Xcloud.id

kab/kota: Banyuwangi

  • Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi diprediksi kembali menjadi salah satu daerah tujuan utama wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Operasi Lilin Semeru di Mapolresta Banyuwangi.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, perwakilan BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Pada libur Nataru tahun ini, lonjakan wisatawan diperkirakan akan meningkat karena bertepatan dengan libur sekolah.

    “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, sekaligus menjamin masyarakat yang merayakan Natal dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang,” ujar Ipuk.

    Rakor Operasi Lilin Semeru digelar menghadapi Natal dan Tahun Baru.

    Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam menyambut libur Nataru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan selama masa liburan.

    “Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan ada kesamaan persepsi dan langkah bersama agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, kawasan wisata, aktivitas hiburan masyarakat, serta antisipasi potensi kerawanan akibat cuaca ekstrem.

    Untuk itu, Polresta Banyuwangi akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, instansi terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Kami menyiapkan tujuh Pos Pengamanan (Pospam), dua Pos Pelayanan (Posyan), serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan keberadaan pos-pos ini, kami berharap keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan selama libur Nataru dapat terjamin,” jelas Kapolresta. [ayu/but]

     

  • Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi diprediksi kembali menjadi salah satu daerah tujuan utama wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Operasi Lilin Semeru di Mapolresta Banyuwangi.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, perwakilan BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Pada libur Nataru tahun ini, lonjakan wisatawan diperkirakan akan meningkat karena bertepatan dengan libur sekolah.

    “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, sekaligus menjamin masyarakat yang merayakan Natal dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang,” ujar Ipuk.

    Rakor Operasi Lilin Semeru digelar menghadapi Natal dan Tahun Baru.

    Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam menyambut libur Nataru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan selama masa liburan.

    “Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan ada kesamaan persepsi dan langkah bersama agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, kawasan wisata, aktivitas hiburan masyarakat, serta antisipasi potensi kerawanan akibat cuaca ekstrem.

    Untuk itu, Polresta Banyuwangi akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, instansi terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Kami menyiapkan tujuh Pos Pengamanan (Pospam), dua Pos Pelayanan (Posyan), serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan keberadaan pos-pos ini, kami berharap keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan selama libur Nataru dapat terjamin,” jelas Kapolresta. [ayu/but]

     

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat perbaikan jalan di titik-titik yang teridentifikasi rawan longsor. Permintaan ini menyasar kawasan vital seperti Pacet, jalur Malang–Pujon, serta sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.

    “Perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana,” ujar Martin, Rabu (17/12/2025).

    Martin mendorong dinas terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, untuk tidak hanya memperbaiki fisik jalan tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan pendukungnya. Pengecekan tersebut harus mencakup seluruh potensi kerawanan bencana.

    “Perlu pengecekan langsung kondisi jalan dan pembersihan saluran air agar potensi longsor bisa dicegah,” katanya.

    Legislator dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menekankan bahwa normalisasi drainase adalah bagian krusial dari upaya mitigasi. Menurutnya, sumbatan aliran air di sepanjang jalan sering menjadi pemicu utama longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

    “Hal-hal kecil seperti membersihkan saluran air sangat membantu dalam mencegah longsor,” ujarnya.

    Martin juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi diperlukan agar perbaikan yang akan datang bersifat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

    “Dengan perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan meningkat,” ucapnya.

    Terakhir, Martin menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi lintas dinas harus diperkuat agar penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana berjalan optimal.

    “Kita harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Martin, sembari mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintas di kawasan rawan longsor. [asg/beq]

  • Banyuwangi Dilanda Banjir, Bupati Ipuk Instruksikan Pembersihan Drainase Segera

    Banyuwangi Dilanda Banjir, Bupati Ipuk Instruksikan Pembersihan Drainase Segera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Banyuwangi menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Muncar terendam banjir. Merespons kondisi tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turun langsung ke lokasi terdampak dan menginstruksikan pembersihan saluran drainase dilakukan sesegera mungkin guna mencegah luapan susulan.

    Banjir kali ini dipicu oleh meluapnya Sungai Kedungrejo yang gagal menampung debit air akibat tersumbat material bambu dan tumpukan sampah. Luapan air mulai merendam permukiman warga sejak Senin (15/12/2025) petang hingga malam hari.

    Tercatat, genangan air berdampak pada sejumlah titik, yakni Dusun Palurejo di Desa Tembokrejo, tiga dusun di Desa Kedungringin, dua dusun di Desa Wringinputih, serta Dusun Kedungkandang di Desa Tapanrejo. Air baru dilaporkan surut signifikan sekitar pukul 23.00 WIB.

    “Hasil analisa BPBD, banjir karena hujan intensitas tinggi di sisi hulu. Di hilir, tumpukan sampah dan bambu-bambu yang hanyut menyumbat jembatan hingga air meluber,” jelas Ipuk saat meninjau lokasi.

    Dalam inspeksi tersebut, Bupati Ipuk menemukan fakta bahwa sumbatan drainase bukan hanya disebabkan oleh sampah alami, tetapi juga kelalaian manusia.

    “Tadi kita cek, ada terpal besar yang menyumbat saluran air di jalan utama. Nah itu kan bikin aliran air macet, jadinya banjir,” ungkapnya.

    Atas temuan tersebut, Ipuk meminta Dinas PU Pengairan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan warga untuk segera melakukan normalisasi saluran air.

    “BPBD bersama warga besok segera akan melakukan perbaikan drainase dan menghilangkan sumbatan-sumbatan di sepanjang aliran,” tegas Ipuk.

    Selain masalah drainase, Ipuk juga menjanjikan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat tergerus arus banjir. Paving jalan desa yang berantakan akan segera ditata ulang demi kelancaran mobilitas warga.

    “Inshaallah pekan depan Dinas PU akan melakukan perbaikan jalan yang rusak. Tadi kita lihat pavingnya berantakan karena derasnya aliran air banjir,” janjinya.

    Menutup kunjungannya, Ipuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah membersihkan drainase tidak akan efektif tanpa partisipasi warga dalam mengelola sampah.

    “Salah satu yang menyebabkan banjir selain intensitas hujan yang tinggi juga adanya sumbatan di saluran drainase, selokan dan sungai akibat sampah. Ayo bersama-sama menjaga agar kejadian musibah banjir bisa diminamalisir,” pungkas Ipuk. [alr/beq]

  • 8 Ruas Tol yang Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

    8 Ruas Tol yang Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Ada delapan ruas tol yang bakal dibuka secara fungsional dan gratis selama libur Nataru. Berikut daftarnya.

    Delapan ruas tol akan dibuka fungsional pada periode Libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Delapan ruas tol ini dapat difungsikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Nataru. Total panjang tol yang akan difungsionalkan mencapai 197,1 kilometer (km).

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien selama periode Nataru,” tulis Kementerian PU dalam akun Instagramnya.

    Daftar Ruas Tol yang Dibuka Fungsional selama Libur Nataru

    Pengendara bisa melewati tol fungsional tersebut secara gratis. Lalu dimana saja lokasinya? Dikutip laman Instagram Kementerian PU, berikut ini delapan ruas tol fungsional yang dibuka saat libur Nataru

    – Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeun) sepanjang 24,67 km
    – Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Pinei) sepanjang 12,37 km
    – Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km
    – Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km
    – Tol Junction Palembang Ramp 1,5,6,7B, dan 8 sepanjang 7,57 km
    – Tol Cikampek/Cikopo Palimanan pelebaran lajur ke-3 (KM 72+200-110+359 dan KM 129+975-131+475 A/B) sepanjang 39,38 km
    – Tol Tangerang-Merak pelebaran lajur ke-3 Segmen Cilegon Timur-Cilegon Barat KM 86+950-95+000 A/B sepanjang 8,05 km
    – Tol Ibu Kota Negara (IKN) Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km.

    Selain ruas tol fungsional tersebut, terdapat ruas tol operasional yang telah beroperasi pada kuartal IV 2025. Berikut daftarnya:

    -Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Seksi 1 (JC Sedyatmo-IC Kosambi) 4,70 kilometer

    Tol fungsional tersebut akan mulai dioperasikan secara fungsional pada tanggal 16 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 pada pukul 07-17.00 WIB, kecuali Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025.

    (dry/din)

  • Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfungsionalkan dan mengoperasikan sembilan ruas tol baru sepanjang 197,1 kilometer (Km) untuk mendukung momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mengutip informasi yang dibagikan di laman Kementerian PU, sembilan ruas baru tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Sumatra serta Trans Jawa.

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional,” jelas PU dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang efisien.

    Adapun, operasional dan fungsional 9 ruas baru tersebut mulai berlaku pada hari ini, Selasa (16/12/2025) hingga 4 Januari 2026 pada pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

    “Kecuali Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025,” imbuhnya.

    Berikut daftar jalan tol baru yang dibuka gratis saat Nataru:

    1. Tol Sigli – Banda Aceh: Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 km)

    2. Tol Palembang – Betung: Seksi 2 (Rengas – Pulau Rimau sepanjang 30,75 km)

    3. Tol Junction Palembang: (Ramp 1,5,6,7B, dan 8 sepanjang 7,5 km)

    4. Cikampek/Cikopo-Palimanan: (Km 72+200 – 110+359 dan Km 129+975 – 131+475 A/B sepanjang 39,38 km)

    5. Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat: (Sinaksak – Simpang Panei sepanjang 12,37 Km)

    6. Tol Probolinggo – Banyuwangi: (Seksi 1 Gending – Krakasan, Seksi 2 Krakasan – Paiton sepanjang 24,08 km)

    7. Tol Tangerang – Merak: (Pelebaran lajur ke3 segmen Cilegon Timur – Cilegon Barat sepanjang 8,05Km)

    8. Tol IKN: (Seksi 3A, 3A2, 3B, 2B2, 5A, 5B, 6A Dan Hembatan Pulau Balang sepanjang 50,23 km)

    9. Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg: (JC Sedyatmo – IC Kosambi sepanjang 4,70 km)

  • Nakes Banyuwangi Diterjunkan untuk Tangani Layanan Kesehatan Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Muncar

    Nakes Banyuwangi Diterjunkan untuk Tangani Layanan Kesehatan Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Muncar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menerjunkan tenaga kesehatan (nakes) pascabanjir yang melanda wilayah Kecamatan Muncar. Nakes dikerahkan untuk memberikan layanan kesehatan langsung kepada warga terdampak, terutama fokus pada lansia dan balita yang rentan mengalami gangguan kesehatan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan akses layanan kesehatan. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir di Dusun/Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar.

    Tenaga medis dari puskesmas setempat melakukan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan kondisi umum hingga skrining cepat untuk mendeteksi keluhan pascabanjir. Seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, dan penyakit kronis yang berpotensi kambuh.

    “Layanan kesehatan kami pastikan berjalan. Lansia dan balita menjadi prioritas, termasuk warga yang memiliki riwayat penyakit,” kata Ipuk, Selasa (16/12/2025).

    Ipuk mengatakan, sejumlah lansia telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan skrining awal dari nakes yang ditugaskan di lapangan. Pemkab juga memastikan ketersediaan obat-obatan dasar untuk kebutuhan warga terdampak.

    Selain meninjau layanan kesehatan, Ipuk turut menyalurkan bantuan sembako secara langsung kepada warga terdampak banjir guna meringankan beban kebutuhan harian.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk menginstruksikan tenaga kesehatan untuk melakukan pendampingan intensif terhadap lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis, agar kondisi kesehatan mereka tetap terpantau selama masa pemulihan pascabanjir.

    Ipuk menambahkan, pascabanjir tidak hanya fokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada perlindungan kesehatan warga, terutama kelompok rentan di wilayah terdampak.

    “Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi lansia dengan penyakit kronis agar tidak terjadi komplikasi,” pungkasnya. [alr/suf]

  • Banjir Terjang Tiga Wilayah di Banyuwangi, Ribuan Warga Terdampak

    Banjir Terjang Tiga Wilayah di Banyuwangi, Ribuan Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (15/12/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi mencatat ribuan kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

    “Berdasarkan laporan sementara, tiga kecamatan terdampak banjir luapan, yaitu Kecamatan Sempu, Srono dan Muncar,” kata Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, Selasa (16/12/2025).

    Di Kecamatan Sempu, terdapat tiga dusun terdampak yaitu Dusun Karangrejo, Dusun Karanganyar, dan Dusun Mangki dengan total 22 kepala keluarga (KK) terdampak.

    Di Kecamatan Srono, hanya satu KK terdampak, namun hingga saat ini meski kondisi air di permukiman telah surut, namun debit air di sungai masih tinggi sehingga warga tetap perlu meningkatkan kewaspadaan.

    “Di Kecamatan Muncar ada empat desa yang terdampak yaitu Desa Tembokrejo, Desa Kedungringin, Desa Wringinputih, dan Desa Tapanrejo,” terang Danang.

    Di Desa Tembokrejo dan Desa Tapanrejo total warga yang terdampak, masing-masing 44 KK dan 35 KK.

    Sementara di Desa Kedungringin, jumlahnya meningkat, total warga yang terdampak sekitar 610 KK.

    “Untuk Desa Wringinputih, total ada sekitar 800 KK terdampak di dua dusun,” ujar Danang.

    Kini, selain terus mengumpulkan data warga terdampak, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan nasi bungkus, terutama ke titik-titik paling terdampak banjir.

    BPBD Banyuwangi menyalurkan 1.500 nasi bungkus untuk warga terdampak banjir. Selain bantuan logistik, BPBD juga menerjunkan satu unit eskavator untuk membersihkan sedimen dan lumpur yang menyelimuti jalan desa akibat luapan air sungai.

    Danang mengatakan upaya penanganan difokuskan pada pemulihan akses warga dan pencegahan banjir susulan.

    “Kami sudah menyalurkan sekitar 1.500 nasi bungkus untuk warga terdampak. Alat berat juga kami turunkan untuk membersihkan lumpur dan sedimen yang menutup jalan,” ujar Danang.

    BPBD juga melakukan evakuasi terhadap tiga orang warga yang sempat terjebak di dekat kandang ayam di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. Ketiganya terisolasi akibat luapan Kaliwagud yang naik secara tiba-tiba.

    “Evakuasi dilakukan karena luapan Kaliwagud. Alhamdulillah seluruh warga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat,” terang Danang.

    Untuk mencegah banjir kembali terulang, BPBD bersama pihak terkait telah membuat tanggul sementara di sejumlah titik rawan. Selain itu, dilakukan pembenahan jalur air dengan membuka lintasan sungai dan saluran yang tertutup sedimen serta lumpur.

    Danang menambahkan, air banjir mulai surut sejak Selasa dini hari, namun warga tetap diminta waspada mengingat kondisi cuaca dan debit sungai yang masih fluktuatif.

    “Kondisi air sudah mulai surut sejak dini hari, tapi kami tetap mengimbau masyarakat untuk waspada,” pungkasnya.

  • Hujan Deras Sebabkan Saluran Irigasi Jebol, Banjir Genangi Permukiman di Banyuwangi Surabaya 16 Desember 2025

    Hujan Deras Sebabkan Saluran Irigasi Jebol, Banjir Genangi Permukiman di Banyuwangi Surabaya 16 Desember 2025

    Hujan Deras Sebabkan Saluran Irigasi Jebol, Banjir Genangi Permukiman di Banyuwangi
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Saluran irigasi di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur jebol pada Senin (15/12/2025) setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras.
    Saluran air yang terhubung dengan kanal sungai besar tersebut jebol diduga akibat tidak kuat menahan derasnya arus sungai.
    Kapolsek Sempu AKP Satrio Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan kondisi keamanan warga serta memetakan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.
    “Kami langsung turun ke TKP di Dusun Karangrejo setelah menerima laporan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat dua kepala keluarga terdampak, namun dipastikan nihil korban jiwa,” kata Satrio.
    Imbas jebolnya saluran air menyebabkan air naik dan menggenangi rumah warga dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter dan situasi kian membaik seiring redanya hujan.
    Sebagai langkah cepat, pihak kepolisian bersama unsur terkait telah melakukan penanganan sementara dengan memasang tanggul darurat di sekitar lokasi jebolnya saluran irigasi.
    “Tindak lanjut perbaikan akan dilakukan Selasa. Untuk sementara sudah kami pasangi tanggul agar aliran air tidak kembali meluap ke permukiman warga,” jelasnya.
    Polisi disebutnya akan terus melakukan pemantauan, khususnya apabila terjadi hujan susulan yang berpotensi memperparah kondisi saluran air.
    “Kami mengimbau warga sekitar tetap waspada dan segera melapor apabila terjadi peningkatan debit air atau kondisi darurat lainnya, sehingga bisa segera kami tindak lanjuti,” pesannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Penegakan Hukum Humanis, Bupati Ipuk Tandatangani PKS Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

    Dukung Penegakan Hukum Humanis, Bupati Ipuk Tandatangani PKS Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksanaan Negeri Banyuwangi.

    PKS yang dilakukan terkait tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12/2024).

    Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk penegakan hukuman yang humanis. Kegiatan PKS diawali dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Jatim Khofifah dan Kepala Kejaksaaan Tinggi Agus Sahat S.T. Lumban Gaol.

    MoU tersebut merupakan tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama Pasal 65 Ayat 1 yang memasukkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.

    “Dengan pemberlakuan pidana kerja sosial diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang humanis karena hukuman ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat,” kata Ipuk usai melakukan penandatanganan.

    Ipuk pun menyatakan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung dan menjalankan amanat KUHP terbaru tersebut. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, seperti tempat dan program kerja.

    “Semoga dengan adanya hukuman pidana kerja sosial bisa membantu pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran mereka akan kesalahan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” harap Ipuk.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan mengaku, penandatanganan PKS dilakukan untuk persiapan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.

    “Pidana sosial sendiri merupakan alternatif hukuman yang bertujuan untuk merehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” terangnya.

    Agustinus menjelaskan, hukuman pidana kerja sosial nantinya akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Hakimlah yang akan memutuskan apakah seorang terpidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial atau tidak.

    “Tidak semua kejahatan pidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial. Ada kriterianya misalnya pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan dan sejenisnya,” ungkapnya.

    Pelaksanaan hukumannya pun akan dinamis, bisa dengan hukuman sosial atau hukuman kerja yang menyesuaikan dengan skill dan kemampuan terpidana. Misalnya hakim memutuskan terpidana mendapatkan hukuman 50 jam kerja sosial. Maka terpidana bisa menjalaninya dengan menjadi tenaga kebersihan atau penyapu jalan.

    “Atau nanti bisa juga menyesuaikan dengan bakat dan ketrampilan terpidana, jadi mereka menjalani hukuman dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pemkab. Karena inti dari hukuman ini adalah pembinaan,” pungkasnya. [tar/ian]