Xcloud.id

kab/kota: Batang

  • Menteri LH Hanif Faisol Gandeng Pakar dari 4 Kampus Ternama Evaluasi Bencana Sumatera

    Menteri LH Hanif Faisol Gandeng Pakar dari 4 Kampus Ternama Evaluasi Bencana Sumatera

    Selain melakukan evaluasi dokumen, delapan perusahaan diperintahkan menjalani audit lingkungan karena sebagian besar beroperasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap terbatas dan sebagian masuk kawasan lindung.

    “Ini sangat penting, jadi dia hulunya dari Silangit turun sampai di Tapanuli Selatan, jadi di pantainya itu, sekarang sudah diproses sebagaimana saya sampaikan. Dua hal dilakukan, pertama, menghentikan kegiatan dan dilakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai,” terang Hanif.

    “Kemudian dari sisi kami, kita turunkan tim untuk melakukan kajian lingkungan terkait dengan tingkat kerusakan dan biaya pemulihan, dan apabila memang itu berat dan ada unsur pengadilan, kami akan lakukan langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya. 

    Audit lingkungan dilakukan dengan menghentikan sementara kegiatan usaha sampai proses selesai. Pemeriksaan mencakup penilaian kerusakan dan perhitungan biaya pemulihan yang harus dipenuhi perusahaan. 

    Kerusakan berat atau adanya pelanggaran hukum akan ditindak tegas untuk menjaga kelestarian ekosistem Batang Toru.

  • PSI Tapsel Salurkan Bantuan Bencana Sumut ke Sangkunur, Sebut Sejumlah Desa Masih Terisolasi

    PSI Tapsel Salurkan Bantuan Bencana Sumut ke Sangkunur, Sebut Sejumlah Desa Masih Terisolasi

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).

    Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah akses yang masih sangat terbatas. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD PSI Tapanuli Selatan Stephen Yordan.

    “Relawan menghadapi medan jalan yang sulit saat menuju lokasi. Medan jalan menuju lokasi sangat sulit. Di sana banyak rumah tertimbun longsor dengan korban jiwa sembilan orang, di mana dua orang masih belum ditemukan,” ujar Stephen melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    Dia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat kampung yang terisolasi akibat longsor, salah satunya Desa Huta Tongah, Kecamatan Sangkunur. Menurut Stephen, akses jalan menuju wilayah tersebut terputus karena tertimbun longsor setebal sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 200 meter.

    “Kebutuhan mendesak warga masih belum terpenuhi secara optimal, khususnya bantuan sembako di Desa Huta Tongah, Dolok Kampung Baru, dan Pasir Bidang. Di sana terdapat kurang lebih 288 kepala keluarga,” papar dia.

    Selain di Sangkunur, posko PSI Tapanuli Selatan juga mendistribusikan pakaian, seragam sekolah, dan sepatu bagi warga di Batang Toru. Bantuan sembako dan selimut turut diserahkan kepada Camat Sipirok, Safruddin Perwira, serta warga di Kecamatan Sipirok.

    “Ke depan, posko PSI Tapanuli Selatan berencana membangun dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” tutup Stephen.

     

    TNI AL terus menyalurkan bahan kontak bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Unsur TNI AL dalam hal ini KRI Sutedi Senoputra (SSA)-378 yang melaksanakan Debarkasi Bantuan Logistik, dalam rangka mendukung penyaluran Bantuan Kemanusi…

  • KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Kawasan ekonomi khusus (KEK) terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sejumlah wilayah dengan pengelolaan KEK yang baik, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian insentif investasi, tetapi juga menjadi katalis transformasi ekonomi daerah.

    “KEK yang dirancang dengan baik, didukung infrastruktur, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan tenaga kerja lokal, terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    Airlangga mengatakan, keberadaan KEK Industriopolis Batang mendorong percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 6,03% pada 2024 dan meningkat signifikan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 8,52% (yoy) yang ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Kajian akademik juga mencatat keberadaan KEK Batang memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, hingga penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat turun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025.

    Sementara itu, Kabupaten Kendal juga mencatat kinerja ekonomi yang sangat kuat. Pada triwulan III 2025, perekonomian Kendal tumbuh 8,84% (yoy), tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas industri dan investasi di kawasan industri dan KEK, serta mencerminkan penguatan ekosistem industri regional di koridor Batang-Kendal-Semarang.

    “Pengembangan KEK turut berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui masuknya investasi baru, adopsi teknologi, serta berkembangnya industri pengolahan bernilai tambah. Kondisi ini meningkatkan efisiensi produksi dan nilai output per tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah,” imbuh Airlangga.

    Ke depan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah menilai pengalaman Batang dan Kendal dapat menjadi model pengembangan KEK di daerah lain, khususnya dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah metropolitan.

    Penguatan konektivitas, kepastian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterkaitan dengan UMKM dan ekonomi lokal dinilai menjadi kunci agar manfaat KEK dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

    “Kami akan terus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan KEK berfungsi optimal sebagai instrumen percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Airlangga.

  • Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Tim Ditjen Gakkum menentukan jejaring ekosistem pelaku kejahatan dan juga modus operasi atas perbuatan perusakan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Berdasarkan perkembangan terbaru, Menteri Raja Juli mengatakan bahwa di locus PHAT atas nama JAM, dan Tim DItjen Gakkum Kehutanan menemukan juga beberapa barang bukti yang dicurigai bersangkutan dengan kegiatan ilegal pemanenan dan pemungutan hasil daripada hutan.

    Barang bukti yang dihasilkan berdasarkan data dari www.kehutanan.go.id yaitu, +60 batang kayu bulat, +150 batang kayu olahan, 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200, 1 (satu) unit Buldozer dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit truck pelangsir kayu dalam keadaan rusak, 2 (dua) unit mesin belah, 1 (satu) unit mesin ketam, dan 1 (satu) unit mesin bor. 

    Tim PPNS Ditjen Gakkumhut setelah ini akan melakukan pendalaman hasil dari temuan barang bukti dengan penyidikan terhadap PHAT JAM atas kasus temuan empat truk bermuatan kayu yang asalnya dari lokasi PHAT JAM tersebut serta dengan dokumen yang sah.

    Guna untuk memperkuat hasil temuan, TIM PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan barang bukti.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbau Menhut Raja Juli.

  • Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Tim Ditjen Gakkum menentukan jejaring ekosistem pelaku kejahatan dan juga modus operasi atas perbuatan perusakan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Berdasarkan perkembangan terbaru, Menteri Raja Juli mengatakan bahwa di locus PHAT atas nama JAM, dan Tim DItjen Gakkum Kehutanan menemukan juga beberapa barang bukti yang dicurigai bersangkutan dengan kegiatan ilegal pemanenan dan pemungutan hasil daripada hutan.

    Barang bukti yang dihasilkan berdasarkan data dari www.kehutanan.go.id yaitu, +60 batang kayu bulat, +150 batang kayu olahan, 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200, 1 (satu) unit Buldozer dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit truck pelangsir kayu dalam keadaan rusak, 2 (dua) unit mesin belah, 1 (satu) unit mesin ketam, dan 1 (satu) unit mesin bor. 

    Tim PPNS Ditjen Gakkumhut setelah ini akan melakukan pendalaman hasil dari temuan barang bukti dengan penyidikan terhadap PHAT JAM atas kasus temuan empat truk bermuatan kayu yang asalnya dari lokasi PHAT JAM tersebut serta dengan dokumen yang sah.

    Guna untuk memperkuat hasil temuan, TIM PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan barang bukti.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbau Menhut Raja Juli.

  • 11 Korban Banjir Sumbar Keracunan Usai Makan dari Dapur Umum dan Pecel Lele

    11 Korban Banjir Sumbar Keracunan Usai Makan dari Dapur Umum dan Pecel Lele

    Liputan6.com, Jakarta – 11 korban banjir di lokasi pengungsia Jorong Labuah, Nagari atau Desa Sungai Batang keracunan usai menyantap makanan dari dapur umum dan pecel lele. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat melakukan investigasi kasus ini.

    “Saya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk melakukan investasi ke lapangan dalam mencari penyebab keracunan 11 warga yang merupakan korban terdampak banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian di Jorong Labuah, Nagari Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Agam Hendri Rusdian di Lubuk Basung, Minggu (14/12/2025).

    Di mengatakan pihak Puskesmas Maninjau turun ke lokasi pada Minggu pagi. Pihak Puskesmas Maninjau bakal mengambil beberapa sampel makanan yang disantap korban saat berada di pengungsian.

    Dari keterangan korban, mereka menyantap makanan yang disediakan oleh dapur umum dan makan pecel lele.

    “Penyebab keracunan ini belum pasti, maka kita melakukan investasi ke lapangan,” katanya.

    Dia mengatakan 11 korban yang berasal dari anak-anak, perempuan dewasa dan laki-laki mengalami mual, muntah, diare dan pusing pada Sabtu (13/12).

    Dengan kondisi itu, korban diminta langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, akibat jalan dari Sungai Batang menujuPuskesmas Maninjau terputus dampak banjir bandang melanda daerah itu, Kamis (27/11).

    Sesampai di RSUD Lubuk Basung, mereka mendapatkan perawatan intensif, sehingga korban sudah membaik dan sudah bisa pulang sebanyak 10 orang pada Minggu.

    Sementara satu korban lainnya masih dehidrasi dan butuh perawatan lebih lanjut.

    “Mudah-mudahan satu korban membaik, sehingga bisa pulang,” pungkasnya.

  • 11 Pengungsi Banjir di Agam Keracunan, Dinkes Turun Tangan

    11 Pengungsi Banjir di Agam Keracunan, Dinkes Turun Tangan

    Lubuk Basung, Beritasatu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan investigasi terkait dugaan keracunan yang dialami 11 warga terdampak bencana hidrometeorologi yang tinggal di lokasi pengungsian Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Sabtu (13/12/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian mengatakan pihaknya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri penyebab keracunan tersebut.

    “Saya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk melakukan investigasi ke lapangan dalam mencari penyebab keracunan 11 warga yang merupakan korban terdampak banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya,” kata Hendri Rusdian di Lubuk Basung, dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Ia menjelaskan, tim Puskesmas Maninjau mulai melakukan pemeriksaan ke lokasi pengungsian pada Minggu pagi. Dalam proses investigasi tersebut, petugas kesehatan akan mengambil sejumlah sampel makanan yang dikonsumsi para korban selama berada di pengungsian.

    Berdasarkan keterangan sementara dari para korban, makanan yang dikonsumsi berasal dari dapur umum serta makanan tambahan berupa pecel lele.

    “Penyebab keracunan ini belum dapat dipastikan, sehingga kami melakukan investigasi ke lapangan,” ujarnya.

    Hendri menuturkan, 11 korban yang terdiri dari anak-anak, perempuan dewasa, dan laki-laki mengalami gejala mual, muntah, diare, serta pusing pada Sabtu (13/12/2025). Kondisi tersebut membuat para korban harus segera mendapatkan penanganan medis.

    Namun, akibat akses jalan dari Sungai Batang menuju Puskesmas Maninjau terputus karena banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Kamis (27/11/2025), seluruh korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

    Setibanya di RSUD Lubuk Basung, para korban mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Hasilnya, kondisi kesehatan korban berangsur membaik.

    “Sebanyak 10 orang sudah diperbolehkan pulang pada Minggu setelah kondisi mereka stabil,” kata Hendri.

    Sementara itu, satu korban lainnya masih mengalami dehidrasi dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit.

    “Mudah-mudahan satu korban yang masih dirawat juga segera membaik sehingga dapat segera pulang,” ujarnya.

    Dinkes Agam mengimbau pengelola dapur umum dan pihak terkait untuk selalu memperhatikan kebersihan serta keamanan pangan bagi para pengungsi. Investigasi ini diharapkan dapat memastikan penyebab keracunan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lokasi pengungsian lainnya.

  • Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah duka banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, temuan ribuan kayu gelondongan di Pesisir Barat, Lampung, sempat memantik pertanyaan publik.
    Kayu-kayu berstiker Kementerian Kehutanan itu ditemukan di Pantai Tanjung pada saat bersamaan dengan bencana yang menelan banyak korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kayu-kayu itu diketahui berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”.
    Kemunculan kayu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menduga kayu-kayu itu berasal dari arus
    banjir
    bandang yang membawa ribuan kubik kayu dari wilayah terdampak bencana.
    Dugaan ini diperkuat oleh temuan gelondongan kayu yang juga hanyut dan merusak permukiman warga saat banjir melanda.
    Namun, pemerintah dan kepolisian memastikan kayu gelondongan yang ditemukan di
    Lampung
    tidak berkaitan dengan peristiwa banjir tersebut.
    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi, menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.
    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
    Menurut dia, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung bersama Balai PHL Lampung.
    Ade menjelaskan, ribuan kubik kayu tersebut berasal dari kecelakaan kapal tugboat milik PT Minas Pagai Lumber (MPL) yang mengangkut kayu dari wilayah Mentawai, Sumatera Barat.
    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.
    Kapal tersebut diketahui mengalami kerusakan mesin akibat cuaca ekstrem dan badai pada 6 November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kayu jatuh dan hanyut dari kapal.
    Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari. Ia menyebutkan bahwa kapal yang membawa sekitar 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.
    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni.
    Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki izin resmi.
    PT Minas Pagai Lumber disebut telah mengantongi izin pengelolaan hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995 dan telah diperpanjang pada 2013 melalui SK Nomor 502/Menhut-II/2013.
    Selain itu, kayu-kayu yang ditemukan dilengkapi dengan stiker barcode Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
    Barcode tersebut berfungsi sebagai penanda keterlacakan kayu untuk memastikan keabsahan dan asal-usulnya, sekaligus sebagai upaya pencegahan praktik illegal logging.
    Pada sejumlah gelondongan kayu, tercantum stiker berwarna kuning dengan barcode, kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”, serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”, lengkap dengan logo SVLK Indonesia.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf juga memastikan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat adalah legal dan berizin.
    Helfi menegaskan, keabsahan ribuan kubik gelondongan kayu dan pengirimannya memiliki dokumen-dokumen yang sah serta legalitas dari instansi terkait.
    Pertama, kapal tongkang yang digunakan untuk mengirim gelondongan kayu itu memiliki dokumen berlayar berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor SPB ID.SIK 1125 0000001 dan SPB ID.SIK 1125 0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Palinggam, Sikakap.
    Dari pemeriksaan ABK, kayu-kayu itu diangkut menggunakan kapal tongkang Ronmas 9 dengan muatan 968 batang kayu log milik PT MPL.
    “Berangkat dari Pelabuhan Jety PT Minas Pagai Lumber Abanbaga, Kepulauan Mentawai, Sumbar, dengan tujuan PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang,” katanya di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Kedua, asal gelondongan kayu tersebut juga dinyatakan legal dan memiliki izin resmi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA).
    Helfi mengatakan, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, PT MPL diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan seluas 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995.
    Kemudian dilakukan perpanjangan pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menghentikan penyelidikan terkait temuan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf mengatakan, penyidik telah menghentikan penyelidikan atas temuan tersebut.
    Helfi menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan itu dilakukan setelah pihaknya tidak menemukan tindak pidana saat melakukan gelar perkara dari keberadaan gelondongan kayu tersebut.
    “Karena memang tidak ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut,” kata Helfi saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Jembatan Darurat- Sumur Bor

    Bangun Jembatan Darurat- Sumur Bor

    Jakarta –

    Penanganan dampak bencana di wilayah Aceh hingga Sumatera terus diintensifkan jajaran Polri sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada Sabtu (13/12), tim Polri dikerahkan di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, fokus pada upaya pemulihan, evakuasi, dan pemberian dukungan psikologis.

    Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan Polri di lapangan sangat beragam, tidak hanya berfokus pada distribusi logistik namun juga pembangunan fasilitas vital dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

    Aksi Polri di Aceh: Bersih-Bersih Sekolah dan Layanan Psikososial

    Di Provinsi Aceh, personel Polri bergerak cepat membersihkan fasilitas publik yang terdampak banjir. Tim fokus melaksanakan pembersihan di SD Negeri Kandang pasca terdampak bencana banjir di Kabupaten Pidie. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di TPA Nurul Huda dan Balai Pengajian Darul Falah Al Azizah di Kabupaten Aceh Barat.

    Upaya lain yang dilakukan adalah penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Blang Asan, Kabupaten Pidie. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan, tim juga aktif melakukan pencarian dan evakuasi korban, serta melaksanakan patroli malam di sekitar lokasi bencana.

    Dukungan fungsional juga disediakan, di mana Tim Dapur Lapangan Polri memproduksi dan membagikan makanan bagi para pengungsi. Tim Water Treatment Polri juga secara berkesinambungan menyediakan dan mendistribusikan air bersih. Sementara, Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikososial dan pemberian sarana kontak kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

    Sumatera Utara: Mulai dari Service Motor Gratis hingga Sumur Bor

    Polres Tapanuli Tengah mengadakan service motor gratis bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, tim juga menyalurkan berbagai bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sibolga yang meliputi 220 kg beras, 44 dus mie instan, dan 4 dus roti.

    Foto: Personel Polri terlibat bangun jembatan darurat dan sumur bor untuk korban bencana Aceh-Sumatera (dok.Polri)

    Bantuan logistik yang lebih masif disalurkan di Kecamatan Rukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang meliputi 36 dus air mineral, 200 kg beras, 10 dus roti dan snack, 25 dus mie instan, 25 dus susu, 100 pcs selimut, 100 pcs handuk, 5 dus gula, dan 5 dus sabun mandi.

    Seperti di provinsi lain, Tim Water Treatment Polri menyediakan dan mendistribusikan air bersih, sementara Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikologis kepada masyarakat terdampak dan personel Polri.

    Sumatera Barat: Bangun Jembatan Darurat dan Dirikan Posko

    Di Sumatera Barat, penanganan bencana fokus pada pemulihan akses dan evakuasi. Sebuah langkah krusial adalah pelaksanaan pembuatan jembatan darurat di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk memulihkan konektivitas. Di lokasi yang sama, pembersihan rumah warga juga dilaksanakan.

    Dalam mendukung pengungsian, tim mendirikan tenda posko darurat bencana di Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan melaksanakan pengantaran siswa dan siswi SMAN 1 Batang Anai menuju UPT Asrama Haji Embarkasi Padang.

    Tim juga terlibat dalam operasi SAR, yakni melaksanakan pencarian korban hilang di Kecamatan Malalak Timur, Kota Bukittinggi. Upaya pembersihan dilakukan di SDN 24 Korong Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

    Foto: Polri salurkan bantuan ke korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar (dok.Polri)

    Dukungan logistik dan psikologis juga berjalan optimal, dengan Tim Dapur Lapangan Polri memproduksi dan membagikan makanan, Tim Water Treatment Polri menyediakan air bersih, dan Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikologis kepada masyarakat terdampak dan personel Polri.

    (hri/ygs)

  • Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera. Sejak kunjungan lapangan awal Desember 2025, berbagai bantuan kemanusiaan serta pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, realisasi bantuan telah terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk segera didistribusikan kepada warga terdampak.

    Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang cukup sulit.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menjelaskan bantuan yang dikirim ke Sumatera Utara tidak hanya berupa tenda, tetapi juga berbagai peralatan pendukung lainnya.

    “Untuk di Sumatera Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, Starlink lima unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin sembilan unit, lampu emergency sebanyak tiga box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatera Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi. Pasokan listrik juga sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan di wilayah terdampak.

    Dapur Umum dan Listrik Aceh Jadi Prioritas

    Di Aceh, Menteri ESDM meminta tim ESDM Siaga Bencana mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

    Pemulihan pasokan listrik di Aceh juga terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan kembali tersambung dengan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada 17 Desember 2025.

    “Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

    Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM memasang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah masuk ke sistem 20 kV Aceh pada Sabtu (13/12/2025), sementara 5 MW lainnya dijadwalkan beroperasi pada Minggu (14/12/2025). PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember, sedangkan PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW ditargetkan commissioning pada 30 Januari 2026.

    Distribusi BBM dan LPG Tetap Aman

    Pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, terutama bagi wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM tercatat aman, dengan bensin hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU dan 118 dari 133 agen LPG telah kembali beroperasi.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy.

    Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bantuan juga telah disalurkan. Satu unit genset dikirim ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, sehingga warga dapat kembali melaksanakan salat Jumat dengan nyaman. Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

    Selain itu, PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali beroperasi normal.

    Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pemerintah turut menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Kebijakan ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Aceh pada Minggu (7/12/2025), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.