Xcloud.id

kab/kota: Batang

  • Harga Rokok Sampoerna, Marlboro hingga Gudang Garam Naik Mulai 1 Januari 2025, Cek Detailnya

    Harga Rokok Sampoerna, Marlboro hingga Gudang Garam Naik Mulai 1 Januari 2025, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan harga jual eceran atau HJE rokok konvensional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Kebijakan ini akan berdampak kepada pabrikan rokok Sampoerna, Marlboro, Djarum, hingga Gudang Garam Cs. 

    “Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulisnya, dikutip pada Jumat (13/12/2024). 

    Sri Mulyani menuliskan bahwa peraturan terkait rokok tersebut perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. 

    Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang seharusnya dilakukan penyesuaian pada tahun depan. 

    Sebagai gantinya, pemerintah hanya akan menaikkan HJE sementara tarif cukai produk tembakau tersebut tetap sama. 

    Menilik lampiran beleid yang diteken pada 12 Desember 2024, tercatat tidak semua jenis rokok mengalami kenaikan harga jual. 

    Hanya rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang mengalami kenaikan HJE. 

    Kenaikan tertinggi secara persentase pada jenis SKT atau SPT Golongan II dan III yang masing-masing naik 15,03% dan 18,62%. Di mana harganya masing-masing naik dari Rp865 per batang atau gram menjadi Rp995 dan dari Rp725 menjadi Rp860. 

    Sementara Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), dan Cerutu (CRT) tidak mengalami kenaikan harga jual. 

     

    Berikut daftar harga jual eceran (HJE) rokok 2025 (per batang atau per gram)

    Jenis 
    Golongan
    HJE 2024
    HJE 2025 

    SKM 
    I
    Paling rendah Rp2.260
    Paling rendah Rp2.375

    II
    Paling rendah Rp1.380
    Paling rendah Rp1.485

    SPM
    I
    Paling rendah Rp2.380
    Paling rendah Rp2.495

    II
    Paling rendah Rp1.465
    Paling rendah Rp1.565

    SKT atau SPT 
    I
    Lebih dari Rp1.980
    Lebih dari Rp2.170

    Paling rendah Rp1.375 sampai dengan Rp1.980
    Paling rendah Rp1.555 sampai dengan Rp2.170

    II
    Paling rendah Rp865
    Paling rendah Rp995

    III
    Paling rendah Rp725
    Paling rendah Rp860

    SKTF atau SPTF 
    tanpa golongan 
    Paling rendah Rp2.260
    Paling rendah Rp2.375

    KLM

    Paling rendah Rp950
    Paling rendah Rp950

    Paling rendah Rp200
    Paling rendah Rp200

    TIS
    tanpa golongan
    Lebih dari Rp275
    Lebih dari Rp275

    Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275
    Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275

    Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180
    Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180

    KLB
    tanpa golongan
    Paling rendah Rp290
    Paling rendah Rp290

    CRT 
    tanpa golongan 
    Lebih dari Rp198.000
    Lebih dari Rp198.000

    Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000
    Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000

    Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000
    Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000

    Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000
    Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000

    Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500
    Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500

    Sumber: Kemenkeu, diolah

  • Pemudik Natal Tahun Baru Diimbau 30 Menit Saja di Rest Area, Jasa Marga: Itu Cukup – Halaman all

    Pemudik Natal Tahun Baru Diimbau 30 Menit Saja di Rest Area, Jasa Marga: Itu Cukup – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, PT Jasa Marga Tbk mengimbau para pemudik untuk membatasi waktu istirahat di rest area tol hanya 30 menit.

    Menurut Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, 30 menit cukup untuk melakukan aktivitas seperti ke toilet, beribadah, atau membeli makanan dan minuman.

    Untuk makanan dan minuman sendiri sebenarnya oleh Jasa Marga diimbau sudah dipersiapkan pemudik sejak dari rumah.

    “(30 menit) cukup untuk mengisi bahan bakar gitu ya bila memang perlu mengisi ulang bahan bakar. Jadi itu dirasa sudah cukup disesuaikan untuk kebutuhan yang masing-masing,” kata Lisye di kantor Jasamarga Tollroad Command Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024).

    Ia mengatakan tidak ada sanksi bagi pemudik yang mengabaikan imbauan ini.

    Petugas di lapangan pun akan terus mengingatkan para pengguna rest area agar cukup 30 menit saja.

    “Jadi di rest area sendiri kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk disampaikan imbauan bisa mematuhi petugas (dan) rambu-rambu,” ujar Lisye.

    Pemudik pun diingatkan agar memastikan perbekalan, saldo uang elektronik, dan bahan bakar sudah siap sebelum berangkat.

    Direktur Fasilitas Jalan Tol PT Jasamarga Related Business (JMRB) Bimo Esmunantyo menambahkan bahwa ada beberapa titik rest area yang diperkirakan akan mengalami kepadatan, baik untuk arus mudik maupun arus balik.

    Di ruas Jakarta-Cikampek, misalnya, rest area di kilometer 57 menjadi salah satu titik kepadatan pada arus mudik.

    Pada arus balik di ruas Jakarta-Cikampek, kepadatan rest area diperkirakan terjadi di  kilometer 62.

    Di tol Trans Jawa, beberapa titik kepadatan berada di rest area kilometer 207 di tol Palimanan-Kanci dan kilometer 379 di Batang untuk arus mudik, sedangkan untuk arus balik di kilometer 389 di Batang dan kilometer 208.

    “Tetap dari sisi pelayanan, kita optimal untuk di semua rest area, kami persiapkan,” kata Bimo. 

     

  • Antisipasi Kepadatan Saat Nataru, Jasa Marga Buka Dua Rest Area Fungsional

    Antisipasi Kepadatan Saat Nataru, Jasa Marga Buka Dua Rest Area Fungsional

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan sebanyak 3.057.000 kendaraan keluar dari Jakarta di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Angka ini naik 17,6% dari volume lalu lintas (lalin) normal atau naik 2,4% terhadap periode yang sama tahun sebelumnya.

    Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama periode tersebut, Persero telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi seperti pembukaan tiga ruas tol secara fungsional. Tidak hanya ruas tol, Jasa Marga turut membuka dua rest area secara fungsional.

    Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan dua rest area yang akan dibuka secara fungsional itu berada di Ruas Tol Semarang-Solo. Tepatnya di Kilometer 439 A dan Kilometer 444B.

    “Sisi rest area, kita tambahkan dua rest area fungsional di Semarang-Solo, di kilometer 439A, kilometer 444B, sehingga total ada 61 lokasi,” kata Lisye dalam konferensi pers di Kantor Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Jumat (13/12/2024).

    Lebih lanjut, ia mengatakan selama periode tersebut Jasa Marga juga akan melakukan optimalisasi pada setiap rest area yang ada. Semisal optimalisasi penggunaan lahan parkir hingga penambahan fasilitas.

    “Dari sisi rest area manajemen sistemnya juga, kita lakukan strategi untuk bisa mengoptimalisasi kapasitas parkir, dan juga pengaturan flow kendaraan keluar masuknya,” ucap Lisye.

    “Lalu dari sisi penambahan fasilitas juga, di rest area sendiri kita ada penambahan fasilitas ruang laktasi, peturasan untuk difable, dan juga ada taman bermain untuk anak-anak, dan juga penambahan peturasan secara fungsional, dan juga petugas untuk menambah, apabila nanti ada lonjakan pengunjung di rest area,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Business Development Group Head PT Jasa Marga Aldrin Maulana mengatakan pada Nataru 2024/2025 sejumlah rest area di beberpa titik lokasi diperkirakan akan mengalami kepadatan.

    Misalkan saja di rest area kilometer 57 dan 62 Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian ada juga rest area kilometer 207 di Ruas Tol Palimanan-Kanci dan rest area kilometer 379 Tol Semarang-Batang.

    “Untuk beberapa rest area yang menjadi salah satu kepadatan ada di rest area kilometer 57 untuk arus mudik kemudian untuk arus balik ada di kilometer 62 ruas Jakarta-Cikampek,” ucap Aldrin.

    “Untuk di Transjawa di ruas Palimanan-Kanci di Cirebon itu ada kilometer 207 untuk arus mudik lalu kemudian di Batang kilometer 379 itu yang sebelum kali kangkung kemudian untuk di arus balik ada kilometer 389 di Batang kemudian di kilometer 208,” jelasnya lagi.

    Meski begitu, ia memastikan Jasa Marga akan tetap memperhatikan operasional di seluruh rest area yang dikelola perusahaan. “Tapi tetap dari sisi pelayanan kita optimal untuk di semua rest area, kami persiapkan,” ujar dia.

    Lihat Video: Prediksi Kemenhub untuk Puncak Arus Mudik & Balik Libur Nataru

    (kil/kil)

  • Harga Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025, Jadi Segini!

    Harga Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025, Jadi Segini!

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis harga jual eceran (HJE) rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Meski cukai hasil tembakau (CHT) tidak naik, harga jualnya di masyarakat tetap mengalami kenaikan.

    Harga jual eceran rokok tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot dan Tembakau Iris.

    “Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip Jumat (13/11/2024).

    Harga jual eceran rokok di 2025 mayoritas mengalami kenaikan di tahun ini dengan besaran bervariasi. Berikut batasan harga jual eceran rokok per batang hasil tembakau buatan dalam negeri yang berlaku mulai 1 Januari 2025:

    1. Sigaret Kretek Mesin (SKM)

    a. Golongan I paling rendah Rp 2.375/batang (naik 5,08%) dengan tarif cukai Rp 1.231/batang
    b. Golongan II paling rendah Rp 1.485/batang (naik 7,6%) dengan tarif cukai Rp 746/batang

    2. Sigaret Putih Mesin (SPM)

    a. Golongan I paling rendah Rp 2.495/batang (naik 4,8%) dengan tarif cukai Rp 1.336/batang
    b. Golongan II paling rendah Rp 1.565/batang (naik 6,8%) dengan tarif cukai Rp 794/batang

    3. Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT)

    a. Golongan I harga jual eceran paling rendah Rp 1.555/batang sampai dengan Rp 2.170/batang dengan tarif cukai Rp 378/batang
    b. Golongan II harga jual eceran paling rendah Rp 995/batang (naik 15%) dengan tarif cukai Rp 223/batang
    c. Golongan III harga jual eceran paling rendah Rp 860 (naik 18,6%) dengan tarif cukai Rp 122/batang

    4. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)

    Harga jual eceran paling rendah Rp 2.375/batang (naik 5%) dengan tarif cukai Rp 1.231/batang

    5. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM)

    a. Golongan I harga jual eceran paling rendah Rp 950 dengan tarif cukai Rp 483/batang (sama dengan 2024)
    b. Golongan II harga jual eceran paling rendah Rp 200 dengan tarif cukai Rp 25/batang (sama dengan 2024)

    6. Jenis Tembakau Iris (TIS)

    Harga jual paling rendah Rp 55-180, tidak berubah dari tahun ini

    7. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB)

    Harga jual paling rendah Rp 290, tidak berubah dari tahun ini

    8. Jenis Cerutu (CRT)

    Harga jual paling rendah Rp 495 sampai Rp 5.500, tidak berubah dari tahun ini.

    Tonton juga Video: Daftar Harga Rokok Tembakau dan Elektrik Per 1 Januari 2024

    (aid/rrd)

  • Perusahaan Berlomba-lomba Lestarikan Ekosistem Perairan, Ini Manfaatnya

    Perusahaan Berlomba-lomba Lestarikan Ekosistem Perairan, Ini Manfaatnya

    Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program Employee Volunteering Initiation (Evolution), melakukan pelestarian lingkungan dan kawasan perairan di Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
     
    Bersama puluhan karyawan, Edukasi Konservasi Terumbu Karang (Aksi Terang) terbagi dalam dua sasaran, yakni rehabilitasi terumbu karang melalui pembuatan dan penurunan media terumbu sebanyak 47 unit di kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
     
    “Selain itu juga dilakukan edukasi terkait pentingnya melestarikan lingkungan dan kawasan perairan sejak dini, melalui edutainment puppet show bagi 47 anak di Desa Lihunu,” kata Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Dijelaskan Soesilo, pelestarian ekosistem perairan dan terumbu karang menjadi salah satu fokus perhatian Pupuk Kaltim dalam mendukung keberlanjutan, sekaligus bagian dari implementasi prinsip Environment, Social and Governance (ESG) yang menjadi landasan operasional Perusahaan.
     
    Hal ini melihat ancaman terhadap terumbu karang akibat aktivitas manusia maupun perubahan iklim yang terus meningkat, sehingga menjadi tantangan yang butuh perhatian dan penanganan bersama.
     
    Maka melalui Evolution, Pupuk Kaltim menunjukkan komitmen sekaligus aksi nyata dengan turun langsung di KEK Likupang, agar masyarakat makin memahami pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama.
     
    “Ini menjadi salah satu sarana efektif dengan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan konservasi yang berkelanjutan,” lanjut Soesilo.
     

     

    Dorong kolaborasi
     
    Pentingnya kolaborasi dalam mendukung keberlanjutan ekosistem perairan juga terus dioptimalkan di kawasan sekitar perusahaan, yang setiap tahun menurunkan sekitar 500 unit terumbu buatan di area konservasi Tobok Batang dan Pasilan Kota Bontang.
     
    Program ini telah berjalan sejak 2011, dan hingga kini terdapat 6.882 unit terumbu buatan. Selain itu Pupuk Kaltim juga menginisiasi pembentukan Center of Excellence (CoE) Terumbu Karang, yang meliputi berbagai kegiatan seperti transplantasi terumbu, pembibitan melalui fasilitas coral nursery hingga penyuluhan bagi masyarakat.
     
    “Pupuk Kaltim juga memiliki mitra binaan yang diberdayakan untuk pembuatan dan penurunan media terumbu di Kota Bontang, yakni Kelompok Kimasea dan Karaka, sebagai wujud kolaborasi bersama masyarakat sekitar,” terang Soesilo.
     
    Melalui Aksi Terang kali ini, diharap makin mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan, sekaligus mengajak seluruh pihak meningkatkan inisiatif serupa di masa datang. Mengingat dampak positifnya terhadap kelangsungan ekosistem perairan bagi generasi penerus.
     
    “Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua tantangan lingkungan dalam waktu singkat. Namun, setiap langkah kecil yang diambil, akan memberikan kontribusi besar bagi masa depan bumi yang lebih baik,” tutup Soesilo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Peredaran Rokok Ilegal Meningkat 46 Persen pada 2024

    Peredaran Rokok Ilegal Meningkat 46 Persen pada 2024

    Tangerang, Beritasatu.com – Indodata Research Center menerbitkan hasil kajian dan survei terkait rokok ilegal dan didapatkan terjadi peningkatan persentase konsumsi rokok ilegal pada 2024 sebesar 46,95 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Direktur Eksekutif Indodata Denis Wahidin mengungkap, data dari 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

    “Kami sudah melakukan riset terhadap rokok ilegal ini sejak 2021 lalu kemudian 2022 dan 2024. Hasilnya, memperlihatkan bahwa rokok ilegal peredarannya itu semakin meningkat dari 28 persen menjadi 30 persen dan akhirnya hari ini kita menemukan angka di 46 persen,” katanya kepada Beritasatu.com seusai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di PIK 2, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Dirinya menjelaskan, maraknya rokok ilegal ini diperkiraan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 96 triliun. Pasalnya, para perokok ini mengalami shifting atau mengganti mengkonsumsi rokok legal ke ilegal.

    “Mereka (perokok) tidak lagi merokok yang mahal, tetapi kemudian mereka berubah mengonsumsi rokok-rokok yang murah karena ternyata peningkatan nilai atau harga cukai tidak efektif untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia,” tuturnya.

    Diketahui, penelitian rokok ilegal ini melibatkan 2.500 responden secara purposive sampling, dengan margin error diperkirakan 1-10 persen. Responden ini tersebar di 13 wilayah survei. Didapati, 2.296 orang mengonsumsi rokok ilegal dengan perincian jumlah batang rokok yang dikonsumsi sebanyak 13.115 batang per hari.

  • Gappri Dorong Pemerintah Tinjau Kebijakan Fiskal dan Nonfiskal Atasi Peredaran Rokok Ilegal

    Gappri Dorong Pemerintah Tinjau Kebijakan Fiskal dan Nonfiskal Atasi Peredaran Rokok Ilegal

    Tangerang, Beritasatu.com – Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan mendorong pemerintah untuk dapat mengevaluasi kembali kebijakan regulasi fiskal dan nonfiskal yang menyebabkan tarif cukai rokok naik. Dia mengatakan kenaikan tarif cukai menjadi penyebab mudahnya peredaran rokok ilegal di Indonesia.

    “Kenaikan tarif cukai yang sangat tinggi sejak tahun 2020 sampai ke tahun 2024, kurang lebih kenaikan tarif cukai sekitar 60% itu menyebabkan disparitas harga rokok legal dan ilegal makin jauh,” ujar Henry Najoan saat ditemui usai acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Peredaran Rokok Ilegal dan Tantangan Industri Rokok Indonesia yang digelar di Kantor B-Universe, Tangerang, Banten, Kamis (13/12/2024).

    Henry menuturkan disparitas harga rokok yang jauh antara rokok legal dan rokok ilegal membuat para konsumen beralih memilih rokok ilegal. Dia menambahkan saat ini industri rokok mengalami penurunan keuntungan yang signifikan sejak tahun 2019.

    Henry mengungkapkan pada tahun 2023, tercatat produksi rokok legal hanya 318 miliar batang. Sementara itu, di tahun 2019 produksinya mencapai 359 miliar batang.

    “Jadi kontraksi ini sangat luar biasa seyogyanya kami harapkan pemerintah coba menganalisa dan mengevaluasi lagi peraturan-peraturan fiskal maupun nonfiskal yang nyatanya membuat industri kontraksi lebih dalam,” ucapnya.

    Dia meminta pemerintah bisa segera menetapkan rokok ilegal sebagai suatu tindakan kejahatan yang luar biasa. Lebih lanjut, dia menggantung harapan kepada pemerintah untuk lebih ekstra dalam melakukan penindakan pelaku pembuatan dan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum.

    “Harapan kami peraturan itu (yang membuat peredaran rokok ilegal meningkat) yang sudah berjalan saat ini bisa ditinjau ulang dan diberikan relaksasi untuk kami untuk recovery,” harap Henry.
     

  • Menteri Wihaji: Program Makan Bergizi Perlu Berkolaborasi dengan Program Kependudukan – Halaman all

    Menteri Wihaji: Program Makan Bergizi Perlu Berkolaborasi dengan Program Kependudukan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pentingnya memadukan program kependudukan, seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga, dengan program perbaikan gizi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Wihaji saat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Selasa (12/12/2024).

    Menurut mantan bupati Batang ini, penting juga pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    “Dari 75 juta keluarga yang terdata, 8,6 juta diantaranya adalah keluarga berisiko stunting,” ungkap Wihaji.

    Kemendukbangga ujar dia,  mengoptimalkan tenaga lini lapangan, seperti Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

    Pertemuan ini membahas berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program peningkatan gizi nasional, berlangsung di kantor BGN, Jakarta.

    Fokus utama audiensi ini adalah penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Prof Dr Ir Dadan Hindayana pun mengapresiasi perhatian Kemendukbangga/BKKBN terhadap isu gizi.

    Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia.

    Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui. Selain itu, program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.

  • Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

    Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan negara mencapai Rp 15 triliun. Kondisi tersebut tidak lain karena industri rokok merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara.

    Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijanti Punguan menjelaskan, industri rokok merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia yang produksinya mencapai ratusan miliar batang setiap tahun.

    Merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2023, produksi rokok di Indonesia mencapai 318 miliar batang, meliputi rokok ilegal sebesar 6,9%. Artinya, rokok ilegal mencapai 22 miliar batang pada 2023.

    “Kalau kita kalikan minimal cukai satu batang rokok yang dikenakan minimal itu Rp 750 itu mencapai hampir Rp 15 triliun kerugian negara,” ujar Merrijanti dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di HQ PIK 2, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Dia menambahkan, jika dikalikan dengan cukai tertinggi, yaitu Rp1.300 × 22 miliar batang, dapat dilihat sangat signifikan potensi kehilangan penerimaan negera.

    Selaras dengan itu, Kepala Pusat Industri Pedagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut industri rokok ilegal berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara dan kebocoran penerimaan negara. Dia pun meminta pemerintah segera bertindak.

    “Negara akan kehilangan penerimaan tidak hanya dari cukai, tetapi PPN. Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya extra ordinary. Jika tidak, ke depan kebocoran terkait penerimaan negara pasti tidak akan teratasi,” bebernya.

    Menurut Andry, peredaran rokok ilegal berdampak terhadap penerimaan cukai. Apalagi, 90% penerimaan cukai negara berasal dari industri rokok.

    Selain itu, rokok ilegal berkontribusi sekitar 7% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang meliputi produksi, distribusi, ritel, hingga penyuplai bahan baku tempakau, yakni perkebunan tembakau.

    Sebagai informasi B-Universe menggelar FGD membahas peredaran rokok ilegal dan tantangan industri rokok atau tembakau. FGD dihadiri para narasumber kompeten di antaranya Direktur Eksekutif IndoData Danis Wahidin, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan, dan Ketum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Benny Wachjudi.

    Selain itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan, Kepala Pusat Industri Pedagangan & Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho, Direktur Komunikasi & Bimbingan Pengguna Jasa, dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

    Diskusi soal peredaran rokok ilegal berjalan aktif melibatkan peserta dari berbagai stakeholder, seperti Perwakilan Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (Yaya & Sigit), Perwakilan Gudang Garam (Fendi Wu & Heri Yanuari Kustanto), Director Public Affairs PT Djarum (Mutiara Diah Asmara).

  • Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

    Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri. Apel berlangsung di Halaman Balai Kota Kediri, Kamis (12/12/2024). Apel ini diikuti oleh ASN, TNI, Polri, dan relawan.

    “Akhir-akhir ini Kota Kediri terus menerus dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tak jarang dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan debit air naik. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Sungai Brantas dan diambil langkah penutupan sementara kawasan bantaran,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan dalam cuaca seperti ini potensi pohon tumbang, banjir, dan potensi dampak lain dari angin kencang juga meningkat frekuensinya. Salah satu daerah yang terdampak yakni di Kelurahan Mojoroto, Bujel, dan Ngampel. Rumah-rumah warga terdampak atapnya rusak, dari rusak ringan hingga sedang tak sedikit pula rusak berat.

    Berdasarkan prediksi musim hujan tahun 2024/2025 Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi Jawa Timur – Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, diperkirakan musim hujan di Kota Kediri terjadi pada dasarian III Oktober 2024 hingga dasarian I Mei 2025. Dengan prediksi sifat hujan di atas normal dan puncak musim hujan pada bulan Januari 2025.

    “Melihat kondisi tersebut kita perlu segera mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana hidrometerologi dengan dampak lebih luas,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan Gubernur Jawa Timur juga telah mengimbau perihal kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi hidrometerologi tahun 2024/2025. Imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nomvember 2024 bahwa pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan berbagai hal.

    Pertama, menerbitkan surat keputusan atau surat pernyataan status siaga darurat bencana hidrometerologi sesuai tingkat kewenangan kewilayahan. Kedua, mengaktifkan satuan tugas penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, rantingsasi pohon dan penertiban baliho semipermanen.

    Keempat, penguatan lereng dan pembersihan saluran irigasi/saluran air. Kelima, penguatan drainase dan pengecekan seluruh sarana prasarana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometerologi. Keenam, antisipasi dampak pasca kebakaran hutan dan lahan, yang mungkin akan membawa sisa material yang terbakar.

    Ketujuh, pemantauan sampah pada batang tubuh sungai. Kedelapan, pembersihan sungai dari sampaj dan enceng gondok yang berpotensi menyumbat proses pembuangan air. Kesembilan, menyiapkan rambu-rambu/petunjuk evakuasi bencana. Kesepuluh, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini terhadap perkembangan informasi cuaca atau peringatan dini.

    Kesebelas, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan berkoordinasi dangan seluruh pihak dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan. Keduabelas, memberi imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat antisipasi potensi bencana hidrometerologi.

    “Alhamdulillah beberapa poin di atas sudah kita lakukan bersama. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti di setiap kelurahan. Saya harap kegiatan ini rutin dilakukan sembari pengecekan lingkungan agar menekan potensi terjadinya genangan,” imbaunya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, gladi ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan.

    Serta melatih respon personel atau aparat dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti nanti akan ada simulasi penyelamatan di ketinggian dengan lokus kantor Sekretariat Pemerintah Kota Kediri.

    Harapannya usai pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan dan simulasi bencana dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing instansi.

    Semakin mempererat sinergi dalam komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan penyelenggara penanggulangan bencana. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang tepat saat menghadapi ancaman bencana.

    “Sehingga bisa meminimalisir dampak kejadian bencana. Seperti kerusakan sarana prasarana, timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Serta terwujudnya Kota Kediri yang tangguh menghadapi bencana,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto menyerahkan bantuan Kepada Pj Wali Kota Kediri untuk diserahkan ke BPBD Kota Kediri. Pj Wali Kota Kediri juga melakukan pemeriksaan pasukan, kendaraan, dan perlengkapan penanganan bencana. Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]