Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Kaget! Ratusan Limbah Sandal Sekali Pakai Hotel Cemari Lingkungan Banyuwangi

    Kaget! Ratusan Limbah Sandal Sekali Pakai Hotel Cemari Lingkungan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Penemuan limbah sandal hotel sekali pakai dalam jumlah besar menggemparkan warga Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Minggu (18/5/2025).

    Tim relawan lingkungan Sungai Watch mendapati tumpukan sampah tersebut di area tanah seluas 20×25 meter yang berlokasi tepat di belakang rumah warga. Lokasi ini diduga telah lama dijadikan tempat pembuangan limbah hotel secara ilegal.

    Dari lokasi pembuangan, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya lima karung penuh limbah sandal hotel. Tak hanya sandal, area tersebut juga dipenuhi berbagai jenis sampah lainnya, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam yang mencemari lingkungan sekitar.

    “Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan Ketapang Indah Oceanfront Hotel,” kata Suhardiyanto, area manager Sungai Watch Banyuwangi,

    Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan bahwa penemuan ini bermula sekitar dua minggu lalu, saat timnya melakukan penelusuran di lokasi pembersihan sampah. Mereka mendapati bahwa lahan milik warga tersebut sudah lama digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah, yang kini menjadi ancaman bagi keselamatan dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.

    “Sepertinya sudah lama menjadi area pembuangan sampah, tidak mungkin baru 1 atau 2 kali,” tegasnya.

    Hari mengungkapkan bahwa tumpukan sampah di lokasi tersebut belum seluruhnya berhasil dibersihkan. Hingga saat ini, timnya telah mengangkut sekitar 500 kilogram sampah dari area tersebut, namun masih banyak limbah yang tersisa dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    Dia juga menegaskan bahwa limbah yang ditemukan hampir seluruhnya berasal dari hotel, bukan dari aktivitas warga sekitar. Hal ini dilihat dari banyaknya sandal sekali pakai yang masih memiliki label hotel.

    “Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH,” urai Hari.

    Ia menyesalkan tindakan pihak hotel yang membuang limbah ke area permukiman warga, karena hal ini dapat menjadi preseden buruk yang dapat memicu kebiasaan membuang sampah sembarangan di kalangan masyarakat.

    Hari mengajak pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan, untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ia meminta agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.

    “Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik,” tandasnya. [alr/aje]

  • Festival Padhang Ulanan Banyuwangi: Ketika Ribuan Pelajar Lestarikan Budaya Lokal

    Festival Padhang Ulanan Banyuwangi: Ketika Ribuan Pelajar Lestarikan Budaya Lokal

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Komitmen Banyuwangi dalam menjaga kelestarian seni dan budaya lokal kembali terlihat melalui penyelenggaraan Festival Padhang Ulanan yang rutin digelar setiap bulan.

    Festival ini menjadi wadah bagi ribuan pelajar dari tingkat TK hingga SMA untuk menampilkan beragam kesenian khas daerah, memperkuat identitas lokal sekaligus mempererat ikatan sosial masyarakat.

    Digelar secara bergilir di seluruh kecamatan, Padhang Ulanan menjadi ajang pertunjukan seni yang konsisten menyasar generasi muda sebagai pelaku utama.

    Seperti yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Sabtu (17/5/2025), sekitar tiga ratus pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dengan antusias mempersembahkan atraksi budaya yang sarat makna.

    “Festival ini kami gelar sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan kesenian dan budaya daerah. Anak-anak muda kami libatkan, agar mereka mempelajari dan mencintai seni budaya daerah,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Minggu (18/5/2025).

    Selama satu hari penuh, para pelajar tampil memukau dengan beragam seni tradisional Banyuwangi. Mulai dari tari Gandrung Marsan dan Niskala Seblang, pertunjukan wayang kulit, sandiwara rakyat, syair tradisional Osing, hingga pembacaan naskah kuno “Mocoan Pacul Goang” dari Lontar Yusuf yang dibawakan bersama fragmen bernuansa komedi.

    Setiap pertunjukan tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan positif yang terkandung dalam warisan budaya lokal.

    “Festival ini akan terus digelar setiap bulan sampai akhir tahun bergilir di seluruh kecamatan dengan tema yang berbeda-beda, mengacu pada akar dari seni dan budaya setempat,” tambah Ipuk.

    Festival ini juga menjadi sarana regenerasi bagi pelaku seni Banyuwangi. Melalui pelibatan aktif siswa, diharapkan muncul talenta-talenta baru yang akan melanjutkan dan mengembangkan seni budaya daerah di masa mendatang.

    Antusiasme peserta begitu terasa di panggung utama. “Senang sekali diberi panggung bagus untuk bisa tampil di hadapan orang-orang. Hobi saya memang menari, semoga kelak besar tetap bisa menekuni seni tari,” kata Siva Nadia Putri (11), salah satu peserta festival.

    Tak hanya pelajar, orang tua pun menunjukkan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. “Melihat bakat anak saya tersalurkan ini bikin kami bangga. Ini juga ajang menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak,” ujar Jumenah, salah satu orang tua siswa.

    Festival Padhang Ulanan melengkapi deretan agenda budaya yang secara konsisten digelar Banyuwangi. Mulai dari Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), Gandrung Sewu, Festival Band Pelajar, hingga berbagai kegiatan lainnya yang menyatu dalam misi pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal.

    Banyuwangi menunjukkan bahwa pelibatan generasi muda merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya daerah. [alr/aje]

     

  • Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Keberadaan Bandara Dhoho Kediri kian menumbuhkan harapan akan terkoneksinya wilayah Selatan Jawa Timur dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai proyek strategis nasional, bandara ini diyakini mampu mengubah lanskap transportasi dan ekonomi kawasan tersebut secara signifikan.

    Namun, di balik optimisme itu, ada tuntutan agar pemerintah bersikap serius dalam mendukung operasional bandara yang dibangun murni oleh sektor swasta ini.

    Pengamat transportasi Universitas Surabaya, Prof. Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT., IPU., ASEAN Eng., menilai Bandara Dhoho sangat strategis karena membuka alternatif baru moda transportasi udara di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini harus bergantung pada Bandara Juanda Surabaya.

    “Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur, tidak harus ke Surabaya (Juanda),” ujar Dadang, pada Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, agar Bandara Dhoho benar-benar beroperasi optimal, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap rute-rute potensial serta menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.

    Dadang menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah, merujuk pada pengalaman Bandara Banyuwangi yang dulunya sepi namun kini tumbuh berkat sinergi kebijakan pemerintah dan sektor swasta.

    “Selama ini kan urusan (membuka pasar) diserahkan maskapai. Komitmen pemerintah hanya di atas kertas saja, sehingga maskapai berjuang sendiri menciptakan pasar,” kritiknya.

    Ia berharap konsep pengembangan Bandara Dhoho dikaji ulang dengan melibatkan pakar transportasi dan akademisi agar persoalan-persoalan yang menghambat operasional bandara bisa diatasi bersama.

    Salah satu tantangan yang disoroti adalah pengaturan wilayah udara di bagian Selatan Jawa Timur yang masih menjadi area latihan pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi.

    “Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk duduk bersama seluruh stakeholder dan pakar transportasi, sehingga cita-cita mewujudkan akses transportasi udara di Selatan Jawa Timur bisa terwujud,” tegasnya.

    Bandara Dhoho dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk., tanpa menggunakan dana APBN. Sebagai proyek murni swasta, bandara ini didesain dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron commercial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpangnya memiliki luas 18.000 meter persegi dan kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

    Dengan infrastruktur semegah itu, Bandara Dhoho diharapkan mampu menjadi gerbang udara utama bagi 13 kota dan kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Selain mempercepat mobilitas orang dan barang, bandara ini berpotensi besar mendongkrak sektor ekonomi lokal, pariwisata, dan kegiatan keagamaan, termasuk layanan Umroh langsung dari Kediri ke tanah suci.

    Bandara ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol dari tumbuhnya kepercayaan investasi swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka menjadi peluang emas bagi pertumbuhan wilayah Selatan Jawa Timur yang selama ini kurang terakses oleh jalur transportasi udara reguler. [nm/beq]

  • Viral Video Tak Senonoh di Pertunjukan Jaranan, Disbudpar Banyuwangi akan Panggil Pelaku Seni

    Viral Video Tak Senonoh di Pertunjukan Jaranan, Disbudpar Banyuwangi akan Panggil Pelaku Seni

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima sebuah aduan yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) melalui kanal pengaduan resmi. Laporan tersebut datang dari seorang pengadu yang identitasnya disamarkan dan mengaku sebagai pecinta kesenian jaranan.

    Dalam aduan tersebut, pengadu melaporkan adanya tindakan tidak pantas yang terjadi dalam pertunjukan jaranan di beberapa lokasi seperti Kopenkepuh, Jopuro, dan Boyolangu. Aduan tersebut disertai dengan tiga potongan video sebagai bukti pendukung.

    “Lokasi video di Kopenkepuh, Jopuro (dan) Boyolangu,” tulis pengadu.

    Ia mengungkapkan bahwa dirinya sering menyaksikan kesenian jaranan secara langsung maupun melalui siaran langsung di YouTube. Dari pengamatannya, tak jarang ia melihat tindakan tak senonoh yang dilakukan oleh para pelaku kesenian.

    Dalam salah satu video yang dikirimkan, tampak pelaku kesenian melakukan gerakan yang dinilai mengarah pada tindakan pornoaksi, yakni dengan menggesekkan tangan ke bagian vital penonton di depan anak-anak dan disaksikan oleh masyarakat umum.

    “Dan lebih parah lagi kesenian diakhiri dengan tawuran,” ceritanya.

    Pengadu menyayangkan kejadian tersebut yang menurutnya sudah berulang kali terjadi. Ia juga menyoroti upaya branding pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang menurutnya akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan etika dari para pelaku seni. Terlebih lagi, ia menekankan bahwa kesenian adalah bagian penting dari budaya daerah.

    Di akhir laporannya, pengadu berharap agar Dewan Kesenian Blambangan bersama Disbudpar Banyuwangi segera melakukan evaluasi terhadap sanggar jaranan atau barong yang menampilkan pertunjukan serupa.

    “Sekaligus memberikan kebijakan yang lebih baik untuk kesenian-kesenian lain agar hal ini tidak terulang,” tutupnya.

    Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Disbudpar Taufik Rohman melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Dewa Alit Siswanto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan itu dan segera mengambil tindakan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dua tim kesenian yang diduga terlibat dan akan memanggil mereka dalam waktu dekat.

    “Ada dua tim yang teridentifikasi, akan kami lakukan pemanggilan, rencananya di hari Senin,” kata Dewa.

    Selain pemanggilan, tim kesenian tersebut juga akan menjalani proses pembinaan yang melibatkan Dewan Kesenian Blambangan (DKB). Dewa menegaskan bahwa seluruh pelaku kesenian yang telah terdata di Disbudpar Banyuwangi wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

    Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma agama dan nilai-nilai sosial tidak akan ditoleransi. Jika terbukti melanggar, izin operasional sanggar kesenian akan dicabut.

    “Sehingga nantinya tim tidak bisa tampil di mana pun karena sebelum tampil, aparat hukum juga pasti akan menanyakan izinnya,” tegasnya.

    Langkah cepat yang diambil Disbudpar Banyuwangi diharapkan dapat menjaga integritas kesenian tradisional serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap dijunjung tinggi dalam setiap pertunjukan. [tar/ian]

  • BEC 2025 Usung Tema Ritual Ngelukat, Peserta akan Subsidi Senilai Rp1.5 Juta

    BEC 2025 Usung Tema Ritual Ngelukat, Peserta akan Subsidi Senilai Rp1.5 Juta

    Banyuwangi – (beritajatim.com) – Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) akan kembali digelar sebagai salah satu event kebanggaan Bumi Blambangan. Tahun ini, BEC dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025 dengan mengusung tema “Ngelukat: Usingnese Traditional Ritual”.

    Tema ini mengangkat filosofi dan tahapan penting dalam kehidupan masyarakat Using, seperti Selapan, Mudun Lemah, Sunatan, Lamaran, Pengantin, Mitoni, hingga Semoyo Buyut.

    Berbagai persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari demi menyukseskan perhelatan budaya tahunan ini. Salah satunya adalah proses seleksi peserta yang dilaksanakan melalui serangkaian audisi di empat zona berbeda.

    Audisi pertama berlangsung pada Selasa (6/5/2025) lalu di Kantor Kecamatan Srono, dilanjutkan dengan tahapan seleksi berikutnya pada 7 Mei 2025 di Kantor Kecamatan Bangorejo, 8 Mei 2025 di Kantor Kecamatan Genteng, dan berakhir pada 14 Mei 2025 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi.

    Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar, Ainur Rofiq, menyampaikan bahwa BEC 2025 menargetkan 100 peserta. Setiap peserta yang lolos audisi akan memperoleh subsidi pembuatan kostum sebagai bentuk dukungan dari penyelenggara.

    “Tahun ini kami akan memberikan subsidi kostum kepada peserta yang lolos audisi. Masing-masing peserta akan mendapatkan subsidi senilai Rp 1.500.000. Jadi kami harap peserta secara kreatif bisa membuat desain kostum yang menarik,” kata Rofiq.

    Selama proses audisi, peserta dinilai berdasarkan beberapa kriteria utama. Seperti penampilan menarik, tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita, serta kemampuan dasar dalam bidang tari dan modelling. Penilaian juga mencakup catwalk, tari dasar, fashion dance, serta ekspresi peserta.

    Menariknya, tahun ini BEC kembali masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pengakuan ini semakin menegaskan posisi BEC sebagai salah satu event unggulan berskala nasional yang tak hanya menampilkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata luar daerah.

    “Dengan persiapan matang dan antusiasme masyarakat yang tinggi, Banyuwangi Ethno Carnival 2025 diprediksi akan kembali menjadi magnet pariwisata yang memukau serta memperkuat identitas budaya Banyuwangi di mata nasional maupun internasional,” jelas Rofiq. [tar/ian]

  • Pemkab Banyuwangi Deklarasikan SPMB 2025, Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah

    Pemkab Banyuwangi Deklarasikan SPMB 2025, Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas Pendidikan, Forkopimda, dan berbagai pihak terkait mendeklarasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026, Kamis (15/5/2025). Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama agar proses penerimaan siswa baru dilaksanakan secara bersih, transparan, dan menjangkau seluruh anak usia sekolah.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya prinsip inklusif dan keadilan dalam pelaksanaan SPMB. Ia menyerukan kepada seluruh masyarakat agar memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan.

    “Semua anak Banyuwangi harus sekolah. Saya minta warga lihat kanan kiri. Kalau ada anak tidak sekolah, serahkan pada kami, juga bisa hubungi desa atau kelurahan. Kita semua bantu agar bisa sekolah lagi,” kata Ipuk.

    Bupati Ipuk juga memerintahkan Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan dengan mudah.

    “Bahkan mereka harus menjadi prioritas, harus diberi karpet merah agar mereka mau bersekolah dan mau melanjutkan pendidikannya,” tambahnya.

    Selain itu, Ipuk juga mengingatkan para orang tua agar mematuhi seluruh proses SPMB sesuai aturan dan menghindari segala bentuk kecurangan dalam menyekolahkan anak.

    Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menjelaskan, proses SPMB 2025 akan dibuka untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Untuk PAUD, seleksi dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kelompok usia dan kapasitas ruang belajar.

    Untuk SD, pendaftaran dibuka melalui tiga jalur: afirmasi (untuk anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus), mutasi (bagi anak dari orang tua yang pindah kerja), dan domisili (berdasarkan jarak rumah ke sekolah). Jalur afirmasi dan mutasi dibuka 18-28 Mei dan diumumkan 30 Mei. Jalur domisili dibuka 19 Mei-19 Juni dan diumumkan 20 Juni. Semua proses dilakukan secara online.

    Untuk jenjang SMP, tersedia empat jalur: afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili. Jalur afirmasi dan mutasi dibuka 19-20 Mei dan diumumkan 21 Mei. Jalur prestasi dibuka 26-27 Mei dan diumumkan 28 Mei. Jalur domisili dibuka 2-3 Juni dan diumumkan 4 Juni. Seluruh proses juga berlangsung secara online. [alr/beq]

  • 713 Jemaah Haji Asal Banyuwangi Masuk Kategori Berisiko, Mayoritas Hipertensi

    713 Jemaah Haji Asal Banyuwangi Masuk Kategori Berisiko, Mayoritas Hipertensi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 713 dari total 1.143 jemaah haji asal Banyuwangi yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci tergolong sebagai jemaah berisiko. Kategori ini ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi terhadap 1.168 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas haji.

    Pemeriksaan tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar jemaah mengalami kondisi medis tertentu yang dapat memengaruhi kelancaran ibadah. Dari total peserta yang diperiksa, terdiri atas 537 laki-laki dan 630 perempuan, hipertensi menjadi penyakit terbanyak yang diderita.

    “Enam penyakit terbanyak, yang pertama hipertensi 321 orang, kedua penyakit metabolik 293 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, melalui Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Hadi Sutoyo, Kamis (15/5/2025).

    Selain hipertensi dan penyakit metabolik, penyakit lain yang umum diidap oleh jemaah haji Banyuwangi meliputi diabetes melitus sebanyak 173 orang, penyakit jantung 89 orang, anemia aplastic 24 orang, dan gastritis 18 orang.

    Dari total 713 jemaah yang dikategorikan berisiko, 23 orang dinyatakan istitha’ah atau mampu menunaikan ibadah haji dengan syarat mendapatkan pendampingan dari keluarga karena keterbatasan aktivitas fisik. Sementara 690 jemaah lainnya tetap dapat menjalankan ibadah haji namun harus membawa obat-obatan pribadi dari tanah air dan berada dalam pengawasan serta pendampingan petugas haji.

    “Sebanyak 23 orang harus didampingi dari keluarga karena keterbatasan aktivitas, sementara 690 orang karena penyakit komorbid harus membawa obat dari tanah air selain didampingi petugas haji,” jelas Hadi.

    Sebagai langkah preventif, Dinas Kesehatan juga memberikan vaksinasi kepada jemaah haji. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 97,6 persen jemaah telah menerima vaksin meningitis, sementara 96,6 persen telah menerima vaksin polio.

    “Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko penularan penyakit selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” pungkasnya. [alr/beq]

  • KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya yang tegas terhadap anak-anak nakal. Yakni, dengan mengirim mereka ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

    “Ojo membanding-bandingkan rek, wes toh. Ya Allah, saya itu sangat tidak setuju kalau mereka disebut anak nakal. Saya selalu bilang ‘N akal’ adalah akal yang tidak terhingga. Sampeyan kan tahu kita Jatim punya sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai menerima kunjungan Mr. Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republik Singapore di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Khofifah tidak mau menyebut anak nakal. Ini karena bahwa pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan putih atau fitroh.

    “Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak-anak itu terlahir fitroh, yang bilang siapa, yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah menguatkan karakter, kita sudah mendapatkan warisan dari zaman Gubernur Pakde Karwo, yakni SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun. Baru kemudian, di era saya, melanjutkan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasurian dan sekarang ini sedang menyiapkan SMA Taruna Pamong Praja, bekerja sama dengan IPDN di Bojonegoro,” jelasnya.

    Khofifah menegaskan, melalui penguatan karakter anak diharapkan seorang anak bisa menjadi speaker nasionalisme dan speaker kebangsaan. “Jadi, melalui sekolah-sekolah taruna itu tadi. Saya dengan segala permohonan maaf, jangan lagi menyebut anak itu nakal. Mereka itu terlahir putih, suci dan fitroh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Didukung Austria dan UEA, Banyuwangi Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton

    Didukung Austria dan UEA, Banyuwangi Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengolahan sampah secara sirkular kembali mendapat dukungan internasional. Melalui program Banyuwangi Hijau, tiga fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas total 260 ton per hari akan segera dibangun, berkat dukungan dari Austria dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pendanaan antara Pemerintah UEA, Clean Rivers, dan pelaksana program Banyuwangi Hijau saat World Governments Summit 2025 di Dubai pada 12 Februari lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyaksikan langsung penandatanganan tersebut.

    “Beberapa waktu lalu, tim dari Clean Rivers telah turun ke Banyuwangi untuk melihat program-program pengelolaan sampah yang telah berjalan sebelum memulai program mereka,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (15/5/2025).

    Rencana pembangunan meliputi satu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Kecamatan Purwoharjo dan dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) di dua lokasi lainnya. Ketiganya ditargetkan mampu mengelola total 260 ton sampah per hari. Pembangunan fasilitas tersebut akan dimulai pada akhir Mei ini, dengan perwakilan dari Austria dan UEA hadir langsung di Banyuwangi.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani, menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah telah dijalankan sejak 2018 melalui Project Stop. Proyek awal tersebut mendirikan dua TPS 3R di Muncar dengan kapasitas 8 dan 10 ton per hari yang melayani 10 desa.

    Selanjutnya, melalui Project Stop Banyuwangi Hijau fase 1, didirikan TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon, dengan kapasitas 84 ton per hari, menjangkau 46 desa di 7 kecamatan.

    “Yang akan dilaunching selanjutnya adalah fase 2 dan 3. Fase 2 didukung oleh Borealis Austria, dan fase 3 oleh Clean Rivers Uni Emirates Arab. Launching dijadwalkan pada 22 Mei,” terang Dwi.

    Deputy Program Manager Project Stop, Prasetyo, menyebutkan TPS 3R untuk fase dua akan dibangun di Karetan, Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas 160 ton per hari, menjangkau 37 desa di delapan kecamatan.

    Sementara fase tiga mencakup dua SPA, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari, yang akan melayani wilayah belum terakomodasi oleh fase sebelumnya. SPA berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir.

    Dengan total kapasitas 260 ton per hari, Pemkab Banyuwangi berharap program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayahnya. [alr/beq]

  • Untung Rp51,95 Miliar, APBD Banyuwangi 2024 Catat Kinerja Keuangan yang Cemerlang

    Untung Rp51,95 Miliar, APBD Banyuwangi 2024 Catat Kinerja Keuangan yang Cemerlang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Banyuwangi, Rabu (14/05/2025), terungkap bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp51,95 miliar.

    Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan lintas fraksi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Pj. Sekda Guntur Priambodo, para asisten bupati, kepala SKPD, camat, serta para lurah dan kepala desa se-Banyuwangi.

    Dalam pidatonya, Bupati Ipuk menyampaikan rasa syukur atas capaian kinerja keuangan daerah yang positif. Ia juga mengumumkan bahwa Pemkab Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

    “Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran, baik eksekutif maupun legislatif, serta dukungan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Ipuk.

    Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Banyuwangi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3,37 triliun, melebihi target anggaran Rp3,30 triliun atau mencapai 102,40 persen. Komponen pendapatan ini terdiri dari:

    Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp597,54 miliar (94,85%)
    Pendapatan Transfer: Rp2,72 triliun (104,18%)
    Pajak Daerah: Rp298,51 miliar (109,18%)

    Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3,32 triliun dari anggaran Rp3,73 triliun, atau sekitar 89 persen, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pos belanja tidak terduga bahkan hanya terealisasi Rp465,33 juta dari pagu Rp20 miliar.

    Dari selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, tercatat surplus anggaran sebesar Rp51,95 miliar.

    Selain itu, dari pos pembiayaan daerah, tercatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp37,27 miliar, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Sehingga, pembiayaan netto tercatat senilai sama, yang turut menambah nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 menjadi Rp89,21 miliar.

    “Sehingga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp89,21 miliar, yang merupakan penjumlahan dari surplus anggaran dengan pembiayaan netto,” jelas Ipuk.

    Bupati Ipuk juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Aset daerah tercatat sebesar Rp5,15 triliun, dengan kewajiban Rp295,15 miliar, sehingga ekuitas atau kekayaan bersih Pemkab Banyuwangi pada tahun 2024 mencapai Rp4,86 triliun.

    Surplus anggaran dan capaian WTP ini menjadi indikator kuat bahwa Banyuwangi berada dalam jalur pengelolaan fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, capaian tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor, dari infrastruktur hingga layanan publik. [tar/ian]