Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Bupati Ipuk Beber Sederet Capaian Banyuwangi Setahun Terakhir

    Bupati Ipuk Beber Sederet Capaian Banyuwangi Setahun Terakhir

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Banyuwangi ke-253 menjadi spesial saat peringatan di Taman Blambangan, Rabu (18/12/2024). Sejumlah kegiatan ditampilkan, mulai upacara, atraksi seni budaya, penghargaan kepada instansi dan insan berprestasi hingga tasyakuran bersama.

    Hari tambah spesial lantaran Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menorehkan beragam keberhasilan selama memimpin daerahnya. Buktinya, hal itu dibeber langsung orang nomor 1 di Bumi Blambangan di depan publik.

    Ipuk merinci sejumlah keberhasilan yang ditorehkan oleh Banyuwangi dalam satu tahun terakhir. Mulai ditetapkannya sebagai Unesco Global Geopark (UGG) untuk Geopark Ijen hingga meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten Paling Inovatif.

    Selain itu, ada penghargaan Kabupaten inovatif tahun 2024. Kemudian mampu mempertahankan SAKIP dengan nilai A 8 tahun berturut-turut tahun 2024 meningkat dengan nilai AA.

    Menjadi satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang meraihnya empat tahun berturut-turut untuk pengendalian inflasi terbaik di Jawa Bali. Peringkat pertama pemerintah daerah berkinerja tertinggi nasional untuk kategori Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD dari Kemendagri.

    Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2024, Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik terbaik nasional tahun 2024 dan Ijen Geopark dinobatkan menjadi Geopark terbaik dalam perhelatan bangga berwisata di Indonesia.

    “Pencapaian ini adalah berkat kebersamaan kita semua. Mari ini kita jaga untuk memajukan Banyuwangi di tahun-tahun berikutnya,” ajaknya.

    Ipuk juga mengajak semua pihak untuk bahu membahu mewujudkan berbagai inovasi guna menyelesaikan pembangunan daerah. Tantangan fiskal yang bakal dihadapi, tidak boleh menjadi penghalang untuk terus bergerak.

    “Sekali lagi, kita harus bergotong royong bersama-sama,” tegasnya.

    Peringatan Harjaba ke-253 tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah figur yang memiliki kontribusi positif untuk daerah. Salah satunya diberikan kepada Laita Ro’ati Masykuroh. Ia adalah putri asal Dusun Ringinmulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorejo yang mengantarkan Timnas Indonesia juara Piala AFF Putri 2024 dan meraih penghargaan khusus sebagai kiper terbaik (Best Goalkeeper).

    Dalam upacara peringatan tersebut juga diserahkan santunan kepada 253 anak yatim, dan acara ditutup dengan makan tumpeng bersama warga sekitar, Sewu Ancak. (rin/ian)

  • Hutan Ditebang, Perhutani Siap Awasi Pembersihan Sisa Pohon

    Hutan Ditebang, Perhutani Siap Awasi Pembersihan Sisa Pohon

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemotongan pohon di hutan lindung kawasan lereng Ijen oleh PT Medco Cahaya Geothermal menuai perhatian. Penebangan itu digunakan untuk pembangunan sutet Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

    Bahkan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Kawasan erek-erek di Kecamatan Licin berisiko lantaran tebangan kayu bekas pembangunan sutet yang belum disingkirkan berpotensi untuk menghambat aliran air.

    Material kayu tersebut juga dapat terbawa aliran hingga ke sungai apabila tak segera disingkirkan. Terlebih saat terjadi hujan deras di area itu.

    Pihak perusahaan rencananya akan menyingkirkan kayu tebangan agar tak menghambat aliran air. Sementara pihak Perhutani akan turut mengawasinya.

    “Kami minta segera dilakukan. Tadi sudah ada evaluasi, pihak Medco siap menindaklanjuti,” katanya.

    Kepala KPH Banyuwangi Barat Muchlisin mengatakan Perhutani sudah meminta agar perusahaan mengeluarkan kayu-kayu bekas tebangan di hutan produksi. Hal itu agar tidak memunculkan masalah sosial maupun lingkungan.

    Saat ini, kata Muchlisin, pembersihan kayu bekas tebangan di hutan produksi telah mencapai 95 persen.

    “Untuk di hutan lindung juga sama langkah-langkahnya. Hanya saja, bekas tebangan tidak bisa dimanfaatkan karena hutan lindung,” terangnya.

    Ke depan, langkah harus dipercepat mengingat kondisi saat ini sudah memasuki musim hujan.

    “Yang penting bagaimana agar kayu-kayu itu tidak menutup saluran air sehingga menyebabkan banjir,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Simak Jadwal Pembatasan Angkutan Barang Periode Nataru, Lengkap Dengan Daftar Tol yang Dibatasi – Halaman all

    Simak Jadwal Pembatasan Angkutan Barang Periode Nataru, Lengkap Dengan Daftar Tol yang Dibatasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Simak berikut ini jadwal pembatasan angkutan barang lengkap dengan daftar tol yang memberlakukan pembatasan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Menjelang libur Nataru 2024/2025, pemerintah menerapkan pembatasan angkutan barang di jalan tol dan non-tol.

    Adapun pembatasan operasional angkutan barang selama Nataru 2024/2025 tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Mengutip dari laman resmi BPJT, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih.

    Tak hanya itu mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan juga akan dilarang beroperasi sementara.

    Berikut Jadwal Pembatasan Kendaraan Angkutan barang

    Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 – Minggu, 22 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat.
    Selasa, 24 Desember 2024 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat,
    Kamis, 26 Desember 2024 pukul 06.00 – Minggu, 29 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat,
    Rabu, 1 Januari 2025 pukul 06.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    Daftar Ruas Jalan Tol dan Non-Tol yang Dibatasi

    Berikut daftar ruas jalan tol dan non-tol yang memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang pada Nataru 2024/2025.

    1.Lampung dan Sumatera Selatan

    Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2. DKI Jakarta – Banten:

    Jakarta – Tangerang- Merak.

    3.DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;

    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan

    c) Dalam Kota Jakarta.

    4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;

    b) Cigombong – Cibadak;

    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan

    d) Jakarta – Cikampek.

    5. Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;

    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;

    c) Cileunyi – Cimalaka;

    d) Cimalaka – Dawuan; dan

    e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional).

    6. Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;

    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);

    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);

    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);

    e) Semarang – Solo – Ngawi;

    f) Semarang – Demak; dan

    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten; dan

    h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional).

    7. Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol;

    b) Surabaya – Gresik; dan

    c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan  

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Bupati Banyuwangi Semprit Pengelola Perkebunan Kalibendo

    Bupati Banyuwangi Semprit Pengelola Perkebunan Kalibendo

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi mengecek area hulu mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Mengingat, Banyuwangi saat ini tengah memasuki musim penghujan.

    Informasi yang berkembang, daerah hulu tepatnya di kawasan Perkebunan Kalibendo, Kecamatan Licin juga sedang melakukan pembukaan lahan. Kondisi itu cukup berpotensi mengakibatkan banjir jika terus diguyur hujan.

    Area yang gundul, membuat perubahan kondisi tanaman. Selain itu berdampak pada kurangnya penahan air hujan.

    Melihat kondisi itu, Bupati Ipuk secara resmi melayangkan teguran ke pengelola Perkebunan Kalibendo. Karena dampak pembukaan lahan tersebut dapat berpotensi banjir.

    “Kami minta dinas dan pihak terait untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami juga telah memberikan teguran resmi,” lanjut Ipuk.

    Sementara di kawasan Perkebunan Lidjen, kondisinya relatif aman. Sebab tak ada perubahan komposisi tanaman maupun lahan.

    “Kami ingin memastikan agar kawasan hulu aman dari risiko banjir, sehingga warga Banyuwangi yang berada di sekitar kawasan aliran sungai dan hilir bisa terhindar dari ancaman banjir bandang,” terangnya.

    Selain itu kondisi juga mengkhawatirkan berada di lereng Ijen. Tepatnya berada di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan sutet Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal.

    Area yang dilalui jalur kabel listrik dan tegakan tiang terjadi penebangan pohon. Banyak sisa tebangan yang belum dibersihkan juga menjadi potensi yang mengkhawatirkan jika ikut terbawa air ke hilir saa turun hujan. [rin/suf]

  • Lereng Ijen Ditebang, Bupati Banyuwangi Sebut Perhutani dan PT Medco Siap Duduk Bersama

    Lereng Ijen Ditebang, Bupati Banyuwangi Sebut Perhutani dan PT Medco Siap Duduk Bersama

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kondisi lereng Ijen di Kecamatan Licin menjadi kawasan yang mengkhawatirkan. Terutama saat musim hujan seperti saat ini.

    Terlebih, kawasan tersebut merupakan jalur utama menuju objek wisata Kawah Ijen yang menyimpan keindahan api biru. Akan tetapi, patut disayangkan lantaran adanya berbagai pihak yang memanfaatkan kawasan sehingga terjadi berkurangnya komposisi tumbuhan.

    Terutama, kawasan erek-erek di Kecamatan Licin berisiko. Sebab, tempat itu menjadi area pembangunan sutet Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal.

    Tebangan-tebangan kayu bekas pembangunan sutet yang belum disingkirkan berpotensi untuk menghambat aliran air. Material kayu juga bisa saja terbawa aliran hingga ke sungai apabila tak segera disingkirkan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengecek langsung kondisi di lapangan. Ia mengatakan, pihak Perhutani dan Medco siap duduk bersama untuk menindaklanjuti hasil peninjauan itu.

    Pihak perusahaan rencananya akan menyingkirkan kayu tebangan agar tak menghambat aliran air. Sementara pihak Perhutani akan turut mengawasinya. “Kami minta segera dilakukan. Tadi sudah ada evaluasi, pihak Medco siap menindaklanjuti,” katanya.

    Selain itu, Ipuk juga mengecek tiga titik lokasi kawasan hulu untuk antisipasi risiko potensi banjir. Ketiga lokasi itu, yakni lokasi pelepasan kawasan hutan di sekitar erek-erek, kawasan Perkebunan Kalibendo, dan Perkebunan Lidjen.

    “Tiga kawasan hulu ini menjadi perhatian kami karena saat ini sudah masuk musim penghujan. Jadi sudah harus memitigasi risiko bencana banjir,” pungkas Ipuk. [rin/suf]

  • Realisasi PBB Kabupaten Bondowoso 2024 Baru Capai 68,59 Persen

    Realisasi PBB Kabupaten Bondowoso 2024 Baru Capai 68,59 Persen

    Bondowoso (beritajatim.com) – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Apabila di 2023 realisasinya mencapai 80 persen, tahun ini per 15 Desember masih di angka 68,59 persen.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso, Dodik Siregar mengatakan, penurunan realisasi PBB tahun ini cukup signifikan.

    “Untuk penyebabnya kita tidak tahu. Mungkin momen Pemilu dan Pilkada yang digelar pada tahun yang sama atau ada faktor lainnya,” tutur Dodik kepada beritajatim.com, Rabu (18/12/2024).

    Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Bondowoso per 15 Desember 2024, realisasi PBB mencapai Rp11,73 miliar dari target sebesar Rp17,1 miliar setahun.

    “Untuk menaikkan 1 persen saja dibutuhkan setidaknya penagihan sekitar Rp 150 juta. Jadi kalau mau naik 10 persen dari 68 ke 78 persen, butuh sekitar Rp1,5 miliar di sisa waktu akhir tahun ini,” sebutnya.

    Ada lima kecamatan yang tercatat lunas PBB 100 persen. Di antaranya Klabang dengan pagu PBB Rp490.064.840, Taman Krocok Rp222.003.262, Sumber Wringin Rp446.088.028, Sukosari Rp253.097.172 dan Pakem Rp326.390.810.

    “Sebanyak 104 desa/kelurahan tercatat telah lunas PBB, sementara 109 desa/kelurahan lainnya belum mencapai target pelunasan,” katanya.

    Berdasarkan prosentase, Kecamatan dengan realisasi terendah adalah Prajekan dan Pujer, masing-masing sebesar 49 persen.

    “Kami telah mengoptimalkan penagihan PBB kepada wajib pajak. Mulai dari pemberian reward hingga pengenaan punishment,” bebernya.

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2022, kades yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan.

    “Seperti dana tambahan hingga Rp8 juta per tahun untuk desa yang mencapai pelunasan pada triwulan pertama dan kedua dengan pagu PBB Rp200 juta,” ulasnya.

    Namun, bagi yang terlambat membayar, sanksi denda sebesar 1 persen per bulan diberlakukan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.

    “Ini supaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu,” terang pria asal Banyuwangi tersebut. [awi/beq]

  • Persiapan Pelabuhan Ketapang Sambut Lonjakan Penumpang Libur Nataru

    Persiapan Pelabuhan Ketapang Sambut Lonjakan Penumpang Libur Nataru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 semakin dekat, dan sejumlah daerah tengah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut lonjakan wisatawan. Salah satunya adalah Banyuwangi, yang akan menjadi pusat perhatian terkait destinasi wisata dan sarana transportasi, terutama Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

    Pelabuhan ini menjadi jembatan utama penghubung antara Pulau Jawa dan Bali. Setiap tahunnya, saat Nataru, pelabuhan ini mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan, karena banyak warga yang akan bepergian antara kedua pulau tersebut.

    Untuk memastikan kelancaran perjalanan para penumpang, pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang – Gilimanuk telah mempersiapkan sejumlah fasilitas penunjang.

    General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Yani Andrianto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ruang tunggu yang nyaman, posko kesehatan, serta layanan customer care yang siap membantu para penumpang.

    “Kami juga sudah merancang beberapa event hingga menyiapkan playground. Kami juga siap menyajikan kesenian khas daerah,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut menambahkan bahwa Banyuwangi juga telah mempersiapkan segala hal untuk menyambut kedatangan wisatawan.

    “Akses ke Banyuwangi semakin mudah dengan adanya bandara dengan jumlah penerbangan yang terus bertambah. Dengan atraksi yang digelar secara terjadwal sepanjang tahun kami juga berharap penumpang kapal yang akan menyebrang bisa singgah dulu di Banyuwangi,” ujarnya.

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan akan ada sekitar 1,2 juta orang yang akan menyeberang melalui lintasan Ketapang-Gilimanuk pada liburan Nataru ini. Selain itu, diperkirakan juga akan ada sekitar 320 ribu kendaraan yang melintasi jalur ini. [rin/beq]

  • Longsor di Desa Kandangan Banyuwangi, Bupati Kunjungi Warga Terdampak

    Longsor di Desa Kandangan Banyuwangi, Bupati Kunjungi Warga Terdampak

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sejumlah rumah warga di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, mengalami kerusakan akibat longsor yang melanda kawasan tersebut. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 14-15 Desember lalu. Kerusakan bervariasi dari tingkat ringan hingga berat, terutama di permukiman yang berada di pinggir tebing dan kawasan berbukit.

    Kondisi geografis Desa Kandangan yang berada di area tebing curam memperburuk dampak hujan deras, menyebabkan tanah menjadi labil dan mudah terkikis air. Longsor yang terjadi tidak hanya merusak rumah, tetapi juga mengancam keselamatan warga setempat.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama jajaran pejabat daerah, termasuk Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra dan Dandim 0825 Letkol Arh. Joko Sukoyo, meninjau langsung lokasi terdampak. Dalam kunjungannya, Ipuk melihat kondisi rumah yang rusak dan menyaksikan perbaikan yang dilakukan secara swadaya oleh warga. Ia juga menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga terdampak.

    “Kami hadir untuk memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan dan dukungan. Semoga proses pemulihan berjalan lancar,” kata Ipuk.

    Selain longsor, luapan air sungai mengakibatkan hanyutnya jembatan penghubung di Dusun Sukamade, Desa Sarongan. Hal ini mengganggu akses sekitar 300 keluarga di wilayah tersebut.

    “Pemkab bersama pihak terkait sedang mengupayakan pembangunan kembali jembatan ini. Kami mohon kesabaran warga karena prosesnya membutuhkan waktu,” jelas Ipuk saat menyerahkan bantuan bersama PT. Bumi Suksesindo (BSI).

    Dalam kunjungannya, Bupati Ipuk juga meninjau Rumah Bersalin Sarongan yang baru dibangun melalui hibah dari Pemerintah Jepang. Fasilitas ini bertujuan memberikan kemudahan akses bagi ibu hamil di daerah terpencil.

    “Kami meminta fasilitas kesehatan di Kecamatan Pesanggaran bersiap menghadapi dampak bencana hidrometeorologi. Terutama ibu hamil dengan usia kehamilan tujuh bulan ke atas perlu mendapatkan perhatian khusus. Rumah singgah bagi ibu bersalin juga telah disediakan oleh desa,” ujar Ipuk.

    Pemkab Banyuwangi bersama BPBD, Dinas PU, dan Dinas Sosial terus melakukan upaya pemulihan di wilayah terdampak bencana. Dukungan dan solidaritas warga juga menjadi kunci dalam menghadapi situasi sulit ini. [rin/beq]

  • Forkopi dan Dekopin Punya Banyak Kesamaan soal RUU Perkoperasian

    Forkopi dan Dekopin Punya Banyak Kesamaan soal RUU Perkoperasian

    loading…

    Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) punya banyak kesamaan mengenai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) punya banyak kesamaan mengenai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Forkopi membahas RUU tersebut bersama Dekopin di NH Wisma Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

    Mewakili Forkopi, Kartiko Adi Wibowo dalam pertemuan itu memaparkan bahwa UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian harus segera direvisi karena usianya sudah berumur 32 tahun. RUU Perkoperasian sebagai usulan pemerintah akan segera dibahas di DPR.

    Kartiko mengungkapkan, masih banyak muatan pasal-pasal krusial yang perlu dikaji kembali dan didiskusikan untuk mengakomodir kepentingan pelaku koperasi di Indonesia. “Forkopi melihat draf RUU Perkoperasian yang sudah masuk di DPR dan sudah diterbitkan supresnya itu, kami melihat masih banyak pasal-pasal krusial yang harus didiskusikan lebih dalam,” kata Kartiko mengawali paparannya.

    Kartiko menuturkan, pihaknya telah melakukan roadshow di berbagai daerah di antaranya di Tangerang, Banyuwangi, dan Kediri untuk melakukan Forum Grup Discussion (FGD) dalam mengakomodir masukan-masukan dari anggota dan pihak terkait RUU Perkoperasian. Terakhir, melakukan FGD dengan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan audiensi dengan beberapa fraksi di DPR. Forkopi, kata dia, menyoroti 12 poin utama yang dinilai krusial dalam pasal RUU Perkoperasian, di antaranya terkait definisi koperasi.

    Forkopi mengusulkan agar pengertian koperasi menjadi sekumpulan orang seorang atau badan hukum koperasi yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai pilar ekonomi Pancasila.

    Forkopi juga mengusulkan poin yang menegaskan peran dan fungsi koperasi dalam mengembangkan perekonomian nasional. Kemudian, ada usulan pembentukan lembaga pengawasan koperasi simpan pinjam, dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan dan Pinjaman Anggota Koperasi.

    Selain itu, Kartiko mengatakan pihaknya mendorong poin yang mengatur tentang pentingnya pendidikan perkoperasian dalam kurikulum. Selanjutnya, Forkopi juga mengusulkan agar periodesasi masa jabatan pengurus koperasi tidak dibatasi. “Karena koperasi berbeda dengan jabatan politik di mana unsur kepercayaan anggota terhadap pengurus adalah kunci utama keberlangsungan usaha koperasi,” ujar Kartiko.

    Forkopi juga mengusulkan agar koperasi dapat memiliki hak milik atas tanah dan tidak terbatas pada koperasi pertanian saja. “Hal tersebut juga mengambil yurisprudensi atas ormas keagamaan yang diberi hak milik atas tanah,” ungkapnya.

    Kemudian berikutnya, mengusulkan adanya Sistem Teknologi Informasi Koperasi, hal ini untuk mengafirmasi layanan koperasi secara digital dalam melayani transaksi keuangan anggotanya. Terakhir, Forkopi mengusulkan agar sanksi pidana terbatas pada kegiatan yang dapat merugikan koperasi.

  • Hari Jadi ke-253, Begini Sejarah Lahirnya Kabupaten Banyuwangi

    Hari Jadi ke-253, Begini Sejarah Lahirnya Kabupaten Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Setiap 18 Desember masyarakat Kabupaten Banyuwangi merayakan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba). Tahun ini, Kabupaten Banyuwangi akan merayakan Harjaba ke-253.

    Mengutip dari banyuwangikab.go.id, lahirnya Kabupaten Banyuwangi tak bisa dipisahkan dari sejarah Blambangan. Merujuk pada data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan pada 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah paling tua yang patut diangkat sebagai Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba.

    Saat itu, terjadi Perang Puputan Bayu di Banyuwangi. Namun, sebelum peristiwa puncak perang terjadi, terdapat peristiwa lain yang mendahuluinya.

    Peristiwa yang juga kental dengan aksi heroik-patriotik itu adalah peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger (putra Wong Agung Wilis) ke benteng VOC di Banyualit pada 1768. Sayangnya, peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap.

    Konon, rakyat Banyuwangi kalah total dalam penyerangan tersebut, sedangkan pihak musuh hampir tidak mendapat kerugian apapun. Dalam peristiwa tersebut, Pangeran Puger gugur.

    Sementara itu, Wong Agung Wilis terluka, tertangkap, dan dibuang ke Pulau Banda. Ini terjadi setelah Lateng dihancurkan.

    Berdasarkan data sejarah yang ada, nama Banyuwangi tak lepas dari kejayaan Blambangan. Sejak zaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan. Bahkan, hal ini berlanjut sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767).

    Pada 1743, Jawa bagian Timur diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, termasuk Blambangan. VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya, hanya untuk sementara dibiarkan sebagai barang simpanan yang baru akan dikelola jika diperlukan. Bahkan, ketika Danuningrat meminta bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan.

    Pada 1766, Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (sekarang komplek Inggrisan). Kantor dagang tersebut didirikan di bandar kecil Banyuwangi yang saat itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum, atau Toyaarum.

    Sejak saat itu, VOC baru bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Setelahnya, terjadi peperangan selama lima tahun, yakni pada 1767-1772.

    VOC memang berusaha merebut seluruh Blambangan, tetapi secara khusus terdorong untuk merebut Banyuwangi. Keadaan Banyuwangi saat itu memang sudah mulai berkembang dan menjadi pusat perdagangan di Blambangan. Namun, kala itu Banyuwangi telah dikuasai Inggris, sehingga VOC berniat merebutnya.

    Melalui catatan sejarah tersebut, dipastikan bahwa lahirnya Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan terjadinya peperangan dahsyat, Perang Puputan Bayu. Puncak perang tersebut terjadi pada 18 Desember 1771.

    Dengan demikian, lahirnya Kabupaten Banyuwangi memang memiliki hubungan erat dengan Perang Puputan Bayu. Dari sanalah, 18 Desember yang merupakan puncak perang resmi diperingati sebagai Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba setiap tahunnya.

     

    Penulis: Resla