Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Tersangka Kasus KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan Kini Berstatus Tahanan Kota

    Tersangka Kasus KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan Kini Berstatus Tahanan Kota

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Tersangka kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan, kini telah berstatus tahanan kota.

    Diketahui, Delnov sempat ditahan pada 25 Agustus lalu. Saat dibawa ke Lapas Banyuwangi oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Perhubungan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, pejabat PT Raputra Jaya itu sempat mengajukan penangguhan penahanan.

    “Iya pihak tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan saat diantar ke Lapas,” kata Plh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Widodo, Selasa (2/9/2025).

    Selanjutnya, Delnov keluar dari lapas pada 26 Agustus. Artinya, ia sempat mendekam di tahanan semalam.

    “Lalu saat ini tersangka mengajukan upaya hukum penahanan kota,” tambah Widodo.

    Delnov ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Perhubungan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi pada 25 Agustus lalu.

    Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa penetapan tersangka telah dikeluarkan melalui Surat Ketetapan nomor AL.812/05/07/KSOP.TG.WI/2025 tertanggal 22 Agustus 2025 lalu.

    Berdasarkan bukti yang cukup, sebagaimana dijelaskan dalam surat itu, Delnov diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran sehubungan dengan perkara kecelakaan KMP Tunu.

    Widodo membenarkan soal penetapan tersangka Delnov dan memastikan bahwa surat perintah penahanan yang beredar adalah asli.

    “Yang menetapkan tersangka dan memerintahkan penahanan itu dari penyidik PNS Kementerian Perhubungan,” kata Widodo.

    Sebelumnya, Delnov beberapa kali tampak ke publik setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ia sempat hadir saat penutupan operasi SAR KMP Tunu.

    Terakhir terlihat, dia hadir mewakili perusahaan saat hearing bersama perwakilan keluarga korban KMP Tunu yang masih hilang di DPRD Banyuwangi pada 19 Agustus lalu. [alr/beq]

  • Delnov Sihombing Nababan Pimpinan PT Raputra Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Delnov Sihombing Nababan Pimpinan PT Raputra Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Salah satu pimpinan PT Raputra Jaya pemilik KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan selaku Wakil Kepala Cabang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kemenrerian Perhubungan.

    Diketahui kini Delnov juga telah bermukim di Lapas Banyuwangi sejak dikeluarkan melalui Surat Ketetapan nomor AL.812/05/07/KSOP.TG.WI/2025 tertanggal 22 Agustus 2025.

    Penetapan tersangka diketahui setelah melihat bukti yang cukup, dan telah dijelaskan dalam surat. Delnov diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran sehubungan dengan perkara kecelakaan KMP Tunu.

    Plh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Widodo membenarkan soal penetapan tersangka Delnov dan memastikan bahwa surat perintah penahanan yang beredar adalah asli.

    “(Yang menetapkan tersangka dan memerintahkan penahanan) itu dari penyidik PNS Kementerian Perhubungan,” kata Widodo, saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).

    Widodo memastikan, Delnov juga telah ditahan di Lapas Banyuwangi. Proses penahanan berlangsung pada sekitar pekan lalu.

    “Kemarin sudah diserahkan ke rutan. Saya lupa persisnya kapan, antara tanggal 26 – 28 Agustus kalau tidak salah,” lanjut Widodo.

    Berdasarkan surat tersebut, pertimbangan penahanan karena Delnov dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

    Proses penahanan dijelaskan berlangsung selama 20 hari terhitung mulai 25 Agustus hingga 13 September 2025.

    Sekadar informasi, Delnov beberapa kali tampak ke publik setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ia sempat hadir saat penutupan operasi SAR KMP Tunu.

    Terakhir, ia hadir mewakili perusahaan saat hearing bersama perwakilan keluarga korban KMP Tunu yang masih hilang di DPRD Banyuwangi pada 19 Agustus lalu. [tar/ian]

  • Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengenai perlindungan pekerja migran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jember sudah mempermudah layanan bagi calon pekerja migran.

    “Insyaallah perda ini menunggu cantolan undang-undang yang hari ini sedang direvisi. Tidak mungkin kita bikin perda terus cantolan di atasnya belum ada,” kata Bupati Fawait, usai acara pembukaan desk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember, Senin (1/9/2025).

    Fawait mengatakan, perda untuk pekerja migran di Jember harus diwujudkan. Namun sembari menanti itu, Pemkab Jember membuka fasilitas desk BP2MI yang mempermudah layanan terhadap calon pekerja migran.

    Pembukaan layanan ini menindaklanjuti komitmen Pemkab Jember dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pengurusan administrasi bagi para calon PMI tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya, Malang, Banyuwangi. Cukup bisa di Jember,” kata Fawait.

    Saat ini kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember masih belum selesai dibangun. Administrasi ketenagakerjaan untuk sementara waktu diurus dan dilayani tuntas di kantor Dinas PMPTSP Jember.

    “Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan komitmen Presiden Prabowo, bahwa kita harus mempermudah para calon pekerja migran Indonesia untuk mengurus prosedur, sehingga nanti mereka yang berangkat ke luar negeri terdata dengan baik dan berangkatnya secara prosedural,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, masih banyak warga Jember yang memilih menjadi pekerja migran lewat jalur non prosedural. “Ini karena tidak tahu alurnya dari awal sampai akhir. Bahkan ngurusnya memang terlalu jauh selama ini: ke Surabaya, ke Malang, dan ke Banyuwangi,” katanya.

    Pemkab Jember sudah merancang program sosialisasi ke sekolah dan pesantren serta masyarakat luas soal prosedur menjadi pekerja migran. “Kalau ada orang mau jadi PMI, ini loh prosedurnya, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Fawait.

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk calon dan purna pekerja migran Indonesia. “Harapannya, calon pekerja migran bekerja ke luar negeri tidak cuma bekerja di ‘sektor informal’ saja, tapi bisa ke sektor-sektor yang high skill. Harapan kami, kalau itu terjadi mereka bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar,” katanya.

    Bupati Fawait juga ingin jangkauan negara tujuan pekerja migran asal Jember bisa lebih luas. “Kita berharap bisa ke negara-negara yang lebih terjamin soal masalah besaran gajinya. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan kalau belum, mungkin bisa ke Eropa,” katanya.

    Namun, lanjut Fawait, kemampuan berbahasa harus dimiliki. “Mudah-mudahan ke depan program kita ini, pekerja migran yang berangkat dari Jember bisa mendapatkan kemampuan berbahasa yang lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja di sektor yang lebih baik di luar, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya. [wir/ian]

  • Kejari Luncurkan Program Jaya Sakti Upaya Percepatan Pengembalian BB

    Kejari Luncurkan Program Jaya Sakti Upaya Percepatan Pengembalian BB

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi melalui bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R) meluncurkan program “Jaya Sakti” atau Kejari Banyuwangi Melayani Eksekusi Barang Bukti.

    Program tersebut diluncurkan sebagai bentuk terobosan dalam mempercepat proses pengembalian barang bukti (BB).

    Setelah diluncurkan, program Jaya Sakti langsung melakukan eksekusi terhadap 60 perkara yang sudah inkrah. Dari puluhan perkara tersebut, terdapat 26 kendaraan sepeda motor yang merupakan milik warga binaan di Lapas kelas IIA Banyuwangi ditangani dengan langsung terjun ke lokasi untuk pendataan.

    Petugas Kejaksaan nantinya akan memberikan surat kuasa yang bisa digunakan oleh penerima barang bukti.

    Surat tersebut bisa digunakan oleh para warga binaan untuk menunjuk pihak keluarga inti atau anggota keluarga lain yang dipercaya guna mengambil BB ke Kejari Banyuwangi.

    “Kegiatan ini menjadi ajang komunikasi langsung antara petugas PAPBB Kejari Banyuwangi dengan para penerima hak BB sesuai keputusan Pengadilan,” ujar Kajari Banyuwangi, A.O Mangonta melalui Kasi PB3R Kejari Banyuwangi Putu Oka S, Sabtu (30/8/2025).

    Oka menjelaskan, bahwa terdapat 60 perkara yang sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap inkrah, namun barang buktinya belum diambil. Dari jumlah tersebut, 26 kendaraan bermotor diantaranya merupakan milik warga binaan di Lapas Banyuwangi.

    “Dari itulah, kita berusaha memberikan pemberitahuan kepada sejumlah warga binaan. Agar, mereka mengetahui jika ada BB yang kembali kepada mereka untuk bisa diambil,” jelasnya.

    Oka menjelaskan, tidak hanya sekadar mengumumkan pihaknya juga membawakan surat kuasa yang bisa digunakan oleh penerima. Surat tersebut, tentu bisa digunakan untuk menunjuk anggota keluarga yang dipercaya guna mengambil barang bukti.

    “Jadi kita hanya ingin memberikan kemudahan bagi para warga binaan, tentu dalam pengambilan BB tidak ada pungutan biaya apapun alias gratis,” ungkapnya.

    Oka berharap, melalui kegiatan ini warga binaan kembali mendapatkan haknya. Serta hal ini sebagai wujud dan komitmen Kejari, karena tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum.

    “Tentunya kita selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang humanis, transparan, dan memudahkan masyarakat, termasuk para warga binaan yang berhak atas barang bukti,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Mayoritas Kepala Daerah Minim Pengalaman, Mendagri Tito Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

    Mayoritas Kepala Daerah Minim Pengalaman, Mendagri Tito Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan, mayoritas kepala daerah hasil pilkada terakhir merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman memimpin, sehingga membutuhkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Data kami, 80 persen itu adalah yang belum pernah menjabat, baik sebagai wakil bupati, bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, maupun wakil gubernur,” kata Tito saat berpidato dalam agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di Jakarta, Antara, Kamis, 28 Agustus.

    Tito menyebut, dari total 548 kepala daerah yang dilantik hingga Februari 2025, sekitar 80 persen belum pernah menduduki jabatan eksekutif di tingkat daerah. Sementara 20 persen lainnya sudah memiliki pengalaman memimpin dan jam terbang yang cukup.

    “Jadi, memang perlu mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” ujar Tito.

    Ia juga menyinggung keberadaan tiga asosiasi besar kepala daerah yang menjadi wadah koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Ketiganya adalah Asosiasi Gubernur yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris, Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) yang diketuai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Apkasi yang kini dipimpin Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Menurut Tito, Apkasi menjadi organisasi kepala daerah terbesar dengan 416 anggota dan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kabupaten.

    Dengan banyaknya kepala daerah baru, kata Tito, arahan Presiden menjadi sangat penting agar mereka mampu menjalankan pemerintahan daerah dengan baik serta mendukung program nasional yang digulirkan pemerintah pusat.

  • Apindo berharap keterlibatan pengusaha dalam proyek “giant sea wall”

    Apindo berharap keterlibatan pengusaha dalam proyek “giant sea wall”

    sepanjang pantai utara Jawa, dari Banten sampai Banyuwangi, itu memang potensi pengembangan industri, khususnya manufaktur

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha sejak tahap perencanaan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, mengingat potensi besar proyek ini bagi pengembangan industri di sepanjang pantai utara Jawa.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan Apindo menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang dibentuk untuk pembangunan tanggul laut raksasa.

    Ia menilai pembentukan badan otoritas itu merupakan langkah awal yang positif.

    “Secara khusus belum (ada komunikasi), ini baru dibentuk badannya. Namun, saya pikir memang harus dimulai, karena nilai untuk pembangunannya kan memang luar biasa itu,” ujarnya.

    Meskipun komunikasi resmi dengan pihak pengusaha belum dimulai, Sanny mengusulkan agar pelaku usaha dilibatkan dalam perencanaan megaproyek ini.

    Menurut Sanny, proyek tanggul laut raksasa ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, melainkan juga berpotensi besar untuk pengembangan kawasan industri, khususnya manufaktur.

    “Di sepanjang pantai utara Jawa, dari Banten sampai Banyuwangi, itu memang potensi pengembangan kegiatan industri, khususnya industri manufaktur,” kata Sanny.

    Ia menilai pelibatan pengusaha sejak awal akan memastikan bahwa proyek ini dapat diselaraskan dengan kebutuhan industri, sekaligus menciptakan peluang untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

    Presiden Prabowo Subianto pada Senin (25/8) mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

    Badan ini dibentuk untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa. Keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasad Nenek di Banyuwangi Ditemukan dengan Luka Lebam, Polisi Ungkap Faktanya Surabaya 28 Agustus 2025

    Jasad Nenek di Banyuwangi Ditemukan dengan Luka Lebam, Polisi Ungkap Faktanya Surabaya 28 Agustus 2025

    Jasad Nenek di Banyuwangi Ditemukan dengan Luka Lebam, Polisi Ungkap Faktanya
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Jasad seorang nenek bernama Suraten ditemukan meninggal dunia di rumahnya, Dusun Setembel RT 06 RW 01 Desa Gambiran Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).
    Jenazah Suraten ditemukan oleh tetangganya sendiri, Samsiyah yang masuk ke rumah Suraten dengan tujuan ingin bertanya kondisi karena tetangganya itu tidak keluar rumah sama sekali.
    “Saksi Samsiyah masih melihat korban beraktivitas pada hari Rabu (27/8/2025) pukul 15.00 WIB,” kata Kapolsek Gambiran, AKP Badrodin Hidayat.
    Kemudian pada hari berikutnya, saat hendak mencari tetangganya, Samsiyah mendapati rumah Suraten dalam keadaan tidak terkunci.
    Spontan, Samsiyah masuk kedalam rumah dan menemukan tetangganya sudah tidak bergerak dengan badan membengkak.
    Samsiyah yang syok segera meminta bantuan warga sekitar.
    Setelah mendapat laporan, polisi dan petugas kesehatan mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan, disusul Tim Inafis Polresta Banyuwangi.
    Hasil olah TKP, jenazah ditemukan sudah dalam keadaan terlentang di atas kasur dengan mengenakan pakaian lengkap berwarna ungu terong dan mengenakan sarung bermotif batik.
    “Jenazah sudah mengalami lebam mayat pada sebagian tubuh. Jasad diduga karena proses dari pembusukan mayat,” ucap Hidayat.
    Polisi dan petugas kesehatan juga tak menemukan adanya luka baru atau tanda tanda kekerasan pada jenazah yang diperkirakan meninggal dunia dalam kurun waktu 1×24 jam tersebut.
    Temuan tersebut sekaligus menepis isu yang mengatakan bahwa korban diduga menjadi korban pembunuhan sebab ditemukan luka-luka di tubuhnya.
    “Ada salah satu warga menyampaikan bahwa kalung milik korban tidak terlihat di leher (menghilang), akan tetapi setelah dilakukan olah TKP didapatkan kalung tersebut masih menempel pada leher korban dan tertutup oleh lebam yang ada di leher korban bagian depan,” urai Hidayat.
    Berdasarkan hasil dari olah TKP diperkuat dengan hasil pemeriksaan medis dan keterangan saksi, dugaan awal penyebab kematian korban dikarenakan mati wajar faktor usia dan dikuatkan oleh keterangan anak korban akhir-akhir ini sering sakit-sakitan.
    Setelah proses olah TKP selesai, Kapolsek Gambiran didampingi Kepala Dusun dan Tim olah TKP menyampaikan temuan kalung tersebut kepada seluruh warga masyarakat guna menghindari beredarnya informasi negatif.
    Untuk mengetahui penyebab pastinya dari kematian korban maka perlu dilakukan beda mayat atau otopsi.
    Namun pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan meninggalnya korban dan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi.
    “Keluarga membuat surat pernyataan menolak otopsi. Dan selama pelaksanaan evakuasi, berlangsung aman, lancar dan kondusif,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga BYD Atto 1 di Surabaya, Mulai Rp 209 Juta

    Harga BYD Atto 1 di Surabaya, Mulai Rp 209 Juta

    Jakarta –

    BYD Atto 1 resmi meluncur di Jawa Timur melalui ajang GIIAS Surabaya 2025 yang digelar 27 Agustus-31 September di Grand City Convex. Harga BYD Atto 1 di Surabaya mulai Rp 209 juta untuk varian dynamic dan Rp 249 juta buat varian premium.

    Harga BYD Atto 1 di Surabaya lebih mahal dari harga BYD Atto 1 di Jakarta. BYD Atto 1, yang resmi diperkenalkan pada ajang GIIAS 2025 lalu di Tangerang, ICE-BSD City, dipasarkan mulai Rp 195 juta untuk versi dynamic dan Rp 235 juta buat versi premium. Artinya harga Atto 1 di Surabaya lebih mahal Rp 14 juta.

    “Peluncuran BYD Atto 1 di Indonesia menjadi salah satu langkah penting kami buat menyediakan solusi mobilitas yang sesuai dengan dinamika masyarakat urban saat ini. Sebagai city car listrik BYD, Atto 1 dirancang untuk mengutamakan efisiensi, kemudahan, dan desain modern, sekaligus menjawab kebutuhan akan kendaraan yang lebih berkelanjutan. Kami harap kehadiran model ini dapat memperluas akses terhadap kendaraan listrik di Indonesia dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Eagle Zhao selaku Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, dalam keterangan resminya.

    BYD Atto 1 dibangun di atas platform canggih e-Platform 3.0 dan dilengkapi dengan Blade Battery menghadirkan pengalaman berkendara yang efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas perkotaan. Desainnya yang ringkas dan modern dipadukan dengan interior ergonomis untuk memberikan kenyamanan optimal. Sejumlah fitur keselamatan seperti enam airbag, Electric Parking Brake (EPB), Auto Brake Hold, dan Cruise Control turut disematkan untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih aman dan praktis di lingkungan kota.

    BYD Atto 1 resmi diperkenalkan di Surabaya, Jawa Timur Foto: Dok. BYD Motor Indonesia

    BYD Atto 1 dirancang untuk mobilitas perkotaan yang dinamis dengan dimensi panjang 3.925 mm, lebar 1.720 mm, tinggi 1.590 mm, dan wheelbase 2.500 mm. Desain aerodinamis dan ukuran kompak membuat manuver lincah di jalan sempit serta proses parkir lebih cepat dan efisien. LED headlamp dan DRL meningkatkan visibilitas, alloy wheel 16 inci menambah kesan sporty sekaligus menunjang handling, ground clearance 155 mm memberi fleksibilitas di berbagai permukaan jalan, dan rear fog lamp membantu visibilitas saat hujan atau berkabut.

    PT BYD Motor Indonesia terus memperkuat komitmennya menghadirkan mobilitas ramah lingkungan yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Indonesia melalui kolaborasi erat dengan mitra lokal sebagai bagian dari strategi distribusi nasional. Hingga pertengahan 2025, BYD telah mengoperasikan 53 diler BYD dan 5 diler Denza di 31 kota yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Sebagai bagian dari rencana ekspansi nasional, BYD dan Denza di Indonesia menargetkan peningkatan jumlah diler menjadi lebih dari 100 unit hingga akhir tahun 2025. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah prioritas dalam ekspansi ini, seiring dengan pertumbuhan signifikan permintaan kendaraan listrik di provinsi tersebut.

    Pada semester pertama 2025, BYD dan Denza mencatat penjualan lebih dari 22.600 unit kendaraan listrik di Indonesia, terdiri dari lebih dari 16.400 unit BYD dan lebih dari 6.200 unit Denza. Pencapaian ini berkontribusi pada pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional yang kini mencapai penetrasi 9,7% dari total pasar otomotif. Dalam ekosistem yang berkembang pesat tersebut, BYD dan Denza berhasil membukukan pangsa pasar EV di Indonesia sebesar 54%, menjadi brand EV terlengkap dengan memiliki 7 line-up EV produk.

    Sedangkan di Jawa Timur, BYD dan Denza berhasil mencatatkan penjualan lebih dari 800 unit, mengukuhkan posisi sebagai pemimpin pasar EV pada kawasan ini. Pencapaian tersebut didukung oleh dua diler yang telah beroperasi yaitu:

    1. BYD Arista Kenjeran Surabaya di Jl. Kenjeran No.585, Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60134

    2. BYD Haka Suprapto Malang di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.85, Rampal Celaket, Klojen, Malang City, Jawa Timur 65111.

    Menjawab antusiasme dan pertumbuhan permintaan di Jawa Timur, BYD berkomitmen untuk terus memperluas jaringan layanan di provinsi ini. Dari dua diler yang telah beroperasi di Surabaya dan Malang akan diperluas hingga mencapai 15 titik layanan di tahun depan, dengan prioritas kota-kota strategis seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Kediri, Jember, Banyuwangi, Madiun, Tulungagung, dan Bojonegoro. Ekspansi ini ditujukan untuk memastikan kemudahan akses terhadap produk, layanan purnajual yang andal, serta infrastruktur pengisian yang memadai sehingga adopsi kendaraan listrik dapat tumbuh lebih cepat dan merata di Jawa Timur.

    “Jawa Timur adalah salah satu wilayah strategis dalam penyebaran kendaraan listrik di tanah air. Dengan konektivitas antar kota yang kuat dan infrastruktur transportasi yang terus berkembang, wilayah ini menjadi titik tumpu penting bagi perluasan jaringan BYD. Dengan permintaan yang terus meningkat dan potensi pasar yang besar, kami berkomitmen memperluas jaringan hingga 15 titik layanan di kawasan ini sampai tahun depan untuk memastikan ketersediaan produk, layanan berkualitas, dan infrastruktur pengisian yang memadai,” ujar Luther Panjaitan selaku Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia.

    Seluruh jaringan telah mengadopsi layanan terpadu 3S, yaitu Sales, Service, dan Sparepart, didukung layanan towing siaga di wilayah jangkauan diler. Untuk kenyamanan pelanggan, BYD Indonesia menyediakan Call Center bebas pulsa 24 jam setiap hari di 0800 168 6868 untuk berbagai kebutuhan informasi produk dan layanan.

    (lua/din)

  • Proyek Tol Trans Jawa Ruas Terakhir Dikebut, Begini Progresnya

    Proyek Tol Trans Jawa Ruas Terakhir Dikebut, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi tengah menuntaskan pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) mulai dari Gending hingga Besuki sepanjang 49,68 kilometer. Ditargetkan ruas ini akan rampung akhir tahun 2025.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

    “Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

    Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi mulai dari Gending hingga Besuki terbagi dalam 3 seksi, yakni Seksi 1 Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km dengan progres konstruksi hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 89,97%, Seksi 2 Kraksaan-Paiton sepanjang 11,20 km telah mencapai 97,18%, dan Seksi 3 Paiton-Besuki telah mencapai 76,26%.

    Diharapkan, dengan selesainya pembangunan ruas tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari arah Probolinggo menuju Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam.

    Secara keseluruhan, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki panjang 175,46 km dan terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap 1 menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap 2 menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 km. Penyelesaian jalan tol ini nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai dengan Banyuwangi yang semula 5 jam melalui jalan arteri, menjadi hanya 2 jam.

    Untuk Tahap 1 secara keseluruhan progres pembebasan lahan sudah di atas 99%, sehingga pekerjaan konstruksi jalan tol dapat segera selesai dengan target tuntas pada kuartal IV 2025. Pembangunan Tahap I ini akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki dan 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

    Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Tol ini hadir untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa.

    Kehadiran Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi diharapkan menjadi katalisator pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri di wilayah Ujung Timur Pulau Jawa meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi yang dikenal dengan kawasan Tapal Kuda.

    (acd/acd)

  • Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank Nasional 27 Agustus 2025

    Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank Nasional 27 Agustus 2025

    Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung perkembangan
    government technology
    (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia.
    Luhut menyampaikan, pilot
    project
    GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan direncanakan dapat diluncurkan secara nasional pada 2026.
    “Presiden sangat senang bahwa progres dari pada
    government technology
    itu bisa berjalan dengan baik dan kita sudah
    kick off
    kemarin, dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim,” ujar Luhut usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
    Menurut Luhut, Presiden RI juga menegaskan pertanian Indonesia ke depan harus ditopang oleh riset dan pengelolaan yang berbasis sains.
    Melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat.
    Teknologi
    face recognition
    dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
    Selain itu, Ketua DEN juga menyampaikan perihal
    genome sequencing
    kepada Presiden Prabowo.
    Luhut menekankan pentingnya pembangunan gen bank untuk pertanian Indonesia.
    Luhut menambahkan, Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan gen bank harus sepenuhnya dikerjakan oleh anak-anak Indonesia.
    “Jadi saya kira Presiden betul-betul ingin melihat Gen Bank ini jalan untuk pertanian dan betul-betul dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” ujar Luhut.
    Dalam kesempatan ini, Direktur Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia Prof. Sri Fatmawati menekankan bahwa Indonesia perlu menjaga dan mengembangkan plasma nutfah melalui riset bibit unggul pertanian, herbal, dan hortikultura.
    Apalagi Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
    “Jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas, kita harus memiliki gen bank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfah Indonesia,” ujar Fatmawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.