Foto Health
Chelsea Olivia Daffa – detikHealth
Sabtu, 21 Jun 2025 18:00 WIB
Banyuwangi – Sebanyak 50 pasien jalani operasi katarak gratis di RS Al Huda Banyuwangi. Kegiatan ini bertujuan menekan angka kebutaan akibat katarak di Indonesia.
kab/kota: Banyuwangi
-
Mangkir Hari Ini, Khofifah Minta KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Pekan Depan
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim tahun anggaran 2021–2022.
Khofifah sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada hari ini, Jumat, 20 Juni 2025. Namun, ia mengajukan permintaan penjadwalan ulang dengan alasan ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
“Alasannya karena ada keperluan lain sehingga tidak bisa memenuhi panggilan penyidik pada hari ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat, 20 Juni 2025.
Menurut Budi, Khofifah telah menyampaikan surat resmi permohonan penundaan dan meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan.
“Saksi minta penjadwalan ulang untuk pekan depan, presisinya nanti akan kami sampaikan tanggalnya berapa,” ucap Budi.
Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah
Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Usai diperiksa, Kusnadi menyebut Khofifah Indar Parawansa, mengetahui soal dana hibah tersebut.
Kusnadi menjalani pemeriksaan sekira 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Kepada awak media, ia menyampaikan mekanisme dana hibah tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan kepala daerah.
“Dana hibah itu proses ya bukan materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah itu dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” kata Kusnadi.
Saat ditanya apakah Khofifah mengetahui soal dana hibah yang kini diusut KPK, Kusnadi menjawab tegas orang nomor satu di Jawa Timur itu mengetahuinya.
“Orang dia yang mengeluarkan masa dia enggak tahu,” ucap Kusnadi.
KPK Dalami Jual Beli Tanah Milik Anwar Sadad
KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Rabu, 14 Mei 2025, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa tiga orang saksi di Polresta Banyuwangi. Ketiga saksi adalah Kusnadi selaku karyawan swasta, petani bernama Sumantri, dan seorang notaris bernama Teguh Pambudi.
Penyidik mendalami pengetahuan para saksi soal kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS). Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra juga sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan kepada publik oleh KPK.
“Semua saksi hadir. Saksi didalami terkait dengan kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.
Sita Aset Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar
KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Anwar Sadad (AS).
“Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.
Penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah.
Penyidik KPK pernah melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.
Penggeledahan ini berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.
“Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.
Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik menggeledah Kantor KONI Provinsi Jatim.***
-
Khofifah Indar Parawansa Mangkir dari Pemeriksaan KPK Hari Ini, Ini Alasannya
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (KIP) tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat, 20 Juni 2025. Padahal, Khofifah dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan ketidakhadiran Khofifah dan menyebut bahwa yang bersangkutan telah mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Khofifah beralasan ada keperluan lain sehingga tidak bisa datang ke kantor lembaga antirasuah.
“Saksi KIP tidak hadir, minta untuk dijadwalkan ulang,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 20 Juni 2025.
Menurut Budi, surat panggilan kepada Gubernur Khofifah telah dikirimkan sejak 13 Juni 2025. Namun setelah menerima surat itu, Khofifah langsung memberikan tanggapan resmi dengan menyampaikan permohonan agar pemeriksaan dijadwalkan ulang karena ada kepentingan lain yang tak bisa ditinggalkan. Meski begitu, KPK belum menetapkan jadwal pemeriksaan baru untuk Khofifah.
“(Khofifah) ada keperluan lainnya,” ucap Budi.
Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah
Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Usai diperiksa, Kusnadi menyebut Khofifah Indar Parawansa, mengetahui soal dana hibah tersebut.
Kusnadi menjalani pemeriksaan sekira 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Kepada awak media, ia menyampaikan mekanisme dana hibah tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan kepala daerah.
“Dana hibah itu proses ya bukan materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah itu dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” kata Kusnadi.
Saat ditanya apakah Khofifah mengetahui soal dana hibah yang kini diusut KPK, Kusnadi menjawab tegas orang nomor satu di Jawa Timur itu mengetahuinya.
“Orang dia yang mengeluarkan masa dia enggak tahu,” ucap Kusnadi.
KPK Dalami Jual Beli Tanah Milik Anwar Sadad
KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Rabu, 14 Mei 2025, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa tiga orang saksi di Polresta Banyuwangi. Ketiga saksi adalah Kusnadi selaku karyawan swasta, petani bernama Sumantri, dan seorang notaris bernama Teguh Pambudi.
Penyidik mendalami pengetahuan para saksi soal kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS). Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra juga sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan kepada publik oleh KPK.
“Semua saksi hadir. Saksi didalami terkait dengan kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.
Sita Aset Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar
KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Anwar Sadad (AS).
“Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.
Penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah.
Penyidik KPK pernah melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.
Penggeledahan ini berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.
“Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.
Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik menggeledah Kantor KONI Jatim.***
-
Usut Diperiksa KPK, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah Indar Parawansa
PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Usai diperiksa, Kusnadi menyebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengetahui soal dana hibah tersebut.
Kusnadi menjalani pemeriksaan sekira 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Kepada awak media, ia menyampaikan mekanisme dana hibah tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan kepala daerah.
“Dana hibah itu proses ya bukan materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah itu dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” kata Kusnadi.
Saat ditanya apakah Khofifah mengetahui soal dana hibah yang kini diusut KPK, Kusnadi menjawab tegas orang nomor satu di Jawa Timur itu mengetahuinya.
“Orang dia yang mengeluarkan masa dia enggak tahu,” ucap Kusnadi.
Meski begitu, Kusnadi enggan berkomentar lebih jauh mengenai apakah Khofifah perlu turut diperiksa oleh KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kusnadi telah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh lembaga antirasuah.
“Saya tidak berharap apa-apa. Itu kewenangan penegak hukum,” tuturnya.
KPK Dalami Jual Beli Tanah Milik Anwar Sadad
KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Rabu, 14 Mei 2025, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa tiga orang saksi di Polresta Banyuwangi. Ketiga saksi adalah Kusnadi selaku karyawan swasta, petani bernama Sumantri, dan seorang notaris bernama Teguh Pambudi.
Penyidik mendalami pengetahuan para saksi soal kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS). Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra juga sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan kepada publik oleh KPK.
“Semua saksi hadir. Saksi didalami terkait dengan kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.
Sita Aset Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar
Sebelumnya, KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Anwar Sadad (AS).
“Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.
Penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah.
Penyidik KPK pernah melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.
Penggeledahan ini berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.
“Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.
Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik menggeledah Kantor KONI Jatim.***
-
Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025
Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni pertengahan Juli 2025. Persiapan pelaksanaan, mulai dari sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga calon peserta didik tingkat SMP dan SMA telah rampung. Namun, rombongan belajar (rombel) tingkat SD masih belum terpenuhi karena kendala pada izin orang tua.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menyatakan bahwa proses belajar di sekolah yang seluruhnya gratis itu direncanakan mulai 14 Juli 2025. “Rencana pelaksanaan 14 Juli kita gak ngerti maju mundurnya. Tidak tahu nanti ada perubahan apa tidak, menunggu dari Kemensos,” jelasnya, Kamis (19/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh rombel tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, masing-masing dua rombel dengan jumlah maksimal 25 siswa per rombel. Sementara rombel SD belum mencapai kuota minimum karena rendahnya kesediaan orang tua untuk mengizinkan anak mereka mengikuti sistem boarding.
“Memang orang tua sangat tidak ikhlas sepertinya. Jadi kita kesulitan mencari keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya di boarding,” tegas Henik.
Menurutnya, siswa SD yang diterima tidak harus duduk di kelas satu, tetapi bisa dari kelas III atau IV dan akan digabung dalam satu rombel. Dari 17 anak yang sempat mendaftar, kini hanya tersisa dua siswa yang dipastikan akan tinggal di asrama. “Sampai saat ini tinggal dua yang orang tuanya ikhlas untuk boarding,” ungkapnya.
Upaya terus dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan Banyuwangi dan para pendamping PKH untuk mengejar kuota minimal 25 siswa. Henik menyebut, kesulitan ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, melainkan juga menjadi kendala nasional. Beberapa daerah bahkan membatalkan pembukaan rombel SD karena minimnya siswa.
“Jadi kami berupaya terus, kami optimislah di usia jenjang kelas berapa pun, kan campuran kalau SD. Kalau pada akhirnya cuma 2 siswa, kita tunggu keputusan Kemensos,” tambahnya.
Sementara itu, pembenahan sarana prasarana di Gedung Diklat Licin yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat terus dipacu. Henik memastikan gedung akan siap 100 persen saat waktu pelaksanaan tiba. “Pada prinsipnya Gedung Diklat Licin ready, tinggal moles sedikit,” bebernya.
Untuk tenaga pengajar, proses rekrutmen telah rampung. Hanya posisi juru masak dan wali asrama yang belum terisi karena keterbatasan ASN di Banyuwangi. “Itu kita serahkan ke Kemensos, Kemensos yang akan mengisi,” pungkas Henik. [alr/beq]
-
Dorong Pemerataan Wisata, Kemenparekraf Matangkan Program 3B Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara
Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mematangkan rencana pengembangan program pariwisata 3B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara. Program ini menjadi strategi penting dalam mendorong distribusi wisatawan yang lebih merata sekaligus meningkatkan perekonomian di tiga wilayah tersebut.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menegaskan komitmen pihaknya terhadap pelaksanaan program 3B yang akan dikawal secara serius. Ia menyebut, pihak kementerian telah menjadwalkan pertemuan lanjutan pada 22 Juni mendatang untuk membahas percepatan program bersama pemangku kepentingan di wilayah 3B.
“Bahkan tanggal 22 Juni nanti kami akan mengundang kembali pihak-pihak terkait di wilayah 3B untuk membahas percepatan program, lebih massif. Agar program ini bisa segera berjalan,” kata Hariyanto saat meluncurkan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi, Selasa (17/6).
Menurutnya, pariwisata Bali bagian selatan saat ini mengalami over concentrated tourism. Karena itu, program 3B diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendistribusikan arus wisatawan agar tidak terpusat hanya di satu kawasan.
“Salah satu cara mendistribusikan wisatawan ke wilayah 3B yakni melakukan strategi promosi tentang Banyuwangi dan Bali Barat – Bali Utara,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memulai program meskipun infrastruktur belum sepenuhnya sempurna. “Bahkan kita tidak perlu menunggu semua infrastruktur siap dulu. Lakukan apa yang bisa dengan fasilitas yang sudah tersedia,” imbuhnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik rencana ini dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam pengembangan kawasan pariwisata 3B. Ipuk menyebut sejumlah paket wisata dan sarana konektivitas sudah dipersiapkan, termasuk operasional kapal cepat antar wilayah.
“Sejumlah agen travel Banyuwangi sudah siap dengan paket-paket wisata 3B. Operasional kapal cepat juga siap untuk dijalankan tinggal menunggu kesiapan di wilayah Bali,” kata Ipuk.
Ia optimistis program pariwisata 3B akan membawa manfaat besar bagi ketiga wilayah. “Banyuwangi sudah siap, bandara, pelabuhan, hotel dan homestay kami sudah memadai, serta agenda di Banyuwangi, bahkan juga sudah cukup banyak. Kulinernya juga menarik dan beragam,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Bupati Banyuwangi pada Mei lalu sebagai langkah awal mempercepat realisasi program strategis 3B tersebut. [tar/ian]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5256885/original/003180200_1750288036-IMG-20250619-WA0000__1_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gunung Raung Masih Terus Erupsi, Wisatawan Dilarang Berkemah Dekat Kawah")
Gunung Raung Masih Terus Erupsi, Wisatawan Dilarang Berkemah Dekat Kawah
Liputan6.com, Banyuwangi – Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur kembali erupsi pada hari ini, Kamis (19/6/2025), pukul 04.43 WIB.
Kolom abu teramati setinggi 2.000 meter di atas puncak, atau sekitar 5.332 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Menurut Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Raung Burhan Althea, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah tenggara dan selatan. Erupsi ini bersifat menerus.
“Dengan rekaman seismik yang didominasi oleh tremor menerus dengan amplitudo maksimal 4mm. Erupsi dilaporkan masih berlangsung saat laporan ini dibuat,” ujar Burhan Althea Kamis (19/6/2025).
Saat ini, status Gunung Raung berada pada Level II (Waspada). Oleh karena itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan agar masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 kilometer.
Selain itu, mereka juga diimbau untuk tidak menuruni kaldera dan bermalam di kawasan kawah demi keselamatan.
Kata Burhan Pihaknya terus memantau aktivitas Gunung Raung dan akan memberikan informasi terbaru seiring dengan perkembangan situasi.
“Masyarakat di sekitar lereng Gunung Raung diharapkan tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid dalam keterangan tertulis mengatakan kegempaan Gunung Raung sepanjang pekan pertama Juni 2025 didominasi gempa embusan, dengan jumlah kejadian antara tiga hingga 10 kali per hari.
Selain itu tercatat satu kali gempa vulkanik dalam dan empat kali tremor menerus dengan amplitudo dominan satu milimeter.
“Erupsi diperkirakan bersumber dari kedalaman dangkal dan sebaran abu terbatas di sekitar kawah dan sektor timur laut. Tingkat aktivitas tetap relevan pada Level II atau Waspada,” ujarnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5256886/original/065199000_1750288816-VEN_RAU20250619050154.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gunung Raung di Jatim Erupsi, Kolom Abu Vulkanik Capai 2.000 Meter")
Gunung Raung di Jatim Erupsi, Kolom Abu Vulkanik Capai 2.000 Meter
Liputan6.com, Jakarta – Gunung Raung yang ada di wilayah Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Jatim, kembali erupsi pada Kamis (19/6/2025), pukul 04.43 WIB. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebutkan, tinggi kolom letusan Gunung Raung teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak, atau sekitar 5.332 meter di atas permukaan laut.
Kolom abu erupsi Gunung Raung teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah tenggara dan selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.
Sebelumnya, Gunung Raung juga mengalami erupsi pada pukul 00:44 WIB dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 1.500 meter di atas puncak.
Petugas Pos Pantau Gunung Raung Agung Tri Subekti mengimbau masyarakat dan wisatawan yang ada di sekitar Gunung Raung untuk tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 km dan menuruni kaldera.
“Dilarang bermalam di kawasan kawah,” katanya.
Sepanjang 2025, Gunung Raung tercatat sudah meletus sebanyak 28 kali. Hingga hari ini, Kamis, 19 Juni 2025, pukul 06.04 WIB, Gunung Raung masih berstatus Waspada (Level II).
-
BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan daerah berpotensi banjir kategori tinggi untuk Juni 2025.
Berdasarkan hasil monitoring dinamika atmosfer dan curah hujan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.
BMKG mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 65% wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan, sedangkan hanya 19% wilayah yang telah memasuki musim kemarau.
Berikut klasifikasi wilayah terdampak curah hujan tinggi menurut tingkat kewaspadaan, berlaku mulai 11-20 Juni 2025:
Klasifikasi Awas
Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan.
Klasifikasi Siaga
Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.
Klasifikasi Waspada
Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan
Berikut adalah pemetaan daerah di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan potensi banjir Dasarian II Juni 2025 menurut data BMKG:
Aceh
Potensi banjir rendah
Aceh Tamiang: Tamiang Hulu, Tenggulun
Aceh Tenggara: Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Ketambe, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sumur
Sumatera Utara
Potensi banjir rendah
Langkat: Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sei Lepan
Riau
Potensi banjir rendah
Bengkalis: Bantan, Bathin Solapan
Indragiri Hilir: Kateman
Indragiri Hulu: Lirik
Kepulauan Riau
Potensi banjir rendah
Karimun: Meral, Meral Barat
Kota Batam: Galang
Lingga: Lingga Timur
Sumatera Barat
Potensi banjir rendah
Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar
Jambi
Potensi banjir: Tidak ada data
Bengkulu
Potensi banjir rendah
Bengkulu Selatan: Ulu Manna
Sumatera Selatan
Potensi banjir rendah
Ogan Komering Ilir: Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan
Bangka Belitung
Potensi banjir rendah
Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur
Lampung
Potensi banjir rendah
Lampung Timur: Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, Sekampung Udik
Tulang Bawang: Dente Teladas
Banten
Potensi banjir menengah & rendah
Lebak, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, Tangerang
DKI Jakarta
Potensi banjir rendah
Jakarta Selatan: Jagakarsa
Jawa Barat
Potensi banjir menengah & rendah
Wilayah luas di Kabupaten/Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut, Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Depok, Tasikmalaya
Jawa Tengah
Potensi banjir rendah
Cilacap, Pemalang, Purbalingga
Jawa Timur
Potensi banjir menengah & rendah
Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek
Bali
Potensi banjir rendah
Bangli, Gianyar, Karangasem, Tabanan
Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur
Potensi banjir rendah
Beberapa kecamatan di Belu, Kupang, Malaka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
Potensi banjir menengah & rendah
Hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki kecamatan dengan potensi banjir
Sulawesi Utara
Potensi banjir menengah, rendah
Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud Kep, Siau Tagulandang, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Kepulauan Sangihe.
Gorontalo
Potensi banjir menengah, rendah
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato
Sulawesi Tengah
Potensi banjir menengah, rendah
Banggau, Morowali Utara, Buol, Donghala, Poso, Toli Toli
Sulawesi Barat
Potensi banjir menengah, rendah
Mamuju, Polewali Mandar, Majene
Sulawesi Selatan
Potensi banjir tinggi, menengah, rendah
Bone, Sinjai, Bantaeng, Gowa Kepulauan Selayar, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Waji
Sulawesi Tenggara
Potensi banjir mengengah, rendah
Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton, Kolaka, Bombana, Muna
Maluku & Maluku Utara
Potensi banjir menengah & rendah
Kota Ambon, Seram Bagian Barat/Timur, Maluku Tengah, Buru, Halmahera, Ternate, Tidore
Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan
Potensi banjir menengah & rendah
Deiyai, Jayapura, Mimika, Nabire, Keerom, Kota Jayapura, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Mappi, dan lainnya.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
-
Perkuat Pengamanan Laut, Bakamla RI Bangun Stasiun Pemantauan di Banyuwangi
Banyuwangi (beritajatim.com) – Demi memperkuat pengamanan perairan nusantara, khususunya wilayah perairan Banyuwangi, Badan Kemanan Laut Nasional Republik Indonesia (Bakamla RI) akan mendidirkan stasiun pemantauan di Bumi Blambangan.
Hal itu disampaikan Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI, Laksamana TNI Sigit Winarko saat bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat Bakamla RI dan Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.
Laksamana Sigit mengatakan, Bakamla memiliki kewenangan melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta yurisdiksi maritim Indonesia.
“Untuk mendukung pengamanan maka pembangunan Stasiun pemantau akan didirikan di Banyuwangi. Nantinya fasilitas ini akan dilengkapi early wraning radar, kamera dan peralatan komunikasi lainnya untuk mengantisipasi pelanggaran di laut,” katanya.
Dikatakan dia, Bakamla telah menginventarisir sejumlah potensi ancaman keamanan maupun potensi pelanggaran yang biasanya terjadi di perairan. Mulai dari illegal fishing hingga imigran gelap.
“Kami masih terus menginventarisir potensi ancaman pelanggaran hukum di teritorial laut wilayah Banyuwangi,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Mujiono menyambut baik rencana pembangunan Stasiun Pemantauan di Banyuwangi. Ia mengatakan kehadiran Bakamla akan memperkuat keamanan wilayah.
Pihaknya menambahkan, Banyuwangi menjadi salah satu pintu masuk vital di ujung timur Pulau Jawa. Maka perlu dijaga keamanannya. Tentunya kehadiran Bakamla di Banyuwangi semakin memperkuat pengamanan wilayah.
“Sebelumnya di Banyuwangi juga telah terdapat Pangkalan TNI angkalan Laut dan Satpol Airud Polresta Banyuwangi yang turut menjaga wilayah teritori perairan daerah. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus menjaga wilayah Banyuwangi,” pungkas Mujiono. [alr/aje]