kab/kota: Banyuwangi

TRIBUNJATIM.COM – Inilah klarifikasi perangkat dan Kepala Desa Balaradin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah soal warga ngaku tak dapat bansos padahal terdaftar.

Sejumlah warga mengaku tak dapat bansos karena kartu ATM diduga dipegang oknum.

Bantuan sosial atau bansos yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), asal Desa Balaradin, Sutijah (60) mengaku terakhir menerima bansos pada 2021.

Sejak 2022 hingga 2025, perempuan berstatus janda mengaku tak pernah mendapatkan uang bansos lagi.

“Harusnya saya mendapatkan BPNT sebesar Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Nama saya tercantum di data penerima. Tapi saya tidak pernah dapat. ATM saya dipegang oleh oknum,” kata Sutijah kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Warga Desa Balaradin lainnya, Karmini (60) yang berstatus janda ini juga mengaku tidak mendapatkan bansos sejak 2021.

Hal senada diucapkan Susilowati (42), keluarga penerima manfaat PKH lainnya yang juga mengaku sejak 2021 tak menerima bantuan.

“Padahal di datanya PKH rutin cair. Tapi tidak diserahkan ke saya. ATM saya dipegang oleh oknum desa,” pungkasnya.

Sebelumnya, para warga itu mengaku telah mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal, pada Kamis (13/3/2025).

Kedatangan warga didampingi Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Balaradin, Haji Edi.

“Saya mendampingi ibu-ibu untuk menyampaikan aduan ke Inspektorat dan Dinsos. Yang datang baru empat orang. Sebenarnya lainnya masih banyak,” ujar Edi.

Edi menjelaskan, sejak 2021 silam, mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut meski memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PKH.

“Sebenanrya punya ATM PKH. Tapi ATM-nya dipegang oknum desa. Setiap pencairan, ibu-ibu itu tidak diberi tahu,” ujar Edi.

Sementara itu, Kepala Desa Balaradin Umar Utsman mengaku untuk bantuan sosial itu, dirinya tidak ikut campur karena sudah ada petugasnya masing-masing.

“Kepala desa tidak tahu menahu soal bantuan itu. Saya cuma tanda tangan SKTM (surat keterangan tidak mampu) saja. Terkait ATM, saya juga tidak tahu, tidak pernah pegang,” kata Umar kepada wartawan.

Sedangkan petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Balaradin, Sofyan Hutajulu membantah warga tidak menerima bansos.

“Sebenarnya mereka dapat semua,” kata Sofyan Hutajulu kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Sofyan membeberkan, warga atas nama Susilowati yang dikabarkan tidak dapat Bansos, sebenarnya pernah mendapatkan pada tahun 2020 lalu.

Namun sejak 2021, Susilowati tidak mendapatkan lagi. Alasannya, di kartu ATM memang tidak ada nominal transferan yang masuk.

Sofyan menduga, ada kesalahan data.

Sehingga nama Susilowati tidak terdaftar lagi sebagai penerima bansos PKH.

“Waktu itu kalau gak salah bansos PKH. Tapi sejak 2021 tidak ada transferan lagi. Sepertinya ada kesalahan data. Dulu memang sering begitu,” kata Sofyan.

Sofyan yang juga perangkat Desa Balaradin melanjutkan, untuk warga atas nama Karmini, rutin mendapat BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan

Terakhir diterima oleh Karmini pada Desember 2024.

Selain BPNT, Karmini juga mendapat bantuan pangan beras 10 kilogram setiap bulannya.

Bantuan beras itu terakhir pada November 2024.

Sebenarnya, kata Sofyan, Karmini tidak mendapatkan bantuan beras, namun karena statusnya janda sehingga diprioritaskan.

“Tapi kalau Bu Sutijah, beliau adalah janda pensiunan PNS. Dulu suaminya bekerja sebagai PNS. Sekarang suaminya sudah meninggal,” terang Sofyan.

Sofyan menjelaskan, semestinya Sutijah tidak diperbolehkan menerima bansos karena pensiunan PNS.

Namun, Sutijah pernah mendapatkan bansos berupa uang Rp 200.000 perbulan.

“Kenapa sekarang tidak dapat lagi?, karena mungkin ada pengurangan,” kata Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, untuk warga atas nama Siti Jaenab juga rutin dapat PKH dan beras 10 kilogram per bulan. Dia meyakini, mereka dapat semua dan ada datanya dan foto-fotonya.

Sementara untuk kartu ATM bansos para penerima manfaat, Sofyan mengaku tidak pernah pegang.

“Kami tidak tahu yang pegang siapa. Kalau kartu dipegang orang lain, harusnya ada surat pernyataannya,” pungkas Sofyan.

Berita Lain

Tangis Mbah Katini pecah saat dikunjungi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani pada Jumat (7/3/2025).

Selama ini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur itu hidup sebatang kara.

Bupati mengunjunginya untuk menjalankan program Laju Desa (Layanan Jemput Bola bagi Warga Desa) sekaligus peluncuran program kependudukan Tondo Welas (Tanda Cinta).

Program Tondo Welas bertujuan untuk membantu pengurusan dokumen bagi warga yang terdaftar dalam database unit gawat darurat kemiskinan (UGDK).

Katini, seorang wanita paruh baya yang hidup sebatang kara, menjadi salah satu penerima manfaat dari program ini.

Ipuk secara langsung menyerahkan dokumen kependudukan yang telah lengkap, termasuk Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran, yang selama ini tidak bisa diurus oleh Katini.

“Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan,” ucap Katini kepada Ipuk, mengekspresikan rasa syukurnya.

Bupati Ipuk menyatakan bahwa layanan Tondo Welas memastikan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin akan diselesaikan dan diserahkan tanpa perlu pengajuan dari pihak yang bersangkutan.

Dengan memiliki dokumen adminduk yang lengkap, menurutnya, warga akan lebih mudah mengakses pelayanan publik serta mendapatkan layanan sosial, termasuk program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Bantuan akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap,” ungkap Ipuk.

Dengan dimulainya program ini, Ipuk memastikan bahwa warga yang terdaftar dalam daftar darurat kemiskinan tidak perlu melakukan pengajuan.

Sebaliknya, mereka akan dijemput dan dokumen akan diantarkan setelah selesai.

Hal ini penting, mengingat penerima mungkin tidak mengetahui perkembangan berkas atau mengalami kesulitan dalam mengambil berkas karena masalah kesehatan atau kendala lainnya.

“Adminduk yang telah selesai dicetak, akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran, seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), dan KK,” ujarnya.

Ipuk menambahkan bahwa program ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com