Xcloud.id

kab/kota: Bantul

  • PHRI DIY dukung moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

    PHRI DIY dukung moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

    Yogyakarta (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan mendukung penuh moratorium pembangunan hotel baru di kawasan inti Sumbu Filosofi yang dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

    Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pihaknya bahkan telah lebih dahulu mengusulkan kebijakan serupa termasuk di Kabupaten Sleman kepada Gubernur DIY sejak tahun lalu.

    “Sebetulnya moratorium di Kota Yogyakarta dan Sleman sudah kami sampaikan kepada Gubernur tahun lalu,” ujar dia.

    Menurut Deddy, moratorium penting dilakukan demi mencegah okupansi hotel hanya terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, sekaligus mendorong pemerataan kunjungan wisata ke wilayah lain seperti Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

    “Agar ada pemerataan okupansi, hotel-hotel di Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul,” ucap dia.

    Namun demikian, PHRI DIY juga meminta agar moratorium hotel tersebut dibarengi dengan langkah konkret untuk menertibkan penginapan ilegal yang kian marak di wilayah ini.

    “Kami mohon ada penertiban dan pendataan homestay, indekos yang dijual harian. Itu perlu izin dan juga harus membayar pajak,” tegas Deddy.

    Ia mengingatkan bahwa penginapan ilegal berpotensi mengganggu iklim usaha perhotelan yang sehat dan merugikan pendapatan asli daerah (PAD) karena tidak tercatat secara resmi.

    “Pasti nantinya di Kota Yogyakarta akan lebih menjamur homestay , indekos harian dan semacamnya,” ujar dia.

    Selain aspek ekonomi, Deddy juga menilai kebijakan moratorium dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan inti kota, terutama jika dibarengi dengan pengawasan terhadap penginapan non-hotel.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan akan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel baru di kawasan inti (core zone) Sumbu Filosofi.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengimbau para pengelola hotel untuk tidak lagi merencanakan pembangunan di kawasan zona inti Sumbu Filosofi yang mencakup area kanan dan kiri jalur yang membentang lurus mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak.

    “Saya sampaikan ke teman-teman di manajemen, manajer-manajer hotel supaya mereka jangan punya keinginan mulai sekarang ini untuk membangun di ‘core zone’ ini,” ujar Hasto.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sumbang Biaya Pembangunan Gedung Muhammadiyah, Bahlil Minta Dinamai Golkar

    Sumbang Biaya Pembangunan Gedung Muhammadiyah, Bahlil Minta Dinamai Golkar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Golkar menyumbang dana dalam proses pembangunan gedung Muhammadiyah di Yogyakarta. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia meminta satu gedung yang dibangun dinamai Golkar.

    Itu diungkapkan Bahlil saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Asrama D, Gedung Math’am dan Rumah Pamong di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah di Kecamatan Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/5/2025).

    Bahlil mengatakan bantuan tersebut bentuk penunaian janji. Ia menyebut Golkar sebagai anal pertama Mihammadiyah.

    “Apa yang Golkar lakukan sekarang ini adalah menunaikan apa yang sudah kami janjikan saat safari Ramadhan beberapa waktu lalu. Ini juga merupakan bentuk bakti Golkar sebagai anak pertama partai politik yang dilahirkan Muhammadiyah,” kata Bahlil.

    Bahkan, kata Bahlil, dulunya ada Sekretariat Bersama (Sekber) yang di dalamnya ada kader-kader Muhammadiyah. Baginya, tidak ada partai di Republik Indonesia ini yang didirikan oleh banyak tokoh bangsa.

    Bahlil mengandaikan hubungan Muhammadiyah dengan Golkar seperti ibu dan anak. Karena Muhammadiyah adalah ibu yang melahirkan Golkar.

    “Jadi sumbangan Golkar untuk pembangunan gedung ini tidak ada transaksi politik. Tidak ada uang politik. Ini adalah sumbangan dari kader Golkar dari Aceh dan Papua yang diambilkan dari potong gaji,” ungkapnya.

    Ia pun meminta kepada Muhammadiyah memberi satu nama gedung yang dibangun dalam rentang waktu 10 bulan ke depan bisa diberi nama DPP Golkar atau Partai Golkar. Pasalnya, Mualimin sebagai lembaga Muhammadiyah yang mendidik kader bangsa tidak boleh menganggap tabu pengajaran politik untuk kebaikan masa depan bangsa.

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bocah Tenggelam dalam Kubangan Bekas Tambang Pasir di Bantul DIY

    Bocah Tenggelam dalam Kubangan Bekas Tambang Pasir di Bantul DIY

    Bantul (beritajatim.com) – Peristiwa tragis terjadi pada Kamis (15/5) siang di Kubangan Wedi Kengser, bekas penambangan pasir manual di Dusun Sungapan, RT 79, Argodadi, Sedayu, Bantul.

    Seorang bocah bernama Adnan Ajit Ginanda (10) ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di kubangan air yang dalam.

    Melansir laporan resmi Polres Bantul, kejadian bermula ketika Adnan bersama dua temannya, Gerad Wiliam Ferdiansyah Prabowo (10) dan Havis Safaat Husni (9), pergi ke lokasi bekas tambang pasir untuk mencari ikan dengan menggunakan jaring (seser). Ketiganya masuk ke dalam kubangan tanpa menyadari adanya bagian yang dalam.

    Saat menjaring ikan, tiba-tiba Adnan dan Gerad tenggelam. Havis berhasil menyelamatkan Gerad, namun Adnan sudah tenggelam ke dasar kubangan. Havis segera memberi tahu Diki Setiawan (21) dan Supardi (47), yang langsung melakukan pencarian. Adnan akhirnya ditemukan oleh Diki dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

    Petugas dari Polsek Sedayu, Inafis Polres Bantul, Lurah Argodadi, Babinsa Koramil Sedayu, dan PMI Bantul tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi dan identifikasi. Berdasarkan pemeriksaan dokter dari Puskesmas Sedayu II, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga telah meninggal sekitar 1,5 hingga 2 jam sebelum ditemukan.

    Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut secara hukum. Menurut saksi, kubangan bekas tambang tersebut memiliki kedalaman sekitar 2,5 meter dan berlumpur tebal.

    Kapolsek Sedayu, Kompol Slamet Subiyantoro, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati di area bekas tambang, terutama yang digenangi air. Pemerintah desa juga akan berkoordinasi untuk memasang papan peringatan di sekitar lokasi demi mencegah kejadian serupa.

    Peristiwa ini menjadi pengingat agar orang tua lebih mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di lokasi yang berbahaya seperti bekas galian tambang. [aje]

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertambah Lagi Warga Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Modusnya Sama Yogyakarta 8 Mei 2025

    Bertambah Lagi Warga Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Modusnya Sama Yogyakarta 8 Mei 2025

    Bertambah Lagi Warga Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Modusnya Sama
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polres Bantul
    sedang menyelidiki kasus dugaan
    mafia tanah
    yang menimpa seorang warga Kasihan,
    Bantul
    , DI Yogyakarta.
    Modus operandi yang digunakan adalah menawarkan bantuan untuk balik nama sertifikat, namun proses tersebut tidak pernah terealisasi dan sertifikat malah digunakan sebagai agunan bank.
    Setidaknya, ini sudah kasus ke-3 di Bantul dengan modus yang serupa.
    Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula ketika korban berinisial IR (40) bertemu dengan MWE (48), seorang warga Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, pada Senin, 10 April 2023.
    Saat itu, IR memang berniat untuk membalik nama sertifikatnya, dan MWE menawarkan jasanya dengan biaya yang disepakati sebesar Rp 11,4 juta.
    “Terlapor menjanjikan antara 1-2 tahun sertifikat selesai,” ungkap Jeffry saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Kamis (8/5/2025).
    Jeffry menambahkan, IR telah menyerahkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp 11,5 juta kepada MWE. Namun, hingga tahun lalu (2024), tidak ada perkembangan dalam proses tersebut.
    Situasi semakin memburuk ketika pada 11 November 2024, IR didatangi oleh petugas bank swasta.
    “Pihak bank menerangkan bahwa sertifikat korban dengan nomor HM 04210 telah dijaminkan oleh terlapor,” jelasnya.
    Setelah menyadari penipuan tersebut, IR mencoba menghubungi MWE, namun tidak bisa dijangkau.
    Usaha pencarian pun dilakukan, tetapi MWE sudah tidak dapat ditemukan.
    Akhirnya, korban melaporkan kasus ini ke Polres Bantul, dan saat ini penyelidikan sedang berlangsung.
    Sebelumnya, ada 2 kasus mafia tanah yang membuat resah masyarakat, yaitu kasus tanah Mbah Tupon dan Bryan Manov. Keduanya adalah warga Bantul.
    Saat ini, Polda Yogyakarta sedang menyelidiki kedua kasus tersebut. Sertifikat tanah milik Mbah Tupon dan Bryan Manov pun sudah diblokir untuk kepentingan penyelidikan.
    Kasus mafia tanah di Bantul tahun 2025 ini mencuat ketika Mbah Tupon (68), warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diberitakan terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan bangunan berupa dua rumah. Sebab, sertifikat pada tanah itu telah beralih nama.
    Kronologi peristiwa tersebut bermula pada pada 2020, saat itu Mbah Tupon hendak menjual sebagian tanah miliknya, yaitu 298 meter persegi dari total 2.100 meter persegi.
     
    Pembeli berinisial BR ingin membeli tanah milik Mbah Tupon seluas 298 meter persegi.
    Pada momen itu, Mbah Tupon juga menghibahkan sebagian tanahnya untuk jalan seluas 90 meter persegi, dan setelah itu ia menghibahkan tanah seluas 54 meter persegi untuk gudang RT.
    Sertifikat tanah tersebut lantas dipecah. Untuk sertifikat tanah hibah tersebut sudah jadi.
    Lalu, BR menawarkan memecah sertifikat pada sisa tanah seluas 1.655 meter persegi menjadi 4 sertifikat. Empat sertifikat tanah itu rencananya akan atas nama Mbah Tupon dan anak-anaknya sebanyak tiga orang.
    Namun yang terjadi adalah sertifikat milik Mbah Tupon itu sudah beralih tangan, dengan atas nama inisial IF. Sertifikat ini lalu diagunkan ke bank dengan utang senilai Rp 1,5 miliar.
    Pihak bank lalu datang ke rumah Mbah Tupon dengan membawa salinan sertifikat tersebut dan menyampaikan kepada anak Mbah Tupon bahwa sertifikat telah diagunkan.
    Selama uang telah diterima IF, yang bersangkutan tak pernah mengangsur selama 4 bulan. Alhasil tanah dan dua rumah milik keluarga Mbah Tupon dilelang tahap pertama oleh bank.
    Kasus mbah Tupon ternyata memicu laporan lain dari warga Bantul bernama
    Bryan Manov Qrisna Huri
    (35) di Argajadan, Tamantirto, Kasihan.
    Ia diberitahu bahwa tanah warisan keluarganya sudah beralih kepemilikan atas nama orang lain dan telah diagunkan ke bank. 
    Menurut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, kasus Bryan ini memiliki kesamaan dengan kasus yang menimpa Mbah Tupon, namun dalam konteks yang lebih ekstrem.
    “Jadi ada kisah yang mirip tetapi ini lebih ekstrem lagi. Tidak ada satupun tanda tangan keluarga Mas Bryan itu, kok tiba-tiba sertifikat itu berubah nama. Ini lebih ekstrem lagi dibanding Mbah Tupon,” ujar Halim kepada wartawan di Bantul, Rabu (7/5/2025). 
     
    Dalam perbandingan dengan kasus Mbah Tupon, Halim menjelaskan bahwa Mbah Tupon tidak dapat membaca dan menulis, sehingga ia menandatangani dokumen yang disiapkan oleh orang yang sebelumnya dipercaya. Namun, dalam kasus keluarga Bryan, Halim mencurigai adanya pemalsuan dokumen.
    “Gimana bisa beralih kalau tidak ada akta jual beli, kan tidak mungkin. Dan dalam akta apapun pasti diperlukan tanda tangan pemilik sertifikat, dan itu tidak pernah ada,” tegas Halim.
    Lebih lanjut, Halim menyatakan bahwa tidak ada anggota keluarga Bryan yang buta huruf. Dia juga mencatat bahwa terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak yang sama dalam kedua kasus tersebut.
    “Ada indikasi mafianya sama, karena investigasi kok menemukan nama-nama yang mirip. Tapi apakah orangnya sama atau tidak masih terus didalami,” ungkapnya.
    Halim menambahkan bahwa transaksi pemindahan nama dalam kedua kasus, baik Mbah Tupon maupun Bryan, telah melibatkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
    Menurutnya, petugas penarik tidak memiliki kepentingan untuk memvalidasi sertifikat tersebut atas nama siapa sebenarnya.
    “Jadi keduanya memang meyakinkan bahwa telah terjadi peralihan hak, buktinya mereka bayar BPHTB. Ini berarti akta jual belinya palsu, dan yang mengherankan memang sertifikatnya itu bisa demikian mudah beralih ke tangan orang lain tanpa ada pembubuhan tanda tangan sekalipun,” tutup Halim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Warga Bantul Jadi Korban Penipuan Sertifikat Tanah, Modus Beri Bantuan Balik Nama – Halaman all

    Kronologi Warga Bantul Jadi Korban Penipuan Sertifikat Tanah, Modus Beri Bantuan Balik Nama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Irwan Riswoto (40), warga Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menjadi korban kasus penggelapan atau penipuan sertifikat tanah.

    Korban mengalami penipuan dengan modus membantu balik nama sertifikat tanah.

    Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kronologi kejadian bermula pada Senin (10/4/2023) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Kasus ini sedikit berbeda yang kasus dugaan mafia tanah yang dialami oleh Mbah Tupon dan keluarga Bryan Manov.

    Pasalnya, Irwan Riswoto diduga telah tertipu orang yang menawarkan bantuan balik nama sertifikat. 

    I Nengah Jeffry berujar, saat itu korban ditawari oleh Melani Wahyu Ekowati (48), warga Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, untuk membantu balik nama sertifikat tanah.

    “Melani menawarkan diri untuk membantu balik nama sertifikat tanah dengan nomor HM: 04210 dengan biaya sebesar Rp 11.400.000,” kata Jeffry, dilansir Tribun Jogja, Kamis (8/5/2025).

    Melani berjanji kepada korban bahwa sertifikat tersebut akan jadi sekitar satu sampai dua tahun lagi.

    Akan tetapi, korban malah didatangi pihak Bank Berlian Bumi Artha (BBA) pada Senin (11/11/2024) yang menerangkan sertifikat nomor HM: 04210 telah dijaminkan oleh Melani.

    “Sepertinya, sertifikat tanah itu langsung digadaikan. Tapi, kasus ini masih masuk proses penyelidikan, karena baru dilaporkan kemarin ini ke kami,” ungkap Jeffry.

    Korban, jelas Jeffry, berusaha menghubungi Melani, akan tetapi tak bisa terhubung.

    Bahkan, sampai saat ini sertifikat dengan nomor HM: 04210 itu masih menjadi jaminan di Bank Berlian Bumi Artha.

    “Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp11.400.000. Selanjutnya korban melaporkan ke Polres Bantul guna penyelidikan lebih lanjut,” terangnya.

    Kasus Keluarga Bryan Manov

    Sebelumnya, korban dugaan mafia tanah di Bantul dari keluarga Bryan Manov sepakat bahwa pengusutan kasusnya didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pemkab Bantul.

    “Kami senang dan berterima kasih kepada Pemkab Bantul, karena mendapat dukungan penuh untuk pengusutan kasus ini. Bahkan, Pemkab Bantul memberikan bantuan hukum yaitu dengan fasilitas hukum,” kata Bryan, Rabu (7/5/2025).

    Sebagaimana diketahui, keluarga Bryan Manov Qrisna Huri (35) menjadi korban dugaan mafia tanah seperti yang dialami keluarga Mbah Tupon.

    Kasus yang dialami keluarga Bryan Manov tersebut berawal sekitar Agustus 2023. 

    Awalnya, ibunda Bryan, Endang Kusumawati (67), mempunyai kenalan atas nama Triono dan meminta bantuannya untuk melakukan pecah sertifikat tanah.

    Namun, sertifikat itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan diagunkan di BRI Sleman.

    “Mudah-mudahan dengan ini, kasus kami cepat terselesaikan dan sertifikat tanah kembali ke keluarga kami,” harap Bryan.

    Bryan kemudian mewakili ibu dan adiknya memenuhi panggilan pelaksanaan audiensi bersama Pemkab Bantul dan ATR/BPN Bantul pada Rabu kemarin.

    Dalam audiensi itu, Bryan menyampaikan detail kronologi kejadian yang tengah dialami oleh keluarganya. 

    “Pemaparan kronologi atau proses bagaimana sertifikat atas nama bapak saya bisa berubah menjadi Muhammad Achmadi itu nanti dipergunakan untuk proses pengusutan lebih lanjut,” tuturnya.

    Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, membenarkan bahwa telah dilakukan audiensi untuk membahas kesepakatan terkait pengusutan kasus ini yang akan didampingi oleh tim hukum Pemkab Bantul. 

    “Terus surat kuasa khusus akan ditandatangani hari ini dan akan diserahkan besok pagi. Setelah besok pagi, semua tindakan hukum untuk keluarga Mas Bryan akan didampingi oleh tim dari Pemkab Bantul,” jelasnya.

    Hermawan mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi bersama pihak ATR/BPN Bantul. 

    Hasilnya, telah ada tindakan pemblokiran sertifikat tanah milik Muhammad Achmadi atas inisiatif dari Kementerian ATR/BPN.

    “Nanti, akan didampingi termasuk pelaporan di Polda DIY, kemungkinan akan sampai ke pengadilan sampai dengan proses terakhir,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul LAGI, Warga Bantul Kena Tipu, Sertifikat Tanah Irwan Mendadak Jadi Jaminan di Bank, Modus Balik Nama.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Neti Istimewa)

  • Jadwal Pemadaman Listrik 8 Mei 2025: Cek Wilayah Terdampak di Palu, Yogyakarta, Jateng, dan Sulut – Halaman all

    Jadwal Pemadaman Listrik 8 Mei 2025: Cek Wilayah Terdampak di Palu, Yogyakarta, Jateng, dan Sulut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga di sejumlah wilayah Indonesia perlu bersiap menghadapi pemadaman listrik sementara pada Kamis, 8 Mei 2025. PT PLN (Persero) akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik sebagai langkah peningkatan keandalan dan keamanan pasokan listrik.

    Berikut daftar wilayah yang akan terdampak jadwal pemadaman listrik hari ini:
    1. Palu (Sulawesi Tengah)

    PLN UP3 Palu menjadwalkan pemadaman listrik mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA.

    Pukul 08.00–12.00 WITA:

    Jl Dewi Sartika, Jl Ar Saleh, Kijang Raya, Jl Kijang Utara, Jl Zebra, Jl Towua, Jl Kijang Selatan, Jl Peladuk

    Jl Mawas, Jl Sekunder, Jl Adam Malik, Jl Lembaga, Jl RS Islam, Jl Dewi Ramba, Jl Keledai, Jl Banteng

    Jl Badak, Jl Tangkasi

    Wilayah: Birobuli Selatan, BTN Bumi Anggur

    Pukul 13.00–17.00 WITA:

    Jl Manggis 2, Munif Rahman, Rantogau, Cemara, Pipa Air, Kedondong, Palola, Kangkung, Durian, Langsat

    RSUD Anutapura, Sriti Ballroom, Jl Kunduri, Kemiri, Manggis, Lombok, Belimbing
    Wilayah: BTN Silae Permai

    2. Yogyakarta (DIY)

    Pemadaman dijadwalkan di berbagai wilayah, termasuk:

    Kota Yogyakarta

    Kabupaten Sleman

    Kabupaten Bantul

    Kabupaten Gunungkidul

    Informasi resmi pemadaman dapat diakses melalui akun Instagram @plnjogja atau link resmi: bit.ly/perbaikanlistrikdiy

    Ilustrasi mati listrik. Aliran listrik di Israel terancam mati jika perang Israel-Hizbullah meletus. Warga Yogyakarta diimbau bersiap menghadapi pemadaman listrik sementara demi peningkatan kualitas pasokan. (Tribunnews)

    3. Jawa Tengah

    Pemadaman dilakukan oleh PLN Jateng untuk pemeliharaan dan pemangkasan pohon.

    Semarang Barat (09.30–15.00 WIB):

    Jalan Raya Semarang–Kendal, Gudang Bulog, SMAN 8 Semarang

    SPBU Tambak Aji, Jalan Abu Bakar

    PT Vulcan Duta Yudha, PT Kayubagus International, dan sekitarnya

    Weleri (10.00–15.00 WIB):

    Kebumen, Sudagaran, Margosono, Tamanrejo, Mulyosari

    Bringinsari, Purwosari, Ngargosari, Sapen, dan sekitarnya

    4. Sulawesi Utara

    PLN UP3 Manado akan melakukan pemadaman di wilayah berikut:

    Minahasa Selatan (09.00–14.00 WITA):

    Popontolen, Lelema, Maruasey, Tangkuney, Sulu, Paslaten, Wawona, Bajo, Popareng, Wawontulap

    Minahasa Utara:

    (09.00–15.30 WITA): Perum Bumi Wusa Baru, Wusa, Winetin, Tumbohon, Patokaan, Teep, Warisa, Kampung Baru, dll

    (10.00–15.30 WITA): Batu, Werot, Maliambao, Palaes, Kulu, Lantung

    (10.00–12.00 WITA): Talawaan Bantik, Talawaan Atas, Minaesa, Kima Bajo, Budo

    Tomohon (09.00–12.00 WITA): Resort Lokon View

    Manado:

    09.00–13.00 WITA: Mr. DIY Malalayang, RS Kasih Ibu, Bahu Bay, Freshmart, Kampus Barat, dan sekitarnya

    09.00–12.30 WITA: Bengkol, Perum Puri, Pandu

    09.00–15.00 WITA: Kompleks Pengadilan Terpadu, Kima Atas, RSS Koka, dll

    Cara Cek Jadwal Pemadaman Listrik Lewat PLN Mobile

    Untuk memudahkan masyarakat, PLN menyediakan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh aplikasi PLN Mobile di Google Play Store atau App Store
    Login menggunakan nomor HP atau email
    Klik menu “Pengaduan”, lalu pilih “Cek Padam di Sekitar Saya”
    Aplikasi akan menampilkan info lokasi dan waktu pemadaman secara real time

    Catatan: Jadwal dapat berubah tergantung kondisi di lapangan. Selalu periksa informasi terbaru melalui aplikasi PLN Mobile atau situs resmi PLN wilayah Anda.

    Bagikan informasi ini kepada keluarga dan tetangga agar mereka juga dapat bersiap menghadapi pemadaman listrik.

    (TRIBUNMANADO/TRIBUNJATENG/TRIBUNPALU/TRIBUNNEWS)

  • Hilirisasi kehutanan turut membuka lapangan kerja

    Hilirisasi kehutanan turut membuka lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan hilirisasi kehutanan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan.

    “Ini kembali membuka mata saya tentang betapa kaya dan luas landskap pekerjaan di bidang kehutanan, di mana program hilirisasi kehutanan, produk kehutanan, dan (ikut) membuka lapangan pekerjaan,” kata Menhut dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Salah satu wilayah yang dinilai baik dalam produksi atau pemanfaatan hasil hutan adalah di Bantul, Yogyakarta.

    Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat yaitu CV Tunas Jaya Abadi (TJA) yang terletak di Dusun Srontakan berhasil membuat dan melakukan ekspor produk kotak bekal makanan (lunch box) yang terbuat dari kayu sengon dan melibatkan warga sekitar dengan jumlah lebih dari 80 persen adalah perempuan.

    Adapun lunch box dari kayu rakyat ini, kata Menhut, akan diekspor ke Taiwan dan nantinya digunakan sebagai lunch box di kereta api.

    Ekspor dilakukan per 2-3 minggu sekali dengan jumlah kapasitas satu kontainer sebanyak 800-850 buah.

    Menhut Raja Antoni pun turut meninjau langsung proses pembuatan produk ini, dari mulai pemotongan kayu sengon, pengeringan, penipisan, hingga proses pengemasan.

    “Yang mungkin bisa saya tawarkan adalah justru saya bertanya, apa yang kira-kira terutama dalam kebijakan, kira-kira kebijakan apa yang bisa saya keluarkan dan terapkan untuk mendukung atau memperbesar skala bisnis ini,” ujar Menhut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Respons Kuasa Hukum, Bupati, Kanwil BPN DIY hingga DPR soal Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon – Page 3

    7 Respons Kuasa Hukum, Bupati, Kanwil BPN DIY hingga DPR soal Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon – Page 3

    Kasus yang dialami oleh Mbah Tupon (68) warga Ngentak, Bangunjiwo, menjadi perhatian. Pasalnya, hal ini dikaitkan dengan dugaan mafia tanah yang di mana membuat tanahnya seluas 1.655 meter persegi miliknya terancam hilang.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polda DIY dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bisa menindaklanjuti hal ini.

    “Saya minta Polri dan Kementerian ATR/BPN menaruh atensi penuh terhadap kasus ini. Jangan sampai tanah rakyat habis dicuri oleh mafia tanah,” kata dia dalam keterangannya, Senin 28 April 2025.

    Politikus NasDem ini yakin pihak Polda DIY bisa menyelesaikan dengan cepat.

    “Saya yakin Polda DIY bisa selesaikan kasus ini dengan cepat,” ungkap Sahroni.

    Lebih lanjut, Sahroni pun menyebut kasus yang dialami Mbah Tupon bisa terjadi dengan siapa saja.

    “Mereka ini rata-rata sudah tua, ahli waris, yang cenderung mudah ditipu dan minim pengetahuan soal persuratan,” jelas dia.

    Sahroni pun menegaskan, pemerintah harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat.

    “Di satu sisi harus edukatif terhadap masyarakat, di satu sisi harus tegas terhadap para mafia tanah,” tutup dia.

    Senada, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MY Esti Wijayati, siap mengawal proses hukum penyelesaian kasus tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon), warga Pedukuhan Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    MY Esti dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengunjungi keluarga Mbah Tupon, lansia yang jadi korban mafia tanah, Sabtu 3 Mei 2025. Kedatangan keduanya untuk memberikan ketenangan kepada Mbah Tupon dalam menghadapi proses penyelesaian masalah.

    “Tentu saja, selain memberikan ketenangan kepada Si Mbah, kita tetap akan mengawal bagaimana supaya nanti proses percepatan untuk bisa sertifikat tanah ini kembali kepada Mbah Tupon, atas nama Mbah Tupon akan bisa berjalan,” kata Esti dilansir Antara.

    Esti mengatakan, berbagai pihak yang peduli akan mengikuti proses-proses hukum, termasuk sidang di pengadilan yang akan berjalan dalam rangka pengembalian hak atas tanah Mbah Tupon.

    Menurut Esti, terkait kasus Mbah Tupon ini ada pelajaran penting yang perlu diperhatikan, yaitu pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam memberikan kepercayaan, terutama dalam urusan legalitas lahan dan kredit.

    “Kasus ini berawal dari kepercayaan. Proses-proses yang harus dilakukan oleh dunia perbankan saat memberikan pinjaman harus benar-benar detail. Tidak hanya melihat sertifikatnya, tetapi juga harus melakukan verifikasi dan identifikasi secara menyeluruh,” kata anggota DPR Fraksi PDIP.

    Esti juga menyoroti pentingnya pendekatan manusiawi bagi kelompok rentan yang mungkin mengalami keterbatasan dalam membaca atau memahami dokumen-dokumen legal.

    “Kalau orang buta huruf, harus ada yang membacakan. Harus diberikan penjelasan. Jangan sampai dibawa pergi tanpa tahu apa-apa,” kata Esti.

    Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kasus Mbah Tupon ini, kata Esti, menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih hidup kuat di tengah masyarakat Yogyakarta.

    “Sebagai wakil rakyat dari Yogyakarta, saya berterima kasih. Ini pelajaran tentang bagaimana masyarakat bersama-sama gotong royong, meluruskan sesuatu yang tidak benar, menjaga dan mem-backup supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” jelas Esti.