Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Jatim Terjadi 10-14 Oktober, Begini Penjelasan dan Jadwal

    Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Jatim Terjadi 10-14 Oktober, Begini Penjelasan dan Jadwal

    Surabaya (beritajatim.com) – Fenomena kulminasi atau yang populer disebut ‘hari tanpa bayangan’ diprediksi akan melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai tanggal 10 hingga 14 Oktober 2025.

    Peristiwa unik ini terjadi karena posisi Matahari berada tepat di atas kepala pengamat, atau di titik zenit.

    Secara ilmiah, kulminasi utama terjadi tepat ketika nilai deklinasi Matahari sama dengan nilai lintang pengamat.

    Deklinasi adalah sudut antara garis khatulistiwa dengan benda langit, sementara lintang pengamat menunjukkan posisi geografis pengamat di Bumi. Kesamaan nilai sudut ini adalah syarat utama terjadinya fenomena ‘hari tanpa bayangan’.

    Ketika syarat tersebut terpenuhi, Matahari akan berada tepat di atas pengamat. Akibatnya, bayangan dari benda tegak, seperti tiang atau tugu, akan terlihat ‘menghilang’. Ini terjadi karena bayangan tersebut jatuh tepat di bawah benda dan bertumpuk dengannya. Inilah alasan mengapa hari kulminasi utama juga dikenal sebagai ‘hari tanpa bayangan’.

    Sementara, dampak yang mungkin dirasakan saat terjadi kulminasi adalah cuaca terasa lebih terik dari biasanya.

    Menurut Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Bhilda Maulida, fenomena kulminasi akan memiliki pengaruh langsung pada suhu udara. Hal ini berpotensi membuat cuaca yang dirasakan menjadi semakin terik.

    “Saat kulminasi, apabila kondisi cuaca cerah dan tutupan awan sedikit, panas matahari akan langsung masuk ke permukaan bumi tanpa hambatan,” ujar Bhilda, Jumat (10/10/2025).

    ​Namun, Bhilda menambahkan, dampak sebaliknya juga bisa terjadi. Pemanasan matahari tidak akan maksimal atau terasa menyengat apabila terdapat banyak tutupan awan atau kondisi cuaca lain yang menghalangi sinar matahari, seperti hujan.

    ​Mengingat potensi cuaca terik saat kulminasi dengan kondisi cerah, BMKG menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghindari paparan sinar matahari secara langsung.

    ​”Karena intensitas radiasi matahari dan sinar UV sangat tinggi, maka akan memiliki dampak buruk bagi kulit” imbau Bhilda.

    ​Selain itu, Bhilda juga mengimbau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum harian yang cukup. Minum air yang cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca benar-benar terasa terik.

    ​Imbauan serupa juga berlaku bagi masyarakat yang ingin menyaksikan fenomena hari tanpa bayangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengamati momen langka ini.

    ​”Jika ingin mengamati fenomena tanpa bayangan di luar ruangan pada detik-detik kulminasi, sebaiknya gunakan tabir surya atau pakaian, payung, dan topi yang dapat melindungi kulit dari panas matahari,” tutup Bhilda. (rma/ted)

    *Berikut jadwal hari tanpa bayangan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai tanggal 10 – 14 Oktober 2025:*

    • 10 Oktober 2025

    – Tuban 11.18 WIB

    • 11 Oktober 2025

    – Sumenep 11.11 WIB
    – Pamekasan 11.12 WIB
    – Sampang 11.13 WIB
    – Bangkalan 11.15 WIB
    – Gresik 11.16 WIB
    – Lamongan 11.17 WIB
    – Bojonegoro 11.19 WIB

    • 12 Oktober 2025

    – Pasuruan 11.14 WIB
    – Bangil 11.15.22 WIB
    – Sidoarjo 11.15 WIB
    – Surabaya 11.15 WIB
    – Mojosari 11.16 WIB
    – Mojokerto 11.16 WIB
    – Jombang 11.17 WIB
    – Nganjuk 11.18 WIB
    – Caruban 11.19 WIB
    – Madiun 11.20 WIB
    – Ngawi 11.20 WIB
    – Magetan 11.21 WIB

    • 13 Oktober 2025

    – Situbondo 11.10 WIB
    – Bondowoso 11.10 WIB
    – Kraksaan 11.12 WIB
    – Probolinggo 11.13 WIB
    – Malang 11.15 WIB
    – Batu 11.16 WIB
    – Ngasem 11.18 WIB
    – Kediri 11.18 WIB
    – Ponorogo 11.20 WIB

    • 14 Oktober 2025

    – Banyuwangi 11.08 WIB
    – Jember 11.11 WIB
    – Lumajang 11.13 WIB
    – Kepanjen 11.15 WIB
    – Kanigoro 11.17 WIB
    – Blitar 11.17 WIB
    – Tulungagung 11.18 WIB
    – Trenggalek 11.19 WIB
    – Pacitan 11.21 WIB.

  • Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

    Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

    Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

    Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

    Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

    Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

    Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]

  • MenPANRB tekankan pentingnya transformasi digital pemerintahan

    MenPANRB tekankan pentingnya transformasi digital pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka yang bertujuan mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

    Hal itu disampaikannya dalam Global Dialogue: Participation And Inclusion, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol. Ia menjelaskan transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.

    “Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Disampaikan bahwa saat ini pihaknya membangun pemerintahan yang menjangkau rakyat di manapun mereka berada. Melalui layanan publik omni-channel, dipastikan tidak ada yang tertinggal. Untuk mewujudkannya, dilakukan pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintahan, menyatukan semua kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arahan digital bersama.

    Rini mencontohkan bahwa baru-baru ini Indonesia meluncurkan program percontohan yang sukses di Kabupaten Banyuwangi, di mana lebih dari 300.000 warga dengan cepat mendaftar untuk perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan pembayaran langsung.

    Hal tersebut membuktikan dampak sistem berupa bantuan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi.

    Dalam meraih kepercayaan publik dilakukan melalui partisipasi yang tulus. Dengan melibatkan warga negara dan memanfaatkan platform yang menampung jutaan aspirasi.

    Setiap aspirasi dari masyarakat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara.

    “Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” ujarnya.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa teknologi menghadirkan kecepatan, tetapi hanya keterbukaan yang menghadirkan kepercayaan. Hal tersebut menjadi infrastruktur terpenting yang dapat dibangun suatu bangsa.

    Perlu adanya komitmen pada partisipasi yang tidak hanya mengundang warga negara, tetapi aspirasi masyarakat dapat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental. Dengan demikian, demokrasi akan berkembang, inklusif dan manusiawi.

    “Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPOM Hadir Setiap Hari di MPP Banyuwangi Lewat Layanan Digital ‘Si Pandu Aja’ – Page 3

    BPOM Hadir Setiap Hari di MPP Banyuwangi Lewat Layanan Digital ‘Si Pandu Aja’ – Page 3

    Dengan Si Pandu Aja, lanjut Benny, kini masyarakat Banyuwangi bisa mengakses layanan BPOM Jember yang tadinya hanya satu minggu sekali menjadi setiap hari.

    Ditambahkan dia, dari 5 daerah wilayah kerja BPOM Jember, Banyuwangi menjadi pertama daerah yang diterapkan layanan Si Pandu Aja. “Ke depan juga akan kami terapkan di wilayah kerja kami yang lain,” ujar Benny.

    Selama ini, BPOM Jember hanya dapat memberikan layanan perijinan dan pengaduan hanya di hari Selasa saja. Hal tersebut dirasa kurang maksimal lantaran jumlah UMKM di Banyuwangi yang ada seharusnya dapat menerima layanan lebih intens jika dapat dilakukan satu pekan penuh di hari kerja.

    “Saat ini kami bisa memberikan layanan sepekan penuh. 1 hari tetap ada tatap muka offline, sementara 4 hari dilayani Si Pandu Aja secara online,” tambahnya.

    Layanan interaktif online ini dapat diakses dengan dua cara. Pertama, langsung datang ke gerai BPOM di Mal Pelayanan Publik. Di sana disediakan piranti interaktif audio visual yang memungkinkan masyarakat bertatap muka online dengan petugas selama hari dan jam kerja.

    Pemohon hanya perlu memencet tombol yang ada di atas monitor untuk memanggil petugas. Selanjutnya petugas akan segera melayani secara tatap muka online.

    “Di sini masyarakat bisa melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan hingga mengurus ijin/sertifikasi edar obat dan makanan secara interaktif dengan petugas langsung lewat monitor,” kata Benny.

    Untuk layanan konsultasi dan pengaduan, lanjut Benny, masyarakat akan langsung mendapatkan feedback. Sementara untuk mengurus perijinan/sertifikasi, petugas akan memberikan pendampingan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dokumen bisa langsung di scan dengan alat yang sudah tersedia.

  • Puluhan Kapal Yacht Mancanegara Singgah di Banyuwangi, Disambut Meriah di Pantai Marina Boom – Page 3

    Puluhan Kapal Yacht Mancanegara Singgah di Banyuwangi, Disambut Meriah di Pantai Marina Boom – Page 3

    Belum mengeksplorasi Banyuwangi, para yachter mengaku sudah takjub melihat panorama alam Banyuwangi yang ada di Pantai Marina Boom.

    “Saya sangat suka dengan keindahan pemandangan di disini (Pantai Boom). Melihat sunset yang indah. Nanti malam kami juga akan menaiki Ijen dan melihat sunrise di sana,” kata Janey, yachters asal England.

    Selain Ijen, rombongan yachters akan mengunjungi beberapa destinasi wisata di Banyuwangi seperti Pulau Merah, hingga Pantai Plengkung (G-Land).

    “Kami sangat menikmati waktu di sini. Kota ini benar-benar menakjubkan, dan makanannya luar biasa lezat. Sepertinya kami akan tinggal di Banyuwangi satu hingga dua minggu lagi,” kata Tom, suami Janey.

    Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo Properti Indonesia, Fitria Kartika Sari mengatakan, Banyuwangi salah satu kota yang dipilih karena memiliki daya tarik wisata yang kuat dan posisi strategis sebagai gerbang pelayaran internasional di ujung timur Pulau Jawa.

    Peserta tahun ini, lanjutnya, sebagian besar adalah wajah baru yang belum pernah berkunjung ke Banyuwangi sebelumnya. Mereka antusias mengenal keindahan dan keramahan daerah ini.

    “Ini adalah semangat Sunrise of Java, terang, menyambut, dan penuh dengan kehidupan. Semoga para yachters yang masih berada di Bali, Lombok, maupun Labuan Bajo bisa mampir ke Banyuwangi dan mengunjungi sebanyak-banyaknya destinasi wisata yang ada di sini,” ujarnya.

    Penyelenggara International Yacht Rally, Raymond T. Lesmana menambahkan, Banyuwangi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi favorit para pelaut dari Australia Barat. Selama ini, kegiatan Sail to Indonesia sudah berjalan baik, namun peluang untuk memperluas promosi ke wilayah barat Australia belum dimaksimalkan.

    “Kita akan coba pasarkan ke sana. Harapannya, semakin banyak kapal yacht dan wisatawan dari Australia Barat yang ikut berlayar dan singgah di Banyuwangi,” ujar Raymond.

    Setelah dari Banyuwangi, para yachter akan melanjutkan pelayaran menuju Pulau Bawean, Bangka Belitung, hingga menutup rangkaian ekspedisi mereka di Batam, Kepulauan Riau

  • BPOM Jember Luncurkan Inovasi “Si Pandu Aja” untuk Permudah Layanan UMKM Banyuwangi

    BPOM Jember Luncurkan Inovasi “Si Pandu Aja” untuk Permudah Layanan UMKM Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – BPOM Jember resmi meluncurkan program inovasi pelayanan publik “Si Pandu Aja” di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Inovasi ini memungkinkan pengaduan dan pengurusan izin BPOM dilakukan secara digital, mempertemukan petugas dan masyarakat melalui layanan daring.

    Kepala BPOM Jember, Benny Hendrawan, menjelaskan bahwa “Si Pandu Aja” atau Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Akses Dimana Saja, merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Banyuwangi menjadi daerah pertama penerapan program karena kesiapan fasilitas dan tingginya jumlah pengakses layanan BPOM.

    “Banyuwangi paling siap fasilitas pelayanan publiknya. Di antaranya ada Mall Pelayanan Publik serta bisa terintegrasi dengan aplikasi masyarakat Banyuwangi – Smart Kampung. Karena itu kami juga ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” ujar Benny.

    Dengan layanan ini, masyarakat Banyuwangi kini bisa mengakses layanan BPOM Jember setiap hari, dibandingkan sebelumnya yang hanya satu kali seminggu. “Saat ini kami bisa memberikan layanan sepekan penuh. 1 hari tetap ada tatap muka offline, sementara 4 hari dilayani Si Pandu Aja secara online,” tambah Benny.

    BPOM menyediakan dua cara akses layanan interaktif online. Pertama, melalui gerai BPOM di Mal Pelayanan Publik dengan piranti audio visual yang memungkinkan tatap muka online dengan petugas. Pemohon cukup menekan tombol di monitor untuk memanggil petugas dan langsung mendapat layanan konsultasi, pengaduan, hingga pendampingan perizinan atau sertifikasi edar obat dan makanan.

    Selain itu, “Si Pandu Aja” juga terintegrasi dengan aplikasi Smart Kampung sehingga masyarakat dapat mengakses layanan BPOM secara digital dari rumah. Benny menegaskan, masyarakat akan langsung mendapatkan feedback untuk pengaduan, dan pendampingan dokumen untuk perizinan.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi kepada BPOM Jember atas inovasi ini. Ia menekankan pentingnya pengurusan izin edar bagi UMKM untuk menjamin legalitas dan keamanan produk.

    “Dengan inovasi ini, kami berharap semakin banyak UMKM Banyuwangi yang mendapatkan kemudahan izin edar resmi dari BPOM untuk meningkatkan daya saing produk. Kami berharap masyarakat Banyuwangi bisa segera memanfaatkan layanan dari BPOM ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timut, mempersoalkan rendahnya nominal penawaran pemenang lelang proyek pemerintah daerah setempat. Rendahnya nominal ini berdampak terhadap kualitas pekerjaan.

    Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo mengatakan, dari 27 pemenang lelang, beberapa di antaranya memiliki nominal penawaran di bawah 80 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS).

    “Padahal kami dari awal ingin (nominal penawaran) pemenang lelang minimal 80 persen, sehingga kualitas dan kuantitas pembangunan akan baik,” kata Ardi, usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi C, Senin (6/10.2025).

    HPS adalah perkiraan harga yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia dan menjadi acuan anggaran pengadaan. Penyusunan HPS didasarkan pada analisis biaya seperti material, tenaga kerja, keuntungan, dan pajak, serta berbagai data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Ardi menekankan kepada Dinas PU Bina Marga untuk meninjau ulang pemenang tender yang menawarkan nominal di bawah 80 persen dari HPS. “Jadi kami tidak ingin main-main. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Jember harus benar-benar bagus dan berkualitas,” katanya.

    Apalagi, lanjut Ardi, harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat Pemkab Jember lebih rendah daripada Kabupaten Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Kami menekankan untuk minimal menyetarakan harga dengan tetangga sebelah untuk HPS, karena ini mempengaruhi kualitas kita. Kualitas kita harus benar-benar baik,” katanya.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra Hanan Kukuh Ratmono juga berharap agar UKPBJ memperhatikan masalah ini dengan serius. “Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat agar mendapat manfaat berupa pekerjaan yang bagus, umur infrastruktur yang lama,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Jember Prima Kusuma Dewi mengatakan, evaluasi kewajaran harga dilakukan jika ada penawaran lelang di bawah 80 persen.

    “Jadi tidak bisa serta-merta kalau ada penawaran di bawah 80 persen dari HPS bisa digugurkan. Itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi,” kata Prima.

    Menurut Prima, kelompok kerja (pokja) lelang akan mengirimkan undangan klarifikasi kewajaran harga, jika ada penawaran di bawah 80 persen. Rekanan akan diminta memberikan bukti pendukung berupa AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) minimal untuk MPU (Mata Pembayaran Utama).

    Tak cukup itu. Rekanan juga dimintai bukti dukung harga satuan dasar yang terdiri dari upah, bahan material, peralatan pada MPU. “Ketiga, bukti perhitungan kuantitas atau koefisien yang ditawarkan pada MPU, dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap mata pembayaran utama. Yang selanjutnya, MPU itu ditetapkan oleh PPK (Pejabatt Pembuat Komitmen),” kata Prima.

    Menurut Prima, evaluasi kewajaran harga (EKH) itu harus dihadiri direktur atau personel perusahaan yang memperoleh kuasa direktur. “Cara pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan luring atau daring,” katanya.

    Prima mengaku sudah berupaya agar pemenang tender bisa memberikan tawaran minimal 80 persen dari HPS. “Keuntungan dan overhead itu sudah kita pisah. Dalam pelaksanaan EKH, pokja meminta peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk MPU yang memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan,” katanya.

    Prima mengatakan, pokja sudah melakukan klarifikasi lapangan hingga ke Pertamina dan distributor. “Ini kita membicarakan paket pembangunan jalan, bahan yang terbesar adalah AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course),” katanya. Sementara untuk penyediaan personel, pokha sudah melakukan klarifikasi hingga pemberi kerja. [wir]

  • Bupati Banyuwangi sambut peserta ekspedisi Sail to Indonesia

    Bupati Banyuwangi sambut peserta ekspedisi Sail to Indonesia

    Banyuwangi (ANTARA) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut langsung peserta ekspedisi Sail to Indonesia 2025 yang menggunakan kapal yacht yang bersandar di kawasan wisata Pantai Marina Boom Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

    Acara tahunan Sail to Indonesia ini, pesertanya berasal dari Prancis, Inggris, Italia, Denmark, Rusia, Belanda, hingga Australia dan dijadwalkan akan menjelajahi keindahan alam dan budaya Banyuwangi selama empat hari (4-7 Oktober 2025).

    “Selamat datang di kabupaten Sunrise of Java, kota yang kaya seni budaya dan keindahan alamnya. Kota kami juga dikenal dengan keramahan masyarakatnya,” kata Bupati Ipuk menyambut peserta ekspedisi Sail to Indonesia 2025 di kawasan wisata Pantai Marina Boom Banyuwangi.

    Menurut dia, acara tahun internasional Sail to Indonesia itu merupakan ajang strategis mempromosikan Banyuwangi dan berbagai kota yang disinggahi wisatawan mancanegara itu.

    “Kehadiran rombongan kapal yacht Sail to Indonesia 2025 menjadi suatu kehormatan bagi kami, selamat menikmati keindahan dan pengalaman berlayar di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

    Kedatangan mereka disambut meriah oleh Bupati Ipuk bersama masyarakat, dan dalam upacara penyambutan diwarnai dengan penampilan tari gandrung, sebagai bentuk penghormatan khas Banyuwangi bagi tamu istimewa.

    Tahun ini menjadi kali kedua Banyuwangi menjadi salah satu titik singgah ekspedisi maritim berskala internasional tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sail to Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Pelindo.

    Ekspedisi tersebut dimulai dari Selandia Baru, dengan 32 kapal yacht yang melintasi Samudra Atlantik dan Pasifik, melewati Australia, sebelum berlabuh di sejumlah destinasi maritim Indonesia.

    Sebelum tiba di Banyuwangi, para pelaut dunia itu telah berlayar ke Tual (Maluku), Labuan Bajo (NTT), Lombok, dan Bali. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju beberapa pelabuhan wisata lainnya di Nusantara.

    Hingga hari ini, tujuh kapal yacht telah tiba di Marina Boom Banyuwangi, sedangkan puluhan lainnya masih berada di Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Mereka juga dijadwalkan untuk mengunjungi Banyuwangi dalam beberapa hari ke depan.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Desa Pujiharjo Malang Jadi Kampung Nelayan Merah Putih Prioritas Presiden Prabowo

    Desa Pujiharjo Malang Jadi Kampung Nelayan Merah Putih Prioritas Presiden Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, menjadi salah satu lokasi yang akan dikembangkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam rangka Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka.

    Jovan Pramaditya, PIC KNMP Malang, mengungkapkan bahwa target jangka panjang program ini adalah tercapainya 1000 titik KNMP di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Untuk tahun 2025, Presiden Prabowo menargetkan adanya 100 titik KNMP yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

    “Pada tahun 2025 ini ditargetkan tercapai 100 titik KNMP di seluruh wilayah Indonesia. Untuk target 100 KNMP mulai dari Aceh sampai Papua,” ujar Jovan dalam wawancara dengan beritajatim.com, Minggu (5/10/2025).

    Desa Pujiharjo, yang terletak di pesisir Kabupaten Malang, dipilih sebagai salah satu lokasi utama pembangunan KNMP. Program ini juga sudah dimulai di beberapa daerah lain, seperti Desa Dapenda di Sumenep, Desa Bulumeduro di Tuban, dan Desa Lateng di Banyuwangi.

    Jovan menambahkan, “Kampung nelayan merah putih ini program prioritas Presiden Prabowo. Pembangunan di Malang ini lebih cepat. Kita perkirakan 31 Desember 2025 sudah selesai.”

    Proyek pembangunan KNMP di Pujiharjo meliputi berbagai fasilitas yang akan mendukung kegiatan nelayan dan masyarakat sekitar. Salah satu komponen penting dari proyek ini adalah pembangunan pabrik es atau cool storage, yang akan membantu nelayan dalam menyimpan hasil tangkapan mereka.

    Selain itu, akan dibangun POM bensin mini, dermaga tambat perahu, area perbengkelan, koperasi merah putih, serta kios makanan dan pusat kuliner untuk meningkatkan ekonomi lokal.

    Kepala Desa Pujiharjo, Hendik Arso, menjelaskan bahwa lahan seluas 1 hektar telah disiapkan untuk proyek tersebut. “Lahan yang sudah kami siapkan seluas 1 hektar milik tanah desa. Saat ini pembangunan area KNMP masih berlangsung,” ujar Hendik.

    Menurut data BPS 2024, jumlah penduduk di Desa Pujiharjo mencapai 6.847 jiwa. Hendik juga menambahkan bahwa jumlah nelayan di desa tersebut telah meningkat, dengan lebih dari 500 nelayan baru bergabung. “Ada banyak perahu berukuran sedang. Daerah kami juga penghasil lobster terbaik,” ujarnya.

    Dengan berbagai fasilitas yang tengah dibangun, KNMP di Pujiharjo diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan, dengan mendukung kegiatan ekonomi mereka dan meningkatkan kualitas hidup. [yog/suf]

  • Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 

    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 

    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.

    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.

    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.

    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.

    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.

    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.

    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.

    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 
     
    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 
     
    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.
     
    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

     
    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.
     
    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.
     
    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.
     
    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.
     
    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.
     
    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.
     
    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)