Xcloud.id

kab/kota: Beijing

  • Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Jakarta –

    Setelah berminggu-minggu melakukan manuver diplomatik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu, otoritas Thailand akhirnya mendeportasi sekelompok 40 pria Uighur ke Cina bulan lalu.

    Padahal, selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa para warga Uighur itu hampir pasti akan menghadapi penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan nasib yang lebih buruk di bawah pemerintahan Cina, jika tindakan itu dilakukan.

    Uighur, minoritas muslim berbahasa Turki dari provinsi Xinjiang di barat laut Cina, telah mengalami penindasan bertahun-tahun oleh otoritas Cina. Washington bahkan telah secara resmi menyebut tindakan Cina sebagai “genosida”.

    Insiden deportasi terbaru ini mirip dengan kejadian pada 2015, ketika pemerintah Thailand juga secara paksa mengembalikan lebih dari 100 pengungsi Uighur ke Cina, yang kemudian memicu kemarahan global dan protes dari warga muslim.

    Kecaman terhadap Pemerintah Thailand

    Menjelang deportasi terbaru ini, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan beberapa peringatan, menyerukan Bangkok untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, terutama prinsip larangan pengusiran paksa, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman, atau bahaya serius lainnya.

    Pada 27 Februari, hari deportasi terjadi, Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Deportasi ini melanggar prinsip dalam hukum internasional yang melarang pengembalian orang ke negara di mana mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

    Komisi Eropa juga mengecam keputusan Bangkok. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada 13 Maret, Parlemen Eropa menyerukan Thailand untuk segera menghentikan deportasi lebih lanjut dan memberikan transparansi mengenai kebijakan pengungsi mereka.

    Banyak analis sepakat bahwa keputusan Thailand ini adalah langkah yang disengaja untuk mencari dukungan dari Cina, yang telah lama menuntut pengembalian pengungsi Uighur dari luar negeri.

    Deportasi ini terjadi pada saat Beijing secara aktif berupaya mempererat hubungannya dengan Bangkok, terutama dalam menangani sindikat industri penipuan siber atau cyberscam yang telah menyebar ke sebagian besar negara tetangga Thailand.

    “Apakah Thailand melakukannya untuk menyenangkan Beijing? Ya. Tetapi apakah Thailand meninggalkan Barat demi Cina? Tidak, sama sekali tidak,” kata seorang analis Thailand dan kolumnis kepada DW. “Thailand sedang memainkan strategi keseimbangan yang biasa, dan dalam hal ini, mereka hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendeknya.”

    Utamakan ekonomi daripada isu HAM

    Para analis secara luas melihat keputusan ini lebih didorong oleh pragmatisme ekonomi daripada keselarasan ideologi.

    “Thailand jelas tidak memikirkan kesejahteraan para pembangkang Cina, dan jelas tidak mempertimbangkan kerusakan jangka pendek terhadap reputasinya,” kata Mark Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai di Osaka, kepada DW.

    Sebaliknya, yang dipikirkan adalah satu hal yang paling penting bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra: pertumbuhan ekonomi. “Saat ini, pertumbuhan ekonomi lebih mungkin terjadi dengan Cina daripada dengan Amerika Serikat,” kata Cogan.

    Ekonomi Thailand memang telah lesu selama bertahun-tahun dan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,5% pada 2025, hampir sama seperti tahun lalu, menurut data pemerintah.

    Salah satu sektor yang jadi perhatian utama Bangkok adalah pariwisata, yang menyumbang sekitar sepersepuluh dari PDB. Namun, enggannya wisatawan Cina untuk kembali dalam jumlah besar sejak pandemi COVID-19, jadi salah satu faktor utama yang merugikan sektor ini.

    Alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa Thailand tidak aman, sebuah citra yang sebelumnya dipropagandakan oleh Beijing sebagai bagian dari upayanya menekan pemerintah Asia Tenggara untuk menangani pusat-pusat penipuan atau scam mereka.

    United States Institute of Peace memperkirakan bahwa industri ilegal ini bisa bernilai antara seperempat hingga sepertiga dari ekonomi formal Kamboja, Laos, dan Myanmar, negara tetangga Thailand.

    Banyak pusat penipuan ini ditemukan di kota-kota dekat perbatasan Thailand, dan Thailand adalah titik transit utama dalam perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat-pusat tersebut.

    Pada Januari, aktor Cina berusia 31 tahun, Wang Xing, yang juga dikenal dengan nama panggung Xingxing, diselamatkan dari pusat penipuan siber di Myanmar setelah diculik di Thailand.

    Ia dikembalikan ke Thailand setelah mendapat perhatian besar di media sosial Cina.

    Menurut Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Bangkok sangat bertekad untuk menarik wisatawan Cina.

    “Namun, tujuan ini dapat terancam oleh laporan berkelanjutan mengenai masalah keamanan bagi wisatawan Cina, atau oleh kegagalan Beijing dalam meyakinkan warganya sendiri,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Strategi menyeimbangkan kepentingan

    Paul Chambers, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Naresuan, Thailand, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Bangkok berupaya menenangkan Beijing.

    Sejak Januari, Bangkok dan Beijing telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka, yang sebagian besar berfokus pada industri penipuan siber di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai ancaman keamanan transnasional paling berbahaya di kawasan ini.

    Namun, Thailand tetap bekerja sama dengan AS, kata Chambers. Negara ini masih menjadi salah satu dari dua sekutu AS di kawasan tersebut, dan kedua negara masih terus berpartisipasi dalam latihan militer dan kepolisian bersama.

    “Sampai kerja sama Thailand-AS menurun drastis, saya ras kita tidak bisa mengatakan bahwa Bangkok telah meninggalkan strategi keseimbangan dan sepenuhnya memasuki orbit Beijing,” kata Chambers.

    Namun, beberapa pihak merasa episode deportasi ini bisa jadi titik balik.

    Bagi Thitinan Pongsudhirak, peneliti senior di Institute of Security and International Studies, kasus ini menandai “titik perubahan” dalam keseimbangan geopolitik Thailand.

    “Thailand kini menjadi bidak terbuka dalam konflik AS-Cina,” katanya kepada DW. “Bahaya strategis terbesar adalah bahwa elite Thailand yang menghadapi sanksi AS kini semakin dekat dengan Cina dan mengorbankan strategi keseimbangan yang pernah terkenal.”

    Untuk saat ini, beberapa analis memperkirakan Bangkok tidak akan terlalu terganggu oleh sanksi visa AS. “Thailand melihat pembatasan perjalanan AS sebagai hukuman yang cukup minimal,” kata Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, kepada DW.

    Meski begitu, ia menyebutnya “agak cerdik” bahwa kedutaan AS di Bangkok belum mengumumkan siapa yang masuk daftar hitam, yang berarti satu-satunya cara bagi pejabat Thailand untuk mengetahuinya adalah dengan mengajukan visa dan kemudian berisiko mengalami penolakan yang memalukan.

    Robertson di sisi lain juga mempertanyakan: apalah arti potensi kehilangan muka bagi seorang politisi atau pejabat Thailand dibandingkan dengan “neraka yang akan dihadapi 40 orang Uighur di Xinjiang?”

    “Bisa dibilang pemerintah Thailand lolos dengan hukuman yang secara mengejutkan, ringan.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Jadi Ancaman Militer Terbesar

    China Jadi Ancaman Militer Terbesar

    Washington DC –

    Laporan intelijen terbaru Amerika Serikat (AS) menyebut China sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan AS secara global. Disebutkan laporan intelijen itu bahwa Beijing telah membuat kemajuan dalam kemampuan militer dan sibernya.

    Laporan intelijen berjudul “Annual Threat Assessment” yang dirilis komunitas intelijen AS, seperti dilansir AFP, Rabu (26/3/2025), menyebut “tekanan koersif” China terhadap Taiwan dan “operasi siber yang luas terhadap target AS” merupakan indikator meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional AS.

    Laporan tersebut memberikan gambaran umum tentang “wawasan kolektif” dari badan-badan intelijen AS tentang ancaman keamanan terhadap Washington yang ditimbulkan oleh negara-negara asing dan organisasi kriminal.

    “China menghadirkan ancaman militer yang paling komprehensif dan kuat terhadap keamanan nasional AS,” sebut laporan intelijen yang dirilis pada Selasa (25/3).

    Namun, disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa China lebih “berhati-hati” daripada Rusia, Iran, Korea Utara (Korut) agar tidak terlihat “terlalu agresif dan mengganggu”.

    Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan dalam sidang Senat pada Selasa (25/3) bahwa “China adalah pesaing strategis kita yang paling mampu” berdasarkan intelijen saat ini.

    “Militer China mengerahkan kemampuan canggih, termasuk senjata hipersonik, pesawat siluman, kapal selam canggih, aset perang siber dan luar angkasa yang lebih kuat, dan persenjataan nuklir yang lebih besar,” sebut Gabbard.

    Laporan intelijen AS itu menyebut Beijing akan terus memperluas “kegiatan pengaruh jahat yang bersifat koersif dan subversif” untuk melemahkan AS secara internal dan global.

    Pemerintah China, menurut laporan intelijen AS, akan berusaha melawan apa yang dilihatnya sebagai “kampanye yang dipimpin AS untuk menodai hubungan global Beijing dan menggulingkan” Partai Komunis China.

    Selain China, penilaian intelijen itu juga menganalisis ancaman terhadap AS yang ditimbulkan oleh Rusia, Korut, Iran dan “para penjahat transnasional non-negara”, termasuk kartel narkoba Meksiko dan kelompok-kelompok ekstremis.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    GELORA.CO – Sebuah laporan intelijen menyebutkan bahwa Amerika tak lagi menjadi super power pada 2030. Keterangan lain di dalamnya juga menjelaskan bahwa Militer China mampu menyerang langsung Amerika dan merusak pertahanan dunia maya Paman Sam. Juga akan menjadi unggul dalam hal kecerdasan buatan di masa yang akan datang.

    Hal tersebut menandakan akan ada pergeseran poros kekuatan militer dan teknologi dunia. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kekuatan ekonomi dan pertahanan di negara lain, yaitu China. Negara tersebut menjadi tandingan Amerika dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China melesat menjadi kekuatan baru dunia yang unggul dalam hal pertahanan militer, teknologi, dan ekonomi. 

    Laporan yang dikeluarkan oleh CIA itu mengungkapkan bahwa China “tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, baik secara militer maupun dunia maya,” lapor Reuters.

    Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman tahunan, menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat melalui senjata konvensional dan serangan siber canggih yang menargetkan infrastrukturnya, serta kemampuannya untuk menargetkan aset luar angkasanya. Ditambahkannya bahwa “China bercita-cita untuk menggantikan Amerika Serikat dari posisi teratas dalam kecerdasan buatan pada tahun 2030.”

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Rusia, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan China, berusaha menantang Amerika Serikat melalui kampanye yang terencana untuk mencapai keunggulan militer,” seraya menambahkan bahwa perang Moskow di Ukraina telah memberinya “pelajaran berharga dalam menghadapi senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar.”

    Laporan Komunitas Intelijen AS juga menyimpulkan bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik di Ukraina, dengan mencatat bahwa Rusia “sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar guna menekan Kyiv dan para pendukung Baratnya agar berunding untuk mengakhiri perang yang akan memberi Moskow konsesi yang diinginkannya.”

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa kelanjutan konflik di Ukraina akan memperpanjang risiko strategis bagi Amerika Serikat, dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir, dan dapat memperburuk ketidakamanan di antara negara-negara NATO, khususnya di Eropa Tengah, Timur, dan Utara.

    Ia melanjutkan, “Terlepas dari bagaimana dan kapan perang di Ukraina berakhir, tren geopolitik, ekonomi, militer, dan politik dalam negeri saat ini di Rusia menggarisbawahi kemampuannya untuk menahan dan memperpanjang potensi ancaman terhadap kekuatan, kehadiran, dan kepentingan global AS.”

    China terbuka

    Kementerian Luar Negeri China menyebut negaranya terbuka agar lebih banyak anggota parlemen maupun warga biasa dari Amerika Serikat datang ke Tiongkok.

    “China menyambut lebih banyak anggota parlemen dan warga Amerika Serikat dari berbagai lapisan untuk mengunjungi China agar dapat mempelajari China dengan cara yang lebih objektif serta memainkan peran yang konstruktif untuk pembangunan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Hal itu disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri China Li Qiang dan Senator Partai Republik Amerika Serikat Steve Daines, yang juga pendukung Presiden Donald Trump, pada Ahad (23/3). Daines berada di Beijing untuk menghadiri Forum Pembangunan China 2025.

    “China percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan dapat memenuhi kepentingan bersama kedua bangsa maupun masyarakat internasional,” ungkap Guo Jiakun.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China disebutkan PM Li Qiang mengatakan bahwa saat ini, perkembangan hubungan China-AS memasuki titik kritis baru.

    “Sejarah telah membuktikan bahwa China dan AS sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan mengalami kerugian bila terjadi konfrontasi. Kedua pihak harus memilih dialog dibanding konfrontasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dari pada situasi yang tidak menguntungkan,” kata PM Li Qiang.

    PM Li juga menyampaikan harapan agar AS terlibat dalam komunikasi yang jujur, membangun kepercayaan, menghilangkan keraguan sesuai dengan prinsip saling menghormati, memperdalam kerja sama praktis, dan sama-sama berupaya untuk mempromosikan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.

    Semakin banyak kesulitan yang dihadapi dalam hubungan China-AS, ungkap PM Li, semakin penting untuk menjaga dan mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-AS, dalam upaya untuk terus memberikan stabilitas ke dalam hubungan bilateral.

    “Perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan dan kemakmuran melalui penerapan tarif. Masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan perlu diselesaikan dengan memperbesar kue kerja sama dan menciptakan lebih banyak manfaat tambahan,” jelas PM Li Qiang.

    China, kata PM Li Qiang, selalu menyambut perusahaan dari seluruh dunia, termasuk AS, untuk berbagi peluang pembangunan di China dan akan memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara serta terus membina lingkungan bisnis yang sehat.

    Dalam akun media sosialnya di X, Senator Daines mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat di China soal pembatasan produksi dan distribusi fentanil dan “perlunya mengurangi defisit perdagangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi para petani, peternak, dan produsen Montana”. Montana adalah negara bagian di AS yang diwakili Daines.

    Daines sebelumnya bekerja sebagai pekerja eksekutif di China dan bertindak sebagai perantara selama masa jabatan pertama Trump. Ia adalah anggota Kongres pertama yang mengunjungi Beijing sejak Trump menjabat pada Januari 2025.

    Hubungan AS-China kembali menghangat secara khusus terkait tarif impor setelah Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen untuk hampir semua produk impor dari China sejak awal Februari dan menaikkan tarif menjadi 20 persen pada 4 Maret 2025. Ia mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan China agar mengurangi distribusi fentanil ke AS.

    Sebagai balasan atas tindakan AS, China mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian asal AS mulai 10 Maret 2025, dengan rincian pungutan sebesar 15 persen untuk produk seperti ayam, gandum dan jagung, serta 10 persen pada produk-produk seperti kacang kedelai, daging babi, daging sapi dan buah-buahan.

    Namun Trump juga mengenakan tarif 25 persen atas semua impor baja dan alumunium ke AS, termasuk asal China, mulai 12 Maret 2025.

    Tak kirim pasukan perdamaian

    China membantah soal pemberitaan yang menyebut negara tersebut mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Pemberitaan itu sama sekali tidak benar, sikap China atas krisis di Ukraina selalu konsisten dan jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Sebelumnya satu media Jerman mengutip sumber diplomatik Uni Eropa mengatakan China sedang mempertimbangkan partisipasinya untuk masuk dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    Diplomat China diberitakan mendekati pejabat di Brussels untuk menjajaki apakah langkah tersebut diinginkan oleh Eropa.

    Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pertemuan puncak lanjutan untuk membahas konflik Ukraina akan dilakukan pada 25 Maret 2025 dengan tujuan untuk menentukan komitmen dukungan jangka pendek bagi Ukraina setelah pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada awal Maret.

    Guo Jiakun hanya menyebut “Group of Friends for Peace” (Sahabat untuk Perdamaian) yang dibentuk China dengan negara-negara berkembang lainnya baru saja bertemu di New York, AS.

    “Mereka membahas perkembangan terbaru krisis Ukraina dan prospek untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertemuan itu berhasil dan menegaskan kembali penyelesaian konflik melalui jalur politik melalui negosiasi,” ungkap Guo Jiakun.

    “Sahabat untuk Perdamaian” dibentuk oleh China dan Brasil pada 27 September 2024 saat Sidang Umum PBB ke-79 di New York dengan tujuan mendukung upaya global untuk perdamaian berkelanjutan melalui jalur negosiasi.

    Anggota kelompok tersebut adalah China, Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Aljazair, Bolivia, Kazakhstan, Kolombia, Mesir, Meksiko, Kenya, Turki dan Zambia.

    “Para anggota menekankan bahwa konflik mungkin mendekati titik balik dan menyambut baik dinamika terkini menuju perundingan damai. Mereka mendesak semua pemangku kepentingan untuk memainkan peran konstruktif, menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Guo Jiakun.

    Kelompok tersebut, menurut Guo Jiakun, juga berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait agar suara-suara dari negara berkembang lebih diperhatikan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

    “Sejak didirikan September lalu, sikap ‘Sahabat untuk Perdamaian’ soal krisis Ukraina konsisten untuk menganjurkan penyelesaian damai dan menggalang kekuatan untuk penyelesaian politik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyampaikan suara-suara yang lebih rasional sehingga aspirasi atas perundingan damai didengar,” jelas Guo Jiakun.

    Perkembangan terakhir dari konflik Ukraina, Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Kiev siap menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama.

    Selain itu, AS juga akan melanjutkan bantuan ke Ukraina serta mencabut jeda dalam berbagi intelijen.

    Presiden Ukraina dan AS sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif secepatnya mengenai sumber daya mineral penting Ukraina guna memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang Ukraina.

  • Ulah China, Satu Dunia Terancam Lumpuh Seketika

    Ulah China, Satu Dunia Terancam Lumpuh Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – China memiliki ‘senjata’ baru yang bisa melumpuhkan jaringan komunikasi di seluruh dunia. ‘Senjata’ tersebut tak lain adalah alat pemotong canggih yang dikembangkan Pusat Penelitian Ilmiah Kapal China (CSSRC).

    Alat itu bisa menarketkan kabel bawah laut yang menjadi penopang 95% transmisi data global. Sebagai informasi, kabel bawah laut terbuat dari material tangguh seperti baja, karet, dan polimer yang tebal.

    Kabel bawah laut itu sangat krusial untuk keberlangsungan jaringan komunikasi dan infrastruktur energi di seluruh dunia. Namun, alat pemotong buatan China dikatakan bisa membelah kabel tersebut dengan mudah.

    Alat pemotong China mampu memotong jalur pada kedalaman hingga 4.000 meter atau 2 kali kedalaman infrastruktur komunikasi bawah laut yang ada. Alat ini dirancang untuk diintegrasikan dengan kapal selam berawak dan tak berawak canggih milik China, termasuk seri Fendouzhe (Striver) dan Haidou.

    Mulanya, alat pemotong canggih itu dikembangkan untuk penyelamatan warga sipil dan penambangan bawah laut. Namun, potensi penggunaan ganda alat ini untuk memotong kabel bawah laut menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain.

    Misalnya, pemotongan kabel di dekat titik rawan strategis seperti Guam, dapat mengganggu komunikasi global yang menandakan krisis geopolitik, menurut lapor South China Morning Post.

    Sebagai informasi, kabel bawah laut di Guam penting bagi strategi pertahanan rantai pulau kedua militer Amerika Serikat (AS).

    Desain alat pemotong ini berhasil mengatasi beberapa tantangan teknis signifikan yang disebabkan oleh kondisi bawah laut, menurut tim yang dipimpin oleh engineer Hu Haolong.

    Pada kedalaman 4.000 meter, di mana tekanan air melebihi 400 atmosfer, cangkang paduan titanium dan segel yang dikompensasi minyak pada perangkat tersebut mencegah terjadinya ledakan, bahkan selama penggunaan jangka panjang.

    Terbuat dari Berlian

    Mata pisau konvensional tidak efektif terhadap kabel yang diperkuat baja. Untuk mengatasi hal ini, Hu dan timnya menciptakan roda gerinda berlapis berlian berukuran 150 mm (enam inci) yang berputar pada kecepatan 1.600 rpm, menghasilkan tenaga yang cukup untuk menghancurkan baja sekaligus meminimalkan gangguan sedimen laut.

    Dirancang untuk kapal selam dengan sumber daya terbatas, alat ini dilengkapi motor satu kilowatt dan peredam gigi 8:1. Meski sistemnya efisien, namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan panas berlebih.

    Alat tersebut dioperasikan oleh lengan robotik dalam jarak pandang hampir nol. Perangkat ini juga dilengkapi teknologi pemosisian canggih untuk memastikan penyelarasan yang tepat.

    Bukti Kekuatan China

    Peluncuran perangkat ini menandai langkah penting seiring upaya China memperluas kehadirannya di infrastruktur bawah laut. Beijing kini mengoperasikan armada kapal selam berawak dan tak berawak terbesar di dunia, dengan kemampuan untuk mengakses semua bagian lautan di dunia.

    Alat pemotong kabel baru China yang dapat dioperasikan dari platform tak berawak yang tersembunyi, memiliki potensi untuk mengeksploitasi kemacetan strategis tanpa perlu muncul ke permukaan.

    Kemampuan ini telah memicu diskusi yang berkembang dalam komunitas penelitian militer, khususnya setelah hancurnya jaringan pipa gas alam dasar laut Rusia oleh oknum tak dikenal selama perang dengan Ukraina.

    Namun, para ilmuwan China bersikeras bahwa alat tersebut, yang telah berhasil memotong kabel setebal 60 mm dalam uji coba di darat, dirancang untuk mendukung “pengembangan sumber daya laut”.

    Pasalnya negara-negara makin terdorong untuk mengalihkan fokus mereka ke arah eksploitasi sumber daya dari laut.

    Terlepas dari tujuan penggunaannya, terobosan baru ini akan makin memungkinkan China untuk meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya lautnya, memajukan ekonomi biru, dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan maritim yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang negara tersebut, kata para ilmuwan.

    Bulan lalu, pembangunan ‘stasiun luar angkasa’ sedalam 2.000 meter di dasar Laut Cina Selatan dimulai, yang dirancang untuk menampung sedikitnya enam orang selama sebulan.

    (fab/fab)

  • iPhone Tak Laku, China Blak-blakan Bilang Ini ke CEO Apple

    iPhone Tak Laku, China Blak-blakan Bilang Ini ke CEO Apple

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan iPhone di China kian memprihatinkan. Kebangkitan Huawei dan pemain lokal lainnya berhasil mengguncang dominasi iPhone di negara kekuasaan Xi Jinping.

    Selain itu, lambatnya adopsi Apple Intelligence di China juga disebut-sebut sebagai faktor penurunan minat belim masyarakat China terhadap iPhone.

    Pada kuartal-IV (Q4) 2024, Huawei berhasil menduduki posisi ‘raja’ HP China dengan pangsa pasar 18,1%. Pertumbuhannya tercatat 15,5% secara tahun-ke-tahun (YoY).

    Sementara itu, Apple yang berdarah-darah duduk di posisi ke-3. Penjualannya menurun tajam 18,2% YoY dengan pangsa pasar 17,1%.

    Di tengah terpuruknya kinerja iPhone di China, pemerintah China tetap mendorong investasi dari Apple ke negara Tirai Bambu. Hal tersebut diungkap Menteri Perdagangan (Mendag) China Wang Wentao pada awal pekan ini.

    Wang mengatakan kepada CEO Apple Tim Cook bahwa China menyambut ekspansi investasi Apple di negaranya, dikutip dari Reuters, Selasa (25/3/2025).

    Dalam pernyataannya, Wang mengatakan telah bertukar pikiran dengan Cook dalam beberapa topik. Antara lain terkait perkembangan bisnis Apple di China, serta hubungan perdagangan ekonomi China dan Amerika Serikat (AS).

    Diskusi antara Wang dan Cook itu terjadi dalam ajang China Development Forum di Beijing pada Minggu (23/3) dan Senin (24/3). Menurut beberapa sumber, para petinggi teknologi berharap bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden China Xi Jinping.

    (fab/fab)

  • Xiaomi Cari Duit untuk Geber Bisnis Mobil Listrik

    Xiaomi Cari Duit untuk Geber Bisnis Mobil Listrik

    Jakarta –

    Xiaomi mendapat dana sebesar USD 5,5 miliar dari penjualan saham tambahan mereka sebanyak 800 juta lembar dengan harga HKD 53,25 tiap lembarnya.

    Dana ini akan dipakai untuk mengembangkan bisnis mobil listrik mereka yang ambisius, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (25/3/2025).

    Xiaomi, produsen ponsel ketiga terbesar di dunia, baru-baru ini merambah bisnis mobil listrik dan mulai memproduksi mobil listrik itu sendiri sejak tahun 2024 lalu. Mereka sebelumnya hanya berencana untuk menjual 750 juta lembar saham, namun jumlahnya ditambah menjadi 800 juta lembar.

    Saham seharga HKD 53,25 per lembar ini lebih murah dibanding saham Xiaomi yang diperdagangkan di pasar bebas, yang pada Senin (24/3) lalu ditutup seharga HKD 57 perlembar saham.

    Xiaomi menyebut dana yang mereka galang ini akan dipakai untuk mendanai akselerasi ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan teknologi mereka.

    Setelah 15 tahun membuat ponsel, perangkat IoT, dan perangkat elektronik rumah tanggal, Xiaomi meresmikan mobil listrik mereka yang bernama SU7 pada 2025. Lalu pada pertengah Maret mereka menyebut mendapatkan peningkatan pemasukan Q4 2024 sebesar 50%, dan menggenjot target pengapalan kendaraan listrik mereka menjadi 350 ribu unit, naik dari sebelumnya 300 ribu unit.

    Mereka juga mencatatkan pemasukan sebesar USD 4,4 miliar dari bisnis mobil listrik pada 2024, yang didapat dari mengapalkan lebih dari 135 ribu unit sedan SU7. Kemudian mereka menargetkan untuk mengapalkan mobil listrik ke luar negeri mulai 2027.

    Xiaomi saat ini baru membeli sebuah lahan seluas 52 hektar di bagian selatan Beijing. Lahan itu akan dipakai untuk membangun pabrik mobil tahap ketiga mereka, yang diharapkan bisa membantu untuk menggenjot target pengapalan tahunan mobil listriknya.

    Selama 2025, Presiden Xiaomi Lu Weibing mengaku akan menginvestasikan 7-8 miliar yuan untuk pengembangan di sektor AI, dari total biaya pengembangan mereka yang mencapai 30 miliar yuan.

    (asj/asj)

  • Wanita di China Tewas Terjatuh dari Atap setelah Cabut Gigi, Sempat Merasakan Sakit yang Amat Sangat – Halaman all

    Wanita di China Tewas Terjatuh dari Atap setelah Cabut Gigi, Sempat Merasakan Sakit yang Amat Sangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita di China yang mengalami sakit luar biasa setelah mencabut gigi ditemukan tewas setelah terjatuh dari atap rumah sakit.

    Dilansir SCMP, wanita berusia 34 tahun berinisial Wu itu menjalani pencabutan gigi geraham di Rumah Sakit Kota Anqing pada 12 Maret 2025.

    Rumah sakit yang berdiri sejak 1938 ini terkenal dengan departemen giginya dan merupakan fasilitas kesehatan utama di kota tersebut.

    Namun, dokter secara keliru mencabut gigi yang sehat, lalu mencoba memasangnya kembali dengan cara yang salah.

    Saudara laki-laki Wu mengatakan kepada media Jimu News bahwa dokter tersebut menggunakan kawat untuk mengikat gigi yang salah dengan beberapa gigi lainnya.

    “Selama satu setengah jam operasi, mereka tidak menggunakan anestesi, dan adik saya tetap bertahan,” tambahnya.

    Akibat kejadian tersebut, gigi Wu mengalami kerusakan, wajahnya membengkak, dan ia tidak bisa makan, hanya bisa minum air putih selama berhari-hari.

    Rasa sakit yang tak tertahankan juga membuatnya sulit tidur di malam hari.

    Kakaknya mengungkapkan bahwa Wu telah beberapa kali melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, tetapi tidak ada tanggapan.

    Wu juga sempat membagikan video di media sosial sambil menangis, menceritakan penderitaannya.

    Wu mengatakan bahwa dokter tersebut sempat meminta maaf setelah menyadari kesalahannya.

    Namun, saat Wu kembali ke rumah sakit untuk mengonfrontasi dokter itu, ia justru membantah telah melakukan kesalahan.

    Wu menuduh dokter tersebut mengubah catatan medisnya untuk menghindari tanggung jawab dan hanya menyarankan implan gigi sebagai solusi.

    Wu juga mengklaim bahwa pihak rumah sakit berulang kali memintanya menghapus video yang telah diunggahnya.

    Dalam salah satu video, Wu berkata, “Tidak ada yang benar-benar peduli dengan kejadian ini.

    “Rumah sakit telah berbohong kepadaku dari awal hingga akhir, menyebabkan penderitaan luar biasa.”

    “Siapa yang akan menyelamatkanku?”

    “Karena kerugian yang mereka sebabkan, aku akan mati di sini.”

    Pada 17 Maret, Wu kembali ke rumah sakit untuk bernegosiasi.

    Namun, tak lama setelah itu, ia jatuh dari lantai 11 dan meninggal dunia.

    Suami Wu mengatakan kepada China Newsweek bahwa polisi telah menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana dalam kasus ini.

    Salah seorang kerabat Wu menyebut bahwa secara fisik dan mental, kondisi Wu sebelumnya baik-baik saja.

    “Wu sudah berulang kali melaporkan masalah ini ke rumah sakit dan pihak berwenang, tetapi tidak ada tindakan yang diambil,” ujar kerabat tersebut.

    “Hal itu menghancurkan ketahanan mentalnya, dan dia sempat mengatakan akan menggunakan kematiannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya.”

    Keluarga Wu menolak tawaran kompensasi sebesar 100.000 yuan dari rumah sakit dan meminta rekaman pengawasan dari atap tempat Wu terjatuh.

    Pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa dokter yang terlibat dalam insiden ini telah diskors.

    Komisi kesehatan dan kepolisian juga sedang menyelidiki kasus tersebut.

    Seorang dokter gigi yang tidak terkait dengan kejadian ini menjelaskan bahwa pencabutan gigi yang salah adalah akibat kesalahan penilaian dokter dan tergolong sebagai kecelakaan medis yang jarang terjadi.

    Sementara itu, pengacara Zhu Xue dari Firma Hukum Celue Beijing mengatakan bahwa jika dokter terbukti bersalah atas kelalaian medis, rumah sakit bertanggung jawab atas ganti rugi secara perdata dan dapat dikenai sanksi administratif.

    Kisah tragis ini menjadi viral di media sosial China, dengan lebih dari 100 juta penayangan.

    Seorang pengguna daring berkomentar, “Sakit gigi bisa tak tertahankan. Membayangkan situasi Wu saja sudah mengerikan.”

    Sementara yang lain menulis, “Meskipun kematian bukanlah jawaban, saya berharap hukum dapat mengungkap kebenaran dan membersihkan nama Wu.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • KKP Catat 544 Perusahaan Unit Pengolahan Ikan Tembus Pasar Ekspor ke China

    KKP Catat 544 Perusahaan Unit Pengolahan Ikan Tembus Pasar Ekspor ke China

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 544 perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berhasil menembus pasar ekspor ke China hingga Maret 2025, menunjukkan peningkatan kinerja industri perikanan Indonesia di pasar internasional.

    KKP menyatakan bahwa otoritas kompeten General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) dan otoritas kompeten Indonesia KKP telah memiliki perjanjian bilateral Mutual Recognition Arrangement (MRA) dalam bidang jaminan mutu dan keamanan produk perikanan atau aquatic product.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan bahwa melalui MRA itu, KKP berhasil menambah jumlah UPI yang dapat melakukan ekspor ke China setiap tahunnya.

    “Secara beruntun sejak 2023, 2024 dan 2025 (per Maret 2025) jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang melakukan ekspor ke China masing-masing 386 (tahun 2023), 522 (tahun 2024) dan 544 UPI (per Maret 2025),” kata Ishartini dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Dia menyebutkan, 10 komoditas perikanan paling banyak diekspor ke Negara Tirai Bambu itu adalah rumput laut, cumi-cumi, layur, gulama, sotong, kurisi, udang vannamae, bawal, kepiting, dan tenggiri.

    “Untuk ke China sebenarnya jenis komoditas perikanan diekspor banyak sekali, tetapi masih didominasi cephalopod, rumput laut, ikan-ikan demersal. Kami saat ini memang selalu bersinergi dengan K/L terkait di dalam negeri dan KBRI Beijing untuk diversifikasi produk ekspor dan peningkatan volume,” terang Ishartini.

    KKP berhasil menambahkan jumlah perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor ke China, setelah bernegosiasi dengan otoritas kompeten setempat GACC.

    “Saya telah menerima notifikasi resmi dari counterpart GACC kami di China, mereka telah meng-approve lagi dua perusahaan ekspor perikanan kita dan menyatakan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) yang telah diterapkan oleh Badan Mutu KKP reliable, robust dan konsisten,” tutur Jakarta.

    Dua UPI yang mendapatkan approval yaitu PT. Bahari Biru Nusantara dan PT. Sentral Benoa Utama. Saat pandemi COVID-19 lalu, kedua perusahaan itu sempat dilarang melakukan ekspor karena adanya jejak virus tersebut.

    Ishartini menuturkan, Badan Mutu KKP selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan otoritas kompeten China, sehingga persoalan hambatan ekspor dapat terurai.

    Ia juga menerangkan bahwa UPI siap ekspor berarti telah menerapkan SJMKHP secara konsisten dan operasional yang selalu diawasi oleh para Inspektur Mutu, Badan Mutu KKP.

    KKP mengawal perusahaan perikanan yang siap ekspor untuk mendapatkan persetujuan di negara tujuan. UPI yang siap melakukan ekspor diberikan rekomendasi resmi dan diajukan pendaftarannya ke otoritas kompeten di negara tujuan untuk mendapatkan approval.

    “Intinya kalau mau ekspor harus bisa dibuktikan juga telah menerapkan HACCP, tim saya akan bantu untuk itu. Kalau sudah ber-HACCP nanti kalau mau kirim ke negara tujuan kami akan terbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,” imbuhnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya untuk beberapa jenis komoditas yang dapat menjadi champion di pasar global.

    Untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan,KKP telah membentuk Badan Mutu KKP sebagai pelaksana otoritas kompeten SJMKHP.

    Sedangkan dalam subsektor budidaya perikanan, KKP telah membangun modeling budidaya modern sebagai tolok ukur produksi perikanan budidaya yang sesuai persyaratan dan standar internasional.

  • China Atur Penggunaan Face Recognition Tak Boleh Dipaksakan ke Individu

    China Atur Penggunaan Face Recognition Tak Boleh Dipaksakan ke Individu

    Bisnis.com, JAKARTA — Regulator China mengumumkan peraturan baru yang mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

    Melansir dari Reuters, Minggu (23/3/2025), dalam peraturan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa individu tidak boleh dipaksa untuk memverifikasi identitas mereka menggunakan teknologi pengenalan wajah.

    China telah berada di garis depan dalam penerapan teknologi ini, yang digunakan oleh aparat keamanan untuk melacak penjahat serta memantau kelompok tertentu seperti pembangkang dan etnis minoritas. 

    Namun, peraturan terbaru ini tidak mencakup penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh aparat keamanan.

    Administrasi Dunia Maya China (CAC) menyatakan bahwa peraturan ini diterbitkan untuk merespons kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait risiko pelanggaran privasi data yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi pengenalan wajah secara meluas.

    “Individu yang tidak setuju dengan verifikasi identitas melalui informasi wajah harus diberikan pilihan lain yang wajar dan mudah,” tulis CAC.

    Peraturan ini juga bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam situasi sehari-hari, seperti di hotel atau akses ke lingkungan yang terjaga keamanannya. Peraturan yang disetujui oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok ini akan mulai berlaku pada bulan Juni.

    Selain itu, peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa data wajah yang dikumpulkan dari kamera pengenalan wajah hanya diproses setelah memperoleh persetujuan dari individu yang bersangkutan.

    Meskipun peraturan ini tidak menjelaskan secara detail penerapan teknologi tersebut di ruang publik, tanda pemberitahuan harus dipasang di tempat-tempat yang menggunakan teknologi pengenalan wajah.

    Perusahaan-perusahaan lokal seperti Sensetime dan Megvii telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih. Penyebaran teknologi ini telah memicu kekhawatiran privasi di kalangan masyarakat.

    Sebuah survei yang dilakukan pada 2021 oleh lembaga pemikir yang berafiliasi dengan media milik pemerintah, The Beijing News menunjukkan bahwa 75% responden khawatir tentang penggunaan teknologi pengenalan wajah dan 87% menentang penerapannya di ruang publik.

    Pada Juli 2021, Mahkamah Agung China melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk verifikasi identitas di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan hotel, dan mengizinkan masyarakat untuk meminta metode verifikasi alternatif untuk memasuki lingkungan tempat tinggal mereka. 

    Selain itu, pada November 2021, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi mulai diberlakukan, yang mewajibkan persetujuan pengguna sebelum pengumpulan data wajah, dengan denda berat bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini.

  • Jepang dan China Gelar Dialog Ekonomi di Tengah Ancaman Tarif AS

    Jepang dan China Gelar Dialog Ekonomi di Tengah Ancaman Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Jepang dan China menggelar dialog ekonomi pertama mereka dalam enam tahun pada Sabtu (22/3/2025), dalam upaya menurunkan ketegangan di tengah meningkatnya tekanan tarif dari Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, Minggu (23/3), Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya menggambarkan diskusi sebagai pertemuan yang intens dan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, namun tetap membuahkan hasil yang konstruktif.

    Iwaya menegaskan bahwa dampak tarif AS terhadap perekonomian bukan fokus utama pembahasan kedua negara.

    “Jepang dan Korea Selatan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan AS terkait kebijakan perdagangan,” jelas Iwaya.

    Dialog ini berlangsung menjelang pengumuman tarif baru oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 di tengah upaya Jepang yang sebelumnya gagal melobi pengecualian dari kebijakan tersebut.

    China tetap menjadi mitra dagang terbesar Jepang, tetapi hubungan kedua negara sering diwarnai ketegangan, termasuk sengketa Kepulauan Senkaku (atau Diaoyu dalam versi China) serta larangan Beijing terhadap impor makanan laut Jepang akibat pelepasan air limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima.

    Iwaya mengonfirmasi bahwa isu Senkaku dan perdagangan produk perikanan serta pertanian, termasuk daging sapi Jepang, turut dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

    Sebelum dialog, Kementerian Luar Negeri Jepang menekankan bahwa tarif AS tidak akan menjadi agenda utama, meskipun Jepang siap menanggapi jika China mengangkat isu tersebut. Namun, kesepakatan untuk merespons tarif AS secara kolektif dinilai tidak mungkin terjadi.

    Di sisi lain, survei menunjukkan bahwa perusahaan Jepang semakin pesimistis terhadap prospek bisnis di China akibat ketegangan geopolitik, persaingan ketat dengan perusahaan lokal, serta hubungan bilateral yang kian rapuh. Namun, pasar China yang luas dan strategis tetap menjadi faktor penting bagi Jepang.

    “Perusahaan besar Jepang masih meraup keuntungan dari China, sehingga Jepang tidak memiliki pilihan selain terus menjalankan bisnis di sana,” kata Ketua Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang Norihiko Ishiguro.

    Sementara itu, China berupaya memperkuat hubungan dengan mitra dagang utamanya untuk menghadapi tekanan tarif dari AS. Wang Yi menegaskan bahwa China mendukung perdagangan multilateral dan globalisasi yang lebih inklusif.

    Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-Yul turut hadir dalam pertemuan trilateral bersama Iwaya dan Wang. Ketiga negara membahas langkah-langkah kerja sama lebih lanjut serta peluang menggelar pertemuan tingkat tinggi guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ketegangan politik dunia.

    “Kami sepakat bahwa di tengah situasi internasional yang semakin kompleks dan pemulihan ekonomi global yang lemah, China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki kebutuhan serta tanggung jawab untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan kepercayaan, dan memperdalam kerja sama,” kata Wang Yi dalam pernyataan setelah pertemuan.