia nyata.

    Sebaliknya, perannya terutama bersifat pelengkap, bertindak sebagai pengganda kekuatan bagi personel tugas aktif dan aset strategis yang fleksibel untuk berbagai misi.

    B) Milisi Maritim

    Pada tahun 2021, unit amfibi PLA melakukan serangkaian latihan pendaratan lintas laut menggunakan feri sipil seberat 10.000 ton. Hal ini menandai peralihan signifikan dari kapal sipil kecil yang sebelumnya digunakan, menurut China Central Television (CCTV).

    Para pengamat mencatat bahwa perubahan ini meningkatkan kapasitas Tiongkok untuk mengangkut sejumlah besar pasukan untuk operasi pendaratan amfibi, menandakan pendekatan baru terhadap logistik militer.

    Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM) merupakan elemen penting dari strategi ‘zona abu-abu’ Tiongkok, yang beroperasi di ruang antara damai dan perang melalui pemaksaan yang diperhitungkan.

    Status milisi yang ambigu, dengan kurangnya persenjataan formal, memberi Tiongkok fleksibilitas untuk menyangkal atau mengklaim tanggung jawab atas tindakannya, tergantung pada konteks politik atau militer.

    Strategi penggunaan ganda (penggabungan Sipil-Militer) ini memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan klaim maritimnya sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal.

    Selama bertahun-tahun, PLA telah mengisyaratkan niatnya untuk menggunakan pengiriman sipil dalam kemungkinan invasi lintas selat ke Taiwan.

    Taktik ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, yang meyakini bahwa milisi maritim Tiongkok melanggar hukum internasional, khususnya terkait penegakan klaim teritorial maritim. 

    Namun, cakupan milisi tersebut dapat meluas jauh melampaui Taiwan dan Laut Cina Selatan.

    Milisi maritim Tiongkok telah menarik perhatian signifikan selama dekade terakhir, terutama karena perannya dalam mendukung klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

    Penelitian telah menunjukkan bahwa kapal-kapal sipil semakin banyak digunakan untuk proyeksi kekuatan militer di luar Asia Timur, dengan armada besar kapal penangkap ikan milik milisi berfungsi sebagai mata dan telinga China di teater maritim yang luas.

    Menguasai Laut Melalui Industri

    Pengaruh maritim Tiongkok jauh melampaui kemampuan militernya.

    Negara ini telah menguasai infrastruktur pengiriman global, menguasai tujuh dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia dan memproduksi lebih dari 95% kontainer pengiriman global.

    Pada tahun 2024, sektor pembuatan kapal Tiongkok mencapai titik tertinggi baru, merampungkan 42,3 juta ton bobot mati pengiriman kapal niaga – lebih dari separuh total produksi dunia.

    Dominasi industri ini, ditambah dengan langkah-langkah terkini untuk membatasi ekspor komponen pesawat nirawak ke AS dan Eropa, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh Tiongkok atas rantai pasokan global. Dengan 90% perdagangan dunia dilakukan melalui laut, strategi maritim Tiongkok telah menempatkan negara tersebut di pusat perdagangan global.

    Kombinasi kekuatan industri, kemampuan militer, dan ambiguitas strategis telah menciptakan kekuatan maritim.

    “Seiring meningkatnya ketegangan dan dengan kembalinya Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim antara AS dan China akan semakin meningkat,” tulis simpulan EAT.

     

    (oln/EUT/*)