Xcloud.id

kab/kota: Batang

  • Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, empat subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatra sudah disegel.

    Menurut dia, total akan ada 12 subjek hukum yang akan dilakukan penyegelan berikutnya secara bertahap.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatra,” kata Raja Juli seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Raja Juli memastikan, dirinya melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia menegaskan, tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” tegas politisi PSI ini.

    Menhut Raja menuturkan, melalui Tim Gakkum, Kemenhut melalukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan, sehingga nantinya akan ada 8 lagi subjek hukum yang akan disegel.

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” janjinya

  • 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera Disegel, 8 Menyusul

    4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera Disegel, 8 Menyusul

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil langkah tegas menyegel sejumlah subyek hukum yang diduga kuat menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hingga Sabtu (6/12/2025), sebanyak empat subyek hukum telah disegel dari total 12 yang diidentifikasi melakukan pelanggaran kehutanan.

    Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan penindakan ini adalah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk menindak tegas perusak lingkungan.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” ujar Menhut Raja Juli Antoni kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

    Daftar Subyek Hukum yang Disegel

    Menhut Antoni menjamin dirinya tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang terbukti merusak hutan. Penegakan hukum ini dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

    Empat subyek hukum yang telah disegel dan berada di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, meliputi:

    Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Simangumban, Tapanuli Utara.PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Simangumban, Tapanuli Utara.PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan.Penyelidikan DAS Batang Toru dan 8 Lokasi Menyusul

    Selain empat lokasi yang telah disegel, Menhut Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) terus melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

    Pendalaman dilakukan secara ilmiah dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan dari berbagai pihak terkait.

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” pungkas Antoni.

    Ia memastikan penyelidikan mendalam ini akan terus berlanjut. Hasil penyelidikan nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana, pengenaan denda administratif, atau pencabutan izin bagi pihak-pihak yang terbukti merusak hutan dan memicu bencana ekologis.

  • Kerusakan akibat Banjir di Langkat Cukup Parah, Bupati Harap Bantuan Pusat Medan 6 Desember 2025

    Kerusakan akibat Banjir di Langkat Cukup Parah, Bupati Harap Bantuan Pusat Medan 6 Desember 2025

    Kerusakan akibat Banjir di Langkat Cukup Parah, Bupati Harap Bantuan Pusat
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Bupati Langkat Syah Afandi atau akrab disapa Ondim menyampaikan ada 16 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
    Adapun, kecamatan yang masih terendam banjir adalah Tanjung Pura. Penyebabnya, tanggul yang jebol sehingga aliran Sungai Batang Hari masuk ke permukiman warga.
    Sejauh ini, ada beberapa langkah tanggap darurat yang telah diambil. Pertama, proses perbaikan tanggung menggunakan goni berisi pasir.
    Kedua, membangun empat dapur umum untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Setiap harinya, dapur umum itu dapat memproduksi 6.000 nasi bungkus.
    Selain itu tersedia pula beras, mi instan, telur, dan lainnya. Namun, dia mengakui punya kendala dalam mendistribusikannya ke beberapa titik yang masih tergenang.
    “Akses ke daerahnya masih terendam air memang agak kesulitan. Tetapi kita melalui perangkat desa kita minta jemput barang untuk disampaikan ke warga,” ucap Ondim saat diwawancara di kantor Dinas Sosial
    Langkat
    pada Jumat (5/12/2025).
    Sedangkan untuk air bersih, pihaknya telah melepas dua puluh unit truk tangki berkapasitas 7.000 liter air bersih ke titik-titik korban terdampak banjir.
    “Kalau di Tanjung Pura ada sekitar 15 posko yang sudah dibangun,” ucap Ondim.
    Ondim pun menegaskan bahwa dampak banjir cukup signifikan. Sebab, setidaknya ada delapan jembatan penghubung yang rusak. Selain itu, ada jalan yang juga amblas.
    “Jembatan yang vital misalnya jembatan di jalan provinsi menuju Pangkalan Susu. Itu biasanya dipakai untuk jalur distirbusi gas dari Pertamina,” ungkap Ondim.
    Di samping itu, mesin pompa dan instalasi air PDAM juga rusak sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi, perbaikan rumah warga yang rusak diterjang banjir.
    “Makanya kami berharap pemerintah pusat dapat berikan bantuan (anggaran) karena perbaikan pasca-banjir ini tidak sedikit,” pintanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya menyegel empat subyek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera.
    Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari operasi yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi
    penegakan hukum
    dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Raja Juli memastikan bahwa dirinya akan melakukan penindakan hukum secara tegas.
    Ia juga menegaskan tidak akan berkompromi dengan
    perusak hutan
    .
    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar dia.
    Adapun empat subyek hukum yang disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Pertama, areal konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur.
    Kedua, PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban.
    Ketiga, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban.
    Keempat, PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
    Pihaknya melalui Gakkum Kehutanan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
    Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.
    Namun, ia belum mengungkapkan delapan subyek hukum itu.
    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.
    “Selain 4 subyek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Raja Juli menyebutkan bahwa instansinya tengah menyelidiki subyek hukum terkait
    bencana banjir
    bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    Raja Juli mengungkapkan bahwa tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subyek hukum.
    “Gakkum Kehutanan sedang melakukan subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sorikmas Mining Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Banjir Siklon Tropis Senyar di Mandailing Natal

    Sorikmas Mining Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Banjir Siklon Tropis Senyar di Mandailing Natal

    JAKARTA – PT Sorikmas Mining bergerak cepat memberikan bantuan kepada warga Mandailing Natal yang terdampak banjir akibat Siklon Tropis Senyar. Sejak hari pertama, tim Sorikmas Mining langsung turun ke lokasi untuk membantu evakuasi, mengamankan warga, dan memastikan kebutuhan darurat dapat terpenuhi dengan cepat.

    Direktur PT Sorikmas Mining, Ghanis Kurnady, menjelaskan bahwa tim perusahaan sudah melakukan pemetaan risiko sejak 25 November 2025, saat curah hujan mulai meningkat. Ketika air sungai meluap pada 26 November, Sorikmas Mining langsung menerjunkan tim untuk proses evakuasi ke titik pengungsian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Ghanis menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dan perusahaan fokus pada keselamatan serta penanganan awal di lapangan.

    “Kami segera mengirimkan tim dan logistik ke lapangan. Kami sangat bersyukur tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Fokus kami adalah memastikan warga aman dan kebutuhan darurat terpenuhi,” ujarnya, dikutip Sabtu, 6 Desember.

    Setelah fase darurat, Sorikmas Mining melanjutkan pendampingan melalui distribusi bantuan, pengoperasian dapur umum untuk sekitar 580 jiwa, penyediaan air bersih, bahan bakar untuk operasional pemerintah, serta pengerahan tenaga dan peralatan untuk membersihkan fasilitas umum yang terendam hingga sekitar dua meter.

    Upaya pemulihan ini juga menjangkau Desa Muara Batang Angkola, salah satu wilayah yangterdampak paling parah. Di desa tersebut, Sorikmas Mining membantu membersihkan masjid, sekolah, puskesmas, hingga akses jalan yang tertutup material banjir.

    Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, mengapresiasi langkah cepat perusahaan. Menurutnya, Sorikmas Mining hadir pada saat yang tepat dan membantu wilayah yang membutuhkan penanganan segera.

    “Peran Sorikmas Mining sangat terasa. Mulai dari evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas umum, semuanya dilakukan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya dalam kunjungan lapangan.

    Dukungan serupa disampaikan Camat Batahan, yang wilayahnya termasuk area terdampak berat. Ia menyebut bantuan Sorikmas Mining mempercepat proses normalisasi aktivitas masyarakat setelah banjir surut.

    “Dukungan tenaga dan alat dari Sorikmas Mining sangat membantu. Pembersihan fasilitas umum bisa dilakukan lebih cepat sehingga warga bisa kembali beraktivitas,” ujarnya.

    Ghanis menegaskan bahwa komitmen Sorikmas Mining tidak berhenti pada penanganan awal bencana. Perusahaan memastikan untuk terus mendampingi masyarakat hingga seluruh desa terdampak pulih sepenuhnya.

    “Sorikmas Mining akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh pihak terkait hingga keadaan kembali pulih,” katanya.

    Melalui berbagai upaya ini, Sorikmas Mining menegaskan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan hadir bagi masyarakat Mandailing Natal, terutama pada saat warga menghadapi situasi paling sulit.

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa. 

  • 7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

    7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

    Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Darussalam (29), warga Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, menceritakan detik‐detik penyelamatannya dari banjir dahsyat yang menerjang pada 26 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB.
    Bersama istrinya, Mahyuni, dan empat anak mereka, Darussalam memutuskan meninggalkan rumah.
    Meski berada di atas bukit, rumah itu tetap tenggelam karena banjir yang begitu besar.
    “Tetangga yang di bawah naik ke halaman rumah kami. Itu pun tenggelam juga, kami lihat air begitu deras. Jam 02.00 WIB, kami putuskan pergi meninggalkan rumah ke lebih belakang, ke atas bukit,” ujar Mahyuni kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Air diperkirakan mencapai enam meter dari badan jalan. Gelap, Hujan, dan Menyebrang via Pohon Pinang
    Pada pukul 03.00 WIB, air terus meninggi. Listrik padam, hujan deras, dan angin kencang.
    Warga nekat menyeberangi anak sungai menggunakan batang pinang sebagai jembatan darurat.
    “Anak sungai itu hanya pohon pinang jadi jembatannya. Itulah yang kami lewati, ada yang bawa bayi dan lain sebagainya,” ceritanya.
    Mereka berjalan menelusuri bukit, menghindari air bah yang mulai mencapai kaki bukit. Hujan deras dan jalan licin dilalui hingga menemukan sebuah rumah yang lebih tinggi, tempat mereka bertahan selama delapan hari.
    “Kami bertahan di situ hingga hari kedelapan. Warga bantu warga. Tidak bicara lagi bantuan pemerintah, tidak ada sama sekali,” katanya.
    Bahan makanan diperoleh dari pedagang yang menjualnya lewat perahu, tetapi dengan harga sangat tinggi.
    Gas 3 kilogram yang normalnya Rp 20.000 dijual Rp 150.000. Beras lima kilogram dijual Rp 120.000, dan mi instan Rp 200.000 per kardus.
    “Kami tidak punya pilihan, anak‐anak harus makan. Seberapa mahal pun kami beli. Padahal beras itu sudah terendam banjir, kami beli juga,” ujarnya.
    Pada 2 Desember 2025, mereka akhirnya bisa keluar dari desa.
    “Desa kami sekitar 600 jiwa, 90 persen rumah hancur,” katanya.
    Kini Mahyuni dan anak‐anak tinggal sementara di rumah saudara di Lhokseumawe, sementara Darussalam kembali ke
    Aceh Tamiang
    untuk membersihkan rumah dan membantu warga lain.
    “Anak dan istri di Lhokseumawe itu. Biar aman,” pungkasnya.
    Banjir di kawasan tersebut menghancurkan ratusan rumah, memutus listrik, dan menghambat evakuasi korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Hari Jalan Kaki, Warga Linge Selamat dari Desa Terisolasi

    3 Hari Jalan Kaki, Warga Linge Selamat dari Desa Terisolasi

    Aceh Tengah, Beritasatu.com — Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Linge, Aceh Tengah, sejak Rabu (26/11/2025) menimbulkan kepanikan dan memutus akses utama ke lima desa.

    Debit sungai yang terus meningkat menghanyutkan satu-satunya jembatan penghubung, membuat puluhan warga dan relawan terisolasi tanpa listrik, jaringan telepon, maupun pasokan logistik.

    Peristiwa ini dialami warga setempat serta puluhan peserta Festival Nenggeri Linge, termasuk tim dari HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) yang sudah berada di Kampung Linge sejak 24 November 2025. Sejak awal kedatangan, cuaca terus memburuk. Hujan deras berkepanjangan memutus jaringan telekomunikasi dan aliran listrik.

    Pada Rabu (26/11/2025) siang, rombongan mencoba keluar desa untuk mencari jaringan maupun listrik, tetapi gagal dan kembali. Pada Kamis (27/11/2025), situasi makin genting setelah jembatan penyeberangan ditemukan hilang total tersapu arus sungai yang membawa batang-batang kayu besar.

    Dengan logistik menipis dan kondisi yang makin berbahaya, sebanyak 22 orang, termasuk penulis, memutuskan mengevakuasi diri keluar dari Linge. Proses penyelamatan dimulai dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu karet.

    Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang tertutup material longsor. Sesekali, warga membantu dengan memberikan tumpangan mobil hingga titik jalan yang kembali terputus.

    Banyak anggota rombongan kelelahan. Beberapa harus digendong warga. Mereka melewati jalur berlumpur sejauh ratusan meter serta menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan kondisi medan ekstrem.

    Memasuki hari ketiga perjalanan menuju Takengon, rombongan akhirnya mencapai Isaq, posko terakhir yang masih dapat dijangkau kendaraan. Di lokasi tersebut, tim rescue HAkA menjemput para korban dan memberikan penanganan lanjutan.

    Hingga kini, akses menuju Kecamatan Linge masih terputus. Proses evakuasi serta pendataan korban terus dilakukan pihak terkait. Semoga cuaca segera membaik dan bantuan dapat menjangkau desa-desa terdampak.
     

  • Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut). 

    Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

    Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

    Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

    “Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.

    Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.

    Kementerian Lingkungan Hidup kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Menurut Hanif, penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.

    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyebutkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

    “Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.

    Pihaknya pun memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.

  • Kisah Nenek 71 Tahun Selamat dari Banjir Bandang Kayu Gelondongan di Tapanuli Tengah Sumatera Utara

    Kisah Nenek 71 Tahun Selamat dari Banjir Bandang Kayu Gelondongan di Tapanuli Tengah Sumatera Utara

    GELORA.CO  – Air bah tiba-tiba menerjang Kelurahan Lopian, Kecamatan Badirik, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara Selasa (25/12/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

    Sosok wanita tua bernama Sri Syawal Tarihoran (71) hanya bisa pasrah.

    Nenek yang sehari-hari berdagang makanan itu melihat langsung banjir bandang datang.

    Bukan sekedar membawa air, banjir bandang itu juga gelondongan kayu besar yang menyapu rumah-rumah warga.

    Awal Mula Banjir Bandang

    Sri Syawal Tarihoran berusaha menahan tangis saat mengingat kembali detik-detik air dari Sungai Lopian tiba-tiba berubah ganas.

    Sungai yang biasanya tenang itu mendadak berubah mencekam, membawa kayu-kayu keras dari perbukitan.

    Menurut nenek Sri Syawal Tarihoran, Awalnya, air hanya meluap kecil memasuki rumah. Ia sempat menyapunya, berharap luapan itu segera surut.

    Namun, hanya beberapa menit kemudian, suara gemuruh dari arah sungai membuatnya panik.

    Air datang lebih besar, membawa lumpur dan batang-batang kayu raksasa.

    Ia langsung berlari ke kamar untuk membangunkan anaknya yang masih tidur.

    Namun sebelum sempat menyelamatkan apa pun, air sudah setinggi leher.

    Meski dalam kondisi genting, mereka tetap berusaha keluar rumah dan menepi ke tanah yang lebih tinggi.

    Kayu-kayu besar menghantam dinding rumah, menghanyutkan barang-barang yang mereka miliki.

    Sri Syawal Tarihoran hanya bisa mengingat bagaimana ia berjalan perlahan sambil memanjatkan doa agar diberi kesempatan hidup.

    “Awalnya air, kemudian kayu-kayu sebesar ini. Barang-barang kita langsung keluar,” ucapnya sambil menunjukkan ukuran kayu yang nyaris menimbunnya hidup-hidup.

    Tak ada harta benda yang tersisa. Elektronik, pakaian, hingga persediaan beras hanyut terbawa arus.

    Sri Syawal Tarihoran dan anaknya hanya berhasil menyelamatkan pakaian yang mereka kenakan pada saat kejadian. Kini, mereka menumpang di rumah keluarga.

    “Saya numpang di rumah saudara di atas. Beras dikasih keluarga,” tutur Sri.

    Sudah sepuluh hari sejak banjir bandang melanda kawasan itu, tetapi warga masih berjibaku dengan lumpur mengeras dan tumpukan kayu gelondongan yang menghalangi jalan dan halaman rumah.

    Sri berharap pemerintah segera menurunkan bantuan, mulai dari kebutuhan pokok hingga alat berat untuk membersihkan permukiman.

    “Mudah-mudahan cepat ditangani, biar kita tenang. Saya orang tua. Bagaimana umur, memikirkan saja sudah sakit-sakit,” kata Sri lirih