Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut

    Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program GovTech mulai uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, September mendatang. Hal ini dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, saat rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (27/8/2025).

    “GovTech ini tadi sudah dilaporkan ke Presiden piloting-nya nanti ada di Banyuwangi dan semua sudah disiapkan secara final,” kata Luhut kepada wartawan.

    Rencananya pilot project layanan digitalisasi pemerintah yang terintegrasi ini akan dilakukan pada bulan September. Jika berjalan lancar maka akan diluncurkan secara nasional di tahun 2026.

    “Mungkin akhir September (pilot project),” ucapnya.

    “Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini,” kata Luhut.

    Luhut menjelaskan bahwa nantinya Govtech ini akan digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena akan digunakan pendataan ulang bagi masyarakat penerima manfaat juga identifikasi yang lebih akurat.

    “Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil,” katanya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terminal Purabaya harapkan bantuan TNI dan polisi jaga kondusivitas

    Terminal Purabaya harapkan bantuan TNI dan polisi jaga kondusivitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Terminal Purabaya harapkan bantuan TNI dan polisi jaga kondusivitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Pengelola Terminal Tipe A Purabaya Surabaya mengharapkan adanya bantuan kerja sama dengan TNI dan polisi untuk menjaga kondusivitas khususnya dalam upaya memberantas calo yang meresahkan calon penumpang.

    Kepala Terminal Tipe A Purabaya Eko Hadi Prasetyo mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa melakukan pengawasan ketertiban di dalam area terminal.

    “Kami mengharapkan bantuan oleh pihak lain dalam hal ini TNI dan polisi untuk memastikan keamanan terminal dari maraknya praktik calo,” kata Eko di Sidoarjo, Senin.

    Menurutnya, selama penumpang berada di dalam area terminal maka ia dapat memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang dari praktik calo.

    Hal ini menjadi kekhawatiran pihak terminal maupun masyarakat menyusul adanya kasus pemukulan terhadap seorang calo oleh oknum penumpang dan teman-temannya di luar area terminal pada Rabu (20/8) lalu.

    Eko mengatakan hal tersebut terjadi di luar wilayah terminal sehingga pihaknya mengaku lebih sulit dalam memantau pergerakan calo yang meresahkan.

    Selain itu, Eko mengaku pihak Terminal Purabaya juga kekurangan personel untuk bisa menjangkau pelayanan di seluruh area terminal.

    “Saat ini kami akui adanya kekurangan personel akibat imbas efisiensi. Sehingga kami butuh bantuan pihak luar seperti TNI dan polisi dalam memastikan keamanan penumpang baik di dalam area terminal maupun di luar,” kata Eko.

    Dengan kondisi maraknya calo di Terminal Purabaya, ia mengimbau masyarakat lebih bijak dalam melakukan transaksi pembelian tiket perjalanan.  

    Ia menuturkan pembelian tiket melalui aplikasi jasa perjalanan online dapat menjadi alternatif yang baik untuk memperkecil peluang interaksi antara calon penumpang dan calo.

    Sebelumnya, sebuah video viral di berbagai sosial media yang memperlihatkan seorang calo berinisial R dipukuli oleh beberapa orang. Kepada polisi R mengaku bahwa ia menjual tiket bus tujuan Banyuwangi kepada seorang pria dengan harga Rp125.000.

    Setelah menunggu beberapa jam bus yang dijanjikan R tak kunjung datang sehingga calon penumpang tersebut meminta uangnya dikembalikan. R kemudian mengembalikan uang tersebut sebesar Rp100.000. 

    Merasa kurang dari nominal yang diberikannya, pria calon penumpang tersebut memanggil sejumlah kawannya dan kemudian melakukan aksi pengeroyokan kepada R. Hingga kini kasus tersebut masih didalami polisi guna mencari para pelaku.

    Sumber : Antara

  • Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran Surabaya 26 Agustus 2025

    Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran Surabaya 26 Agustus 2025

    Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember ditutup untuk sementara waktu guna perbaikan jalur, dan rencananya akan dibuka kembali awal September.
    Sopir antusias dan menyambut gembira pembukaan jalur lebih awal, sebab mereka yang biasanya dari Banyuwangi menuju Jember lalu ke Surabaya, harus memutar lewat Situbondo dan Bondowoso.
    Namun selain meningkatnya pengeluaran, waktu serta tenaga yang dibutuhkan untuk perjalanan yang lebih panjang, terdapat hal krusial lain yang dikeluhkan sopir.
    “Di Situbondo terutama Karang tekok (wilayah hutan Baluran, Kecamatan Asembagus) bolak balik laka lantas,” kata Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, Selasa (26/8/2025).
    Intensitas kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut bisa berkisar 2 hingga 3 hari sekali, yang disebutnya menghambat operasional kendaraan lainnya.
    Pihaknya pun sudah berkirim surat ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, namun hingga berita ini ditulis, Slamet mengaku protesnya belum pernah ditanggapi.
    “Tidak pernah ada tanggapan. Saya minta penerangan di alas Baluran,” urainya.
    Dia juga mengungkap bahwa pihaknya berharap ada pemasangan pita kejut di titik-titik tertentu. Slamet menuntut perhatian Pemprov Jawa Timur.
    “Keamanan kurang,” tambahnya melalui sambungan telepon.
    Kini, dengan percepatan pembukaan jalur Gumitir, Slamet mengaku lega dan mengapresiasi langkah tersebut sebab selama ini ia mengaku merasakan kesulitan dan kerugian.
    Biaya operasional menjadi jauh lebih besar dan penerimaan barang hingga ke tangan pelanggan juga lebih lama dan dia sering mendapatkan keluhan.
    “Memberatkan armada, pelaku usaha juga. Barang rata-rata jadi naik,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital  Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, program digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan mulai diuji coba pada September 2025.
    Luhut menyebutkan, dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
    “Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos,
    cash transfer
    , dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (Bila) semua itu betul-betul
    targeted
    ,” kata Luhut di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).
    Luhut menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen.
    Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
    “Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut
    Digitalisasi ini merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
    Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang, dan bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian, termasuk penyaluran bansos oleh Kemensos agar lebih tepat sasaran.
    “Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen
    mistargeted
    , tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden, salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” kata Gus Ipul.
    “Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” ujar dia.
    Gus Ipul melanjutkan, keunggulan lain dari program digitalisasi ini terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.
    Ia mengatakan, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.
    “Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” kata Gus Ipul.
    “Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    Luhut mengungkapkan, sekitar tujuh bulan lalu Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya untuk mempercepat agenda digitalisasi pemerintahan. Sejak itu, dirinya mendalami berbagai aspek digitalisasi dan berdiskusi dengan sejumlah pakar, termasuk mencontoh pengalaman negara lain.

    “Di Amerika Serikat, pemanfaatan AI dan sistem digital mampu menghemat miliaran dolar per hari. Ini membuktikan betapa besar dampaknya jika digitalisasi dijalankan secara serius, menyeluruh, dan terkoordinasi,” tulis Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Mengacu pada amanat Perpres 83 Tahun 2025, Luhut resmi memimpin kickoff meeting Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Pertemuan perdana ini disebut menjadi langkah awal untuk menerjemahkan visi Presiden menjadi aksi nyata dengan membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdaulat.

    Sebagai tahap awal, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi fokus utama, dengan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung menyaksikan implementasi program ini.

    Sistem baru tersebut dirancang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penerima bantuan dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara data penerima akan diverifikasi lintas lembaga, mulai dari BPJS, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

    Luhut yang juga sekaligus menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital bangsa.

    “Satu prinsip yang saya ingin komite sepakati: data milik bangsa harus dikelola rakyat Indonesia dan tetap berada di dalam negeri. Hanya dengan cara itulah kedaulatan digital negara ini terjaga,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh terhambat oleh ego sektoral. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan integrasi seluruh kementerian dan lembaga.

    “Semoga pertemuan hari ini menjadi titik tolak menuju pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaulat. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat, saya yakin digitalisasi pemerintahan akan menjadi perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

    Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar dia lagi.

    Rencana Diperluas ke Daerah Lain

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.

    Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

    “Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

  • Pemerintah bakal terapkan sistem digital untuk program MBG

    Pemerintah bakal terapkan sistem digital untuk program MBG

    Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berencana untuk menerapkan sistem berbasis digital pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penyaluran program.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    “Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dengan cara itu, lanjut Luhut, Presiden Prabowo Subianto bisa mendapatkan data yang lengkap untuk menjadi landasan pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Karena ide yang diberikan oleh Presiden dengan Makan Bergizi Gratis itu menurut saya ide yang sangat hebat. Tapi, eksekusinya perlu kita sama-sama bantu, sehingga itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

    Komite ini bertugas melaksanakan tiga agenda utama, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Untuk digitalisasi program bansos, komite bakal memulai implementasi perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyuwangi Jadi Laboratorium Uji Coba Digitalisasi Bansos – Page 3

    Banyuwangi Jadi Laboratorium Uji Coba Digitalisasi Bansos – Page 3

    Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggunakan sistem voucher digital dalam hal transportasi. Menurut Ahok, sistem tiket konvensional bisa diganti dengan voucher digital.

    “Zaman berubah kan, zaman berubah belum tentu yang saya (terapkan) contoh dulu parkir pakai sistem mesin, zaman saya nih, sekarang mungkin sudah tidak efisien karena semua orang tukang parkir punya HP. Kenapa enggak digital aja gitu loh. Nah mungkin harus dicocokkan kayak gitu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025). Selain itu, Ahok juga menyarankan penggunaan sistem voucher digital dalam penyaluran bantuan milik pemerintah daerah. Dia menilai, penerapan sistem ini mampu menciptakan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan dana.

     Ahok menyebut, konsep voucher digital berbeda dengan pembagian bantuan tunai atau diskon biasa. Dengan sistem ini, bantuan yang diberikan pemerintah berupa poin atau kredit digital dapat digunakan masyarakat untuk keperluan tertentu, misalnya transportasi atau belanja kebutuhan pokok.

    “Kenapa pakai voucher itu penting? Kalau kamu bagiin-bagiin orang, kasih diskon, begitu dia enggak pakai atau dia jual duit Pemda keluar,” ujar Ahok.

     

  • Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kopi dan kakao menjadi dua komoditas yang menopang ekonomi petani sekaligus memperkuat posisi dan daya saing Jawa Timur di pasar global.

    “Dua komoditas ini tidak hanya menopang ekonomi petani tetapi juga memperkuat daya saing daerah di pasar global,” kata Khofifah dalam Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) 2025 di Surabaya, Selasa.

    Khofifah mengatakan Jawa Timur masuk empat besar produsen kopi nasional dengan luas areal 122.623 hektare dan produksi mencapai 78.688 ton dengan berkontribusi pada ekspor kopi se-Jawa tercatat 87 persen.

    Produksi itu terbagi atas robusta yang berkembang di dataran menengah dan rendah, serta arabika yang tumbuh di dataran tinggi dengan memiliki potensi premium untuk ekspor.

    Beberapa sentra utama kopi Jatim di antaranya Bondowoso dengan Java Ijen Raung Coffee, Jember yang menjadi pusat penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka), serta Malang, Pasuruan, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi.

    Selain kopi, kakao juga menjadi andalan perkebunan Jatim dengan areal 50.096 hektare dan produksi 23.599 ton yakni sentra tersebar di Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Malang Selatan.

    “Sejumlah daerah bahkan telah mengembangkan hilirisasi menjadi produk olahan cokelat bernilai tambah,” ujar dia.

    Oleh sebab itu, Khofifah mengajak berbagai pihak mendukung pengembangan kedua komoditas tersebut termasuk melalui acara Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Surabaya.

    Menurut Khofifah, JCFF merupakan strategic flagship event yang mempertemukan petani, UMKM, akademisi, dunia usaha, dan wisata heritage dalam satu ekosistem.

    “JCFF adalah ruang kolaborasi. Kita ingin kopi, cokelat, dan rempah Jatim tidak hanya berhenti sebagai komoditas, tetapi lahir menjadi produk bernilai tambah melalui riset, inovasi, dan teknologi,” ujar dia.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti pun memastikan mereka siap mendukung pengembangan kopi, kakao, dan rempah di Jawa Timur.

    Terlebih, ia mengatakan Jatim adalah produsen utama kopi Jawa dengan kontribusi 48 persen terhadap total produksi sehingga optimalisasi sangat diperlukan agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    “Kami ingin pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan bukan hanya dinikmati perusahaan besar tetapi juga mengangkat pendapatan UMKM,” kata Destry.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Nantinya, implementasi ini bakal diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lainnya.

    Implementasi itu merupakan salah satu dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.

    Akan tetapi, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 yaitu sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dari proyeksi penurunan jumlah orang miskin oleh DEN.

    Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi itu merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada orang miskin juga berjalan dengan baik, termasuk digitalisasi bansos.

    Namun, Arief pun menggarisbawahi proyeksi itu bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.

    “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.