Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Nantinya, implementasi ini bakal diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lainnya.

    Implementasi itu merupakan salah satu dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.

    Akan tetapi, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 yaitu sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dari proyeksi penurunan jumlah orang miskin oleh DEN.

    Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi itu merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada orang miskin juga berjalan dengan baik, termasuk digitalisasi bansos.

    Namun, Arief pun menggarisbawahi proyeksi itu bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.

    “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Sebut Digitalisasi Layanan Bikin Anggaran Hemat sampai Rp 400 T

    Luhut Sebut Digitalisasi Layanan Bikin Anggaran Hemat sampai Rp 400 T

    Jakarta –

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi layanan pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga ratusan triliun. Hitungannya mencapai Rp 350-400 triliun penghematan bisa terjadi.

    Pemerintah sendiri akan memulai digitalisasi layanan pemerintah untuk pertama kali lewat program penyaluran bantuan sosial (bansos). Luhut mengatakan program ini akan berjalan di Banyuwangi sebagai proyek uji coba mulai September.

    “Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa. Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp 350-400 triliun,” sebut Luhut di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Dengan pencapaian penghematan sebesar itu, Luhut yang juga menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu juga mengatakan target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit anggaran bisa tercapai.

    Menurutnya, dalam waktu dekat mungkin belum tentu defisit akan menjadi 0%. Namun setidaknya defisit akan berkurang mulai tahun 2026, apalagi bila semua program digitalisasi layanan pemerintah dilakukan.

    “Jadi keinginan Presiden mungkin untuk budget defisit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang. Seperti yang beliau pidato kan itu mungkin ya tidak nol tapi secara bertahap sampai 2026, kita kira akan bisa kita lakukan dengan baik,” sebut Luhut.

    Luhut yang diminta jadi Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah ditugaskan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. Dia sudah membentuk tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

    Agenda Komite akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Lihat juga Video: Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T

    (acd/acd)

  • Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    “Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini angka yang sangat besar,” ujar dia lagi.

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Komite menggelar rapat perdana pada hari ini yang dipimpin oleh Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

    Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur Gumitir Tutup, Biaya Solar Pengemudi Bus Naik 40 Persen Surabaya 25 Agustus 2025

    Jalur Gumitir Tutup, Biaya Solar Pengemudi Bus Naik 40 Persen Surabaya 25 Agustus 2025

    Jalur Gumitir Tutup, Biaya Solar Pengemudi Bus Naik 40 Persen
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Rencana pembukaan jalur Gumitir, Jawa Timur, yang lebih cepat dari rencana sebelumnya menuai antusias masyarakat, terutama pengguna jalan yang sering melewati jalur tersebut.
    Salah satunya adalah sopir bus PO Handoyo jurusan Banyuwangi-Merak, Alwi, yang sejak ditutupnya jalur penghubung Banyuwangi-Jember merasa terkuras dari berbagai aspek, terutama pengeluaran.
    “Sejak jalur tutup, pengeluaran untuk solar nambah Rp 400.000 untuk sekitar 80 liter,” kata Alwi, Senin (25/8/2025).
    Alwi mencontohkan, sebelumnya jika mengaspal via Jember dari Surabaya ke Banyuwangi dan kembali ke Surabaya lagi, ia membutuhkan sekitar 200 liter solar.
    Namun, kini tidak cukup. Pengeluaran untuk solar Alwi bertambah 40 persen karena ia menuju Surabaya melalui jalur utara atau Situbondo.
    “Sebetulnya lebih cepat kalau langsung Banyuwangi-Surabaya, tapi saya kan ambil penumpang dari Jember dan Lumajang juga, jadi muter-muter,” tuturnya.
    Saat ini, jika perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi, yang biasanya melalui Lumajang dan Jember kemudian ke Gumitir, kini harus naik ke Bondowoso lalu Situbondo, baru bisa sampai ke Banyuwangi.
    Hal itu diakui Alwi cukup menguras tenaga dan waktu, baik dari kru bus maupun penumpang bus itu sendiri.
    “Seperti sekarang, kami dari Kota Banyuwangi harus jemput penumpang ke Kecamatan Genteng, kembali lagi lewat kota untuk ke Situbondo, lebih capek,” tuturnya.
    Alwi berharap perbaikan jalur Gumitir dapat terselesaikan lebih cepat dan pengguna jalan bisa segera kembali melintas.
    ”
    Alhamdulillah
    jika dibuka lebih cepat. Lebih senang, lebih bagus,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 30 Bandara Berstatus Internasional, InJourney Rayu Maskapai Buka Rute Baru – Page 3

    30 Bandara Berstatus Internasional, InJourney Rayu Maskapai Buka Rute Baru – Page 3

    Berikut ini daftar bandara internasional yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports:

    1. Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

    2. Bandara Kualanamu Deli Serdang

    3. Bandara Minangkabau Padang

    4. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

    5. Bandara Hang Nadim Batam

    6. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang

    7. Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta

    8. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka

    9. Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo

    10. Bandara Juanda Surabaya

    11. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

    12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok

    13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

    14. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

    15. Bandara Sam Ratulangi Manado

    16. Bandara Sentani Jayapura

    17. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

    18. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan

    19. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

    20. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

    21. Bandara Supadio Pontianak

    22. Bandara Raja Sisingamangaraja XII Tapanuli Tengah

    23. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

    24. Bandara Radin Inten II Bandar Lampung

    25. Bandara Adi Soemarmo Solo

    26. Bandara Dhoho Kediri

    27. Bandara Banyuwangi

    28. Bandara El Tari Kupang

    29. Bandara Pattimura Ambon

    30. Bandara Frans Kaisiepo Biak

     

  • Bupati Banyuwangi Buka Ruang Dialog “Curhat Bu Ipuk” untuk Dengar Langsung Keluhan Warga – Page 3

    Bupati Banyuwangi Buka Ruang Dialog “Curhat Bu Ipuk” untuk Dengar Langsung Keluhan Warga – Page 3

    Ipuk meminta agar Ibu Subawati mendapatkan bantuan melalui program Kanggo Riko, yang merupakan bantuan modal usaha terutama untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

    “Insya Allah ada solusi. Ibu tidak sendiri, tetap semangat nggih bu,” kata Ipuk menguatkan.

    Ada pula Ibu Hatiningsih yang curhat ingin menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah negeri. “Anak saya berkebutuhan khusus, dan sekarang sudah kelas 6 SD. Apakah nanti SMP-nya bisa di sekolah negeri?” harap Ningsih.

    “Anak ibu bisa masuk ke SMP Negeri. Karena Banyuwangi telah menerapkan sekolah inklusi, jadi anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke sekolah negeri,” tegas Ipuk.

    Di akhir pertemuan, Ipuk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Banyuwangi yang telah menyampaikan aspirasinya. Ipuk mengatakan, program ini nantinya akan dilakukan berkala.

    “Terima kasih kepada warga yang sudah menyampaikan aspirasinya, ini sangat berharga bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan,” tambah Ipuk. 

     

    (*)

  • Jawa Bakal Dikepung Banyak Tol Baru, Ini Daftarnya

    Jawa Bakal Dikepung Banyak Tol Baru, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bakal melanjutkan sejumlah proyek tol di tahun 2026 mendatang. Total ada 10 ruas tol yang saat ini status proyeknya tengah berjalan.

    Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam dokumen tersebut, terdapat 16 proyek jalan tol yang digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari jumlah itu, hanya 10 proyek yang masih berstatus dalam tahap pembangunan.

    Berikut Daftarnya:

    Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)
    Jalan Tol Serang-Panimbang
    Jalan Tol Semarang-Demak
    Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo
    Jalan Tol Kediri-Tulungagung
    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
    Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
    Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami

    Foto: Ilustrasi Tol Trans Jawa. (Dok. Jasa Marga)
    Ilustrasi Tol Trans Jawa. (Dok. Jasa Marga)

    Sedangkan 6 Jalan Tol lainnya berstatus sudah rampung pembangunannya, yaitu:

    Jalan Tol Batang-Semarang
    Jalan Tol Pandaan-Malang
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
    Jalan Tol Manado-Bitung
    Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
    Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

    Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km. Secara umum, hingga Semester I 2025, perkembangan proyek tol dengan penjaminan KPBU sebesar Rp 48.199,7 miliar dan US$3,8 miliar adalah sebagai berikut:

    Jalan Tol CJPP 100%
    Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) 92,6% untuk ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020. Untuk ruas 4 dalam proses amandemen terkait pengurangan lingkup proyek
    Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 100%
    Jalan Tol Serang Panimbang progres pengadaan tanah 99,1% dan progres konstruksi seksi 2 88,8%
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan progres pengadaan tanah 85% dan progres kontruksi seksi 2A 63%, seksi 2B 59,2%, seksi 3 74,2%
    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi progres pengadaan tanah seksi 1-3 99,7% dan untuk seksi 4-7 74,2%
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated telah digunakan sejak 12 Desember 2019.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ratapan Hamdani, Rumah Habis Terbakar Saat Ditinggal Bekerja Surabaya 23 Agustus 2025

    Ratapan Hamdani, Rumah Habis Terbakar Saat Ditinggal Bekerja Surabaya 23 Agustus 2025

    Ratapan Hamdani, Rumah Habis Terbakar Saat Ditinggal Bekerja
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Ardian Firman Hamdani dan istrinya hanya bisa meratapi rumah mereka yang berada di Dan Concrong, Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur telah rata dengan tanah karena dilalap si jago merah.
    Hamdani yang pulang sehabis mencari rongsokan, kaget bukan kepalang dan hanya bisa mematung melihat rumahnya habis rata dengan tanah.
    Dia bersama istrinya hanya bisa berjalan dengan lemas karena terkejut kala warga sekitar memberitahu mereka bahwa rumah mereka terbakar.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (22/8/2025) yang dilaporkan oleh tetangga Hamdani, Holifatur yang menelepon pemadam kebakaran 1,5 jam setelah peristiwa terjadi.
    “Dari hasil asesmen, sumber api awal berasal dari pembakaran sampah seperti kardus dan plastik,” kata Kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat) Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan.
    Usai membakar sampah, pemilik rumah kemudian meninggalkan sampah yang dibakar dan rumah dalam keadaan kosong untuk bekerja mencari rongsokan dengan istrinya.
    Diduga karena tiupan angin yang kencang, percikan api menjalar ke rumah demi permanen yang berbahan kayu , bambu, triplek, dan asbes tersebut.
    “Api berhasil dipadamkan 1 jam dengan mengerahkan dua unit pemadam kebakaran,” terang Yoppy.
    Kerugian ditaksir mencapai Rp 15 juta, sementara kini pasangan suami istri tersebut tinggal di rumah anak mereka yang berada di wilayah Pengatigan, Rogojampi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Hotel dan Restoran Dikenakan Royalti Lagu, Armuji: Yang Rugi Nanti Penciptanya Sendiri Surabaya

    2 Hotel dan Restoran Dikenakan Royalti Lagu, Armuji: Yang Rugi Nanti Penciptanya Sendiri Surabaya

    Hotel dan Restoran Dikenakan Royalti Lagu, Armuji: Yang Rugi Nanti Penciptanya Sendiri
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji merespons penerapan pembayaran royalti lagu bagi hotel, restoran, bahkan bus. 
    Menurut dia, penagihan royalti lagu tersebut nantinya akan merugikan musisi itu sendiri.
    “Saya kira royalti lagu ini, mereka sesama penyanyi saja masih beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ini terjadi selang pendapat,” ujar Cak Ji saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (21/8/2025).
    Menurutnya, musisi yang melarang lagunya diputar di tempat-tempat umum akan membawa kerugian karena akan banyak hotel, restoran, atau bus yang memboikot lagu-lagu tersebut.
    “Justru ini menguntungkan bagi mereka yang tidak pro-royalti, dipersilakan untuk membawakan lagu-lagunya, kan begitu,” tuturnya.
    Namun, lanjutnya, masih merupakan hal yang wajar bagi lagu yang sedang hits atau naik daun untuk dikenakan royalti.
    “Misalnya, hitsnya 5-6 bulan mencapai puncaknya itu mungkin (wajar) yang dikenakan royalti, tapi kalau sudah tidak hits, lalu mereka mengenakan royalti, ya orang ya malas, nyari yang enggak kena royalti saja,” ucapnya.
    Armuji mengatakan, penagihan royalti tersebut seharusnya tidak membawa kerugian bagi restoran atau hotel karena masih ada banyak lagu tanpa royalti lainnya yang dapat diputar.
    “Mereka juga membawakan lagu-lagu yang lainnya kok. Lagu-lagu barat juga enggak ada masalah. Yang rugi malah penciptanya sendiri karena lagu mereka mungkin bisa diboikot itu nanti,” kata Armuji.
    Penerapan pembayaran royalti lagu yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi kontroversi.
    Salah satu pihak yang terdampak adalah hotel dan restoran.
    Bahkan, mereka sudah mendapat tagihan bayar royalti lagu sejak 2 tahun belakangan.
    “Sebetulnya sudah 2 tahun ini sudah masuk (tagihan). Tapi tertentu saja, seperti bintang 5, sekarang semuanya,” kata Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono, Rabu (20/8/2025).
    Kini, yang terdampak tagihan royalti bukan hanya hotel bintang 5 tetapi juga bintang 3 dan 4 di Malang, Batu, Surabaya, hingga Banyuwangi.
    “Sekarang hampir 50 persen lebih hotel dan resto terdampak. Restoran tergambar paling besar terus lobby di Family Hotel dan Business Hotel yang punya kafe,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim

    Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons isu perubahan iklim.

    “Bapak-Ibu sekalian tentu kita bisa rasakan dampak dari global boiling ini. Sebagai mantan kepala daerah, yang menghantui para kepala daerah seluruh Indonesia itu sekarang sama. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba longsor, dan sebagainya. Gagal panen dan sebagainya. Jadi global boiling ini dekat dengan keseharian kita,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada acara Nusantara Energy Forum di NT Tower Lantai 5, Jakarta, Rabu (20/8).

    Bima memaparkan, berdasarkan data yang diperolehnya, sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia berasal dari industri pengolahan.

    Sektor lain meliputi pengadaan listrik dan gas, pertanian, kehutanan, serta perikanan. Selain itu, transportasi juga menyumbang emisi cukup signifikan, ditambah persoalan sampah dan limbah yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dari total potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, baru sekitar 6,7 gigawatt yang dimanfaatkan. Dari potensi tenaga bayu sebesar 155 gigawatt, baru digunakan sekitar 0,2 gigawatt, demikian juga dengan energi surya, pemanfaatannya masih sangat kecil.

    “10 provinsi yang melaporkan bahwa capaian porsi dari energi baru terbarukan dalam porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2023 [yang] telah melebihi target. 10 provinsi saja. Bengkulu, Sumsel (Sumatera Selatan), Sumut (Sumatera Utara), Kepri (Kepulauan Riau), Babel (Kepulauan Bangka Belitung), DKI (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Jabar (Jawa Barat), DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Sulut (Sulawesi Utara), dan Sulsel (Sulawesi Selatan),” ujarnya.

    Selain itu, Bima juga mendorong daerah mulai menerapkan penganggaran hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ia berharap strategi ini dapat diimplementasikan lebih luas.

    “Jadi gubernur membantu kota/kabupaten apabila ada pembangunan yang bernuansa iklim berkelanjutan. Kota/kabupaten memberikan insentif bagi kelurahan dan sebagainya. Jadi transfer anggaran berbasis ekologi namanya,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari komitmen mengendalikan emisi karbon. Komitmen itu diwujudkan melalui target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) sesuai Paris Agreement yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.

    NZE merupakan kondisi keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dengan jumlah yang dapat diserap kembali melalui pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon secara simultan.

    Bima juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam pengelolaan energi dan lingkungan. Misalnya, Kota Surabaya dengan program pembayaran ongkos Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik.

    Di Provinsi Bali, kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai telah diterapkan. Kabupaten Banyuwangi mengembangkan konsep desa wisata berbasis konservasi, sementara Kota Balikpapan menata zonasi hutan kota. Adapun Kabupaten Bekasi memanfaatkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah limbah industri.

    Terakhir, Bima optimistis kehadiran kepala daerah yang mayoritas berasal dari generasi muda akan membuat isu lingkungan menjadi atensi bersama. Dengan begitu, kolaborasi lintas pihak diharapkan semakin kuat.

    “Jadi ini perspektif politiknya, perspektif kawanan kekuasaannya yang membuat kita semakin sadar bahwa kolaborasi ini harus dilakukan oleh semua,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.