kab/kota: Banyumas

  • Ada Hadiah untuk Warga Banyumas yang Taat Bayar PBB, Apa Saja?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        12 September 2025

    Ada Hadiah untuk Warga Banyumas yang Taat Bayar PBB, Apa Saja? Regional 12 September 2025

    Ada Hadiah untuk Warga Banyumas yang Taat Bayar PBB, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan program apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
    Program ini bertujuan untuk memberikan beragam hadiah menarik sebagai bentuk penghargaan kepada warga yang berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak.
    Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menjelaskan bahwa pemberian hadiah ini juga dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak warga agar termotivasi membayar PBB tepat waktu.
    “Saya yakin, hadiah ini bukan semata-mata soal materi. Ini adalah simbol penghargaan dan motivasi agar budaya taat pajak semakin mengakar,” kata Lintarti kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
    Lintarti menambahkan bahwa PBB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Dana yang diperoleh dari pajak ini sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
    “Jalan yang diperbaiki, fasilitas kesehatan yang dibangun, sekolah yang direnovasi, hingga layanan publik yang terus ditingkatkan semuanya tidak lepas dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran PBB,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan bahwa kesempatan untuk mengikuti undian hadiah hanya diberikan kepada wajib pajak yang telah melunasi PBB-P2 tanpa tunggakan maupun denda, terhitung dari tahun 1994 hingga 30 September 2025.
    “Nomor undian akan diberikan otomatis oleh sistem berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) para wajib pajak yang memenuhi syarat,” kata Eko.
    Proses pengundian rencananya akan digelar pada awal Oktober secara elektronik oleh pejabat daerah, tamu undangan, dan perwakilan dari masing-masing kecamatan.
    Seluruh proses pengundian akan dituangkan dalam berita acara serta akta notaris. “Hadiah utama berupa 7 unit sepeda motor. Selain itu, tersedia juga 14 unit televisi, 14 smartphone, 14 mesin cuci, dan 14 lemari es,” ujar Eko.
    Dengan program ini, Pemkab Banyumas berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkhawatirkan adanya disrupsi pada operasional angkutan umum imbas anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2026 yang lebih rendah dari 2024 maupun harapan awal. 

    Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai penghematan anggaran—termasuk subsidi—yang berlanjut selama pemerintahan Prabowo menuntut Kemenhub untuk menentukan prioritas secara seksama.

    “Prioritas harus ditentukan agar anggaran yang terbatas dapat optimal mencapai kinerja yang ditargetkan, seperti keselamatan, konektivitas, dan transformasi tata kelola,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).  

    Tory menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak dapat dilihat hanya dari kacamata sektoral, karena kemanfaatannya melampaui lingkup bidang transportasi. 

    Di mana subsidi turut memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tidak hanya membuat ongkos perjalanan lebih murah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, mengatasi kemacetan, hingga memperbaiki kualitas hidup secara umum. 

    Menurut Tory, hal tersebut tinggal bergantung pada Kemenhub, apakah akan memprioritaskan subsidi atau tidak.  

    “Tinggal prioritas atau tidak? Dan bagaimana tata kelola kerjasama dengan pemda agar menjadi stimulus bagi penyediaan layanan angkutan umum,” tuturnya.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

    Belum lagi, alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi layanan angkutan perkotaan TA 2026 senilai Rp82,67 miliar.

    Anggaran program buy the service (BTS) Kemenhub terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Khusus pada 2025 posisinya bahkan turun 60% dari semula Rp437,89 miliar (2024) menjadi Rp177,49 miliar pada 2025. 

    Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya layanan koridor yang akan dilayani. Rencananya, layanan BTS akan bersisa di 6 kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru. Penentuan layanan koridor masih menunggu kajian lebih lanjut.  

    Sementara itu, sepanjang 2024 Kemenhub mengadakan layanan BTS di 11 kota dengan total 46 koridor yang dilayani. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp429,79 miliar. Tren penurunan pagu anggaran terjadi sejak tahun anggaran 2023. Saat itu, layanan BTS Kemenhub memiliki pagu anggaran mencapai Rp582,98 miliar dengan realisasi sebesar Rp573,36 miliar.   

    Selanjutnya, pada 2022, Kemenhub menganggarkan Rp552,91 miliar untuk layanan BTS yang berada di 10 kota dan 51 koridor. Pada 2021 anggaran senilai Rp312,25 miliar layanan BTS di 5 kota dan 26 koridor. Sementara pada tahun pertamanya atau pada 2020, pagu anggaran BTS Kemenhub hanya Rp51,83 miliar dengan layanan di 5 kota dan 19 koridor.

    Adapun untuk tahun depan, layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan. Di antaranya Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, serta Depok.

  • Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Jakarta

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82,6 miliar untuk program layanan angkutan perkotaan atau Buy The Service pada tahun 2026. Untuk diketahui, program Buy The Service (BTS) merupakan skema penyediaan angkutan umum berbasis jalan di mana pemerintah membeli layanan dari operator bus untuk kemudian digunakan masyarakat dengan tarif terjangkau.

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan layanan ini akan berada di lima lokasi. Diantaranya yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

    “Layanan perkotaan, buy the service di lima kota sebesar Rp 82,67 miliar,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan halte dan fasilitas pendukung program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah oleh Dirjen Intram Risal Wasal dan Wali Kota Depok Supian Suri. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Intram, Dedy Cahyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi.

    Hibah tersebut mencakup 11 halte bus, 4 tempat pemberhentian bus, serta 1 unit alat penerangan jalan tenaga surya dengan nilai total Rp 3,18 miliar. Dengan perjanjian hibah itu, seluruh aset resmi milik Pemkot Depok untuk dikelola dalam rangka mendukung operasional Biskita Trans Depok.

    “Biskita Trans Depok kami hadirkan sebagai feeder bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti serta Stasiun KRL Commuter Line Depok Baru. Kedua moda transportasi ini membutuhkan dukungan jaringan feeder yang memadai agar masyarakat lebih mudah berpindah antar moda,” terang Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Risal menambahkan hibah ini merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat konektivitas perkotaan. Untuk itu dirinya kembali menekankan pentingnya integrasi moda angkutan umum.

    “Halte-halte ini adalah simbol komitmen Kementerian Perhubungan untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, terhubung, dan berlanjut,” jelas Risal.

    Tonton juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?

    (kil/kil)

  • Guru Besar Unsoed Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dinonaktifkan 2 Semester
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 September 2025

    Guru Besar Unsoed Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dinonaktifkan 2 Semester Regional 8 September 2025

    Guru Besar Unsoed Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dinonaktifkan 2 Semester
    Tim Redaksi
    PURWOKERTO, KOMPAS.com –
    Salah seorang guru besar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi.
    Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unsoed yang dilakukan sejak April lalu.
    “Kesimpulan satgas memang ada pelanggaran terkait kekerasan seksual,” ungkap Ketua Satgas PPKS Unsoed saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung rektorat, Senin (8/9/2025) sore.
    Triwur tidak menyebutkan secara spesifik jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru besar tersebut. 
    Namun, dia mengingatkan, dalam Peraturan Rektor Unsoed, terdapat 25 jenis kekerasan seksual yang diatur secara rinci.
    Triwur mengatakan, tim pemeriksa yang dibentuk rektor dan Satgas PPKS telah menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
    “Dalam konteks terlapor sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) maka yang akan memberikan sanksi adalah Kemendiktisaintek,” jelas Triwur.
    Selain itu, lanjut Triwur, guru besar tersebut juga melanggar kode etik.
    Oleh karena itu, yang bersangkutan dinonaktifkan dari seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi selama dua semester.
    “Saya sudah bertemu Pak Rektor tadi pagi, menegaskan bahwa tidak hanya kekerasan seksual yang dilanggar, tapi kode etik sehingga Pak Rektor memberikan sanksi membebastugaskan tri dharma selama dua semester,” kata Triwur.
    Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Unsoed Purwokerto kembali berunjuk rasa terkait dugaan kekerasan seksual oleh guru besar terhadap mahasiswi, Senin (8/9/2025) sore.
    Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unsoed ini awalnya melakukan orasi sambil membawa sejumlah spanduk berisi protes di depan gedung rektorat.
    Mereka menuntut rektor untuk menemui massa dan memberikan penjelasan terkait rekomendasi maupun sanksi yang diberikan kepada guru besar terduga pelaku kekerasan seksual.
    Massa juga meminta tim pemeriksa yang dibentuk rektor, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), dan seluruh dekanat hadir di gedung rektorat.
    Namun, rektor tidak berada di tempat, sehingga massa memaksa masuk.
    Mereka kemudian memasang sejumlah spanduk di area lantai 1 gedung rektorat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa Nasional 2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data kerusakan aset negara, termasuk fasilitas umum, pasca aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
    Data ini dipaparkan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 lewat YouTube Kemendagri RI, Selasa (2/9/2025).
    Dari data tersebut, ada setidaknya 23 daerah yang fasilitas umum hingga kantor pemerintahannya dirusak dan dibakar.
    “DKI Jakarta, ini kita lihat datanya, kerusakannya. Kota Makassar, kemudian Kota Surakarta, Kota Surabaya, ini gedung pemerintah,” kata Tito dalam paparannya, Selasa.
    Sejumlah daerah juga melaporkan bahwa Gedung DPRD, museum, hingga kantor dan pos polisinya dirusak.
    Bahkan, ada sejumlah benda purbakala di Kediri yang dilaporkan hilang atau rusak.
    Berikut ini datanya:
    1. DKI Jakarta
    Sebanyak 22 halte rusak dengan kerugian Rp 33 miliar untuk MRT, Rp 416 miliar untuk Transjakarta, Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
    2. Kota Makassar
    Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar
    3. Kota Surakarta
    Kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar
    4. Kota Surabaya
    Gedung Grahadi dibakar, 11 pos polisi rusak berat/terbakar
    5. Kota Kediri
    Gedung DPRD Kota dibakar dan dijarah, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak
    6. Kota Mataram
    Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya dibakar dan dirampas
    7. Kota Bandung
    Aset rumah dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dirusak
    8. Kota Semarang
    Gedung DPRD Jawa Tengah dibakar
    9. Kabupaten Brebes
    Gedung DPRD dibakar
    10. Kota Pekalongan
    Gedung DPRD dan Pemkot dibakar
    11. Kota Tegal
    Gedung DPRD dan polres dibakar
    12. Kabupaten Cilacap
    Gedung DPRD dirusak
    13. Kabupaten Kediri
    Gedung DPRD, Gedung Pemerintah Kabupaten, dan Samsat dibakar dan dijarah, Museum Baghawanta Bari serta sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    14. Kabupaten Kebumen
    Kerusakan kaca Gedung DPRD.
    15. Kabupaten Jepara
    Kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, penjarahan Kantor DPRD Jepara, kerusakan lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, serta pembakaran di sekitar Tugu Kartini.
    16. Kota Malang
    Ada 13 pos polisi dirusak dan 3 pos polisi dibakar
    17. Kota Cirebon
    Gedung DPRD Kota dirusak dan dijarah
    18. Kabupaten Banyumas
    Kantor Pemkab, pendopo bupati, dan eks Gedung DPRD dirusak
    19. Kota Banjar
    Gedung DPRD Kota Banjar dirusak
    20. Jambi
    Gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak
    21. Kota Tasikmalaya
    Gedung DPRD dirusak
    22. Kota Palembang
    Gedung DPRD dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar
    23. Kota Palopo
    Gedung DPRD dirusak.
    Disclaimer:
    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN Pemkab Banyumas Diminta Tak Pakai Seragam Dinas Imbas Demo Anarkistis
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        31 Agustus 2025

    ASN Pemkab Banyumas Diminta Tak Pakai Seragam Dinas Imbas Demo Anarkistis Regional 31 Agustus 2025

    ASN Pemkab Banyumas Diminta Tak Pakai Seragam Dinas Imbas Demo Anarkistis
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas diminta tidak mengenakan pakaian dinas beserta atributnya mulai Senin (1/9/2025).
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, sebagai langkah antisipasi terhadap situasi keamanan usai demonstrasi anarkis pada Sabtu (30/8/2025).
    “Ada arahan dari pemerintah provinsi, kita bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Sifatnya imbauan bukan instruksi,” kata Agus saat dihubungi, Minggu (31/8/2025) malam.
    Sebagai gantinya, ASN maupun non-ASN diminta mengenakan batik, lurik, atau kemeja. Pakaian berbahan jeans dilarang dipakai. Aturan ini berlaku sampai kondisi dinyatakan kondusif.
    Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ASN dan non-ASN yang bertugas di perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta perhubungan.
    Selain pakaian, penggunaan kendaraan dinas juga diatur lebih ketat. ASN diminta mengemudikan kendaraan dinas dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.
    Kericuhan terjadi saat demonstrasi di sekitar Alun-alun Purwokerto pada Sabtu (30/8/2025). Sejumlah fasilitas di kompleks kantor Pemkab sekaligus kantor bupati menjadi sasaran amuk massa.
    Massa merobohkan pintu gerbang dan melempari area kantor menggunakan benda keras. Akibatnya, ruang Bagian Prokompim dan press room rusak parah. Tembok perkantoran dicorat-coret menggunakan cat semprot, sementara sejumlah fasilitas di alun-alun juga ikut dirusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga damp

    Purwokerto (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Setya Ari Nugraha menilai tantangan jurnalis di era digital makin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

    “Media dan jurnalis adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kolaborasi dan kerja sama yang baik harus terus dijaga, terlebih tantangan era digital semakin kompleks,” katanya dalam diskusi kelompok terpumpun bertema bertema “Jurnalis di Era Digital: Antara Konten, Cuan, dan Tantangan Digital” yang selenggarakan oleh DPRD Jateng dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Minggu.

    Oleh karena itu, kata dia, kegiatan diskusi tersebut menjadi ruang penting bagi insan pers untuk memperkuat peran dan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

    Menurut dia, jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga dampak polarisasi informasi yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

    “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang terus menjaga profesionalisme sekaligus menyuarakan isu-isu strategis di Jawa Tengah, khususnya di wilayah selatan yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan kemiskinan,” kata Setya Ari.

    Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Banyumas Lilik Darmawan mengharapkan diskusi tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis lokal agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Jurnalisme tetap relevan di era digital, meskipun mengalami transformasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas, menguasai multimedia, hingga membangun kedekatan dengan audiens,” katanya.

    Diskusi yang melibatkan anggota PWI Kabupaten Banyumas dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Banyumas Raya itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Selastio Fadli selaku Pendiri dan Direktur Lintang Academy –sebuah lembaga yang pendidikan di Kabupaten Banyumas, yang mengajarkan teknologi informatika secara gratis kepada masyarakat.

    Dalam paparannya, Fadli menjelaskan berbagai perkembangan teknologi informatika maupun penggunaan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) yang dinilai sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi media daring.

    Menurut dia, akal imitasi menjadikan masyarakat malas membaca berita langsung dari sumbernya karena cukup memerintahkan aplikasi AI untuk mencarikan berita yang diinginkan tanpa harus membuka laman media daring dan selanjutnya diperdengarkan.

    Dengan demikian, kata dia, penggunaan AI tidak akan menambah jumlah kunjungan pembaca media daring. “Bagi teman-teman jurnalis yang ingin mempelajari teknologi informatika, kami siap membantu,” kata Fadli.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Tengah Kerusuhan Aksi Unjuk Rasa di Sejumlah Daerah, Rombongan DPR Malah Nikmati Liburan di Sydney Marathon?

    Di Tengah Kerusuhan Aksi Unjuk Rasa di Sejumlah Daerah, Rombongan DPR Malah Nikmati Liburan di Sydney Marathon?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dikabarkan tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia di tengah maraknya aksi unjuk rasa.

    Berdasarkan agenda yang beredar, mereka berangkat pada 26 Agustus malam. Tiba di Sydney dini hari 27 Agustus, llau terbang ke Camberra.

    Di Canberra akan ada pertemuan dengan KBRI Camberra dan Mahasiswa penerima LPDP. Selanjutnya menuju Kantin Australia National Audit Office (ANAO). Di sini diagendakan bertemu dengan Auditor General Australia.

    Pada 30 Agustus berangkat menuju Blue Mountain. Dijadwalkan makan di Blue Mountain Cafe. Kemudian ke Scenic World and Echo Point.

    Pada 31 Agustus, rombongan akan menikmati Sydney Marathon dan selebrasi.

    Agenda tersebut turut dibagikan oleh akun yang mengatasnamakan rocky_gerung_ di Threads.

    “Sementara di depan gedungnya lagi didemo. Sebagian mereka ada di Australia. Seminggu. Salah satu agendanya: ‘Menikmati suasana Sydney Marathon’,” tulis akun tersebut.

    Diketahui, massa melakukan unjuk rasa di sejumlah daerah seperti di Jakarta, Surabaya, Malang, Jambi, Makassar, Medan, Bandung, Palangkaraya, Pontianak, Solo, Padang, Semarang, Salatiga, Pekanbaru, Garut, Manokwari, Tasikmalaya, Yogyakarta, Banyumas, Magelang, hingga Sukoharjo pada 29 Agustus kemarin.

    Aksi protes ini merupakan kelanjutan dari rangkaian demo yang dimulai sejak 25 Agustus 2025.

    Peristiwa tewasnya Affan di Pejompongan pada 28 Agustus lalu memicu eskalasi.

    Awalnya, gelombang demonstrasi dipicu oleh isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap terlalu berlebihan oleh publik.

  • Bupati Banyumas: Pasar modal jadi solusi alternatif permodalan UMKM

    Bupati Banyumas: Pasar modal jadi solusi alternatif permodalan UMKM

    Purwokerto (ANTARA) – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Jawa Tengah, untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan, guna menjawab tantangan keterbatasan permodalan yang masih menjadi kendala utama.

    “UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah terkait permodalan. Produk jasanya sebenarnya sudah bagus dan potensial berkembang, tetapi terhambat keterbatasan akses pembiayaan,” katanya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pasar Modal Sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu siang.

    Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 200 pengusaha serta pelaku UMKM dari Banyumas dan Purbalingga, dia mengatakan pasar modal dapat menjadi solusi, namun pemanfaatannya masih belum optimal di daerah karena keterbatasan pemahaman dan keberanian untuk mencoba.

    Oleh karena itu, dia mengharapkan sosialisasi pemanfaatan pasar modal tersebut dapat membuka wawasan baru bagi pelaku usaha.

    “Dengan memanfaatkan pasar modal, perusahaan tidak hanya memperoleh pendanaan lebih luas, tetapi juga meningkatkan tata kelola, transparansi, serta daya saing,” katanya menegaskan.

    Ia pun mengajak peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum membangun ekosistem pembiayaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

    Menurut dia, dengan kerja sama semua pihak UMKM akan semakin kuat, ekonomi daerah berkembang, dan memberi kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    “Pesan saya, pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta saja, melainkan dapat ditularkan kepada rekan kerja, mitra bisnis, maupun lingkungan sekitar,” kata Bupati.

    Sementara itu, Kepala Kantor OJK Purwokerto Haramain Billady mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu yang digelar sepanjang tahun.

    Menurut dia, pasar modal menjadi salah satu sarana alternatif pembiayaan, khususnya melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemodal dengan pelaku usaha.

    “Layanan urun dana ini bisa menjadi alternatif penggalangan modal selain melalui bank atau lembaga pembiayaan. Dengan platform digital, pengusaha dapat memperoleh pendanaan yang lebih mudah dan transparan,” katanya.

    Ia menilai Banyumas memiliki potensi besar dari sisi jumlah pelaku usaha sehingga pasar modal patut dikembangkan.

    Dengan pembiayaan alternatif, kata dia, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekaligus melakukan ekspansi bisnis secara terukur.

    “Tujuan akhirnya tentu saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. OJK tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen, tetapi juga berupaya memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan karena berdasarkan survei OJK, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66 persen, sementara tingkat inklusi sudah 80 persen.

    “Artinya, masyarakat lebih banyak menggunakan produk keuangan dibanding pemahamannya. Harapan kami, melalui edukasi seperti ini masyarakat semakin paham manfaat, risiko, maupun keuntungan dari produk pasar modal maupun produk keuangan lainnya,” kata Haramain.

    Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur TPAKD Kabupaten Banyumas, Direktorat Pasar Modal OJK, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yogyakarta, dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi. ANTARA/Sumarwoto

    Pakar: Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:04 WIB

    Elshinta.com – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai rencana pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah yang mendesak untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

    “Kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia cukup besar sehingga perlu manajemen khusus. Tidak mudah untuk memobilisasi dan mengelola jumlah jamaah haji yang besar,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Menurut dia, pembentukan kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu yang sering terjadi, seperti masa tunggu calon haji yang bisa mencapai 50 tahun hingga praktik-praktik penyalahgunaan visa dan kuota.

    Selama ini, kata dia, pengelolaan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama yang ruang lingkupnya terlalu besar, sehingga banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi atau tidak termonitor dengan baik.

    “Dengan adanya Kementerian Haji, pengelolaan haji bisa lebih profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi, sehingga penanganannya jadi lebih fokus,” katanya menegaskan.

    Ia mengatakan ibadah haji merupakan impian dan cita-cita hampir setiap umat Islam di Indonesia, sehingga semangat beragama itu harus dijaga dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

    Selain haji, dia juga menekankan pentingnya penataan ibadah umrah yang jumlah jamaahnya terus meningkat setiap bulan.

    “Bahkan saat sekarang, umrah bukan lagi hanya sekadar ibadah, juga dibarengi dengan wisata religi. Itu bagus sekali, daripada berwisata ke tempat yang tidak punya nilai-nilai spiritual, lebih baik ke Tanah Suci,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, penyelenggaraan umrah juga harus ditata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan segera dibentuk.

    Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan biro-biro perjalanan umrah senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

    “Dengan adanya Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia,” kata Prof Slamet.

    Komisi VII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (26/8). RUU tersebut mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.

    Dalam pemberitaan ANTARA, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku.

    “Alhamdulillah usulan tersebut kini telah disetujui dan disepakati bersama baik oleh DPR maupun Pemerintah. Sekarang RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata HNW di Jakarta (26/8).

    Sumber : Antara