kab/kota: Banyuwangi

  • Jelang Lebaran, Banyuwangi Kebut Muluskan Jalan Raya

    Jelang Lebaran, Banyuwangi Kebut Muluskan Jalan Raya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi kebut perbaikan infrastruktur demi kenyamanan pemudik saat berkendara jelang lebaran.

    Pemerintah setempat intensif melakukan penambalan jalan berlubang, perbaikan drainase, hingga perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU) ditargetkan rampung H-7 Lebaran 2024.

    “Rehabilitasi jalan untuk persiapan mudik sudah dimulai sejak pertengahan Maret 2024. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati arus mudik dan balik dengan nyaman,” ungkap Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Penataan Ruang (PU CKPR) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo.

    Yayan sapaan akrab Suyanto Waspo Tondo menyebut, perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan tak berhenti di sini. Pasalnya, ruas jalan yang tingkat kerusakannya cukup parah akan dikerjakan setelah lebaran.

    “Misal, ruas jalan di Tulungrejo Kecamatan Glenmore dan ruas Srono-Sumbersari Kecamatan Srono,” katanya.

    Selain itu, kata Yayan, pemkab juga melakukan antisipasi banjir saat hujan. Salah satunya melakukan pemeliharaan drainase di sejumlah ruas jalan. Di antaranya, poros Kecamatan Licin yang terkena longsoran tanah akibat hujan deras.

    “Untuk menambah kenyamanan, kami pastikan seluruh LPJU di jalan-jalan poros dan jalan menuju destinasi wisata tetap menyala,” ujar yayan.

    Tak hanya itu, Yayan menyebut DPU CKPP juga memiliki prioritas penanganan jalan rusak. Sasaran berikutnya adalah perbaikan jalur wisata dan persiapan balap sepeda dunia mendatang.

    “Selanjutnya kita akan kerjakan jalur Tour de Banyuwangi Ijen yang akan digelar Juli mendatang,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Sebab Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

    Sebab Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ombudsman RI memberikan predikat kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemkab yang dipimpin oleh Bupati Ipuk Fiestiandani itu meraih opini kualitas tertinggi (kategori A) dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.

    Dari penilaian itu, Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tertinggi. Predikat itu menempatkan Banyuwangi naik satu level dibandingkan tahun 2022 yang berada di kategori B dengan opini kualitas tinggi

    Hasil itu menunjukkan Banyuwangi semakin baik dalam pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan.

    “Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan kami. Memang belum sempurna, namun perbaikan dan evaluasi terus dilakukan. Ini semua berkat komitmen bersama seluruh staf pemkab yang mau meningkatkan kerja pelayanannya,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Menurut Ipuk, penilaian itu untuk mendorong pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian juga menyasar lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

    “Termasuk masukan dari Ombudsman dari hasil penilaiannya kemarin. Hasil penilaian dan saran dari Ombudsman akan kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola serta peningkatan standar pelayanan publik di Banyuwangi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono menjelaskan, penilaian ini meliputi 4 dimensi. Di antaranya, dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

    “Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, ” jelasnya.

    Banyuwangi, kata Mujiono, Ombudsman melakukan penilaian pada sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik. Di antaranya puskesmas Kertosari dan Singotrunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPM PTSP).

    “Alhamdulillah, dari sekian titik yang dikunjungi nilai kita memuaskan. Dari skala 0-100, Banyuwangi mendapatkan skor 92,25 dan masuk dalam kategori A (kualitas tertinggi). Artinya dalam menyelenggarakan layanan, Banyuwangi dinilai telah mematuhi standar layanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang,” ujar Mujiono.

    Bahkan, kata dia, Puskesmas Kertosari yang menjadi salah satu titik pantau juga berhasil meraih nilai sangat baik yakni 97,38.

    “Banyuwangi juga akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman agar mendapatkan pendampingan untuk perbaikan pelayanan publik ke depan,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar acara buka puasa bersama dengan puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Warga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta. Ada pesan penting saat momen pertemuan pemimpin Banyuwangi tersebut dengan para diaspora di Ibu Kota.

    Salah satu pesannya adalah mengenai kampung halaman. Ya, Bupati Ipuk secara tidak langsung mengajak para warga Banyuwangi yang di luar kota untuk turut membangun daerah asal.

    “Banyuwangi sangat membutuhkan kontribusi bapak ibu sekalian. Kita bersinergi bersama untuk membangun kampung halaman,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat silaturahmi dan berbuka bersama di Rumah Dinas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kompleks Widya Candra, Jakarta.

    Banyuwangi, kata Ipuk, saat ini tengah berupaya untuk terus berkembang. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

    “Alhamdulillah, pada 2023 kemarin, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Banyuwangi tersisa 7,34 persen. Ini terendah dalam sejarah Banyuwangi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut Ipuk, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun juga menunjukkan progres yang terus naik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2023 yang terus pulih dan meningkat hingga 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi Jatim.

    “Perekonomian Banyuwangi yang diukur dari PDRB di tahun 2023 juga meningkat mencapai Rp 101,297 triliun,” jelasnya.

    Sejauh ini, kata Ipuk, kontribusi Ikawangi dan para tokohnya cukup baik untuk Banyuwangi. Di antaranya, turut membangun Bumi Blambangan dan mengenalkan segala potensi di dalamnya termasuk pariwisata.

    “Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Arief Yahya saat jadi menteri dulu, banyak sekali membantu,” terangnya.

    Arief Yahya sebagai pembina Ikawangi menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan Banyuwangi. Sejak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga Ipuk Fiestiandani, pembangunan di Banyuwangi semakin pesat dan inovatif. “Ini perlu untuk terus didorong bersama,” ungkapnya.

    Acara yang berlangsung gayeng itu, dihadiri puluhan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Selain Menpan RB yang menjadi tuan rumah, juga ada Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI 2014-2019), Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009) dan sejumlah nama lainnya.

    Terakhir, Pemkab Banyuwangi turut mengundang seluruh keluarga besar Ikawangi se-dunia untuk hadir dalam Festival Diaspora yang dihelat pada 13 April mendatang. [rin/beq]

  • 20 Bengkel di Jalur Mudik Jember-Probolinggo-Banyuwangi-Bondowoso Buka Saat Lebaran

    20 Bengkel di Jalur Mudik Jember-Probolinggo-Banyuwangi-Bondowoso Buka Saat Lebaran

    Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih 20 bengkel di jalur mudik Kabupaten Jember – Probolinggo – Banyuwangi – Bondowoso, Jawa Timur, tetap akan buka pada saat libur lebaran.

    “Kami sudah menyampaikan beberapa bengkel untuk stand by di masa liburan, sehingga ketika nanti ada gangguan kendaraan pemudik seperti mogok dan sebagainya, ada bengkel yang bisa membantu,” kata Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bayu Pratama Gubunagi, Rabu (3/4/2024).

    Menurut Bayu, ada 20 bengkel yang terdaftar dan tersebar mulai dari Kecamatan Tanggul ke arah Gumitir. “Namun kami akan susun daftar kembali dan kami informasikan ke media dan pos pengamanan di jalan, agar bisa diakses masyarakat,” katanya.

    Selain itu, kurang lebih ada 600 orang petugas yang akan mengamankan lebaran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Kamis (4/4/2024), yang terdiri atas TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan lain-lain. Mereka akan ditempatkan di pos pelayanan, pos terpadu, dan pos pengamanan.

    Ada satu pos pelayanan di stasiun kereta api Jember, satu pos terpadu di alun-alun, dan lima pos pengamanan yang tersebar di Tawangalun, Pondokdalem, Watu Ulo, Pancer Puger. “Ini untuk kenyamanan masyarakat yang akan mudik dan berlibur saat lebaran,” kata Bayu.

    Polisi sudah memetakan sejumlah titik rawan, mulai dari rawan macet, rawan bencana, rawan kecelakaan. “Titik-titik tersebut jadi fokus perhatian kami. Kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder, dan berkoordinasi melalui grup WhatsApp. Begitu ada kejadian, baik gangguan lalu lintas maupun bencana alam, bisa kami respons segera,” kata Bayu.

    Bayu mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri dengan baik sebelum mudik. “Ketika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, agar memperhatikan keamanan, mulai dari listrik, air, dan bahaya kebakaran, serta berkoordinasi dengan perangkat keamanan setempat sehingga ada penjagaan,” katanya.

    Polisi juga memberikan kesempatan kepada pemudik untuk menitipkan kendaraan bermoto selama mudik di markas kepolisian resor dan kepolisian sektor di 31 kecamatan. “Kami siapkan tempat dan personel untuk pengamanan,” kata Bayu. [wir]

  • Kapolresta Banyuwangi Jamin Rumah Warga Aman saat Lebaran

    Kapolresta Banyuwangi Jamin Rumah Warga Aman saat Lebaran

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kapolresta Banyuwangi, Kombes Nanang Haryono menjamin rumah warga aman selama masa Lebaran Idulfitri 1445 H/2024 M. Untuk itu, dia menginstruksikan kepada jajarannya meningkatkan keamanan wilayah masing-masing terutama tempat tinggal.

    “Kami mengimbau kepada seluruh kapolsek untuk meningkatkan pengamanan di wilayah mengingat akan banyak rumah yang ditinggal masyarakat selama libur Lebaran, agar tetap terjaga keamanannya,” ungkap Nanang Haryono, saat Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Ketupat Semeru 2024 bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran Forkopimda, Selasa (3/4/2024).

    Nanang, mengatakan Operasi Ketupat Semeru akan berlangsung pada 4 hingga 16 April 2024 mendatang. Pihaknya akan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif.

    “Didukung juga oleh penegakan hukum secara persuasif serta humanis,” katanya.

    Selama operasi, Kapolresta Banyuwangi telah menyiagakan 445 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Banyuwangi. Termasuk melibatkan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

    “Obyek pengamanan sebanyak 109 objek, yang terdiri dari 36 tempat wisata, 6 terminal, 8 stasiun, 3 pelabuhan, 1 bandara, 47 masjid, dan 8 pusat perbelanjaan,” terangnya.

    Polresta Banyuwangi juga menyiapkan 10 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis Banyuwangi. Terdiri atas 7 Pos Pengamanan (Pos Pam), 2 Pos Pelayanan (Pos Yan) dan 1 Pos Terpadu. [rin/beq]

  • Musim Mudik, Bupati Ipuk: Ciptakan Banyuwangi Aman dan Menyenangkan

    Musim Mudik, Bupati Ipuk: Ciptakan Banyuwangi Aman dan Menyenangkan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak seluruh stake holder untuk menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan saat musim mudik Lebaran 2024. Dia ingin para pemudik bisa nyaman saat berada di Banyuwangi.

    “Mari kita sama-sama menciptakan suasana mudik yang aman dan menyenangkan,” ujar Ipuk, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Ketupat Semeru 2024 di Aula Rupatama Polresta Banyuwangi, Rabu (3/4/2024).

    Dalam rakor itu, Bupati Ipuk bersama jajaran Forkopimda membahas mengenai pengamanan selama Lebaran. Hadir di rakor tersebut, Kapolresta Banyuwangi Kombes Nanang Haryono, Kepala Pengadilan Negeri Banyuwangi I Gede Yuliartha, perwakilan Kodim 0825, Danlanal Banyuwangi, serta seluruh kapolsek se-Banyuwangi.

    “Operasi Ketupat Semeru akan digelar mulai 4 hingga 16 April 2024 mendatang,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ipuk meminta aparat yang bertugas tak segan membantu masyarakat khususnya para pemudik, yang membutuhkan pertolongan. Hal ini penting untuk mewujudkan arus mudik dan balik yang aman dan berkesan.

    “Kalau ada yang membutuhkan pertolongan tolong dibantu dengan ramah. Utamakan penindakan secara persuasif.

    Bupati Ipuk juga mengingatkan kepada petugas pengaman baik TNI maupun Polri agar selalu siap menjaga Banyuwangi.

    “Karena lebaran adalah nuansa suka cita. Kami mengapresiasi kesiapan matang Polri dan TNI dalam pengamanan lebaran. Semoga Banyuwangi selalu dalam kondisi aman dan nyaman,” pungkas Ipuk. [rin/beq]

  • TRC BPBD Magetan Mendadak ‘Ngecor’ Jalan Lingkar Telaga Wahyu? 

    TRC BPBD Magetan Mendadak ‘Ngecor’ Jalan Lingkar Telaga Wahyu? 

    Magetan (beritajatim.com) – Anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD Magetan mendadak jadi kuli bangunan di Telaga Wahyu. Anggota yang bertugas merespons kejadian bencana alam itu terlihat mengecor di jalan selingkar Telaga Wahyu beberapa hari terakhir.

    Keterlibatan TRC PB BPBD Magetan ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menyayangkan, di tengah ancaman arus mudik lebaran 2024 dan potensi bencana Hidrometeorologi seperti tanah longsor dan pohon tumbang, mereka justru difokuskan pada pekerjaan yang bukan kebencanaan.

    Pj Kalaksa BPBD Magetan, Yok Sujarwadi, menjelaskan bahwa keterlibatan personil BPBD di Telaga Wahyu merupakan bentuk sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Ini bentuk sinergitas antar OPD. Tidak hanya BPBD, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan TNI Polri yang dilibatkan dalam revitalisasi telaga Wahyu,” kata Yok, Selasa (2/4/2024).

    Yok mencontohkan Pemkab Banyuwangi, di mana OPD saling membantu jika ada pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga.”Dinas Pariwisata tidak memiliki personil, sedangkan kita punya. Jadi kita bantu,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan itu.

    “Klo bicara potensi bencana, semua ada potensi. Makanya kami antisipasi dengan kegiatan pelestarian lingkungan dan penanaman pohon. Untuk menjaga kelestarian alam khususnya di seputaran Telaga Wahyu,” tambahnya.

    Meskipun demikian, Yok memastikan bahwa pihaknya tetap siap siaga menghadapi potensi bencana selama arus mudik. Pun, posko kebencanaan dipindahkan di Telaga Wahyu.

    “Posko kebencanaan dipindahkan ke Telaga Wahyu, dan kita siapkan personel di dua lokasi, pos pelayanan dan pos pemantauan mudik di Refugia dan Cemorosewu,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Apa Kabar Jalan Pansela atau Jalur Lintas Selatan Jatim?

    Apa Kabar Jalan Pansela atau Jalur Lintas Selatan Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Muhammad Yasin memberikan kabar terbaru terkait progress pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang juga dikenal dengan jalan Pantai Selatan (Pansela).

    Pansela memang saat ini belum menyambung secara menyeluruh. Padahal, jalan dengan panorama pantai dan laut ini dapat diproyeksikan menjadi salah satu jalur alternatif mudik.

    Yasin mengungkapkan, bahwa pembangunan pansela terkendala sejumlah hal. Salah satunya adalah terkait pembebasan tanah atau lahan.

    “Yang paling banyak belum selesai pembebasan lahannya itu adalah Trenggalek. Untuk pembebasan itu masih butuh anggaran sekitar Rp200 miliar,” ujarnya, Selasa (2/4/2024).

    Pembebasan lahan itu, lanjut Yasin, menjadi tanggung jawab kabupaten setempat. Namun, jika melihat kondisi fiskal Pemkab Trenggalek, maka hal itu dirasa berat. Sehingga, pemprov bersama pemerintah pusat akan membantunya.

    “Ini karena pemerintah pusat sebenarnya komit kalau sudah lahannya siap, maka biaya konstruksinya akan segera dianggarkan, dan kita sudah selesaikan,” terangnya.

    Sementara terkait lahan Perhutani yang dilewati pembangunan pansela, Yasin menjelaskan, bahwa tidak ada ganti rugi, tapi memerlukan izin penggunaan lahan dengan kompensasi melakukan konservasi. Seperti yang dilakukan di Blitar dan Malang.

    “Saya kira itu lebih ringan, dibandingkan kita harus membeli seperti yang dulu dilakukan,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, JLS di Jatim memiliki panjang sekitar 627 kilometer lebih berdasarkan RPJPD dan telah terbangun 350 kilometer. Sisanya ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang. Pembangunan ini bertujuan untuk menyelesaikan disparitas antara Jatim bagian utara dengan selatan.

    “Kita ini berat kalau nggak segera diselesaikan, disparitas utara selatan ini sangat luar biasa. Wilayah utara ini sudah mampu memberikan kontribusi PDRB 40 persen terhadap perekonomian kita, selatan baru 16 persen. Jadi, njomplangnya luar biasa, sementara potensi selatan tidak kalah dengan utara,” pungkasnya.

    Program pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) sendiri merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang statusnya ditingkatkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

    Sebagai informasi, pembangunan jalan Pansela yang terbentang mulai Batas Jawa Tengah/Pacitan sampai Banyuwangi dengan melewati delapan kabupaten di Jatim.

    Mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi dengan panjang total mencapai 627,57 km. [tok/beq]

  • KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyerahkan dua kapal ikan hasil rampasan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Banyuwangi.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono secara simbolis di kawasan Kampung Nelayan Modern, Kelurahan Lateng. Hadir dalam penyerahan kapal ilegal asing itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    “Jadi kapal ini adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Agar barang rampasan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Menteri Wahyu, Sabtu (30/3/2024).

    Alasannya, kata Wahyu, KKP memiliki kebijakan berbeda dengan sebelumnya. Dia menyebut, kebijakan saat ini yaitu Tangkap-Manfaat.

    “Kebijakan kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi, kalau dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kita bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai kita serahkan saja ke pemda untuk nelayan,” kata Wahyu.

    Dua kapal tersebut bernomor lambung KG. 9464 TS berukuran 106,67 GT dan kapal ikan KG. 9269 TS bertonase 60,05 GT merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang merupakan tangkapan Kapal Pengawas HIU 11 di bawah naungan Stasiun PSDKP Pontianak pada tanggal 10 September 2022. Pada saat itu KG 9464 TS telah melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yakni KG 9269 TS.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, pihaknya mengapresiasi atas bantuan kapal tersebut pada nelayan Banyuwangi. Bantuan itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

    “Kami berharap ini dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak, yang ujungnya pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” pungkasnya. [rin/suf]

  • KKP Gelontor Rp22 Miliar Bangun Kawasan Pantai di Banyuwangi

    KKP Gelontor Rp22 Miliar Bangun Kawasan Pantai di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menyulap kawasan pantai Ancol, Mandar, Kelurahan Lateng, Banyuwangi. Nilai dana yang disiapkan yakni mencapai Rp 22 Milyar.

    Kawasan tersebut juga akan memiliki nama baru, yakni Kampung Nelayan Modern atau Kalamo. Kawasan seluas hampir 1 hektare (ha) itu akan dipermak menjadi sentra kuliner sea food yang menarik dan indah dengan latar Selat Bali.

    Tak hanya itu, Kalamo nantinya juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pengusahaan perikanan modern. Tentunya, hal itu dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

    Rencananya, proyek pembangunan Kalamo di Lateng itu akan dimulai sekitar Mei mendatang. Proses pembangunannya diprediksi rampung dalam tiga bulan.

    “Kalamo ini konsepnya lebih ke arah tematik. Di sini serba dekat. Ikan yang ditangkap nelayan bisa langsung dibeli dan dinikmati oleh para pembeli. Apalagi di kawasan ini sebelumnya telah menjadi salah satu sentra kuliner seafood di Banyuwangi. Ini akan melengkapi,” kata Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Sabtu (30/3/2024) kemarin.

    Jika terealisasi, wajah Kalamo nantinya akan lengkap dengan sejumlah fasilitas. Di antaranya sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan dan shelter pendaratan ikan.

    Tak hanya itu, rencananya ada juga bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

    “Jadi ikan yang sudah ditangkap masih fresh bisa langsung disajikan ke pengunjung atau disimpan di cold storage. Selain itu juga ada fish store yang nantinya sebagai etalase produksi olahan ikan dari para istri nelayan yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh,” ujar Menteri KKP.

    Hasil produksi tangkapan ikan Kalamo, kata Wahyu, juga akan mendukung kebutuhan untuk sentra kuliner dan fish market di kampung Mandar.

    Makin menarik, karena kawasan ini tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Lokasi pantai ini berbatasan langsung dengan Selat Bali, di sisi barat Pantai Marina Boom.

    Di samping itu, ada sekitar 502 nelayan di kawasan ini yang masih eksis beraktivitas mencari ikan. Hasilnya, produksi rata-rata ikan yang didapat mencapai 50 ton per bulan.

    Mayoritas nelayan melaut dengan cara konvensional, yakni memancing dan menggunakan jaring. Hasil tangkapan nelayan wilayah itu didominasi oleh ikan tongkol, lemuru, kacangan, dan bengkunis.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersyukur atas rencana KKP membangun Kalamo di Banyuwangi. Ipuk menyebut, nantinya kawasan ini tidak hanya menjadi wajah baru destinasi di Banyuwangi, namun juga memberi dampak meningkatnya kesejahteraan nelayan setempat.

    “Kalamo akan jadi bagian penting di kampung nelayan, dengan menjadi tempat yang lebih ikonik dan tersinergi dengan pariwisata. Fasilitas untuk kebutuhan kerja nelayan juga dilengkapi, seperti bengkel dan tempat pendaratan ikan yang lebih baik,” kata Ipuk.

    Ipuk juga mengaku bangga karena KKP juga akan memfasilitasi pembangunan gedung PAUD di kawasan tersebut.

    “Tadi sudah diskusi, perlu dibangun PAUD di sana untuk anak-anak nelayan setempat. Ada ruangan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk gedung PAUD, kita yang akan menyiapkan sarpras lainnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk nelayan Banyuwangi,” tutup Ipuk. (rin)

    Ket : Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau rencana pembangunan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pantai Ancol, Kampung Mandar, Kelurahan Lateng. [rin/aje]