kab/kota: Banyuwangi

  • Ribuan Penari Jalani Prosesi Sakral Meras Gandrung Jelang Pementasan Kolosal Gandrung Sewu 2025 di Banyuwangi

    Ribuan Penari Jalani Prosesi Sakral Meras Gandrung Jelang Pementasan Kolosal Gandrung Sewu 2025 di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sehari sebelum pementasan kolosal Gandrung Sewu 2025, sebanyak 1.400 penari mengikuti prosesi sakral Meras Gandrung di Pantai Marina Boom, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025). Tradisi ini menjadi tahapan penting sebelum ribuan penari tampil dalam ajang Gandrung Sewu yang akan digelar pada Sabtu (25/10/2025).

    Prosesi dipimpin oleh gandrung senior legendaris Banyuwangi dan diikuti penari dari berbagai daerah. Dari total peserta, sekitar 200 penari datang dari luar Banyuwangi, seperti Malang, Kediri, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Bali, dan Situbondo. Tak hanya itu, beberapa diaspora Banyuwangi dari Sorong, Papua, Sumatera Selatan, hingga satu penari asal Amerika Serikat juga turut ambil bagian.

    Penari tradisional Indonesia di Amerika, Dian Novita, mengaku terharu dan merinding saat mengikuti ritual tersebut.

    “Meras Gandrung hari ini sangat magis sekali. Saya sampai merinding karena ini pertama kalinya saya menyaksikannya langsung,” ujarnya.

    Penari kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi itu menambahkan, seluruh peserta telah berlatih keras dan siap memberikan penampilan terbaik.

    “Tinggal istirahat yang cukup, makan teratur. Semoga semuanya dilancarkan dan tidak ada halangan apa pun,” tuturnya.

    Hal serupa disampaikan penari asal Sorong, Papua Barat Daya, Tri Wahyu Puspitasari (20), yang datang bersama dua rekan penarinya, Debby Fidtriani Sukma (22) dan Tri Utami (21). Ia mengaku pengalaman pertamanya mengikuti prosesi Gandrung Sewu sangat berkesan.

    “Setelah mengikuti prosesi Meras Gandrung, jujur saya terharu dan merinding. Kami sengaja jauh-jauh datang ke Banyuwangi hanya untuk merasakan suasana ini. Rasanya luar biasa menari bersama ribuan penari dari Banyuwangi,” ungkapnya.

    Rombongan penari dari Sorong bahkan mendapat dukungan langsung dari Wakil Bupati Sorong, Sutejo, yang turut hadir memberi semangat.

    “Kami didukung penuh oleh Pemkab Sorong. Di sini kami sekaligus belajar dari semangat masyarakat Banyuwangi yang mampu menggelar event budaya sebesar ini hingga dikenal ke luar negeri,” ujarnya.

    Sementara itu, penari asal Pasuruan, Fitriyatul Sakila (19), mengaku tak menyangka bisa ikut prosesi sakral tersebut. Ia datang bersama 24 rekannya khusus untuk tampil di Gandrung Sewu.

    “Rasanya merinding dan tidak menyangka bisa ikut prosesi ini. Harapannya besok acara berlangsung lancar dan meriah,” ujarnya.

    Sakila mengaku telah menekuni tari Gandrung sejak kecil.

    “Saya belajar tari Gandrung lewat les privat. Saya tertarik karena saya lihat tari Gandrung beda dari yang lain. Jadi saya ingin merasakan rasanya jadi penari Gandrung,” tutur Sakila.

    Gandrung Sewu 2025 menjadi salah satu agenda unggulan Banyuwangi Festival yang selalu dinantikan. Event budaya ini tak hanya menampilkan ribuan penari dalam satu panggung kolosal, tetapi juga menjadi simbol pelestarian seni dan semangat kebersamaan masyarakat Banyuwangi. [alr/beq]

  • BPK Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Lintas Selatan Banyuwangi

    BPK Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Lintas Selatan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Banyuwangi. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan sejumlah pihak terkait agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera dilanjutkan setelah lama terhenti.

    Rapat koordinasi percepatan pembangunan JLS berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hadir pula Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga M. Agus Setiawan, dan Kepala Divisi SPI PTPN III Herry Nurudin.

    “Pertemuan ini terkait dengan akselerasi percepatan penyelesaian jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti,” ujar Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.

    Ia menegaskan, BPK berperan aktif dalam mendukung realisasi program strategis nasional (PSN) tersebut. “Pansela ini termasuk Program Strategis Nasional (PSN). Karenanya kami dari BPK turut memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa kita jalankan dengan baik,” terangnya.

    Edy menyebut, JLS memiliki manfaat ekonomi besar karena akan memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah selatan Jawa. “Banyuwangi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata yang perlu terus didorong dengan infrastruktur yang baik, salah satunya melalui JLS Pansela,” katanya.

    Jalur Lintas Selatan di Banyuwangi memiliki total panjang 100 kilometer, membentang dari perbatasan Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Saat ini, sisa jalan yang belum dibangun sepanjang 14,1 kilometer, terdiri atas 6,27 kilometer melintasi kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan dan 7,83 kilometer melewati area perkebunan Selogiri serta Malangsari milik PTPN I Regional 5.

    Menurut Edy, kendala utama pembangunan JLS terletak pada proses pelepasan aset dan lahan milik berbagai instansi. “Karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional,” tegasnya.

    Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat realisasi pembangunan. “Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama. Mudah-mudahan akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan,” ujar Edy.

    Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran senilai Rp47,1 miliar untuk pembangunan ruas JLS Banyuwangi–Jember. Pelaksanaannya akan mengacu pada jadwal Kementerian PUPR, yang akan membentuk tim percepatan dan berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, serta PTPN.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik langkah BPK dalam mendorong percepatan proyek tersebut. “Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. [alr/beq[

  • Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

    Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

    GELORA.CO  – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang disebut oleh relawan pendukung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai karya terbaik.

    Ketua Umum ProJo (Pro-Jokowi) Budi Arie Setiadi menyebut Whoosh adalah karya terbaik, sekaligus proyek yang membawa manfaat bagi rakyat.

    Bahkan, menurut Budi Arie, proyek tersebut harus dikembangkan meski saat ini sudah dibayangi utang bernilai fantastis, Rp116 triliun.

    “Itu karya terbaik. Harusnya ditambahin kereta cepatnya ke Surabaya Banyuwangi. Bagus buat rakyat program itu,” tutur Budi Arie saat berbincang dengan awak media di kediaman Jokowi di di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat (24/10/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Anggapan Budi Arie Setiadi soal Whoosh menjadi karya terbaik juga diamini dan didukung oleh relawan Jokowi, David Pajung.

    David menilai, Whoosh layak disebut karya terbaik karena merupakan proyek prestisius, dan hanya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat seperti ini.

    “Terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya,” kata David saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Jumat (24/10/2025).

    “Untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya. Di Asia hanya tiga, China, Jepang, dan Indonesia,” tambahnya.

    Penilaian para relawan pendukung Jokowi soal Whoosh menjadi karya terbaik mendapat kritikan tajam dari Yunarto Wijaya.

    Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, statement Whoosh sebagai karya terbaik mencerminkan sudah sejak lama, relawan selalu menoleransi atau membiarkan kesalahan Jokowi.

    Toto menilai, meski Jokowi mengeluarkan program atau kebijakan yang buruk, para relawan akan tetap setia mendukungnya.

    Ia pun menyoroti konsep pembentukan organisasi relawan pendukung yang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda mengkultuskan sosok Jokowi.

    Kultus sendiri artinya pemujaan berlebihan.

    Sehingga, kata Toto, relawan Jokowi cenderung memuja Jokowi dari sosoknya saja, bukan menilainya secara objektif mengenai pencapaian atau prestasi.

    “Sebetulnya nggak ada yang baru buat teman-teman relawan ini. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan juga sudah mengarah kepada kultus ya. Dari namanya saja, relawan ‘Pro Jokowi,’”kata Yunarto Wijaya, dalam program Kompas Petang, Jumat.

    “Artinya, memang yang difokuskan adalah pemujaan terhadap sosok, bukan berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi,” tambahnya.

    Proyek Jokowi, terutama Whoosh, Harus Diakui Ada Kekurangan dan Perlu Evaluasi

    Yunarto selanjutnya menyatakan, meski Jokowi dikenal sebagai presiden yang berani mengambil terobosan untuk pembangunan infrastruktur, kebijakannya tak lepas dari kritik dan evaluasi.

    Sehingga, justru ketika kekurangan atau kesalahan diakui, maka akan dijadikan evaluasi agar tidak terulang.

    Apalagi mengingat ada sejumlah proyek era Jokowi yang terancam bermasalah, seperti IKN (Ibu Kota Nusantara), Whoosh, bandara yang sepi, sampai sejumlah BUMN terjerat utang.

    “Kita bisa mempelajari apa yang sudah jadi kelebihan, kita juga harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim selanjutnya,” jelas Toto.

    “Nah, ketika berbicara mengenai Whoosh, IKN, terjeratnya BUMN pada utang karena proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobusan-terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang seringkali menjadi masalah dalam logistik kita,” tambahnya.

    “Biayanya mahal, supply chain terganggu, dalam proses pelaksanaan harus kita akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan,” lanjutnya.

    Yunarto pun menjabarkan ada dua aspek yang harus diakui sekaligus dievaluasi dalam sejumlah proyek Jokowi yang bermasalah.

    “Pertama, misalnya jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN atau BUMN kita, yang pada akhirnya menjadi beban hutang di masa-masa berikutnya,” ucap Yunarto.

    “Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita,” tambahnya.

    “Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat bandara. Karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara cost keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikutnya. Termasuk dalam konteks Whoosh,” tegasnya.

    Yunarto menambahkan, seharusnya para relawan pendukung Jokowi menerima memang proyek Whoosh tersebut bermasalah dan harus dievaluasi.

    Ia juga meminta agar relawan Jokowi tidak melihat secara hitam putih, apa pun yang dibangun Jokowi adalah benar dan yang mengkritik Jokowi itu pasti salah

    “Terima saja ini sebagai sebuah diskusi, bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk diteruskan ke Surabaya, misalnya,” papar Yunarto.

    “Jadi, jangan serta-merta berbicara ini hitam putih; bahwa apa pun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar. lalu yang menolak apa pun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah,” tandasnya

  • Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf berkonsolidasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Mensos Saifullah Yusuf, program pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah provinsi agar tujuan bersama menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

    “Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia,” ucap Sekjen PBNU itu.

    Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.

    “Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral,” terang dia.

    Gus Ipul optimistis, dengan dasar data yang sama, maka intervensi pemerintah terhadap penyaluran bantuan akan lebih optimal serta program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi.

    “Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur,” kata Gus Ipul.

     

    Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sangat berhasil menerapkan sistem digitalisasi untuk tiap program yang digagas pemerintahan setempat. Keberhasilan itu pulalah yang membuat Banyuwangi terpilih dari ratusan daerah sebagai pilot project program D…

  • Lapas Banyuwangi, Polresta, dan BNNK Perkuat Sinergi Berantas Narkoba di Dalam Lapas

    Lapas Banyuwangi, Polresta, dan BNNK Perkuat Sinergi Berantas Narkoba di Dalam Lapas

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan lapas.

    Penandatanganan berlangsung di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi dan dihadiri langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra serta Kepala BNNK Banyuwangi Kombes Pol Faisol Wahyudi. Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi benteng kokoh agar Lapas Banyuwangi benar-benar steril dari narkoba sehingga proses pembinaan warga binaan berjalan optimal.

    Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menegaskan bahwa mewujudkan lapas yang aman dan bebas narkoba tidak bisa dilakukan sendirian. Sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci utama keberhasilan.

    “Melalui kerja sama dengan Polresta dan BNNK ini, kami yakin akan tercipta efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kami, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba,” ujar Wayan.

    Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan razia gabungan secara rutin, pertukaran data dan informasi intelijen, serta pelaksanaan tes urine mendadak bagi warga binaan dan pegawai. “Tujuannya jelas, yaitu mencegah masuknya barang terlarang, khususnya narkoba, dan memberantas peredaran gelap narkoba di dalam lapas,” tegasnya.

    Wayan juga menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang terbukti terlibat narkoba. “Apabila terbukti, baik warga binaan maupun petugas, akan dikenakan sanksi dan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan apresiasinya atas langkah proaktif Lapas Banyuwangi. Menurutnya, kerja sama ini merupakan bentuk peningkatan sinergitas yang sudah terjalin baik antara aparat pemasyarakatan dan kepolisian.

    “Jajaran Polresta Banyuwangi memiliki komitmen yang sama terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kerja sama ini menjadi penguat dalam pelaksanaan fungsi preventif untuk melakukan pencegahan,” jelas Rama.

    Ia juga mengimbau agar petugas pemasyarakatan menjalin hubungan emosional yang baik dengan warga binaan sebagai bagian dari pendekatan keamanan yang humanis untuk menciptakan suasana kondusif di dalam lapas.

    Sementara itu, Kepala BNNK Banyuwangi Kombes Pol Faisol Wahyudi menuturkan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memunculkan perubahan perilaku positif bagi warga binaan penyalahguna narkotika.

    “Kami berharap melalui pendampingan dan asesmen yang menjadi bagian dari kerja sama ini, dapat lahir para penyintas narkoba yang menjadi role model di masyarakat. Mereka diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungannya setelah kembali ke masyarakat,” pungkas Faisol. [alr/beq]

  • BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendorong inovasi di seluruh Indonesia.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

    “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti.

    “Kami harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” ujarnya.

    Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

    Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

    Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.

    Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

    Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi.

    “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” kata Agus.

    Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.

    “Kami ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

    Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

    Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringatan Hari Santri Nasional, Bupati Banyuwangi: Santri Penjaga Kemerdekaan dan Penggerak Kemajuan

    Peringatan Hari Santri Nasional, Bupati Banyuwangi: Santri Penjaga Kemerdekaan dan Penggerak Kemajuan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Kabupaten Banyuwangi berlangsung meriah dan penuh makna. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren mengikuti upacara HSN yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Selasa (22/10/2025).

    Upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, antara lain Wakil Bupati Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kyai H. Muhaimin Asmuni, serta sejumlah pimpinan organisasi keagamaan seperti PCNU, Muhammadiyah, LDII, Al Irsyad, Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, dan FKUB.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Banyuwangi menyerahkan insentif kepada 14.241 guru ngaji se-Banyuwangi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda. Selain itu, berbagai penghargaan juga diberikan kepada para pemenang Festival Anak Sholeh 2025 yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional tahun ini.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan, santri memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak masa pra-kemerdekaan, pesantren menjadi pusat pendidikan dan pengkaderan tokoh-tokoh bangsa yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta membangun moral masyarakat.

    “Hari Santri tahun 2025 mengusung tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’. Ini tema yang sangat tepat. Mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan,” kata Ipuk saat membacakan sambutan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

    Menurut Ipuk, pesantren di Banyuwangi telah berperan aktif tidak hanya dalam pembentukan karakter spiritual, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat dukungan terhadap pendidikan keagamaan dan kemandirian santri melalui berbagai kebijakan afirmatif.

    “Banyuwangi berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keagamaan dan penguatan karakter santri. Kami memiliki program beasiswa santri, pengembangan pondok pesantren produktif, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Pemkab juga memberikan golden ticket bagi para penghafal Al-Qur’an agar dapat memilih sekolah dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa melalui seleksi tambahan. “Pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara pesantren dan dunia usaha melalui program santripreneur dan pesantren digital, agar santri tidak hanya mandiri secara spiritual tetapi juga ekonomi,” imbuh Ipuk.

    Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional di Banyuwangi tahun ini juga diisi dengan berbagai agenda kolaboratif antara Pemkab dan Nahdlatul Ulama, seperti olimpiade kompetisi aswaja online, bakti sosial, hingga ziarah muassis. Puncak peringatan akan ditandai dengan Banyuwangi Bersholawat, sebuah momentum kebersamaan yang merefleksikan semangat religius dan nasionalisme masyarakat Banyuwangi. [alr/beq]

  • Peredaran Rokok Ilegal di Banyuwangi Terbongkar, Barang Dipasok dari Madura

    Peredaran Rokok Ilegal di Banyuwangi Terbongkar, Barang Dipasok dari Madura

    Liputan6.com, Jakarta Seorang pria yang diketahui berinisial AT (38) warga Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, ditangkap polisi karena mengedarkan rokok tanpa pita cukai dalam jumlah besar. Barang ilegal itu dipasok dari seseorang di Pulau Madura.

    “Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa AT merupakan residivis kasus serupa. Ia pernah menjalani penyidikan atas pelanggaran cukai pada tahun 2020,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi, Kamis (23/10/2025).

    Hasil pemeriksaan lebih lanjut, AT mengaku memperoleh pasokan rokok ilegal tersebut dari saudaranya berinisial J yang berdomisili di Madura. Saat ini J telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang ( DPO) oleh pihak berwajib.

    Dari tangan AT petugas menyita 118.400 batang rokok tanpa cukai senilai Rp 178.016.000. Akibat perbuatannya, negara berpotensi kehilangan penerimaan cukai sebesar Rp 89.641.000.

    “Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 54 dan atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana, telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun,” jelasnya.

    Ia menambahkan, berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sehingga dalam waktu dekat kasusnya segera dilimpahkan untuk proses hukum lebih lanjut.

  • Residivis Rokok Ilegal di Banyuwangi Kembali Ditangkap, Barang Bukti Capai Rp178 Juta

    Residivis Rokok Ilegal di Banyuwangi Kembali Ditangkap, Barang Bukti Capai Rp178 Juta

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Seorang residivis kasus peredaran rokok ilegal, Arif Tirtana (38), kembali ditangkap aparat setelah kedapatan mengedarkan rokok tanpa pita cukai senilai Rp178.016.000 di wilayah Banyuwangi. Penangkapan ini berawal dari laporan Unit Reskrim Polsek Rogojampi pada 2 September 2025.

    Setelah dilakukan penelusuran, Arif berhasil diamankan di Dusun Bades, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi. Tim Bea Cukai Banyuwangi kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait unsur pidana cukai yang dilakukan oleh tersangka.

    Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Latif Helmi, mengungkapkan bahwa Arif bukan pelaku baru dalam kasus serupa. Ia pernah ditangkap oleh Bea Cukai Banyuwangi pada 20 Februari 2020 atas kasus tindak pidana cukai dan telah menjalani hukuman penjara selama satu tahun serta membayar denda Rp32.899.200.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka pernah melakukan pelanggaran cukai dan telah dilakukan penyidikan pada tahun 2020,” kata Latif Helmi, Rabu (22/10/2025).

    Dari hasil penyidikan terbaru, Arif diketahui mendapatkan pasokan rokok ilegal dari saudaranya berinisial J yang berdomisili di Madura. Saat ini, J telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Dari tangan tersangka, tim gabungan Polsek Rogojampi dan Bea Cukai Banyuwangi menyita 118.400 batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai total mencapai Rp178.016.000. Akibat perbuatan tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp89.641.000.

    Berkas perkara penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. “Pelaku melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun,” tegas Latif. [alr/beq]

  • Unik dan Otentik! Banyuwangi Gelar Percussion Festival di Terminal Wisata Terpadu

    Unik dan Otentik! Banyuwangi Gelar Percussion Festival di Terminal Wisata Terpadu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi dikenal memiliki beragam kesenian dan budaya yang menjadi kekuatan identitas kultural. Salah satunya musik perkusi Using yang dikenal unik dan otentik, dengan ciri khas kecepatan pukulannya hingga menghasilkan harmoni musik rancak dan energik yang kekhasannya tak dimiliki daerah lain.

    Dei mengenalkan budaya khas using. Musik Perkusi khas Using Banyuwangi, menggelar Banyuwangi Percussion Festival (BPF), di Terminal Pariwisata Terpadu, yang bakal digelar Jumat malam, 24 Oktober 2025.

    “Banyuwangi kaya seni dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ada tari-tarian, tembang, budaya hingga ritual adat. Salah satunya musik Perkusi Using,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk menjelaskan, hampir semua seni budaya Banyuwangi menggunakan musik perkusi Using sebagai pengiringnya. Seperti tari Gandrung selalu diiringi oleh musik Perkusi Using.

    Musik Perkusi Using juga selalu bisa ditemui di setiap acara adat dan budaya sebagai musik pembuka atau pengiringnya.

    “Karena itu kali ini secara khusus kami menggelar Banyuwangi Percussion Festival untuk mengenalkan keunikan dan keelokan seni musik perkusi yang dimiliki Banyuwangi,” imbuh Ipuk.

    Majelis Kehormatan Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Samsudin Adlawi, mengatakan Perkusi Using diakui oleh praktisi dan akademisi seni sebagai seni otentik khas Banyuwangi yang unik dan tidak ditemukan di daerah lainnya di nusantara.

    Perkusi Using merupakan permainan musik perpaduan alat-alat musik tradisional khas Banyuwangi yang terdiri atas gong, klincing, rampak kendang, saron dan angklung Using.

    “Kekhasan Perkusi Using ada pada kecepatan pukulan kendang yang menghasilkan irama rancak dan energik yang sampai sekarang belum bisa dinotasikan. Satu lagi kelebihan Perkusi Using adalah keluwesannya untuk dipadukan dengan berbagai genre musik” kata Samsudin.

    Irama yang rancak dan energik Perkusi Using sampai kini diwariskan secara turun menurun ke generasi yang lebih muda. Bahkan di Banyuwangi, Perkusi Using juga dipelajarai sebagai ekstra kulikuler di sekolah-sekolah.

    “Regenerasi musik Banyuwangi telah berjalan dengan baik. Karenanya dengan adanya Festival Perkusi Using akan menjadi panggung yang tepat bagi para seniman musik khas Banyuwangi untuk dikenal lebih luas lagi sebagaimana impian kami para seniman dan budayawan daerah,” ungkap Samsudin.

    Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Budi Santoso menjelaskan,
    Banyuwangi Percussion Festival yang digelar perdana ini akan menampilkan empat grup perkusi. Tiga di antaranya grup perkusi dari Banyuwangi yakni Damar Art, Munsing (Musik Nada Using) dan JEB (Jiwa Etnik Banyuwang).

    ”Damar Art, Munsing dan JEB dimotori oleh tiga kreator musik etnik Banyuwangi. Tiga seniman muda jebolan kampus seni itu akan bereksperimen dan memainkan komposisi musik etnik dengan konsep musik yang inovatif, memadukannya dengan berbagai genre musik dan kolaborasi dengan penyanyi lokal. Di tangan mereka, musik etnik Banyuwangi bakal terdengar modern, tanpa kehilangan rasa tradisionalnya,” kata Budi.

    Selain grup lokal Banyuwangi juga ada grup tamu “Ethno Ensamble” dari Solo yang sebagian besar musisinya merupakan mahasiswa dan alumni etnomusikologi ISI Surakarta/Solo. Komposisi-komposisi yang dimainkan lebih ke perpaduan berbagai alat perkusi di Indonesia.

    “Mereka juga akan berkolaborasi dengan mahasiswa seni ISI Banyuwangi. Grup musik ini kami hadirkan untuk memperkaya wawasan musik perkusi generasi muda Banyuwangi khususnya juga untuk memberikan hiburan nuansa baru bagi semua penonton yang datang,” jelas Budi. [alr/aje]