Xcloud.id

kab/kota: Batang

  • Bantahan Keras Luhut Dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari

    Bantahan Keras Luhut Dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan jadi sorotan karena dikaitkan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk. Dengan tegas, Luhut pun menepis dan membantah semua kabar tersebut.

    Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut, menyatakan informasi tersebut keliru dan tidak berdasar. Dia menegaskan Luhut sama sekali tak memiliki afiliasi dan terlibat dalam bentuk apapun di PT Toba Pulp Lestari.

    “Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun-baik secara langsung maupun tidak langsung-dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” tegas Jodi dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025) kemarin.

    Sebagai pejabat negara, Jodi menegaskan Luhut secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.

    “Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel,” kata Jodi.

    Pihaknya mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat.

    “Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” pungkas Jodi.

    PT Toba Pulp Lestari jadi sorotan usai disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru. Hal tersebut dinilai jadi biang kerok bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

    WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru.

    Profil Toba Pulp Lestari

    Dirangkum dari laman resminya, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang berfokus pada usaha produksi bubur kertas (pulp) dan kertas. Perusahaan memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare (ha) Hutan Tanaman Industri di Sumatra Utara.

    Perusahaan memperoleh izin operasional dari pemerintah yang terletak di lima lokasi di Sumatra Utara, yaitu Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Paling luas di antaranya di Aek Raja seluas 45.562 ha dan di Tele 46.885 ha. Saham PT Toba Pulp Lestari Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INRU. Perusahaan melantai di Bursa pada 18 Juni 1990.

    Mengutip laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham Toba Pulp Lestari saat ini yakni Allied Hill Limited dengan porsi 92,54%, masyarakat warkat sebesar 2,14% dan masyarakat non warkat sebesar 5,32%.

    Sebelumnya, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden juga telah memberikan bantahan soal tuduhan perusakan lingkungan. Dia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

    “Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12) lalu.

    Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegas Anwar.

    Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

    Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

    “Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkas Anwar.

    Lihat Video: Seputar PT Toba Pulp yang Ramai Dikaitkan dengan Luhut

    Halaman 2 dari 2

    (hal/acd)

  • Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    AGAM, KOMPAS.com
    – Sinaran mentari pagi masih cerah ketika motor trail yang dinaiki Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berhenti sejenak di tengah jalan tanah yang becek setelah diterjang banjir dan longsor.
    Tanah yang masih basah imbas banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, membuat jalur itu agak licin dan masih sulit dilewati mobil.
    Dari atas motor, Gibran turun untuk melihat langsung banyaknya pemukiman warga desa setempat yang masih porak-poranda akibat bencana tersebut.
    Hingga Kamis (4/12/2025), masih ada puluhan
    korban hilang
    di wilayah itu.
    Bersama dengan Bupati Agam Benni Warlis dan pejabat terkait lainnya, mereka berbincang sambil menyusuri jalanan yang masih berlumpur.
    Tanpa menggunakan sepatu boots, Gibran dan rombongan terus berjalan hingga ke mulut jalan.
    Rumah-rumah warga setempat hancur dan berantakan. Kendaraan warga rusak terendam banjir.
    Masih ada pula tumpukan kayu serta batang pohon baik di dalam rumah warga maupun di sisi kanan dan kiri jalan.
    Bau anyir yang tercium pekat di lokasi juga menghentikan Wapres RI mendatangi lokasi tersebut.
    Selain naik motor untuk meninjau pemukiman warga terdampak banjir, ia juga menyapa warga terdampak banjir di Agam.
    Tangisan seorang wanita paruh baya pecah di hadapan Gibran yang datang ke posko pengungsian di Kelurahan Salareh Aia.
    Ibu tersebut menangis sambil mencurahkan perasaannya atas musibah yang menimpa dirinya.
    Dengan penuh keprihatinan, Gibran mendengarkan sambil memberi penguatan.
    Gibran juga menanyakan kondisi warga lainnya sambil mendengarkan serta mencatat keluhan dan harapan mereka.
    Wakil Presiden RI ini juga menyampaikan permintaan maaf dan duka cita mendalam untuk para korban bencana di Sumatera.
    Dia memastikan negara hadir sehingga warga Sumatera tidak sendirian memikul beban akibat bencana di Tanah Minang.
    “Salam dari Bapak Presiden Prabowo, ini saya haturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” tegas Gibran, pada Kamis.
    Gibran juga memastikan distribusi
    bantuan logistik
    akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, dan laut.
    Pemerintah juga akan mempercepat perbaikan akses komunikasi, jalan, serta fasilitas umum, hingga sekolah.
    Dia juga berpesan agar tenda, makanan, serta sanitasi di pengungsian diperhatikan. Kelompok rentan juga harus menjadi prioritas.
    “Sekali lagi Bapak-Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya. Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan,” tutur dia.
    Dari Agam, Gibran langsung meluncur ke Sumatera Utara, tepatnya Batang Toru, Tapanuli Selatan, untuk menyapa para pengungsi dan melihat perkembangan kondisi pascabanjir.
    Perjalanan sekitar satu jam ditempuh Gibran sambil menaiki helikopter.
    Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat pengungsi di posko Desa Garoga, Batang Toru, untuk menemui Gibran yang datang ke desanya.
    Warga berbondong-bondong membawa ponselnya untuk mengabadikan momen bersama Wakil Presiden RI.
    Mulai dari ibu-ibu, ada juga bapak-bapak hingga anak-anak antusias melihat Gibran.
    Beberapa warga mencurahkan keluhannya kepada Gibran, khususnya soal bantuan logistik.
    Gibran berjanji bahwa bantuan akan segera datang.
    “Ada uang, Pak, tapi barangnya enggak ada,” ucap seorang ibu kepada Gibran.
    “Bantuannya datang semua, Bu, hari ini ya. Ini kan karena terputus,” jawab Gibran.
    Di lokasi yang sama, ia juga menenangkan seorang lansia.
    “Tenang saja ya. Nanti ibu di pengungsian sini dulu ya,” ucap Gibran.
    Akses jalan yang putus di Desa Garoga juga ditinjau langsung oleh Gibran.
    Ia menyaksikan langsung akses jalan itu sudah disambung sementara dengan menggunakan batang pohon yang besar.
    Titik posko pengungsian di Desa Batu Hula, Batang Toru, juga didatangi Gibran.
    Di situ, ia juga menanyakan keadaan serta keluhan masyarakat.
    Ruangan pengungsian menjadi semakin ramai ketika anak-anak mendapatkan mainan dan buku dari Gibran.
    Suara anak-anak dan ibu yang membawa anak memberi sedikit keceriaan di tengah air mata dan duka masyarakat Sumatera.
    Gibran pun meminta kepada daerah agar warga di pengungsian mendapat pelayanan terbaik.
    Ia janji akan segera mencari solusi atas keluhan para korban.
    “Bapak-Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami di sini untuk Bapak-Ibu semua ya,” ujar Gibran, di posko Desa Batu Hula.
    Kegiatan Gibran tidak berhenti di Sumatera Utara saja. Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini melanjutkan perjalanannya ke Aceh Singkil untuk mengecek akses jalan dan jembatan yang putus imbas banjir.
    Matahari siang belum juga beranjak ketika Gibran menapaki jalan yang retak dan patah di Desa Ujung Bawang, Aceh Singkil.
    Serpihan aspal yang terbelah menjadi saksi bisu derasnya banjir yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
    Di tepi jalan patah itu, ada rumah panggung yang dihuni lansia. Wajahnya keriput, namun tatapannya hangat.
    Gibran kemudian mendatangi lansia yang berdiri di teras rumah kayu dan menyalamnya sambil membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan.
    Kemudian, ia membagikan sembako untuk masyarakat sekitar dan mainan serta buku untuk anak-anaknya.
    Perjalanan dilanjutkan ke Desa Gosong Telaga Barat.
    Di sana ada Jembatan Anak Laut yang tadinya terbuat dari beton, namun kini sudah hilang tanpa sisa.
    Warga setempat menyiapkan sampan untuk menjadi pengganti jembatan yang hancur.
    Menjelang sore hari, perjalanan Gibran diakhiri dengan memastikan ketersediaan logistik di Sumatera.
    Lanud TNI AU Soewondo, Medan, menjadi salah satu tempat penyimpanan logistik.
    Di hanggar yang luas, ia memeriksa tumpukan logistik berupa air mineral, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lain yang siap dikirim ke wilayah terdampak bencana.
    Gibran berkeliling didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta jajaran TNI saat melakukan peninjauan dan memastikan distribusi menjangkau daerah yang membutuhkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Buku Catatan Hitam Gibran dan Curhat Warga Sumatera yang Tak Mau Terlewatkan Nasional

    5 Buku Catatan Hitam Gibran dan Curhat Warga Sumatera yang Tak Mau Terlewatkan Nasional

    Buku Catatan Hitam Gibran dan Curhat Warga Sumatera yang Tak Mau Terlewatkan
    Tim Redaksi
    KABUPATEN AGAM, KOMPAS.com
    – Di tengah kerumunan korban terdampak bencana di Sumatera, ada satu benda sederhana yang turut mencuri perhatian, yakni buku catatan warna hitam dan pulpen yang dibawa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
    Buku itu berukuran kecil. Namun, isinya penuh dengan coretan tentang curahan hati warga di Sumatera.
    Buku catatan hitam milik Gibran itu digenggamnya setiap kali sedang berdialog dengan para warga Sumatera di
    posko pengungsian
    pada Kamis (4/12/2025).
    Sambil mendengarkan curahan hati warganya, Gibran membuat catatan-catatan kecil dalam buku hitam tersebut.
    Di posko pengungsian Kelurahan Salareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Gibran mencoret-coret catatannya saat mendengar seorang bapak meminta ada atensi pemerintah untuk
    pendidikan anak-anak
    yang terdampak bencana.
    Pria paruh baya itu meminta agar pemerintah memberikan bantuan untuk pendidikan bagi anak-anak yang ada di pengungsian.
    Sebab, bencana yang melanda daerahnya membuat banyak warga di Agam tidak lagi bisa bertani.
    “Pak Wapres, permintaan kami kepada pemerintahan, Pak Prabowo Gibran. Pendidikan anak-anak kami, Pak Wapres. Kalau bisa, kami yang korban ini, anak-anak kami dikasih beasiswa atau dibebaskan menjelang kami bisa hidup kembali, kami bisa berusaha kembali, Pak Wapres,” pinta bapak tersebut.
    Saat mendengarkan keluhan bapak itu, Gibran beberapa kali menuliskan sesuatu di buku catatan hitamnya.
    Tidak hanya di Agam, buku catatannya itu ikut dibawanya saat mengunjungi posko yang ada di Desa Batu Hula, Batang Toru, Sumatera Utara, pada hari yang sama.
    Selama berbicara dengan warga, ia membuat catatan-catatan dalam buku hitamnya.
    Gestur ini berulang setiap kali ada warga yang menyampaikan masalah atau permintaan kepada dirinya.
    Di hadapan masyarakat Sumatera Barat, Gibran pun menegaskan sudah mencatat semua masukan warga.
    Keluhan warga di pengungsian yang disampaikan kepadanya ada terkait masalah sekolah hingga rumah.
    Setiap masukan dan keluhan yang ditulisnya di buku catatan hitam akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
    “Sekali lagi Bapak-Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya,” ungkap Gibran.
    Menurut dia, Prabowo juga sudah memerintahkan semua jajaran agar mempercepat pemulihan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
    “Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titiek Soeharto Singgung Jenderal Bintang 2 atau 3 Diduga Bekingi Ilegal Logging, Siapa?

    Titiek Soeharto Singgung Jenderal Bintang 2 atau 3 Diduga Bekingi Ilegal Logging, Siapa?

    GELORA.CO – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyinggung sosok siapa yang membekingi penebangan atau pembalakan kayu secara liar dan tidak sah (illegal logging) yang diduga kuat sebagai biang kerok bencana alam yang melanda Sumatera hingga Aceh.

    Meski Titiek tidak menyebut secara jelas siapa pembeking itu, hanya saja dia menyinggung jenderal bintang 2 hingga bintang 3. Hal itu disampaikan Titiek usai rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di komplek DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    Bahwa, Titiek meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang saat ini dipimpin Raja Juli untuk menyetop segala pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Maka dia meminta Kemenhut tidak takut kepada siapapun dibelakang perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan pohon tersebut.

    “Kemenhut gak usah takut apakah itu di belakangnya. Mau bintang 3, bintang 3 atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di tiga daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia,” tegas Titiek.

    Titiek pun meminta aparat penegak hukum menghukum mereka yang menebang pohon serampangan baik untuk perkebunan maupun pertambangan dan lain sebagainya. 

    Pasalnya, batang kayu gelondongan sebelumnya terpantua terbawa aliran banjir bandang di Sumatera. Kemudian adanya pengangkutan kayu dari Sibolga pasca-bencana banjir dan longsor.

    “Kemudian mencari tahu, menghukum siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut, pantai.”

    “Jadi kami minta itu supaya ditindak. Terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan, atau pertambangan itu dikaji lagi amdalnya. Jangan main kasih aja,” timpal politikus Partai Gerindra itu.

    Di lain sisi, Titiek memberi sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewajiban mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% per pulau atau daerah aliran sungai (DAS) yang sebelumnya diatur dalam UU Kehutanan

    “Segala sesuatu yang merugikan masyarakat apakah itu undang-undang, tentunya kami menginginkan kamii sebagai wakil rakyat menginginkan untuk itu diperbaiki untuk kepentingan masyarakat banyak,” demikian Titiek.

     Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera Dicabut

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap perusahaan yang ada di lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hanif mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut juga dipanggil ke Kementerian LH pada pekan depan. 

    Total ada 8 perusahaan yang dipanggil. Dia menyebut, perusahaan-perusahaan ini kedapatan memperparah banjir di Sumatera berdasarkan analisis satelit.

    “Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” ujar Hanif, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Lalu, berhubung bencana di Sumatera menimbulkan korban jiwa, maka Kementerian LH juga akan melakukan pendekatan pidana. Selain perusahaan yang merusak lingkungan, pemerintah daerah yang terbukti memberikan izin juga akan disanksi. 

    Hanif kembali menekankan bahwa semua dokumen lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS), sudah dicabut.

    “Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian. Kami telah me-review, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review,” tandasnya.

  • Truk Kayu Ilegal Lewat Setelah Banjir, Itu Mengejek Rakyat

    Truk Kayu Ilegal Lewat Setelah Banjir, Itu Mengejek Rakyat

    GELORA.CO  — Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, meluapkan kemarahan dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni, setelah melihat video truk bermuatan kayu berdiameter raksasa melintas hanya dua hari setelah bencana banjir melanda sejumlah daerah.

    Titiek menyebut peristiwa itu sebagai bentuk “ejekan” terhadap rakyat di Sumatra yang baru tertimpa musibah.

    Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025) suasana mendadak agak tegang saat Titiek mengangkat isu penebangan liar yang diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana ekologis di Sumatra.

    “Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah,” ujar Titiek membuka pernyataannya.

    Ia menggambarkan kayu berdiameter sekitar 1,5 meter yang diambil dari hutan, menurutnya memerlukan waktu ratusan tahun untuk tumbuh.

    “Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja motong kayu sebesar itu? Apa salah pohon itu? Dia memberi begitu banyak kebaikan bagi manusia. Mencegah erosi, menyaring udara. Kok dipotong begitu saja,” katanya dengan suara meninggi.

    Titiek semakin geram saat menjelaskan bahwa truk pengangkut kayu itu justru melintas di jalan umum hanya berselang dua hari setelah banjir terjadi.

    “Itu truk lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan. Dalam bahasa Jawa, itu namanya ngece… mengejek!” ujarnya.

    “Baru kita kena bencana, mereka lewat begitu saja di depan muka kita. Itu menghina rakyat Indonesia,” tambah Titiek.

    Karenanya Titiek meminta Menteri LHK menelusuri perusahaan pemilik truk dan memastikan tidak ada lagi penebangan pohon-pohon besar. Titiek menolak adanya kebijakan moratorium yang hanya bersifat sementara.

    “Kami tidak mau hanya moratorium. Hentikan! Enggak usah ada lagi pohon besar yang dipotong-potong.”

    Pernyataan itu disambut tepuk tangan sejumlah anggota Komisi IV.

    Titiek juga menyinggung banyaknya batang-batang pohon yang ditemukan memenuhi sungai dan pantai setelah banjir.

    Ia menyebut persoalan itu berkaitan dengan pembukaan lahan baru untuk perkebunan maupun pertambangan yang belum dikontrol secara ketat.

    “Pembukaan lahan baru harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Sudah cukup. Jangan lagi ke depan siapa pun di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa.”

    Titiek menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perusak lingkungan, tanpa pandang bulu.

    “Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak sebagai pembantu presiden. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa pun itu, kalau merusak hutan kita, tindak saja. Bapak enggak usah takut, kami di belakang Bapak,” kata Titiek.

    Setelah pernyataan keras itu, pimpinan rapat mempersilakan Menteri Raja Juli Antoni memberikan tanggapan.

    Menanggapi kecaman keras Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, yang menilai beredarnya truk kayu ilegal di jalan umum tak lama setelah bencana di Sumatra sebagai “ejekan terhadap rakyat”, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemerintah sudah bergerak cepat untuk menuntaskan dugaan pelanggaran.

    Raja Juli menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama aparat penegak hukum telah memulai penyelidikan atas asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir. 

    Ia menyebut sejak Juni 2025 telah dilakukan tindakan hukum di sejumlah provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terhadap aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu ilegal. 

    Di antaranya di kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan beberapa truk yang membawa kayu tanpa dokumen sah.

    Raja Juli berjanji, jika hasil investigasi menunjukkan unsur pidana, pihaknya akan menindak “setegas-tegasnya” sesuai hukum yang berlaku.

    Menhut juga mengakui bahwa bencana alam baru-baru ini menjadi pemicunya evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.

    Ia menyebut, peristiwa ini sebagai peringatan penting agar pengawasan terhadap hutan, izin usaha, dan distribusi kayu diperketat. 

    “Ini melecut saya dan jajaran di Kemenhut untuk refleksi dan evaluasi forest governance agar kejadian serupa bisa diminimalkan,” katanya.

    Raja Juli menyatakan kesiapan memberikan data dan dokumen pendukung, termasuk rincian hasil penindakan, penyitaan kayu, dan status penyidikan terhadap aktivitas illegal logging.

    Raja Juli menegaskan dan mengakui bahwa penyebab tragedi banjir dan longsor di Sumatra bukan hanya karena curah hujan ekstrem, tapi juga karena kerusakan ekosistem, deforestasi, dan pelanggaran tata kelola hutan. 

    Ia meminta agar semua pihak yakni pemerintah, DPR, dan masyarakat, tidak menyerempet isu tersebut sebagai sekadar musibah alam. 

    “Kejadian ini melecut kami untuk memperbaiki secara menyeluruh. Tapi jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan,” kata Raja Juli di depan anggota DPR

  • Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 

    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.

    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.

    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 
     
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
     
    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

     
    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 
     
    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.
     
    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.
     
    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.
     
    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kayu Gelondongan Terbawa Arus Banjir Bandang Sumatera, Analisis Guru Besar IPB: Pembalakan Liar

    Kayu Gelondongan Terbawa Arus Banjir Bandang Sumatera, Analisis Guru Besar IPB: Pembalakan Liar

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir bandang Sumatera yang membawa material kayu gelondongan menunjukkan indikasi pembalakan liar. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof Bambang Hero Saharjo menuturkan, gelondongan kayu besar yang terbawa arus banjir tidak mengindikasikan karena lapuk dan roboh alami. Ada indikasi perbuatan tangan manusia. 

    Bambang mengaitkan temuan tersebut dengan kasus serupa yang pernah ditangani beberapa tahun lalu di kawasan lindung Sumatra Utara. Menurutnya, tumbangnya satu atau dua pohon dalam kondisi alami bukan merupakan ancaman bagi ekosistem.  

    “Pohon ini, ya, kalaupun tumbang, itu tidak banyak. Paling hanya satu, dua. Dan itu alami,” tutur Kepala Pusat Studi Bencana IPB ini pada Kamis (4/12/2025).  

    Bambang menerangkan, sistem perakaran pohon tua yang kuat membuat hutan tetap stabil. Ketika satu pohon tumbang, ruang kosong tersebut segera diisi oleh regenerasi spesies baru.

    Namun, masalah muncul ketika aktivitas pembalakan liar memasuki kawasan hutan. Gangguan pada vegetasi menghilangkan kerapatan tajuk dan membuka celah yang memicu perubahan drastis dalam aliran air serta kestabilan tanah. 

    “Pada kondisi seperti ini, ketika pembalakan liar masuk, maka celah antara tajuk semakin terbuka,” ungkapnya. 

    Dia menggambarkan, hutan yang masih sehat memiliki struktur tajuk yang rapat dan bertingkat, sehingga mampu memecah dan menahan laju air hujan. 

    “Walaupun ada air, dia tidak langsung ke permukaan. Tapi jatuh di tajuk, pecah, kemudian sebagian mengalir melalui batang atau stem flow,” jelasnya.

    Bambang menjelaskan, keberadaan tumbuhan bawah dan serasah berperan penting dalam menyerap air serta menjaga kestabilan ekosistem hutan. Lapisan vegetasi yang berjenjang, mulai dari tajuk atas hingga vegetasi bawah, merupakan sistem penyangga alami yang menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Tuhan menciptakan ini tentu saja untuk kebaikan manusia dan lingkungannya,” ucapnya. 

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan. 

  • Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

    Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menampilkan potongan video gelondongan kayu terbawa banjir saat rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titiek berharap kejadian yang mengiris hati masyarakat Indonesia tak terjadi lagi.

    Dalam video yang ditampilkan di ruang Komisi IV DPR RI memperlihatkan truk yang membawa batang pohon dalam jumlah besar. Dinarasikan jika pengangkutan itu tak berselang lama dengan kejadian bencana di utara Pulau Sumatera.

    “Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia,” kata Titiek dalam rapat.

    Ia merasa miris terkait pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ia menilai perusahan yang melakukan tindakan itu seperti mengejek rakyat Indonesia.

    “Dan yang lebih, lebih menjengkelkan, itu, truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita,” kata Titiek.

    “Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece? Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Titiek Soeharto menyoroti gelondongan kayu terbawa banjir Sumatera dalam rapat dengan Menhut di Komisi IV DPR (Foto: dok. live YouTube DPR)

    “Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” ujarnya.

    Titiek juga menyinggung gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Ia berharap praktik penebangan hutan hingga menyebabkan bencana ini dihentikan.

    (dwr/lir)

  • 9 Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera Nasional

    9 Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera Nasional

    Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    ACEH, KOMPAS.com
    – Dua kali Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada para pengungsi yang dia kunjungi pada Kamis (4/12/2025) hari ini, pertama di Sumatera Barat dan kedua di Sumatera Utara.
    Pertama, Gibran menyampaikan permohonan maaf di lokasi pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
    “Assalamualaikum warahmatulahi wa barakatuh. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya…,” kata Gibran di hadapan pengungsi, termasuk pria dewasa, ibu-ibu, dan anak-anak.
    Gibran berbicara dengan tempo pelan. Ada jeda lima detik antara permohonan maaf dan kalimat selanjutnya.
    “Bapak, ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca-bencana ini,” kata Gibran disambut syukur alhamdulillah oleh para pengungsi.
    Raut wajah Gibran saat menyampaikan permohonan maaf terlihat serius, pelan, dan tanpa senyum, memegangi mikrofon merah dengan tangan kanan.
    Di belakangnya ada Gubernur Sumatera Utara Mahyeldi, Bupati Agam Benni Warlis, dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari Sumatera Barat Andre Rosiade.
    Di tempat kunjungan kedua, Gibran juga meminta maaf ke warga korban banjir.
    Permintaan maaf disampaikannya saat mengunjungi para pengungsi banjir di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    “Bapak ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami di sini untuk bapak ibu semua, ya,” kata Gibran kepada para pengungsi.
    Raut wajah Gibran pada permohonan maaf kali kedua ini juga serius, tempo penyampaian kalimatnya pelan.
    Dia didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irwan Pasaribu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.