Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah dalam proses merampungkan deregulasi berbasis Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) atau penyederhanaan aturan berbasis AI.

    Konsep ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan mengefisienkan layanan publik. Penerapan teknologi AI diharapkan dapat meminimalkan praktik penyelewengan.

    “Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, deregulasi berbasis AI itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Prosesnya melibatkan koordinasi antara DEN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa masuk di AI,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait pengembangan GovTech, Luhut mengatakan pemerintah akan meresmikan proyek percontohan GovTech berbasis AI di Banyuwangi pada September 2025.

    “Kalau ini sukses, ya sudah terus kembangkan sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI, jadi bisa kita upgrade di-update setiap waktu, karena dia basisnya adalah AI,” ujarnya.

    Luhut meyakini proyek tersebut akan berhasil. Sebab, dirinya juga menyoroti sejumlah portofolio digital karya anak bangsa, mulai dari aplikasi PeduliLindungi, e-Katalog yang menghemat 40 persen belanja, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).

    Dengan integrasi berbagai sistem digital tersebut, Luhut optimistis Indonesia akan menjadi lebih kompetitif.

    Sumber : Antara

  • Revolusi Dimulai dari Pati, Kini Jombang, Banyuwangi dan Daerah Lain PBB Ikut Naik hingga 400%, Gegara Perintah Pusat?

    Revolusi Dimulai dari Pati, Kini Jombang, Banyuwangi dan Daerah Lain PBB Ikut Naik hingga 400%, Gegara Perintah Pusat?

    GELORA.CO – Ternyata tak hanya Pati yang menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) besar-besaran sebesar 250 persen.

    Meski kini diklaim Bupati Pati Sudewo PBB sudah diturunkan, namun aksi kemarahan warga terlanjur tuntut turunnya Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

    Dan kini kenaikan PBB yang diikuti dengan demonstrasi juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan naik 300%.

    Pati, Jawa Tengah naik 250%.

    Kenaikan PBB

    Kab Semarang, Jawa Tengah naik 400% dan Kab. Jombang, Jawa Timur naik 400%.

    Ada lagi?

    Demikian tweet akun X Rebornian48, dikutip pada Rabu (13/8).

    Ada yang menduga kenaikan PBB serentak di beberapa wilayah ini perintah dari pusat.

    “Berarti kenaikan pajak ini perintah dari pusat ya, kok semua kabupaten pada rame menaikkan pajak.”

    Pati, Banyuwangi, Jombang.

    Pati 250%

    Banyuwangi 200%

    Jombang malah 300%

    “Pati saja berani protes gede, Jombang jg harus berani bersatu.”

    Demikian tweet akun X madam dhenok.

    Atas naiknya PBB yang ugal-ugalan ini akun X tahadrudddin menyebut harus disikapi dengan serius, ada apa sebenarnya?

    Akun X TahooMan juga menyebut jika Pati berani “Menyala” gara2 kenaikan pajak PBB 250%.

    Maka Jombang Wajib “berKobar” karena pajak yg mencolot 300%.

    Ojo gelem Diatur model Kompeni, Rekk!!

    Gak melok makani, Gak melok ngopeni.. Kok malah meres kringet’e rakyat..

    Negoro Simbokne AnCok!

    Dari Pati api perlawanan kenaikan pajak menjalar ke Banyuwangi

    BANYUWANGI 200%, JOMBANG 300%

    Apakah akan menjalar ke seluruh Indonesia???,” demikian tweet akun X Never.

    Sementara itu, warga Pulolor, Kabupaten Jombang Fattah Rochim melakukan aksi membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2) menggunakan uang koin.

    Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes kenaikan pajak mencapai 400 persen.

    Fattah mengaku PBB rumahnya pada 2023 hanya sekitar Rp400 ribu.

    Namun, pada 2024 melonjak menjadi Rp1,23 juta dan kembali naik menjadi Rp1,32 juta pada 2025.

    “Kami protes karena pajaknya langsung tinggi. Dari 2023 itu kan masih sekitar kurang Rp400 ribu lah ya per tahun. Tahu-tahu tahun 2024 menjadi Rp1.238.428. Saya pernah protes waktu itu,” kata Fattah, Selasa (12/8).

    Dia mengaku pernah mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang tahun lalu.

    Namun, jawaban yang diterima hanya janji evaluasi.

    “Saya tanya (yang menghitung) appraisal itu siapa? saya tanya kepala desa. Terus ini apa? Tolong saya minta untuk kebijakan ini siapa yang buat? ‘Ya, nanti kami evaluasi’. Artinya, evaluasi itu evaluasi apa,” ujarnya.

    Namun, setahun berselang informasi yang dia dapat malah kenaikan kembali PBB rumahnya menjadi Rp1,3 juta.

    “Saya tunggu-tunggu di 2025 kok naik lagi menjadi Rp1.325.000 berarti kan naik Rp100.000, di situ saya jengkel,” ucapnya.

    Tak hanya itu, dia kaget saat mengetahui ada denda 1 persen per bulan.

    Walhasil, total tagihan pajaknya membengkak menjadi lebih dari Rp2,5 juta.***

  • Syok Anaknya Teridentifikasi, Ibu Korban KMP Tunu Alami Luka Bakar Akibat Kena Minyak Panas Surabaya 13 Agustus 2025

    Syok Anaknya Teridentifikasi, Ibu Korban KMP Tunu Alami Luka Bakar Akibat Kena Minyak Panas Surabaya 13 Agustus 2025

    Syok Anaknya Teridentifikasi, Ibu Korban KMP Tunu Alami Luka Bakar Akibat Kena Minyak Panas
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Jenazah Siti Nur Hasanah, wanita 47 tahun korban KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan pada Kamis (10/7/2025) berhasil diidentifikasi dan hasilnya dirilis Rabu (13/8/2025) oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur.
    Siti menjadi korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu (2/7/2025) saat ikut suaminya, Ahmad Zainuri yang tengah mengirim jagung dari Jember ke Bali.
    Dengan ditemukannya Siti, timbul kelegaan di hati keluarga yang ditinggalkan, terutama kedua anak Siti.
    Namun ditemukannya Siti juga menggulirkan kisah sedih di keluarga Siti.
    “Saat dengar kabar anaknya teridentifikasi, nenek (ibu Siti) tersiram minyak panas kemarin,” kata perwakilan keluarga Siti, Bagus.
    Diduga ibu Siti shock mendengarkan kabar anaknya yang telah sebulan dinantikan itu akhirnya menemukan titik terang.
    Namun akibat peristiwa yang dialami, ibu Siti harus dilarikan ke rumah sakit dan saat ini dirawat di unit perawatan intensif (ICU) rumah sakit di Jember.
    “Hampir 90 persen terbakar, sekarang di ICU,” jelasnya.
    Hal tersebut yang kemudian membuat dua anak Siti tak berangkat ke Banyuwangi untuk menjemput jenazah ibunya.
    Selain karena mereka tak cukup kuat secara emosional, mereka juga harus menjaga neneknya.
    Diceritakan Bagus, Siti tak terdata dalam manifes KMP Tunu Pratama Jaya, sementara sang suami yang juga penumpang, terdata dalam manifes.
    “Kalau ini (Siti) tidak terdata. Kita bantu masukin ke data sampai 4 kali biar dimasukkan ke data. Terakhir bisa dimasukkan,” urai Bagus.
    Semenjak kejadian, keluarga Siti terus bertanya-tanya dan terus menunggu hasil tes DNA yang sebelumnya dilakukan Polres Jember dengan mendatangi kediaman keluarga.
    Polisi mengatakan bahwa hasil tes akan keluar dalam 21 hari, namun ternyata lebih lama dari perkiraan sehingga membuat keluarga kembali kebingungan.
    “Keluarga tanya ke mana, di Ketapang sudah tidak ada pusat informasi, mau gimana lagi,” ujarnya.
    Keluarga disebutnya tetap berupaya mencari informasi dan akhirnya mendapatkan telepon dari polisi bahwa jenazah Siti telah teridentifikasi melalui profiling DNA.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konsep deregulasi alias menyederhanakan aturan berbasis Artificial Intelligence (AI). Konsep tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dukungan teknologi AI harapannya mampu meminimalisir tindakan fraud atau penyelewengan dalam realisasi deregulasi itu sendiri.

    “Deregulasi nanti mau kita paparin juga kepada Presiden itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu (konsep berbasis AI) terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan turun,” ujar Luhut, ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Luhut menjelaskan, deregulasi berbasis AI ini nantinya akan melibatkan sistem Online Single Submission (OSS). DEN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang juga terlibat dalam proses perizinan investasi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi (Rosan Roeslani), karena ada PP 28 nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa melalui, masuk di AI,” terang Luhut.

    Pengembangan deregulasi berbasis AI ini juga selaras dengan rencana pemerintah mengintegrasikan seluruh layanan melalui government technology (GovTech). Pada September mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga akan meresmikan pilot project dari GovTech di Banyuwangi.

    “Ini pilot project dari GovTech berbasis AI berbasis AI di Banyuwangi. Kalau ini successful, ya sudah terus kembangin, sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI jadi bisa kita upgrade setiap waktu,” jelas mantan menteri koordinator era Presiden Joko Widodo itu.

    Di sisi lain, Luhut juga membanggakan anak-anak bangsa di balik lahirnya sistem-sistem digital pemerintah, mulai dari PeduliLindungi, e-Katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), hingga GovTech itu sendiri.

    Menurut Luhut ini menjadi bukti bahwa masa depan Indonesia tidak gelap.

    “Jadi kalau ada orang bilang Indonesia misalnya gelap, silakan saja. Tapi saya mau beritahu, dengan ini tidak gelap, terang, yang bikin ini semua anak Indonesia,” kata Luhut.

    “Jadi kita harus bangga lah, apalagi ini 17 Agustus ya, kita harus bangga, lihat negara kita, bahwa ada di sana sini masih masalah ya masih banyak, dan tidak akan pernah habis juga,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

    Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

    Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem Payment ID sebagai bagian dari program digitalisasi penyaluran bansos.
    Program ini merupakan inisiatif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Sosial menjadi salah satu anggota tim pelaksana.
    Menurut Gus Ipul, digitalisasi diharapkan membuat penyaluran bansos lebih cepat, tepat waktu, akurat, dan tepat sasaran.
    “Dengan adanya digitalisasi penyaluran bansos itu Insya Allah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak. Uji cobanya sudah kita mulai di Kabupaten Banyuwangi,” kata Gus Ipul di kantornya, Selasa (12/8/2025).
    Meski menggunakan Payment ID, mekanisme penyaluran akan tetap melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
    Bedanya, sistem ini memungkinkan adanya integrasi data dan pembatasan penggunaan dana sesuai tujuan bansos.
    “Misalnya, kalau ini bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako. Tapi ini masih uji coba, ditunggu saja,” ujarnya.
    Gus Ipul bilang, digitalisasi saat ini menjadi tuntutan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
    Namun, ia mengakui ada tantangan di lapangan, terutama bagi penerima bansos lansia atau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.
    “Himbara otomatis tetap dipakai. Memang hari ini kita supaya lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien,” ujar dia.
    “Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos. Memang tantangannya masih banyak di lapangan ya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Tegaskan Payment ID Masih Tahap Uji Coba untuk Bansos Nontunai – Page 3

    BI Tegaskan Payment ID Masih Tahap Uji Coba untuk Bansos Nontunai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID masih dalam tahap uji coba untuk program pemerintah, salah satunya bantuan sosial nontunai (bansos nontunai). Program bansos nontunai itu akan diluncurkan oleh pemerintah pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

    “Sampai hari ini belum ada Payment ID. Kita masih kalau dalam bahasa digital itu sand box, uji coba, eksperimen. Itu yang kita masih kerjakan di Bank Indonesia. Dukungan yang kita berikan use case terkait dengan uji cobanya itu bansos nontunai,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky  Kartikoyono kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

    Uji coba yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk membantu program pemerintah yakni bansos nontunai yang merupakan kewenangan pemerintah. Penyaluran bansos nontunai yang akan diluncurkan itu dikabarkan melalui pendekatan baru.

    “Persis pendekatannya seperti apa tolong dicek. Kita lagi tunggu. Kayak apa yang harus kita bantu dengan melihat data yang ada di sistem keuangan,” ujar dia.

    Ia menegaskan, uji coba dilakukan untuk mengidentifikasi dari apa yang selama BI sudah punya. Selain itu, untuk menerapkan Payment ID juga membutuhkan aturan antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI), aturan turunan hingga petunjuk teknis (juknis) dan membangun infrastruktur. Adapun sistem ini menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    “Bank Indonesia sejak dulu berada di bawah Undang-Undang Rahasia Bank. Kenapa? Rahasia bank itu berkaitan dengan sistem keuangan. Kalau tidak ada kerahasiaan bank siapa yang mau simpan. Kalau ada pembukaan rekening (data-red) rekening itu kalau ada masalah hukum, dan izin langsung kepala OJK sekarang, Gubernur BI,” kata Dicky.

    Dicky menegaskan, kerahasiaan data individu sangat penting dalam sistem keuangan karena tulang punggung bisnis lembaga keuangan. Dengan demikian, kerahasiaan data sangat dilindungi.

    “Harus dengan persetujuan dari pemilik datanya, tidak bisa sembarangan. Itu backbone bisnis kepercayaan yakni bisnis perbankan. Bahkan sekarang keluar UU Perlindungan Data Pribadi, privacy itu dilindungi betul, dan hanya bisa digunakan sesuai dengan persetujuan pemiliknya ini yang kami jaga betul,” kata dia.

     

  • Beraksi di 8 TKP, Sindikat Curanmor di Banyuwangi Dibongkar Polisi: Pelaku-Penadah Ditangkap

    Beraksi di 8 TKP, Sindikat Curanmor di Banyuwangi Dibongkar Polisi: Pelaku-Penadah Ditangkap

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyuwangi berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Banyuwangi, Selasa (12/8/2025). Enam orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka, empat orang penadah barang hasil curian turut digulung polisi.

    “Selain eksekutor, penadahnya juga turut kita amankan,” ungkap Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rama Samtama Putra saat Konferensi Pers di Mapolresta Banyuwangi, Selasa (12/8/2025).

    Menurut Kapolresta, para pelaku yang diamankan adalah mereka yang melakukan aksi kejahatan di Banyuwangi pada bulan Juli, dan paling banyak di bulan Agustus ini. “Total ada delapan TKP, dan lima TKP terjadi pada bulan Agustus ini,” jelas Kapolresta.

    Modus para pelaku curanmor ini dengan melihat peluang kelemahan pemilik kendaraan, mereka beraksi dengan menggunakan kunci yang ada di motor tersebut.

    “Para pelaku ini memang hunting atau mencari keberadaan motor yang kuncinya digantung, atau tau tempat menyembunyikan kunci seperti di dalam jok dan tempat lainnya,” terang Kapolresta.

    Ada dua eksekutor yang bertugas sebagai pemetik kendaraan, dari hasil penyelidikan dan pengungkapan berhasil diamankan tersangka pemetik DA, 30 dan KR, 40 keduanya warga Kecamatan Bangorejo.

  • Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya Akan Diangkat dari Dasar Laut Surabaya 12 Agustus 2025

    Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya Akan Diangkat dari Dasar Laut Surabaya 12 Agustus 2025

    Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya Akan Diangkat dari Dasar Laut
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada 2 Juli 2025 di kedalaman sekitar 49 meter di bawah permukaan laut akan diangkat.
    Tim pengangkat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya telah datang untuk melakukan survei di sekitar titik referensi 8 atau titik bangkai kapal berada, Selasa (12/8/2025).
    Dengan datangnya tim pengangkat, kepastian rencana pengangkatan bangkai kapal buatan tahun 2010 tersebut semakin jelas.
    Pengangkatan tersebut juga akan menjadi sejarah karena selama ini bangkai kapal yang tenggelam di Selat Bali belum ada yang berhasil diangkat.
    “Hari ini kami mendampingi tim dari PT Buto yang akan melaksanakan pengangkatan kapal,” kata Kasi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, Ni Putu Cahyani.
    Menurut Putu, PT Buto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan bawah laut.
    Perusahaan tersebut ditunjuk oleh pihak asuransi KMP Tunu Pratama Jaya.
    Sebelum prosesi pengangkatan, tim pengangkat kapal akan lebih dahulu melakukan survei ke empat hingga lima titik di sekitar bangkai KMP Tunu Pratama Jaya.
    Setelah survei dilakukan, PT Buto masih akan menunggu surat perintah kerja (SPK).
    Jika SPK telah keluar, alat-alat dan mesin pengangkat akan didatangkan ke Selat Bali.
    “Kemungkinan setelah antara seminggu atau dua minggu, setelah SPK dikeluarkan, baru dilaksanakan pengangkatan,” kata dia.
    Menurut dia, pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya sesuai dengan imbauan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) bahwa bangkai kapal yang tenggelam di sekitar wilayah perlintasan kapal, menurut aturan, wajib untuk diangkat.
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur soal kewajiban pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam.
    Pasal 203 menyatakan, pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 hari kalender sejak kapal tenggelam.
    Dalam kasus KMP Tunu Pratama Jaya, pihak yang menangani proses pengangkatan adalah asuransi.
    Sebab, perusahaan pemilik kapal telah mengasuransikan kapal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terulang Lagi, Warga Banyuwangi Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

    Terulang Lagi, Warga Banyuwangi Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

    Liputan6.com, Banyuwangi – Peristiwa meninggalnya warga di dalam sumur kembali terjadi di Banyuwangi. Kali ini dialami WLS (60) wanita asal Desa Keradenan, Kecamatan Purwoharjo, setelah sebelumnya dialami seorang wanita asal Bangorejo, berinisial M, Sabtu (9/8/2025) lalu.

    WLS ditemukan meninggal dalam sumur pada Minggu (10/8/2025) sekitar pukul 06.00 WIB. Katijan, kakak WLS, orang yang pertama menemukan tubuh korban terapung dalam sumur di belakang rumahnya.

    Kapolsek Purwoharjo AKP Heru Slamet Hariyanto mengatakan sepulangnya dari masjid, Katijan diketahui hendak mencuci piring dekat sumur rumahnya. Ia terperanjat melihat sesosok tubuh terapung dalam sumur.

    “Pada saat menimba air di sumur belakang tiba-tiba melihat WLS (korban) sudah dalam keadaan terlentang di dalam sumur,” terang Heru, Selasa (12/8/2025).

    Saat ditemukan, kata dia, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tubuhnya terbujur kaku terlentang di dalam sumur.

    Upaya evakuasi pun dilakukan polisi, diabantu perangkat desa dan warga setempat. Petugas medis kemudian melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban seusai dievakuasi.

    Heru menambahkan tak ditemukan luka maupun tanda penganiayaan terhadap tubuh korban. Pihak keluarga juga menerima kematian korban sebagai bagian dari takdir.

    “Pihak keluarga bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan autopsi dan menganggap bahwa kejadian tersebut murni musibah, dan dituangkan dalam surat pernyataan,” kata Heru.

    “Korban mempunyai riwayat penyakit stroke dan tak kunjung sembuh. Selanjutnya Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk di prosesi pemakaman di TPU Simbar Tampo,” tutup Heru

  • Kemnaker Siapkan 59 BLK untuk Sekolah Rakyat, Dorong Akses Pendidikan Lebih Merata – Page 3

    Kemnaker Siapkan 59 BLK untuk Sekolah Rakyat, Dorong Akses Pendidikan Lebih Merata – Page 3

    Yassierli menjelaskan gedung Sekolah Rakyat berlantai tiga berada di dalam area BPVP Banyuwangi yang memiliki luas hampir 10 hektar.

    Lantai 1 digunakan untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang kelas SD dan SMA, ruang guru dan TU, kepala sekolah, UKS, rekreasi, rapat serta gudang.

    Sementara lantai 2 telah disiapkan untuk dapur, ruang makan, asrama SD putra dan putri, asrama SMA putra dan putri. Sedangkan lantai 3 untuk asrama pamong. Tak ketinggalan juga tersedia fasilitas lapangan tenis.

    “Di BPVP Banyuwangi disiapkan masing-masing dua ruang belajar untuk SD dan SMA. Ruang belajar SMA ini penting karena nanti memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki BPVP Banyuwangi, ” katanya.

    Untuk proses rekrutmen siswa, Yassierli menegaskan akan diserahkan ke dinas sosial. Kemnaker akan mendukung maksimal program Sekolah Rakyat ini karena ingin memberikan kesempatan belajar diperoleh oleh semua orang.

    Yassierli berharap lulusan SMA di Sekolah Rakyat Banyuwangi ini nantinya memiliki skill, kompetensi vokasi dengan sertifikatnya. “Kami berharap Sekolah Rakyat ini bisa dimanfaatkan masyarakat yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan, ” katanya.

    Yassierli menambahkan melalui Sekolah Rakyat ini juga sebagai wujud Kemnaker ikut berkolaborasi untuk menyukseskan  salah satu program Presiden Prabowo yakni Sekolah Rakyat.