kab/kota: Banyuwangi

  • Kecelakaan Banyuwangi, 2 Truk Muatan Besar Ringsek

    Kecelakaan Banyuwangi, 2 Truk Muatan Besar Ringsek

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dua truk besar ringsek setelah salah satu kendaraan nekat menyelip. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Banyuwangi-Situbondo pada Rabu (10/9/2025) dini hari.

    Kasat Lantas Polresta Banyuwangi, Kompol Elang Prasetyo melalui Kanit Gakkum Satlantas Polresta Banyuwang Ipda Andi Restu Darmawan menjelaska, peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di Selatan Rest Area Pantai Grand Watu Dodol (GWD) masuk Dusun Gumuk Remuk, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro.

    Kronologi berawal dari kendaraan truck kontainer warna Putih dengan nopol B 9203 FXT yang dikendarai oleh inisial ET. Pria 60 tahun yang beralamat di Babelan kota Bekasi melaju dari arah Banyuwangi menuju Situbondo yang hendak mendahului sebuah mobil roda empat berada di depanya.

    Sesampainya di TKP, sopir truk kontainer putih itu nekat mendahului hingga memakan marka jalan. Bersamaan dengan itu, melaju dari arah berlawanan Situbondo ke Banyuwangi, truk Cold Diesel warna merah dengan Nopol W 88XX XX yang dikemudikan oleh inisial AI (39) pria yang beralamat di Gayungan, Surabaya.

    “Karena jarak yang sangat dekat dan kedua kendaraan itu tidak sempat menghidar terjadilah kecelakaan,” jelas Ipda Andi, Rabu (10/9/2025).

    Kedua kendaraan besar itu nyaris adu banteng. Beruntungnya truk box merah sempat mengindar sedikit. Sehingga tidak sampai memakan korban meninggal.

    “Besyukur tidak ada korban. Keduanya mengalami luka-luka dan telah dibawa ke Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi untuk mendapatkan perawatan medis,” terangnya.

    Pihaknya menjelaskan, meski tidak ada korban jiwa namun kedua kendaraan yang tidak dijelaskan isi muatanya itu rusak parah dibagian depan.

    Akibatnya, laka yang terjadi sempat menjadi kendala arus lalu lintas untuk menuju pelabuhan Ketapang dan sebaliknnya. Sehingga kepolisian mengatur lalu lintasnya dengan sistem buka tutup.

    “Alhamdulillah lalu lintas lancar meski sempat menjadi sedikit kendala, karena kita menerapkan sistem buka tutup,” pungkasnya. [ayu/but]

     

  • Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang, di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, terpilih sebagai salah satu pilot project untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi baru.

    Terobosan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh beberapa menteri di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

    Keputusan ini menandakan langkah maju Jombang dalam mendigitalisasi layanan publik, dengan fokus utama pada penyederhanaan proses perizinan bagi tenaga medis.

    Bupati H. Warsubi mengungkapkan dukungannya terhadap inovasi ini, menyatakan bahwa digitalisasi perizinan sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik.

    “Proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Jombang untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit,” ujarnya.

    Menurut Bupati, sistem digital ini dapat menghindari duplikasi data, mempercepat proses, serta mempermudah pelacakan perizinan yang lebih transparan.

    Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wor Windari, yang juga mengungkapkan kesiapan Jombang dalam mendukung implementasi MPPDN.

    “Jombang optimis bahwa digitalisasi ini akan membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan,” tutur dr. Hexawan.

    Dalam versi terbaru MPPDN, terdapat pembaruan teknologi serta perluasan akses melalui website dan aplikasi mobile, yang memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengurus perizinan seperti Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dengan lebih mudah.

    MPPDN juga mencakup layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik, yang membuatnya lebih efisien dalam pelayanan publik.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa digitalisasi layanan publik adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat. “MPP Digital saat ini tidak hanya mencakup perizinan tenaga medis dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik lainnya. Ini akan sangat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi,” kata Rini.

    Dengan adanya MPPDN, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan. Kehadiran sistem ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pelayanan publik yang lebih modern berbasis digital, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru, bersama dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi bukti pengakuan terhadap komitmen Jombang dalam berinovasi dalam pelayanan publik.

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Wor Windari, juga menambahkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pengguna layanan.

    “MPP Digital ini memberikan efisiensi, keamanan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong transformasi digital pemerintahan,” pungkasnya. [suf]

  • Bandara Banyuwangi Kembali Buka Menuju Surabaya Mulai 24 September

    Bandara Banyuwangi Kembali Buka Menuju Surabaya Mulai 24 September

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar gembira datang bagi warga Bumi Blambangan. Bandara Banyuwangi akan kembali membuka rute penerbangan, yakni Banyuwangi–Surabaya, mulai 24 September 2025 mendatang.

    Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa rute ini akan dilayani maskapai Wings Air menggunakan pesawat ATR 72 dengan kapasitas 72 penumpang.

    “Penerbangan ini sebagai wujud dukungan memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Timur,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

    Menurut Danang, penerbangan Banyuwangi–Surabaya tidak hanya memudahkan mobilitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses lebih luas ke berbagai kota lain di Indonesia. Hal ini karena penumpang bisa melakukan transit di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

    “Rute ini cocok untuk wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Banyuwangi, mulai dari Kawah Ijen hingga Pantai Pulau Merah. Selain itu, penerbangan ini juga sangat relevan bagi pelaku bisnis yang membutuhkan efisiensi waktu,” tambahnya.

    Jadwal dan Tarif Penerbangan

    Rute baru ini akan beroperasi dua kali dalam sepekan, setiap Rabu dan Minggu. Harga tiket tercatat sekitar Rp700 ribu dengan waktu tempuh hanya 45–50 menit.

    Dari Bandara Juanda Surabaya: berangkat pukul 12.10 WIB, tiba di Bandara Banyuwangi pukul 13.00 WIB.

    Dari Bandara Banyuwangi: berangkat pukul 13.20 WIB, tiba di Bandara Juanda pukul 14.05 WIB.

    Bandara Banyuwangi Siap Layani Penerbangan Baru

    General Manajer Bandara Banyuwangi, Johan Seno Akton, menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan pihaknya.

    “Kalau dari bandara tidak ada persiapan khusus untuk penerbangan domestik karena memang sudah operate,” jelasnya.

    Sebelum dibukanya rute ini, Bandara Banyuwangi telah lebih dulu melayani penerbangan Banyuwangi–Jakarta yang dilayani maskapai Super Air Jet. Dengan tambahan rute ke Surabaya, kini ada dua pilihan penerbangan reguler dari dan menuju Banyuwangi.

    Dukungan dari Pemkab Banyuwangi

    Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menyambut positif penambahan rute baru ini. Ia menyebut, keberadaan jalur udara tersebut akan melengkapi moda transportasi lain seperti kereta api.

    “Animo masyarakat kami yakin akan bagus. Dan ini akan menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan transportasi,” pungkasnya. (als/ted)

  • Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019 Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Posisi Karding digantikan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengaku menaruh harapan besar terhadap perbaikan dan penguatan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Mukhtarudin yang baru dilantik kemarin.

    Di lain sisi, Ninik mengingatkan, agar kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI tidak dilakukan secara gegabah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.

    “Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo ini, Selasa (9/9/2025).

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal, yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.

    Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.

    “Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” katanya. [hen/ian]

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

    Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penugasan dirinya sebagai Ketua Government Technology (GovTech) menjadi langkah penting untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia.

    Sebab digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

    “Saya juga tidak terbayang, 7 bulan yang lalu saya diperintahkan Presiden untuk tadi menangani Government Technology ini. Banyak juga yang tidak sadar. Prosesnya juga cukup panjang, tapi saya hanya pegang perintah Presiden, dia bilang ‘saya sudah tanda tangan 2 hari yang lalu Pak Luhut jadi Ketua Government Technology’,” ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Adapun pengalaman saat menangani pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa Indonesia membutuhkan sistem kesehatan dan layanan publik yang lebih tangguh serta terintegrasi.

    Dari situ lahirlah inisiatif digital seperti aplikasi PeduliLindungi yang terbukti efektif digunakan oleh lebih dari 120 juta pengguna.

    Kini, Luhut menekankan pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini nantinya akan membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk Online Single Submission (OSS).

    Dengan AI, jelas Luhut, regulasi ribuan halaman dapat dianalisis hanya dalam hitungan detik sehingga mempercepat proses dan menutup celah penyalahgunaan.

    “Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI,” ujar Luhut.

    Luhut menjelaskan, sistem GovTech ini akan diuji coba (piloting) di Banyuwangi pada bulan ini. Jika berjalan baik, integrasi digital tersebut akan diperluas ke 514 kabupaten/kota mulai awal tahun depan.

    Selain itu, GovTech juga akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sedang dikembangkan untuk sektor kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Luhut menyebut integrasi ini ditargetkan dapat berjalan penuh dalam tiga tahun ke depan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        8 September 2025

    Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan Surabaya 8 September 2025

    Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Karnaval sound horeg di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang digelar selama dua hari pada Sabtu-Minggu, 6-7 September 2025 menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum dan rumah warga.
    Karnaval sound horeg itu diduga melanggar aturan karena para peserta menggunakan delapan subwoofer.
    Acara yang digelar untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI itu pun menuai beragam komentar dari masyarakat.
    Kepala Desa Sempu, Nanang Santoso membenarkan bahwa setidaknya ada tujuh titik yang mengalami kerusakan dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti.
    “Terkait kerusakan-kerusakan ringan sudah kami selesaikan pagi tadi,” kata Nanang, Senin (8/9/2025).
    Nanang membeberkan, bangunan yang mengalami kerusakan salah satunya adalah Puskesmas Sempu. Lampu pada gapura puskesmas itu mati dan diganti rugi Rp 150.000.
    Ganti rugi dengan nilai yang sama juga diberikan kepada kafe yang lampunya juga mati akibat getaran sound horeg.
    Ganti rugi paling besar diberikan kepada warga bernama Edi Sutinon dengan nilai ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 500.000. Sebab, pom mini miliknya rusak. LCD pom mini lepas dan CPU korslet.
    Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan berupa dinding rontok, plafon teras rontok dan etalase pecah. Pemilik rumah itu mendapatkan ganti rugi bervariasi antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000.
    “Yang mengganti pemdes, peserta dan panitia,” tutur Nanang.
    Sementara itu, dari 26 peserta karnaval sound horeg, sebagian besar diduga tak mematuhi aturan surat keputusan bersama (SKB) Forkopimda Banyuwangi yang membatasi penggunaan hanya enam subwoofer. Diduga para peserta menggunakan delapan subwoofer.
    Terkait hal tersebut, Nanang tak menampik dan mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah menyampaikan ke peserta untuk menaati peraturan yang sudah disepakati oleh Forkompinda.
    “Dan ditandatangani semua para peserta dalam surat pernyataan,” jelas Nanang.
    Dengan kerugian yang ditimbulkan, Nanang menyebut bahwa pihaknya akan memberikan peringatan kepada peserta yang melanggar aturan.
    “Karena jelas ada syarat dan ketentuan. Dan kita akan evaluasi untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelari Jerman Kagumi Keindahan dan Tantangan Banyuwangi Ijen Green Trail Run 2025

    Pelari Jerman Kagumi Keindahan dan Tantangan Banyuwangi Ijen Green Trail Run 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi Ijen Green Trail Run, yang digelar 6–7 September 2025, memberikan kesan tersendiri bagi ratusan pelari dari dalam dan luar negeri. Para peserta sangat terkesan dengan rute yang disuguhkan dengan menawarkan kombinasi tantangan fisik hingga panorama Geopark Gunung Ijen yang mendunia.

    Tahun ini, 378 pelari ambil bagian dalam kompetisi yang masuk dalam kalender Asia Trail Master itu. Peserta datang dari berbagai negara, seperti Singapura, Jepang, China, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Mesir, Prancis, Belanda, hingga Jerman. Pelari dari berbagai kota di Indonesia turut meramaikan ajang ini.

    Mereka terbagi dalam empat kategori, yakni 8 km, 14 km, 25 km, dan 50 km.

    Seperti yang dirasakan Thimo Kilberth (51), pelari asal Jerman yang berhasil menjadi juara pertama kategori master men 25 km. Thimo mengaku kagum dengan keindahan sekaligus beratnya rute yang ditawarkan Banyuwangi Ijen Green Trail Run.

    “Lintasannya berat, tapi sangat indah. Apalagi saat naik ke kawah Ijen. Semuanya luar biasa,” ujarnya usai meraih garis finish.

    Bagi Thimo, pengalaman berlari di Banyuwangi sangat berbeda dibandingkan event trail run lain di berbagai negara. Fenomena alam seperti Blue Fire Kawah Ijen serta jalur menembus Gunung Ranti menjadi nilai tambah yang sulit ditemui di tempat lain.

    Sejak garis start, para pelari sudah dihadapkan dengan trek menantang. Jalur yang dilalui bervariasi mulai dari jalan setapak, jalur berbatu, tanjakan curam, hingga turunan ekstrem yang menguji daya tahan fisik dan mental.

    Meski demikian, kelelahan mereka terbayar oleh pemandangan indah berupa perkebunan hijau, hutan pinus, kebun kopi, hingga padang ilalang yang terbentang di sepanjang lintasan.

    Sama halnya dengan pelari asal Jember yang keluar sebagai juara umum kategori 50 km men, Akhmad Nizar juga mengaku banyak kesan positif yang didapat selama mengikuti event.

    “Treknya sangat menantang, komplit lewat Gunung Ranti dan Ijen. Wisatanya juga makin bagus dan ramai,” ungkapnya.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang hadir langsung menyerahkan hadiah bagi para pemenang. Pihaknga mengatakan ajang ini bukan sekadar ajang olahraga. Menurutnya, Banyuwangi Ijen Green Trail Run juga menjadi bagian dari promosi pariwisata berbasis sport tourism.

    “Jalur yang dilewati masuk dalam site Geopark Ijen. Kami ingin menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan sekaligus menguatkan branding Banyuwangi yang menekankan kekuatan alam, budaya, dan keberlanjutan,” kata Ipuk.

    Menurut Ipuk pesona Geopark Ijen yang unik dipadukan dengan jalur ekstrem, membuat ajang ini bukan hanya tantangan olahraga, tetapi juga pengembangan wisata daerah.

    Pemenang Ijen Green Trail Run 2025.

    Kategori 50 KM (Men)
    1. Akhmad Nizar (Jember)
    2. Enjelius Barung (Flores)
    3. Nobou Mori (Jepang)

    Kategori 50 KM (Women)
    1. Dian Pradina (Bali)
    2. Wong Yin Hong (Singapura)
    3. Fauziah (Palu)

    Kategori 25 KM (Umum Men)
    1. Wildan Yusuf (Banyuwangi)
    2. Ikmal Manggala (Malang)
    3. I Rahmad Faisal (Blitar)

    Kategori 25 KM (Umum Women)
    1. Nur Anisa (Banyuwangi)
    2. Citra Aprilia (Bali)
    3. –

    Kategori 25 KM (Master Men)
    1. Thimo Kilberth (Jerman)
    2. Laurent Roeykens (Belgia)
    3. I Rifki (Surabaya)

    Kategori 25 KM (Master Women)
    1. Eni Mardijanti (Sleman)
    2. Liesdawati (Makasar)
    3. Liga Wiratama (Surabaya)

    Kategori 14 KM (Men)
    1. Mohammad Ikhwan (Banyuwangi)
    2. Wawang Aruanda (Banyuwangi)
    3. Muhammad Diov (Samarinda)

    Kategori 14 KM (Women)
    1. Bintan Pratiwi (Malang)
    2. Andinna Martadinova (Depok)
    3. Yuka Kanai (Jepang)

    Kategori 8 KM (Men)
    1. Muhamad Ardy (Blitar)
    2. Akhmad Nizar (Bontang)
    3. Muhammad Rifky (Surabaya)

    Kategori 8 KM (Women)
    1. Isaura Nur Saidah (Banyuwangi)
    2. Fidyan Magfirotunnisa (Jombang)
    3. Valencia Ichwandi (Bondowoso)

    [alr/aje]

  • Daftar Proyek Jalan Tol Baru, Perjalanan Jauh Terasa Sejengkal

    Daftar Proyek Jalan Tol Baru, Perjalanan Jauh Terasa Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki usia delapan dekade kemerdekaan, pembangunan jalan tol di Indonesia terus menunjukkan perkembangan.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan target penambahan ruas tol baru sepanjang 203 kilometer pada tahun ini. Sebagian di antaranya telah siap digunakan, bahkan beberapa ruas sudah resmi beroperasi sejak kuartal pertama 2025.

    Hingga saat ini, tercatat ada empat ruas tol yang mulai beroperasi pada tahun berjalan.

    Berikut daftar tol baru yang sudah beroperasi di semester pertama 2025:

    • Tol Binjai-Langsa Seksi 3 ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km.

    • Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km.

    • Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Paket 1.2 Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km

    • Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura sepanjang 10,15 km.

    Selain itu, ada ruas tol yang menjelang Hari Kemerdekaan RI, konstruksinya sudah rampung hingga atau nyaris 100%. Atau, tinggal hanya tinggal melakukan ujicoba operasional, di antaranya:

    • Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 ruas Tempino-Interchange Ness sepanjang 18,49 km, saat ini tengah dalam Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO).

    • Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A ruas Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 9,27 km, tahap konstruksi sudah rampung 100%, rencana akan dilakukan ULFO.

    • Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tidji-Seulimeum sepanjang 24,67 km, sudah mencapai 99,46% per Juni 2025.

    • Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam sepanjang 5 Km, sudah 100% per Juni 2025.

    Sementara itu, beberapa ruas tol yang saat ini masih dalam pembangunan namun sempat dioperasikan secara fungsional pada masa arus Mudik dan Balik Lebaran Lebaran 2025.

    Berikut ini daftarnya:

    • Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km

    • Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 (Gending-Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan-Paiton) 11,2 km

    • Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Seksi 3 Sadang-Sukabungah sepanjang 27,85 km, digunakan secara fungsional pada arus Balik Lebaran 2025.

    Tak hanya itu saja, masih cukup banyak ruas tol yang saat ini masih dibangun oleh pemerintah.

    Berikut ini daftarnya:

    • Tol Palembang-Betung Seksi 1 dan Seksi 2

    • Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 1A, Seksi 1B, Seksi 2A, Seksi 2B, Seksi 4

    • Tol Lingkar Pekanbaru sepanjang 30,5 km.

    • Tol Padang-Pekanbaru Seksi 2, Seksi 3, Seksi 4, dan Seksi 5

    • Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (sebagian), Seksi 5, dan Seksi 6

    • Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3

    • Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan sepanjang 62 km

    • Tol Semarang-Demak Seksi 1 Sayung-Kaligawe sepanjang 10,64 km

    • Tol Pelabuhan 2 (Harbour 2) Pluit-Ancol Timur sepanjang 9,6 km

    • Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,1 km

    • Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Paket 1.2 Segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km

    • Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 Sleman-Banyurejo sepanjang 8,8 km

    • Tol Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 37,05 km.

    • Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 75,62 km.

    • Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi 3 Cibadak-Cisaat sepanjang 13,7 km.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Permudah Nelayan, Pemkab Banyuwangi Jemput Bola Urus e-Pas Kecil Gratis hingga Kampung Pesisir

    Permudah Nelayan, Pemkab Banyuwangi Jemput Bola Urus e-Pas Kecil Gratis hingga Kampung Pesisir

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi terus melakukan jemput bola langsung ke pusat kampung-kampung nelayan memfasilitasi para nelayan mengurus pas kecil berbasis elektronik (e-Pas Kecil) gratis.

    E-pas Kecil adalah tanda daftar kapal/ keabsahan kapal berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal 1 – 6 gross ton (GT).

    Fasilitasi pengurusan e-pas kecil ini rutin dilakukan pemkab. Bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi, tim mendatangi kampung-kampung nelayan untuk memudahkan pengurusan.

    Salah satunya di kampung nelayan kawasan Pantai Blimbingsari, Desa/Kecamatan Blimbingsari. Sebanyak 50 nelayan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) 17 Nelayan 1 dan KUB 17 Nelayan 2 Blimbingsari mendapat pelayanan administrasi kapal ini. Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono hadir langsung memantau pelaksanaannya.

    “Jemput bola layanan e-Pas Kecil ini rutin kami lakukan. Tiap tahun ada ratusan kapal nelayan yang kita fasilitasi terbitkan e-pas nya. Dan ini akan terus kami gulirkan,” kata Wabup Mujiono.

    E-Pas Kecil untuk menjamin legalitas kapal nelayan sehingga aktivitas pelayaran memiliki status hukum yang jelas. Fungsinya sama seperti STNK kendaraan, memiliki masa berlaku hingga 5 tahun. Selain untuk menunjang keselamatan pelayaran, juga berguna untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh Banyuwangi.

    “Saya imbau bagi nelayan yang belum memiliki dokumen tersebut, agar segera ke Dinas Perhubungan atau Dinas Perikanan Banyuwangi untuk diproses e-Pas kecil,” ujar Mujiono.

    e-Pas Kecil juga bermanfaat untuk memudahkan para nelayan mendapatkan BBM bersubsidi, serta menjamin keamanan pelayaran. Selain itu, Pemkab Banyuwangi dalam kesempatan tersebut juga membagikan bantuan life jacket kepada para nelayan.

    Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja menyebutkan kini sudah ada sekitar 600-700 nelayan yang memiliki e-Pas Kecil. “Pemkab akan terus memberikan layanan ini. Kami akan bergilir datang ke kampung-kampung nelayan,” ujar Komang.

    Sementara itu, Ahli Ukur Kapal Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas III Tanjungwangi, Sugeng Riyadi mengatakan, sebelum adanya e-Pas Kecil, nelayan hanya memegang dokumen berupa selembar kertas yang berisi bukti kepemilikan kapal dan spesifikasinya.

    Kini, dengan sistem berbasis elektronik, nelayan memiliki kartu e-pas dan proses penerbitannya lebih praktis. Nelayan cukup melengkapi berkas identitas dan bukti kepemilikan kapal. Setelah diverifikasi, petugas menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengecekan fisik sekaligus pengukuran kapal.

    “Jika berkas permohonan lengkap, kami kemudian melakukan pengukuran kapal, setelah kita tahu ukuran dimensi pokoknya, kita kemudian proses penerbitan e-Pas Kecil,” terangnya. [kun]