Xcloud.id

kab/kota: Batang

  • Modifikasi cuaca dinilai pengaruhi lahan pertanian urban di Jakarta

    Modifikasi cuaca dinilai pengaruhi lahan pertanian urban di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Petani urban menilai operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pempprov) DKI Jakarta berpotensi mempengaruhi kondisi lahan pertanian di wilayah perkotaan Jakarta, terutama terhadap tanaman sayuran yang sensitif terhadap perubahan pola hujan.

    “Hujan, apalagi hujan ekstrem di Jakarta, sangat berpengaruh terhadap teman-teman petani urban. Banyak lahan kami yang awalnya bukan untuk pertanian, seperti di tepi sungai atau tanah miring,” kata petani urban Jagakarsa, Latif di Jakarta Selatan, Jumat.

    Latif mengatakan bahwa curah hujan yang tidak menentu belakangan ini berdampak langsung pada proses tanam dan pengolahan kompos.

    Menurut dia, kelembapan tinggi akibat hujan berkepanjangan juga memperlambat proses pengomposan yang menjadi sumber utama pupuk organik bagi petani urban.

    Sebaliknya, saat cuaca terlalu kering, proses dekomposisi berjalan lambat dan kualitas kompos menurun.

    “Kalau terlalu basah, pengomposan jadi lama. Tapi kalau terlalu kering, mikroorganismenya mati, nutrisinya hilang,” katanya.

    Latif menjelaskan, sebagian besar petani urban di Jakarta menanam sayuran daun seperti kangkung, bayam, dan sawi yang sangat bergantung pada stabilitas cuaca.

    Perubahan mendadak pada curah hujan akibat modifikasi cuaca dapat menyebabkan batang tanaman patah, daun rusak, hingga peningkatan serangan hama.

    Untuk mengantisipasi dampak tersebut, komunitas petani di RW 6 Cipedak ini berinisiatif mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Hasil kompos itu kemudian digunakan kembali di kebun-kebun warga agar tanah tetap subur tanpa harus bergantung pada pupuk sintetis.

    “Kami mencoba menutup siklusnya sendiri. Sampah dapur diolah jadi kompos, dipakai menanam, hasilnya kembali ke masyarakat. Ini juga mengurangi sampah yang dibuang ke Bantar Gebang,” ujarnya.

    Dengan demikian, dia berharap pemerintah dapat memperhitungkan dampak modifikasi cuaca terhadap pertanian perkotaan, yang kini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Jakarta.

    “Kami tidak tahu teknis modifikasi cuaca seperti apa, tapi harapannya kebijakan itu tidak hanya melihat dari sisi teknis cuaca, melainkan juga dari sisi masyarakat yang terdampak, termasuk petani kota,” katanya.

    Latif menambahkan, sinergi antara kebijakan pengendalian cuaca dan program lingkungan di tingkat masyarakat dapat membantu mitigasi perubahan iklim di perkotaan, salah satunya pengolahan kompos dan kebun komunitas sebagai bagian dari mitigasi iklim yang nyata.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Lengkap Gubernur Riau Ditangkap KPK, Lagi Ngopi di Kafe

    Kronologi Lengkap Gubernur Riau Ditangkap KPK, Lagi Ngopi di Kafe

    Bisnis.com, PEKANBARU– Wakil Gubernur Riau, yang kini berstatus Plt Gubernur SF Hariyanto, mengungkapkan kronologi singkat saat terjadinya penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/11/2025) sore. 

    Dirinya menegaskan bahwa dia tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang menjadi dasar penangkapan tersebut, karena kejadian itu berlangsung begitu cepat dan di luar dugaan.

    Menurut SF Hariyanto, saat kejadian dirinya sedang bersama Gubernur Abdul Wahid dan Bupati Siak Afnu Zulkifli di sebuah kafe di Pekanbaru.

    “Tapi saya jelaskan, saya tidak mengetahui masalah ini. Memang kebetulan hari itu saya dan Gubernur bersama Bupati Siak lagi ngopi, dan itulah yang saya ketahui,” ungkapnya saat ditemui di Pekanbaru, Kamis (6/11).

    Lokasi kafe yang dimaksud, menurutnya, juga bukan kafe seperti umumnya. Namun, hanya tempat ngopi di belakang rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

    Dia menuturkan suasana awalnya berbincang dan diskusi ketiganya berjalan normal sebelum kemudian ada beberapa tamu datang ingin menemui Gubernur. 

    “Lalu ada tamu di luar, dan saya bingung. Jadi saya memang tahu karena kami sama-sama di kafe itu bertiga dengan Bupati Siak. Hanya itu yang saya tahu,” ujarnya.

    SF Hariyanto mengaku tidak sempat melihat langsung proses penangkapan karena situasi di lokasi tiba-tiba ramai oleh kehadiran sejumlah orang yang belakangan diketahui merupakan tim dari KPK. 

    “Pas keluar, Gubernur melihat sudah ramai orang di luar. Jadi kalau ada yang bilang saya ikut diperiksa, saya jelaskan sekarang bahwa saya memang tidak ada diperiksa,” ungkapnya.

    Dia menambahkan barulah pada sore hari kira-kira setelah waktu salat Asar dirinya mengetahui lebih banyak informasi dari pemberitaan yang beredar di berbagai media. 

    “Barulah sore setelah Asar banyak berita macam-macam. Dari situ saya tahu kalau memang sudah ada proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    Plt Gubernur SF Hariyanto menegaskan bahwa dirinya menghormati penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan berharap masyarakat tetap tenang menghadapi situasi tersebut. 

    “Kita serahkan sepenuhnya pada proses hukum. Saya minta masyarakat jangan berspekulasi. Pemerintah tetap berjalan dan pelayanan publik tidak akan terganggu,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid beserta sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

    Pascakejadian tersebut, Kementerian Dalam Negeri langsung menunjuk Wakil Gubernur SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

    Setelah melakukan pemeriksaan intensif, terungkap bahwa pada Maret 2025, Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat bersama 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5%. 

    Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp106 miliar).

    Ferry melaporkan hasil pertemuan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan. Namun, Arief yang merupakan representasi Abdul Wahid meminta fee dinaikkan menjadi 5% atau Rp7 miliar. Laporan kepada Arief menggunakan kode “7 batang”.

    Abdul Wahid diduga mengancam para pejabat PUPR PKPP dengan dicopot jabatan jika tidak memberikan nominal uang tersebut. Permintaan ini dikenal sebagai “Jatah Preman”

  • Gaya Preman Gubernur Riau Abdul Wahid Palak Anak Buah Demi Jalan-Jalan ke Luar Negeri

    Gaya Preman Gubernur Riau Abdul Wahid Palak Anak Buah Demi Jalan-Jalan ke Luar Negeri

     

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid akhirnya terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan soal para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas PUPR PKPP dipaksa menyetor uang untuk sang gubernur. 

    Disepakati besaran fee untuk gubernur seperti yang diminta yakni 5 persen atau sekitar Rp7 miliar. Setelah ada kesepakatan tersebut, terjadilah tiga kali setoran fee jatah untuk Abdul Wahid terhitung sejak Juni-November 2025. Totalnya mencapai Rp 4,05 miliar. 

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang yang disetor ke Abdul Wahid bukan berasal dari proyek ataupun pihak swasta, melainkan hasil pinjaman. 

    “Informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uang itu pinjam. Ada yang pakai uang sendiri, pinjam ke bank, dan lain-lain. Ada yang dari ini sertifikat dan lain-lain itulah,” kata Asep Guntur di Gedung KPK, Rabu (5/11/2025).

    Situasi ini makin ironis karena terjadi saat APBD Riau tengah defisit. Berdasarkan penelusuran KPK, pada Maret 2025 Abdul Wahid sendiri pernah mengumumkan bahwa keuangan daerah defisit hingga Rp 3,5 triliun. 

    “Bayangkan. Artinya bahwa APBD-nya itu kan defisit,” ujar dia.

    Dengan kondisi itu, seharusnya kepala daerah tidak menambah beban bawahannya. Namun kenyataannya, anak buah justru dipaksa mencari uang sendiri demi memenuhi ‘jatah’ setoran ke Gubernur Riau.

    “Seharusnya dengan tidak adanya uang, orang kan ini lagi susah nih, enggak ada uang, jangan dong minta, gitu. Jangan membebani pegawainya. Jangan membebani bawahannya,” ucap dia.

    KPK sendiri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) di Provinsi Riau. Salah satu tersangka adalah Abdul Wahid, gubernur Riau yang baru menjabat Februari 2025 lalu.

    Pimpinan KPK, Johanis Tanak, menyebut tangkap tangan terhadap Abdul Wahid bermula setelah pihaknya mendapat pengaduan dari masyarakat. Tim KPK kemudian melakukan penelusuran.

    Informasi awal yang diterima KPK, pada Mei 2025 lalu terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kota Pekanbaru antara FRY, selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP. Pertemuan itu untuk membahas kesanggupanpemberiaan fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5 persen.

    “Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp 106 miliar),” katanya. 

    Minta Jatah Preman Rp 7 Miliar

    Hasil pertemuan itu disampaikan FRY ke MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau. MAS yang merepresentasikan gubernur meminta besaran fee ditambah jadi 5 persen atau Rp 7 miliar.

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman,” ujarnya.

    Mendapat tawaran itu, Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali. Disepakatilah besaran fee untuk gubernur seperti yang diminta yakni 5 persen. Hasilp ertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada MAS dengan kode ‘7 batang’

    Setelah ada kesepakatan tersebut, terjadilah tiga kali setoran fee jatah untuk Abdul Wahid terhitung sejak Juni-November 2025. Totalnya mencapai Rp 4,05 miliar lebih dari jatah preman yang disepakati Rp 7 miliar.

    Adapun rincian setoran fee jatah AW yakni:

    Pada setoran pertama FRY sebagai pengepul uang dari Kepala UPT, mengumpulkan total Rp 1,6 miliar. Dari uang tersebut, atas perintah MAS sebagai representasi AW, bahwa FRY mengalirkan dana sejumlah Rp 1 miliar kepada AW melalui perantara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Kemudian, FRY juga memberikan uang sejumlah Rp600 juta kepada kerabat MAS.

    Atas perintah DAN sebagai representasi AW, melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari para kepala UPT, dengan uang terkumpul sejumlah Rp1,2 miliar. Atas perintah MAS, uang tersebut, di antaranya didistribusikan untuk driver MAS sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh FRY senilai Rp300juta.

    Kali ini tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp 1,25 miliar, yang di antaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai Rp 450 juta serta diduga mengalir Rp 800 juta yang diberikan langsung kepada AW.

    “Pada pemberian ketiga ini, Senin (3 November 2025), Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan,” ujar Johanis.

    Tiga orang yang terciduk dalam OTT tersebut adalah MAS, FRY dan lima Kepala Unit Kepala Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I III, IV, V, VI Dinas PUPR PKPP yakni KA, EI, LH, BS, RA.

    “Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800 juta,” ujarnya.

  • Bupati Klungkung Tinjau Pohon Tumbang di Pura Nusa Penida yang Tewaskan 1 Orang Denpasar 6 November 2025

    Bupati Klungkung Tinjau Pohon Tumbang di Pura Nusa Penida yang Tewaskan 1 Orang Denpasar 6 November 2025

    Bupati Klungkung Tinjau Pohon Tumbang di Pura Nusa Penida yang Tewaskan 1 Orang
    Editor
    SEMARAPURA, KOMPAS.com
    – Bupati Klungkung, I Made Satria, langsung turun ke lokasi kejadian pohon gepah tumbang di kawasan Pura Segara Penataran Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kamis (6/11/2025).
    Musibah ini terjadi pada Rabu (5/11/2025) malam sekitar pukul 21.15 Wita dan menimpa sejumlah warga yang tengah melaksanakan persembahyangan.
    Setibanya di lokasi, Bupati Satria tampak sangat prihatin dengan musibah yang menelan korban jiwa tersebut.
    Ia langsung menugaskan Kalak BPBD Klungkung untuk bergerak cepat melakukan pemotongan dan pembersihan batang pohon besar yang dinilai membahayakan pengunjung pura.
    “Saya sudah tugaskan BPBD Klungkung agar segera turun ke lokasi untuk melakukan pemotongan ranting-ranting pohon yang masih membahayakan. Ini kami lakukan agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Satria, Kamis.
    Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban.
    “Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya,” imbuhnya.
    Berdasarkan keterangan salah satu pemangku pura setempat, rombongan berjumlah 12 orang asal Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, datang untuk melakukan persembahyangan di pura tersebut.
    Saat melintas di depan Pura Segara, tiba-tiba pohon gepah tua itu tumbang tanpa adanya tanda-tanda cuaca ekstrem.
    Dugaan sementara, batang pohon telah rapuh akibat usia tua.
    Akibat peristiwa ini, 6 orang menjadi korban.
    Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Ni Ketut Suarti (64), warga Dusun Swelagiri, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan.
    Ia mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RS Gema Santi Nusa Penida akibat luka parah di bagian kaki.
    Adapun lima korban luka yakni I Wayan Lilar (65) mengalami luka di bagian dahi, Ni Kadek Rumiani (36) mengalami syok, Sunarmi Liaturrofiah (20) yang sedang hamil muda mengalami nyeri pada bahu, I Wayan Sudiasa (40) luka pada bagian mulut, dan Ni Luh Dewiantari (22) mengalami luka robek ringan di kaki kanan.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul
    Bupati Klungkung Tinjau Lokasi Pohon Tumbang di Pura Segara Penataran Ped, Minta Pangkas Ranting
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Wuih! Seorang Pria Temukan Harta Karun Emas di Kebunnya

    Wuih! Seorang Pria Temukan Harta Karun Emas di Kebunnya

    Jakarta –

    Seorang pria di Prancis telah menemukan harta karun emas senilai US$ 800.000 saat menggali kolam renang di kebunnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/11/2025), pria tersebut memberi tahu otoritas setempat setelah ia menemukan harta karun tersebut pada bulan Mei lalu. Otoritas kemudian mengizinkannya menyimpan emas tersebut karena bukan berasal dari situs arkeologi. Demikian disampaikan dewan kota Neuville-sur-Saone di wilayah timur Prancis pada hari Rabu (5/11) waktu setempat.

    Pria Prancis tersebut menemukan “lima batang emas dan banyak koin” terkubur di dalam kantong-kantong plastik, lapor surat kabar lokal, Le Progres.

    Surat kabar tersebut melaporkan bahwa hasil penyelidikan polisi kemudian menemukan bahwa emas tersebut diperoleh secara legal, dan telah dilebur sekitar “15 atau 20 tahun yang lalu” di kilang terdekat.

    Dewan kota mengatakan bahwa pemilik kebun sebelumnya telah meninggal dunia, dan bagaimana emas tersebut bisa berada di sana masih menjadi misteri.

    (ita/ita)

  • KPK Ungkap Gubernur Riau Peras Anak Buah Sejak Awal Menjabat

    KPK Ungkap Gubernur Riau Peras Anak Buah Sejak Awal Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Tindakan pemerasan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid telah dilakukan sejak awal menjabat. Dia menyebut bahwa matahari hanya ada satu.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu, mengatakan pada awal menjabat, Abdul mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merencanakan pemerasan.

    “Jadi awal-awal menjabat dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD, seluruh dinas dikumpulkan termasuk juga dengan kepala-kepalanya yang dibawahnya dia, staff-staffnya salah satu yang dikumpulkan itu salah satu dinasnya adalah dinas PUPR dengan kepala UPT yang kepala UPT 1, 2, 3 sampai 6 ini khusus UPT jalan dan jembatan,” kata Asep, dikutip Kamis (6/11/2025).

    Pada momen itu, Abdul Wahid menyebut bahwa matahari hanya satu yang diartikan setiap kepala dinas harus tegak lurus kepada gubernur, di mana kepala dinas merupakan representasi dari gubernur.

    “Artinya ada gubernur dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur, disampaikan demikian dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi,” ujarnya.

    Pernyataan evaluasi dianggap oleh kepala UPT sebagai sinyal jika tidak menuruti perintah gubernur, maka akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya. 

    Sampai pada Maret 2025, Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau mengumpulkan 6 Kepala UPT untuk memberikan fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,5%. 

    Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp106 miliar. 

    Namun, saat Ferry melaporkan kepada M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Arief meminta kenaikan fee sebesar 5% atau Rp7 miliar. Hasil kenaikan disampaikan dengan kode “7 batang.”

    Meski begitu, uang yang baru diserahkan sebesar Rp4,05 miliar dari kesepakatan Rp7 miliar. Selama proses pengepulan uang, Ferry selalu diinstruksikan oleh Arief dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

    Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Oleh: Laode Sulaeman

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi, KESDM

    Hari ini, 6 November 2025, sejarah baru investasi di Indonesia ditorehkan kembali. Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di Asean, yaitu pusat industri petrokimia PT. Lotte Chemical Indonesia yang berlokasi di jalan Raya Merak, km 116, Cilegon, Banten di atas luas areal 110 hektar dengan luas bangunan pabrik 70 hektar. Investasi kakap ini punya banyak cerita sehingga layak dianggap sebagai salah satu sejarah penting negara, khususnya terkait investasi, industri dasar, dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

    Industri petrokimia ini dibangun dengan nilai investasi yang besar, yakni 3,9 miliar USD atau setara Rp62 triliun. Pabrik ini membutuhkan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun yang kemudian akan menghasilkan sebanyak 15 produk petrokimia, antara lain Etilena dan Propilena. Sebanyak 70% produknya dipakai untuk keperluan yang begitu vital bagi bangsa, yakni mensubstitusi impor di dalam negeri dan sisanya 30% untuk ekspor. Agenda kemandirian ekonomi bisa dicicil, salah satunya, dari investasi ini.

    Industri petrokimia sendiri adalah bentuk hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dengan produk akhir seperti komponen kendaraan, peralatan medis pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan berbagai bahan baku industri lainnya. Hilirisasi merupakan mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahan baku diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang akan mengerek penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

    Setiap investasi yang besar dan bersejarah pasti meninggalkan banyak kisah yang tidak terungkap di baliknya. Investasi ini awalnya dipenuhi awan yang kerap menciptakan suasana gelap dan pesimisme. Sempat terhenti lama setelah peletakan batu pertama akibat ragam kendala, akhirnya peluang pembangunan pabrik terbuka kembali. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari perjuangan satu sosok yang super gigih: Bahlil Lahadalia. Saat itu posisinya masih sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden RI Joko Widodo.

    Perbesar

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Ketika pandemi membuat eknomi dunia dan nasional murung, Bahlil berhasil menginisiasi dan mengoperasikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pada saat yang sama ia juga secara paralel memperjuangkan industri petrokimia yang diresmikan hari ini. Sejarah yang pertama ialah pabrik ini berdiri 30 tahun setelah dibangunnya Petrochemical Complex Chanda Asri. Sejak masa itu belum ada lagi hilirisasi migas yang sampai pada tahap industri petrokimia terintegrasi hingga tercetusnya investasi raksasa ini, yakni dengan diresmikannya PT. Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project.

    Sejarah berikutnya, proses merintis dan menghidupkan kembali industri ini tidaklah mudah. Atas arahan Presiden saat itu, Bapak Jokowi, Menteri Bahlil dan tim di BKPM memulai menelisik kembali aneka persoalan yang menjadi sebab mangkraknya investasi, mulai dari pembebasan lahan, penyelesaian berbagai perizinan investasi di kementerian/lembaga dan daerah, fasilitasi impor mesin/peralatan, pemberian insentif investasi yang kompetitif hingga mengawal proses pembangunan. Rapat di kantor yang dipimpin langsung oleh menteri dilakukan lebih dari 10 kali untuk memastikan setiap masalah segera diselesaikan.

    Di luar itu, kunjungan lapangan dikerjakan pula secara spartan agar tidak hanya laporan “manis-manis” saja yang diterima. Lebih dari 5 kali kunjungan pabrik dikerjakan, bahkan hingga jam 12 malam, sekadar untuk memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Langkah-langkah itu pun belum sepenuhnya membikin semuanya berjalan lancar. Seperti disampaikan di muka, proses pembangunan dipenuhi banyak tantangan. Walaupun proyek ini telah dicanangkan sejak tahun 2016, namun sempat terhenti pembangunannya karena beberapan rintangan, salah satunya yang cukup serius adalah masalah akuisisi lahan.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Perkara lebih rumit lagi sebab adanya serangan wabah Covid sehingga kian menambah beban ujian atas proyek ini. Hanya atas keteguhan dan kepemimpinan Bahlil, dan tentu saja dukungan penuh Presiden, pada Januari 2022 bisa dilakukan MoU dengan Lotte Chemical dalam rangka akselerasi proyek, sekaligus kontrak EPC ditandatangani. Tepat pada April 2022 awal konstruksi dapat dilaksanakan. Proyek ini dalam pekerjaannya juga membanggakan karena dijalankan dengan kompleksitas dan standar ketelitian yang tinggi, juga melibatkan pembangunan unit-unit operasi yang berteknologi tinggi.

    Setelah pergantian kekuasaan pada Oktober 2024, Presiden Prabowo juga mengawal terus program ini di bawah koridor visi hilirisasi yang dikumandangkan tiada henti. Hal ini yang menyebabkan pembangunan proyek bisa selesai tepat waktu selama 3 tahun. Proses komisioning sudah dimulai pada Mei 2025 dan beroperasi komersial pada Oktober 2025. Pabrik ini juga menjadi simbol keberlanjutan program meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Kekuasaan politik boleh mengalami pergantian, namun program-program strategis berjalan tanpa gangguan. Inilah bentuk investasi politik hakiki yang penting bagi kemajuan ekonomi.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Proyek vital publik ini sejak dibangun hingga beroperasi telah memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Pertama, memperkuat pemenuhan tambahan kebutuhan produk petrokimia dalam negeri yang selama ini sekitar 50% masih harus diimpor. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM dalam negeri melalui transfer teknologi dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Keempat, mendorong tumbuhnya industri hilir. Kelima, memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

    Ringkas cerita, peresmian proyek Petrokimia Lotte Chemical Indonesia ini menjadi tanda atas 3 kata kunci penting dalam pembangunan ekonomi: visi, konsistensi, dan determinasi. Sosok Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, menjadi figur yang secara utuh merepresentasikan tiga kata kunci tersebut. Keteguhannya berjuang menghadapi karang rintangan tersebut tentu juga ditopang oleh visi Asta Cita yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya bertekad memajukan bangsa lewat strategi hilirisasi. Jadi, proyek gigantik ini menjadi bagian dari sejarah baru hilirisasi nasional.

  • Sederet Fakta Kasus Pemerasan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dkk

    Sederet Fakta Kasus Pemerasan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dkk

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dan menahan Gubernur Riau sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

    Tak sendiri, penetapan tersangka juga menjerat Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M.Nursalam. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (5/11/2025) setelah melakukan pemeriksaan intensif.

    Fakta-fakta Kasus Pemerasan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid

    1. KPK Menggelar OTT

    Pada Senin (3/11/2025), KPK melancarkan operasi tangkap tangan di lingkungan Provinsi Riau. Kala itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum dapat menjelaskan detail perkara yang mengharuskan penyidik menggelar operasi senyap. Namun, Budi mengatakan bahwa tim penyidik mengamankan 10 orang dan menyita sejumlah uang. 

    2. Abdul Wahid Ditangkap di Kafe dan Sita Rp1,6 Miliar

    Gelaran OTT tidak berjalan mulus. Pasalnya, penyidik harus mengejar Abdul Wahid yang sempat kabur dari OTT dan menangkapnya di salah satu kafe di Riau. Di sekitaran yang sama, orang kepercayaan Abdul Wahid bernama Tata Maulana juga ditangkap KPK.

    Dalam rangkaian operasi tangkap tangan, KPK juga menyita Rp800 juta ketika Kepala UPT 3 hendak bertemu dengan Arief dan Ferry beserta Kepala UPT lainnya untuk memberikan setoran. 

    Secara paralel, tim KPK juga melakukan penggeledahan dan menyegel rumah Abdul Wahid di wilayah Jakarta Selatan.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni: 9.000 pound sterling dan 3.000 USD atau jika dikonversi dalam rupiah senilai Rp800 juta. Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan tangkap tangan ini senilai Rp1,6 miliar.

    3. Sekdis PUPR PKPP Gelar Rapat Bahas Fee untuk Abdul Wahid 

    Setelah melakukan pemeriksaan intensif, terungkap bahwa pada Maret 2025, Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat bersama 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5%. 

    Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp106 miliar).

    4. Fee Naik jadi 5%

    Ferry melaporkan hasil pertemuan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan. Namun, Arief yang merupakan representasi Abdul Wahid meminta fee dinaikkan menjadi 5% atau Rp7 miliar. Laporan kepada Arief menggunakan kode “7 batang”.

    5. Ancaman Copot Jabatan

    Abdul Wahid diduga mengancam para pejabat PUPR PKPP dengan dicopot jabatan jika tidak memberikan nominal uang tersebut. Permintaan ini dikenal sebagai “Jatah Preman”

    6. Pemerasan Tetap Dilakukan saat Defisit APBD sampai Anak Buah Jual Sertifikat

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengatakan beberapa anak buah hingga terpaksa menjual sertifikat hingga pinjam ke bank untuk memenuhi keinginan sang Gubernur.

    “Ada yang pakai uang sendiri, pinjem ke bank, jual sertifikat, dan lain-lain,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025) sore.

    Asep merasa prihatin terhadap perkara pemerasan ini. Sebab, dirinya menuturkan sekitar bulan Maret 2025, Abdul Wahid mengumumkan bahwa APBD Riau mengalami defisit Rp1,3 triliun dan terdapat penundaan pembayaran sebesar Rp2,2 triliun.

    7. Total Penyerahan Uang mencapai Rp4,05 miliar

  • Deretan Kode Rahasia dan Nyeleneh di Pusaran Kasus Korupsi

    Deretan Kode Rahasia dan Nyeleneh di Pusaran Kasus Korupsi

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam kasus korupsi di Indonesia, para pelaku sering kali menggunakan kode atau sandi rahasia untuk menyamarkan transaksi suap atau kegiatan ilegal lainnya. Bentuk katanya beragam, mulai dari istilah sehari-hari, simbol-simbol aneh, hingga nama-nama yang terdengar nyeleneh.

    Penggunaan kode-kode tersebut kerap disisipkan dalam percakapan langsung, baik saat berdiskusi maupun melakukan transaksi terkait tindak korupsi. Tujuannya jelas adalah untuk memperoleh keuntungan sekaligus menghindari pengawasan aparat hukum.

    Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada dua kode korupsi dalam kasus proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP). Dalam kasus ini, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka.

    Salah satu kode yang terungkap adalah “jatah preman”. Kode ini muncul ketika Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arief Setiawan alias MAS, yang bertindak mewakili Abdul Wahid, meminta fee sebesar 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar kepada anak buah.

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam konferensi persnya, Rabu (5/11/2025).

    Johanis Tanak awalnya menceritakan bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan disalah satu kafe di Kota Pekanbaru antara Sekretaris PUPR PKPP Riau Ferry Yunanda (FRY) dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberiaan fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid.

    Besaran fee awalnya 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp 106 miliar).

    Selanjutnya FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada MAS. Namun MAS yang merepresentasikan AW meminta fee sebesar 5 persen (Rp 7 miliar). Bagi yang tidak menuruti perintah itu, diancam dicopot atau dimutasi.

    Kode kedua adalah 7 batang. Kode ini terungkap ketika dilakukan pertemuan kembali di internal Dinas PUPR untuk menyepakati kenaikan fee menjadi Rp 7 miliar.

    “Selanjutnya, seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% (Rp 7 miliar). Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode “7 batang”,” lanjut Johanis Tanak.

    Selain dua kode tersebut, sebelumnya sudah banyak kode-kode rahasia yang digunakan oleh pelaku korupsi untuk menyamarkan aksinya. Berikut beberapa kode-kode rahasia yang pernah terungkap:

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers terkait penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11).