TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiongkok menghadapi masalah baru di Myanmar, yakni mencoba melindungi Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) di negara yang dilanda perang sipil antara junta militer dan sejumlah grup milisi etnis.
Dikutip dari Mekong News, Minggu (2/2/2025), Tiongkok disebut berusaha memprakarsai perusahaan gabungan dengan Myanmar demi melindungi berbagai investasinya di sana, termasuk terkait BRI.
Tiongkok mencoba menggalang kerja sama dengan junta militer dan juga menggandeng sejumlah besar kelompok etnis.
Namun, usulan ini telah mendapat penolakan dari masyarakat Myanmar, yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi Beijing terhadap kedaulatan negara.
Mekong News menganalisis bahwa dukungan Tiongkok terhadap junta militer pascakudeta 2021 telah menjadi bumerang.
Kini, rencana pembentukan perusahaan keamanan bersama itu semakin membuat rakyat Myanmar geram terhadap Beijing.
Perlawanan terhadap usulan Tiongkok dari kalangan rakyat biasa Myanmar makin menguat.
Komentar daring atas usulan Tiongkok itu mengungkapkan kekhawatiran akan potensi kedatangan pasukan Tiongkok di Myanmar melalui perusahaan keamanan bersama.
Bahkan, serangan granat terjadi saat otoritas Tiongkok menahan komandan pasukan pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) Peng Daxun di Kunming, Tiongkok, Oktober 2024.
Penahanan untuk menekan MNDAA agar mundur dari Lashio, yang berbatasan dengan provinsi Yunnan di Tiongkok dan jalur masuknya investasi Tiongkok ke Myanmar.
Konsulat Tiongkok di kota Mandalay di Myanmar utara menjadi sasaran serangan granat.
Perusahaan Keamanan Gabungan
Di Kyauk Phyu di negara bagian Rakhine di pesisir barat Myanmar, tempat Tiongkok membangun pelabuhan, jalur kereta api, jaringan pipa minyak dan gas ganda untuk menghubungkan provinsi Yunnan di Tiongkok dengan pelabuhan tersebut.
Bahkan sejumlah bank swasta melakukan mogok kerja berkepanjangan pada November lalu; yang mengakibatkan arus kas terhenti total.
Tentara Arakan, kelompok etnis bersenjata dan anggota Aliansi Tiga Persaudaraan, menguasai wilayah di sekitar Kyauk Phyu.
“Perusahaan Keamanan Gabungan China-Myanmar dibentuk pada awal November untuk melindungi KEK Kyauk Phyu dan investasi serta proyek khusus China. Pasukan keamanan dan teknisi China merupakan bagian dari pasukan keamanan ini,” lapor media Mizzima News.
Kelompok bersenjata telah menyita pabrik pengolahan nikel Tiongkok di wilayah Sagaing dan pabrik semen yang dibangun dengan bantuan Tiongkok di Mandalay.
Pasukan junta militer yang menjaga stasiun lepas landas untuk jaringan pipa minyak dan gas menghadapi serangan yang sering terjadi.
Usulan Tiongkok tersebut diutarakan pada Agustus 2024. Perusahaan Keamanan Gabungan ini jauh dari badan keamanan swasta konvensional yang mengatur perlindungan pabrik dan proyek, tetapi merupakan intervensi militer oleh Tiongkok melalui pintu belakang.
Tentara Tiongkok akan hadir di Myanmar bersama dengan senjata dan perlengkapan perang, yang mampu menghadapi kelompok milisi etnis; meskipun tanpa seragam Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.
Hal tersebut bukan hanya dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Myanmar, tetapi masalah yang menjadi perhatian negara-negara tetangga seperti India, Bangladesh, dan Thailand. Ini akan menjadi kehadiran tentara Tiongkok di dekat perbatasan mereka. India sedang membangun Proyek Transportasi Multimoda Kaladan juga di negara bagian Rakhine tempat Tiongkok mengerahkan pasukannya.
Dukungan Tiongkok untuk Junta Myanmar
Junta militer telah membentuk komite kerja untuk menyiapkan Nota Kesepahaman untuk pendirian perusahaan keamanan tersebut.
Jason Tower dari Institut Perdamaian Amerika Serikat telah dikutip di The Irrawaddy yang mengatakan Tiongkok menginginkan kendali penuh dan kemampuan untuk secara langsung mengamankan investasi geostrategisnya di Myanmar tanpa bergantung pada junta.
“Apa yang diminta oleh Tiongkok tampaknya mirip dengan ‘pulau keamanan’ yang ingin mereka bangun di sekitar bendungan Myitsone pada tahun 2009 setelah pertikaian pecah terkait proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian Kachin. Itu akan melibatkan keamanan Tiongkok yang secara langsung mengendalikan akses ke wilayah di sekitar proyek tersebut,” katanya.
Konstitusi Myanmar tahun 2008 melarang pengerahan pasukan asing di wilayahnya. Pembingkaian inisiatif tersebut sebagai “perusahaan” Tiongkok dalam usaha patungan tidak lain hanyalah langkah cerdik untuk membungkam tuduhan intervensi militer asing.
Dengan menyusun perusahaan tersebut sebagai perusahaan swasta dan sebagian milik Burma, Beijing dapat menyangkal keterlibatan langsungnya sementara dari balik tirai bambu mengarahkan pasukan keamanan untuk melaksanakan tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok dari wilayah Burma.
Beijing telah membantu pemerintahan junta militer yang represif dengan dukungan keuangan dan militer yang berkelanjutan, termasuk pengiriman senjata dan pesawat, tetapi sekarang tidak lagi yakin bahwa junta militer akan mampu melindungi investasi dan personelnya di Myanmar.
Tiongkok sudah memiliki empat perusahaan keamanan swasta yang beroperasi di Myanmar, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat Beijing memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang signifikan. Perusahaan-perusahaan keamanan ini terutama berfokus pada pengamanan proyek-proyek infrastruktur, personel Tiongkok, dan investasi-investasi yang terkait dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan.
Namun, Perusahaan Keamanan Gabungan yang diusulkan akan menjadi usaha patungan dengan junta militer di Myanmar, yang akan memperkenalkan dinamika baru dalam keseluruhan rencana. Perusahaan ini akan memfasilitasi pengiriman dan penyaluran senjata ke junta militer.
Kejutan yang Tak Diharapkan
Dengan adanya kepentingan junta di dalamnya, perusahaan baru ini akan beroperasi dengan lebih sedikit batasan dan memiliki personel yang bersenjata lengkap di jajarannya. Perusahaan ini mungkin akan mengambil peran yang lebih militeristik dan bagian aktif dalam memerangi kekuatan-kekuatan pro-demokrasi.
Dengan keserakahannya yang tak terpuaskan untuk menguasai dunia, Partai Komunis Tiongkok berinvestasi dalam proyek-proyek di negara-negara yang terganggu, di mana pemerintah tidak dapat mengatur perlindungan bagi mereka. Melalui Myanmar yang telah lama dilanda kerusuhan dan perang saudara, Beijing membangun Koridor Ekonomi Tiongkok Myanmar (CMEC) untuk mencapai perairan hangat Samudra Hindia.
CMEC mencakup jalan raya, zona ekonomi, jalur kereta api, serta jaringan pipa minyak dan gas yang menghubungkan Kunming di provinsi Yunnan, Tiongkok, dengan Kyauk Phyu di pantai barat Myanmar.
Untuk melindungi investasi BRI-nya, Tiongkok berlari dengan kelinci dan berburu dengan anjing pemburu di Myanmar. Sejak kudeta tahun 2021, Beijing telah memperdalam keterlibatan dengan rezim militer.
Sebagian besar investasinya berlokasi di wilayah perbatasan Myanmar yang dikuasai oleh pasukan kelompok etnis, Tiongkok juga secara berkala membantu kelompok pemberontak. Pada tahun 2023, kelompok pemberontak meluncurkan “Operasi 1027,” sebuah serangan gabungan, dengan restu dari Beijing. Namun, Tiongkok tidak mampu untuk merusak hubungan dengan junta militer yang masih menguasai wilayah inti Myanmar.
Kudeta pada 2021 menjadi kejutan yang tidak diharapkan bagi Tiongkok karena Myanmar dilanda kekacauan di saat Beijing berencana memperluas investasi BRI di sana. Kini, rencana Tiongkok untuk melakukan intervensi bersenjata akan semakin menjerat mereka dalam perang saudara yang berkepanjangan di Myanmar, di mana proyek dan perusahaan Tiongkok langsung diserang tak lama setelah kudeta.
SUMBER
