Xcloud.id

kab/kota: Barito Kuala

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Pembangunan Sekolah Rakyat di Tiga Provinsi Ini Resmi Dimulai, Target Rampung 240 Hari

    Pembangunan Sekolah Rakyat di Tiga Provinsi Ini Resmi Dimulai, Target Rampung 240 Hari

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 17 November, dan disaksikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan layak dan merata di seluruh Indonesia. 

    “Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangan resminya, Selasa, 18 November.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan. 

    Serta menjaga kualitas pekerjaan dan melakukan pengadaan material tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri. 

    “Pastikan pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, waktu, biaya, administrasi dan manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” terangnya.

    Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandatangani. Paket pertama, yaitu pembangunan SR di Kalimantan Tengah, meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Paket pekerjaan SR itu memiliki nilai kontrak Rp985,9 miliar.

    Paket kedua, yakni pembangunan SR di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru.

    Nilai kontraknya sebesar Rp700 miliar. 

    Paket ketiga, ialah pembangunan SR di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket.

    Pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.

    Sementara paket pembangunan di Sulawesi Selatan kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai, dengan nilai kontrak mencapai Rp974 miliar.

  • Jejak Jaringan Fredy Pratama di Balik Terbongkarnya Peredaran 44,5 Kg Sabu di Kalsel

    Jejak Jaringan Fredy Pratama di Balik Terbongkarnya Peredaran 44,5 Kg Sabu di Kalsel

    Liputan6.com, Jakarta Polisi membongkar peredaran 44,5 kilogram sabu dan 24.928 butir ekstasi di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang diduga kuat berasal dari jaringan antarprovinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengungkapkan, jaringan ini dikendalikan oleh kelompok yang terafiliasi dengan Fredy Pratama, salah satu buronan besar kasus narkoba internasional.

    Data kepolisian, pengungkapan dilakukan melalui dua laporan kasus berbeda. Kasus pertama berlokasi di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Barito Kuala, dengan barang bukti mencapai 27 kilogram sabu dan hampir 25 ribu butir ekstasi.

    Kasus kedua terungkap di Jalan Pramuka, Banjarmasin, dengan temuan 17,4 kilogram sabu.

    “Dari hasil pengungkapan ini, kami berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai sekitar Rp 91,7 miliar,” kata Baktiar. kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

    Selain menyita barang bukti dalam jumlah besar, pengungkapan tersebut juga dinilai menyelamatkan lebih dari 247 ribu orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

    “Jika dikonversi dalam biaya rehabilitasi, langkah ini menghemat potensi kerugian negara hingga Rp 1,2 triliun,” ungkapnya.

    Baktiar menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas provinsi untuk menutup jalur distribusi jaringan narkotika di Kalimantan.

    “Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menekan peredaran narkoba dari hulu ke hilir, terutama yang melibatkan jaringan besar antarprovinsi,” tegasnya.

  • Kemenkop Kembali Buka Lowongan Kerja Asisten Bisnis KDKMP Khusus,Cek Ketentuannya di Sini – Page 3

    Kemenkop Kembali Buka Lowongan Kerja Asisten Bisnis KDKMP Khusus,Cek Ketentuannya di Sini – Page 3

    Rekrutmen ini berlaku untuk 88 kabupaten/kota di berbagai provinsi, antara lain:

    1. Bali: Kab. Bangli. 

    2. Maluku: Kab. Timor Tengah Utara; Kab. Seram Bagian Timur.

    3. Bengkulu: Kab. Kaur; Kab. Kepahiang Kab. Lebong; Kab. Muko Muko.

    4. Sumatera Selatan: Kab. Empat Lawang; Kab. Lahat.

    5. Sulawesi Tenggara: Kab. Kolaka Timur; Kab. Konawe Utara.

    6. Nusa Tenggara Timur: Kab. Rote Ndao; Kab. Sumba Barat Daya.

    7. Nusa Tenggara Barat: Kab. Sumbawa Barat.

    8. Maluku Utara: Kab. Halmahera Barat; Kab. Pulau Morotai.

    9. Sumatera Utara: Kab. Samosir; Kab. Toba. 

    10. Sulawesi Tengah: Kab. Banggai Kepulauan.

    11. Kalimantan Selatan: Kab. Balangan; Kab. Barito Kuala; Kab. Hulu Sungai Selatan; Kab. Hulu Sungai Tengah; Kab. Hulu Sungai Utara; Kab. Kotabaru; Kab. Tabalong; Kab. Tanah Bumbu; Kab. Tanah Laut; Kab. Tapin.

    12. Kalimantan Tengah: Kab. Barito Selatan; Kab. Barito Timur; Kab. Barito Utara; Kab. Gunung Mas; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Lamandau; Kab. Murung Raya; Kab. Seruyan; Kab. Sukamara.

    13. Kalimantan Barat: Kab. Kapuas Hulu; Kab. Ketapang; Kab. Sintang.

     

  • Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo Nasional 31 Agustus 2025

    Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo Nasional 31 Agustus 2025

    Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pembentukan Kementerian Transmigrasi merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita sehingga program-program yang ada saat ini bertujuan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menutup Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Transmigrasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (30/8/2025).
    “Saya menginginkan program Asta Cita Presiden itu bisa terealisasi. Salah satunya melalui program-program di Kementerian Transmigrasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan kawasan transmigrasi, pembangunan di desa dari bawah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil,” kata Wamentrans Viva Yoga.
    Kementerian Transmigrasi saat ini tengah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sejumlah kawasan transmigrasi, seperti di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan kini telah berkembang menjadi sentra produksi beras.
    Lewat strategi tersebut, Kementerian Transmigrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai visi besar Presiden.
    “Kita ingin kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional. Mereka harus aktif dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia,” ujar Wamentrans.
    Kementerian Transmigrasi juga berperan dalam mewujudkan Asta Cita yakni menjaga keutuhan dan integrasi nasional.
    Wamen mengatakan perpindahan penduduk antarwilayah telah menciptakan proses akulturasi dan asimilasi budaya, termasuk pernikahan antar suku dan adat yang mempererat persatuan bangsa.
    “Pernikahan antara warga dari Aceh dengan Papua, atau Jawa dengan Nusa Tenggara Barat, kini menjadi hal yang biasa. Ini memperkuat rasa kebangsaan dan menjadi bagian dari strategi kebudayaan nasional,” ungkapnya.
    Selain itu Kementerian Transmigrasi berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui program Reforma Agraria.
    Wamen menegaskan perpindahan penduduk bukan sekadar memindahkan orang, tetapi memberikan solusi melalui akses tanah, penataan kawasan, dan skema hidup yang berkelanjutan.
    “Transmigrasi bukan untuk memindahkan masalah. Kita ingin mengubah nasib masyarakat melalui pendekatan yang sudah dirancang secara matang,” tegasnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Wamen Viva Yoga meminta dinas terkait yang menangani transmigrasi untuk berperan aktif membuat program untuk kesejahteraan transmigran.
    Selain menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, Wamen meminta Pemda berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Asta Cita di Kawasan transmigrasi
    “Kita menginginkan ada ide kreasi inovasi dari daerah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, misalnya dengan berupaya agar ada program investasi di kawasan transmigrasi, mengandeng korporasi, mengandeng kooperasi, kemudian bermitra dengan siapapun BUMD, BUMN di daerah masing-masing,” tutur Viva.
    Wamen berharap program yang dilakukan Pemda bisa mendorong nilai tambah kawasan transmigrasi. Tujuannya agar pendapatan masyarakat bertambah karena menjadi kawasan yang berdaya saing, produktivitas meningkat hingga mampu menyerap tenaga kerja.
    “Jadi kalau itu semuanya berjalan, saya rasa Kementerian Transmigrasi melalui program-programnya tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat. Kami berharap kita akan terus melakukan komunikasi, kita berkolaborasi dari pusat dan daerah secara sinergis,” pungkasnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peneliti Asal Belanda Kagum Lihat Habitat Alami Bekantan di Pulau Curiak

    Peneliti Asal Belanda Kagum Lihat Habitat Alami Bekantan di Pulau Curiak

    KALSEL – Pulau Curiak, pulau di luar kawasan konservasi yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) menyambut kehadiran tamu, seorang peneliti dari Wageningen University & Research (WUR) Belanda bernama Dr Corina van Middelaar.

    Kedatangannya ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan itu adalah untuk mempelajari kehidupan bekantan di sana. Ia sangat terkesan dengan temuannya di pulau tersebut.

    “Sungguh menakjubkan melihat bekantan dan melihat mereka melompat dari pohon ke pohon dan terutama yang jantan yang paling kuat dan paling besar, sangat mengesankan, sungguh sangat hebat,” kata Founder SBI Foundation Dr Amalia Rezeki menerjemahkan ucapan Corina atas kekagumannya terhadap bekantan di Pulau Curiak, mengutip ANTARA pada Minggu, 24 Agustus.

    Corina ditemani Amalia Rezeki bersama tim SBI menyusuri kawasan greenbelt atau area hijau Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak.

    Suasana alami hutan mangrove rambai (Sonneratia caseolaris) dengan suara kicauan beragam burung khas lahan basah menghiasi pesona kawasan yang sekarang menjadi bagian dari situs Meratus UNESCO Global Geopark.

    Sontak Corina dikejutkan oleh suara bekantan pejantan alpha dari kelompok Bravo yang berkumpul di Menara Pantau.

    Corina yang jauh-jauh dari negeri kincir angin ke Kalimantan Selatan ingin melihat bekantan di alam liar, takjub melihat perilaku bekantan monyet besar dari dunia lama ini, yang status konservasinya oleh lembaga konservasi internasional (IUCN) dimasukkan dalam daftar merah dengan kategori Endangered Species atau terancam punah.

    Dia pun berpesan kepada Amalia Rezeki yang juga sebagai Biologist Conservation dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) agar terus melanjutkan kerja besarnya yang luar biasa dalam upaya melestarikan monyet langka dan endemik dari Kalimantan ini.

    Pada kesempatan kunjungannya ke Stasiun Riset Bekantan, Corina juga turut mempelajari program restorasi mangrove rambai yang dilakukan SBI bekerja sama dengan masyarakat lokal.

    Kemudian dia juga ikut menanam bibit pohon mangrove rambai yang menjadi tradisi setiap kunjungan wisatawan minat khusus di Pulau Curiak.

    Kedatangan Corina ke Stasiun Riset Bekantan didampingi mitranya dari Indonesia Ir Tri Satya Mastuti Widi, Ph.D., IPM., ASEAN Eng dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Tri Satya pulalah yang mengenalkan bekantan di Belanda dalam sharing diskusi tentang penelitian bekantan di Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak.

    Sementara Amalia Rezeki mengucapkan terima kasih atas kunjungan Corina yang disertai keluarganya itu.

    Dia berharap di kemudian hari bisa lebih terjalin komunikasi, serta dapat dibangun kerja sama baik di bidang riset maupun konservasi.

    Corina van Middelaar merupakan peneliti yang ahli di bidang sistem produksi hewan, peternakan sapi perah, analisis lingkungan, peternakan berkelanjutan, gas rumah kaca hingga jejak air.

    Wageningen University & Research (WUR) tempatnya mengabdi sebagai akademisi adalah universitas riset negeri terkemuka di Wageningen, Belanda, yang berspesialisasi dalam ilmu hayati dan sumber daya alam, terutama di bidang pertanian, kehutanan, pangan, dan lingkungan.

    Universitas ini dikenal sebagai pusat riset global untuk ilmu pangan dan pertanian, serta memiliki peringkat teratas dunia dalam bidang tersebut versi QS World University Rankings.

  • Nyaris 13 Kali Luas DKI Jakarta, 850.000 Hektar Lahan di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpetakan Regional 31 Juli 2025

    Nyaris 13 Kali Luas DKI Jakarta, 850.000 Hektar Lahan di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpetakan Regional 31 Juli 2025

    Nyaris 13 Kali Luas DKI Jakarta, 850.000 Hektar Lahan di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpetakan
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com –
    Hamparan lahan di
    Kalimantan Selatan
    (
    Kalsel
    ) seluas 850.000 hektar, atau setara dengan hampir 13 kali lipat luas Provinsi DKI Jakarta, hingga kini belum terpetakan dan terdaftar secara resmi.
    Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (31/07/2025).
    Dia memperingatkan bahwa kondisi tersebut sangat rawan memicu konflik agraria di masa depan.
    Dalam kunjungannya tersebut, Nusron menghadiri sejumlah agenda, di antaranya acara Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kalsel.
    Nusron juga mengadakan pertemuan tertutup dengan seluruh kepala daerah di Kalsel.
    Dari hasil pertemuan itu, terungkap jika 850 ribu hektar tanah di Kalsel belum terpetakan dan terdaftar.
    “Masih ada 850.000 hektar tanah di Kalsel yang belum dipetakan dan belum terdaftar. Sebagian dari mereka itu adalah hak ulayat,” ujar Nusron kepada wartawan, Kamis.
    Nusron mengatakan, luasan tanah tersebut harus segera dipetakan dan didaftarkan agar memiliki kepastian hukum.
    Jika belum memiliki kepastian hukum, Nusron khawatir akan menimbulkan konflik di masa yang akan datang, terlebih jika menyangkut masuknya investor.
    “Kalau belum ada batas-batas mana wilayah adat dan mana yang bukan wilayah adat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan,” jelas Nusron.
    Selain itu, lanjut Nusron, bersama Pemprov dan kepala daerah di Kalsel disepakati adanya integrasi data antara pertanahan dengan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
    Intregasi tersebut adalah menyatukan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak agar tercipta transparansi.
    “Jadi akan ketahuan jumlah hektarnya dan jumlah potensi pajaknya,” tambah Nusron.
    Masih kata Nusron, ATR/BPN juga berencana membangun tata ruang kawasan strategis nasional dengan melibatkan sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel.
    Yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.
    Tata ruang kawasan strategis ini ditargetkam untuk meminimalisir potensi bencana alam dikemudian hari.
    “Sehingga ini menjadi ekosistem penataan ruang,” pungkas Nusron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Banjarbaru kerahkan 424 personel jaga TPS saat PSU

    Polres Banjarbaru kerahkan 424 personel jaga TPS saat PSU

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polres Banjarbaru kerahkan 424 personel jaga TPS saat PSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Polres Banjarbaru mengerahkan sebanyak 424 personel untuk menjaga keamanan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru 2024 pada 19 April 2025.

    “Untuk pengamanan TPS kami dibantu kekuatan dari Polres Banjar, Polresta Banjarmasin, Polres Tanah Laut dan Polres Barito Kuala ditambah Pamatwil dan Padal 48 orang,” kata Kapolres Banjarbaru AKBP Pius Febry di Banjarbaru, Selasa.

    Selain itu, Polres Banjarbaru juga mendapatkan bantuan 125 personel dari Polda Kalimantan Selatan dengan menyiagakan 60 personel pasukan Brimob dan 60 personel Samapta serta lima personel Bid Dokkes.

    Setiap personel pun dibekali instruksi guna mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap setiap potensi gangguan.

    “Hari ini kami telah melaksanakan tactical floor game yakni simulasi yang dilakukan untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi situasi tertentu,” jelas Pius.

    Dia menegaskan langkah-langkah pengamanan tersebut menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif selama tahapan PSU.

    Pius menyebut secara keseluruhan Banjarbaru kondusif hingga saat ini.

    “Namun tentunya kita tidak boleh lengah, deteksi dini terhadap gangguan keamanan terus dilakukan,” katanya didampingi Kabag Ops Polres Banjarbaru Kompol Indra Agung Perdana Putra.

    Diketahui PSU di Banjarbaru menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong.

    Sumber : Antara

  • Unit Pengumpul Zakat dan Komunitas Berperan dalam Santunan Ramadan di Barito Kuala, Kalsel – Halaman all

    Unit Pengumpul Zakat dan Komunitas Berperan dalam Santunan Ramadan di Barito Kuala, Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Momentum Ramadan kembali dimanfaatkan sebagai ajang berbagi dan mempererat silaturahmi.

    Sebuah kegiatan sosial digelar di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berupa penyaluran 111 paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta buka puasa bersama 500 warga setempat.

    Acara ini diinisiasi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bakti Bersama dan Pemuda Bakti Banua dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

    Kegiatan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Lebaran.

    Pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah dari berbagai donatur menjadi salah satu cara konkret untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang telah mendukung operasional perusahaan.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat sekitar, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah,” kata Direktur PT Hasnur Internasional Shipping Tbk, Rahmad Pudjotomo, melalui keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

    Selain distribusi sembako, kegiatan ini juga diisi dengan ceramah keagamaan dan doa bersama, menciptakan suasana yang lebih hangat dan penuh kebersamaan.

    “Kami selalu berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat, dan melalui acara ini, kami ingin memperkuat hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Rahmad.

    Pemuda Bakti Banua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara komunitas, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan kepedulian sosial.

    Kegiatan semacam ini diharapkan dapat terus berlanjut, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam program sosial lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Dengan kolaborasi yang solid, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat disalurkan lebih luas dan tepat sasaran.