Xcloud.id

kab/kota: Bantul

  • Menkop Yakin Bakal Wujudkan Kopdes Merah Putih, walau Mengaku Berat

    Menkop Yakin Bakal Wujudkan Kopdes Merah Putih, walau Mengaku Berat

    Liputan6.com, Bantul – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengakui mewujudkan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan pekerjaan sangat berat. Namun dengan bantuan kepala daerah dan kepala desa progresif serta inovatif, Menkop Budi optimis program ini tidak akan gagal.

    Ini disampaikan Menkop Budi saat meresmikan Kopdes Merah Putih milik Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (15/6/2025) siang.

    “Kopdes Merah Putih ini perubahan besar gerakan rakyat menuju ekonomi berkeadilan mewujudkan kemakmuran. Keadilan bukan pemberian, bukan hadiah. Kopdes Merah Putih adalah wujud keadilan itu sendiri,” tegasnya.

    Dengan terwujudnya Kopdes Merah Putih di semua desa di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menurut Menkop Budi Arie ingin menuliskan sejarah. Di mana selama 80 tahun, koperasi Indonesia tidak pernah diurus se-komprehensif dan seserius ini dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga.

    Karena diurus secara serius, Budi menegaskan tidak ada kata gagal dalam mewujudkannya, meskipun banyak pihak yang meragukan maupun pesimis.

    “Presiden optimis tidak akan gagal. Saya juga pastikan tidak akan gagal, karena ada kepala daerah dan kepala desa yang progresif dan revolusioner. Kalau sampai gagal, tidak akan ada lagi Kementerian Koperasi dan istilah koperasi hilang dari kamus perekonomian negara ini,” ucapnya.

    Budi menegaskan meski ide sederhana, mewujudkan Kopdes Merah Putih sangatlah berat. Tapi dengan semangat gotong royong maka bisa diwujudkan bersama-sama. Kehadiran Kopdes Merah Putih sekaligus menyempurnakan makna dan kesadaran gotong royong di masyarakat.

    Selama ini, Budi menjelaskan semangat gotong royong di masyarakat hanya bersifat sosial, tidak ada motif ekonominya. Sehingga gotong royong yang motifnya sosial, kemudian disempurnakan dengan motif ekonomi menuju kemakmuran bersama inilah yang dinamakan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

    “Kita tidak boleh main-main. Kita harus serius, karena berbicara tentang keadilan sosial bagi masyarakat di pedesaan yang selama ini diperlakukan tidak adil,” kata Budi.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih bertujuan menghilangkan resistensi tengkulak, rentenir, kemiskinan ekstrim dan menjadikan ekonomi rakyat mandiri. Keberadaan Kopdes Merah Putih juga mendekatkan akses modal ke desa.

    Mengingat pentingnya program ini, pemerintah disebut Budi tahun depan menjadikan Kopdes Merah Putih masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

     

    Innalillah, Kecelakaan Maut Kendaraan dan Motor di Bawen Semarang

  • Mbah Tupon Korban Mafia Tanah Digugat ke PN Bantu, Begini Respons Keluarga

    Mbah Tupon Korban Mafia Tanah Digugat ke PN Bantu, Begini Respons Keluarga

    Jakarta –

    Dua orang terdaftar mengajukan gugatan perdata terhadap Mbah Tupon, warga Bantul korban dugaan mafia tanah di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Keluarga Mbah Tupon memastikan pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum.

    Dilansir detikJogja, anak sulung Mbah Tupon, Heri Setiawan (31) mengaku sudah diberi tahu Tim Pembela Mbah Tupon soal ayahnya menjadi salah satu tergugat dalam perkara perdata yang dilayangkan M Ahmadi dan Indah Fatmawati.

    “Sudah tahu, kemarin pas Mbak Kiki (salah satu kuasa hukum Mbah Tupon bernama Suki Ratnasari) ke sini memberitahu dan bilang tidak apa-apa karena yang tersudutkan dalam gugatan perdata itu Triono,” kata Heri saat ditemui detikJogja di kediamannya, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Selasa (17/6/2025).

    Heri mengatakan pihak keluarga tidak begitu mempermasalahkan gugatan tersebut. Dia bilang Tim Pembela Mbah Tupon akan mendampingi secara penuh. “Jadi tidak masalah dan akan mengikuti proses hukum yang berjalan,” ucap dia singkat.

    Diberitakan sebelumnya, Humas PN Bantul, Gatot Raharjo menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh M Ahmadi dan Indah Fatmawati sebagai penggugat. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2025/PN Btl.

    (rdp/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kasus Sertifikat: Tujuh Orang Ditetapkan Tersangka, Mbah Tupon Balik Digugat

    Kasus Sertifikat: Tujuh Orang Ditetapkan Tersangka, Mbah Tupon Balik Digugat

    Liputan6.com, Bantul – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, Bantul. Tiga tersangka telah ditahan, tiga lainnya diperiksa hari ini, dan satu masih menunggu konfirmasi.

    “Perannya? Saya belum tahu ya perannya apa yang tiga (tersangka), tetapi semuanya terlibat dalam kasus. Tiga tersangka itu Bibit, Triono dan Fitri. Ketiganya ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi Nomor 248/2025 atas laporan Heri Setiawan (anak Mbah Tupon),” kata Kapolda DIY Brigjen Anggoro Sukartono, Rabu (18/6/2025).

    Kapolda memastikan penahanan ini dilakukan untuk mempercepat proses penahanan dan penyelesaian kasus seperti yang diharapkan masyarakat. Semua proses penanganan kasus akan berjalan paralel dengan laporan-laporan lainnya yang juga sedang diproses penyidik.

    Saat dihubungi, kuasa tim hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari menyatakan berbarengan dengan keluarnya surat pemberitahuan sudah ditetapkannya tersangka dalam kasus jual beli tanah. Mbah Tupon juga turut digugat salah satu tersangka. Sabtu (14/6/2025), Sukiratnasari membenarkan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dalam kasus jual beli tanah Mbah Tupon dari Polda DIY. “Di antaranya Bibit Rusanto, Triono, Triyono, Fitri Wartini, Indah Fatmawati, Muhammad Ahmadi dan Anhar Rusli. Terkait dengan peran mereka seperti apa, itu menjadi ranah polisi yang menjelaskan,” kata Suki.

    Sukiratnasari menyatakan berbarengan keluarnya surat pemberitahuan pada Rabu (11/6/2026), Mbah Tupon bersama dua tersangka lainnya digugat hukum satu tersangka lainnya, Muhammad Ahmadi di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Selain Mbah Tupon, Triono satu dan notaris Anhar Rusli digugat karena menurutnya proses jual beli tanah itu atas desakan kedua tersangka terakhir yang memastikan pemilik tanah tengah membutuhkan uang. “Ahmadi menilai akibat ketiganya, dia dicap publik sebagai mafia tanah. Sidang perdana akan berlangsung 1 Juli nanti dan kita siap untuk menghadapinya,” ujar Suki.

    Kuasa hukum M Ahmadi, Juni Prasetyo Nugroho, mengatakan gugatan yang diajukan tentang perbuatan melawan hukum. tergugat hanyalah satu orang dan turut tergugat ada tiga orang. “Mbah Tupon turut menjadi subjek utama dan objek utamanya, sebatas sebagai pelengkap syarat formil gugatan. Jadi tidak ada tuntutan hukum terhadap Mbah Tupon,” katanya.

    Dijelaskannya, perbuatan melawan hukum yang diajukan pihaknya terkait dengan kesepakatan lisan yang bertentangan dengan undang-undang. Penggugat saat proses mendasarkan pecah sertifikat menanggapinya sebagai jaminan atau jual beli dengan balik nama.

  • 2 Orang Tertangkap Tangan Nekat Daki Gunung Merapi, Terinspirasi dari Pendaki Ilegal yang Viral Yogyakarta 17 Juni 2025

    2 Orang Tertangkap Tangan Nekat Daki Gunung Merapi, Terinspirasi dari Pendaki Ilegal yang Viral Yogyakarta 17 Juni 2025

    2 Orang Tertangkap Tangan Nekat Daki Gunung Merapi, Terinspirasi dari Pendaki Ilegal yang Viral
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua orang pendaki tertangkap tangan saat melakukan pendakian ilegal di
    Gunung Merapi
    pada 15 Juni 2025.
    Keduanya saat ini sedang dimintai keterangan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).
    Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Muhammad Wahyudi, mengkonfirmasi kejadian tersebut.
    “Dilakukan pengambilan keterangan dua orang
    pendaki ilegal
    yang tertangkap basah pada hari Minggu 15 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/06/2025).
    Dua pendaki yang tertangkap memiliki inisial A, berusia 20 tahun asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan N, berusia 17 tahun asal Ambarawa, Jawa Tengah.
    Penangkapan mereka berawal dari kecurigaan petugas yang melihat dua sepeda motor terparkir di New Selo, Boyolali, Jawa Tengah.
    “Petugas kemudian menunggu orang tersebut di Bangsal Pacaosan. Tertangkap di Bangsal Pecaosan di atas New Selo, setelah turun dari atas. Indikasi pertama ada dua motor yang terparkir di parkiran New Selo sehingga petugas menunggu di Bangsal Pacaosan,” jelas Wahyudi.

    Diketahui bahwa kedua pendaki tersebut saling mengenal melalui media sosial.
    Mereka nekat melakukan pendakian ilegal setelah melihat postingan viral di akun TikTok @chandra.kusuma.fa.
    “Menurut keterangan kedua anak ini, mereka termotivasi naik Merapi setelah melihat TikTok dengan akun Chandra Kusuma yang viral kemarin itu,” ungkapnya.
    Saat ini, Balai Taman Nasional Gunung Merapi tengah melakukan pendalaman terhadap keterangan kedua orang tersebut.
    Pengambilan keterangan lanjutan dilakukan di Resort Pengelolaan Taman Nasional Selo, Boyolali, Jawa Tengah, pada 17 Juni 2025.
    “Kepada seluruh pendaki ilegal ini, setelah selesai pengambilan keterangan, akan diberikan sanksi,” tambah Wahyudi.
    Wahyudi juga mengingatkan bahwa penutupan sementara pendakian Gunung Merapi didasarkan pada analisis dan kajian terhadap data aktivitas gunung vulkanik tersebut.
    “Penutupan pendakian semata-mata untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Untuk itu, seluruh masyarakat dihimbau untuk taat terhadap ketentuan larangan pendakian Gunung Merapi,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • `Soft launching` percontohan Kopdes/Kel MP di Bantul dapat direplikasi daerah lain

    `Soft launching` percontohan Kopdes/Kel MP di Bantul dapat direplikasi daerah lain

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menkop: `Soft launching` percontohan Kopdes/Kel MP di Bantul dapat direplikasi daerah lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Juni 2025 – 13:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan pembentukan 80 percontohan (Mock-Up) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah ada sekitar delapan Kopdeskel Merah Putih yang menjadi percontohan.

    Kedelapan percontohan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut adalah Kopdes/Kel Merah Putih Srimulyo (Bantul, DIY), Penfui Timur (Kupang, NTT), Tamanmartani (Sleman, DIY), Sinduadi (Sleman, DIY), Rengel (Tuban, Jatim), Wonokerto (Pasuruan, Jatim), Randugading (Malang, Jatim), dan Sidomulyo (Jember, Jatim).

    “Saya berharap mereka dapat menjadi contoh yang membanggakan dan dapat direplikasi daerah lain di seluruh Indonesia,” kata Menkop Budi Arie Setiadi pada acara Soft Launching Percontohan Kopdes/Kel Merah Putih, di Kalurahan Srimulyo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (15/6).

    Menkop menganggap bahwa percontohan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut bisa dijadikan sebagai best practise sehingga berikutnya bakal direplikasi daerah-daerah lain. “Ini kan namanya piloting, contoh bagaimana mengelola Kopdes/Kel yang baik dan prudent, menguntungkan, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, serta bisa memberikan manfaat,” ucap Menkop.

    Bagi Menkop Budi Arie, koperasi itu sebagai alat yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. “Kita akan bikin jaringan koperasi nasional, dengan memetakan potensi-potensi Kopdes yang ada agar terbaca daerah mana butuh apa, kurang apa, akan disuplai Kopdes daerah lain,” kata Menkop.

    Sehingga, lanjut Menkop Budi Arie, kemandirian ekonomi bisa diwujudkan secara bersama-sama. “Jadi, Kopdes/Kel Merah Putih itu jaringan distribusi baru, jaringan pemasaran baru, dan jaringan kekuatan ekonomi rakyat berbasis gotong royong,” jelas Menkop.

    Menkop menambahkan, sesuai amanat Inpres Nomor 9/2025, semua penerima program KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari Kementerian Sosial didorong untuk menjadi anggota Kopdes. “Saya akan melihat berapa jumlah anggota Kopdes, maka syarat menjadi anggota jangan memberatkan,” kata Menkop.

    Menkop menambahkan karena salah satu ukuran kesuksesan Kopdes/Kel Merah Putih adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota koperasi. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menkop Budi Arie juga melakukan dialog interaktif secara online dengan pengurus Kopdes-Kopdes percontohan tersebut. Ketua Kopdes Penfui Timur asal Kupang, misalnya, menjelaskan bahwa Kopdesnya sudah memiliki enam gerai (kantor, logistik, cold storage, sembako) dan bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

    “Namun, kita belum bisa memiliki klinik dan apotik desa karena berkaitan dengan proses perijinan,” kata Ketua Kopdes Penfui Timur.

    Menanggapi hal itu, Menkop Budi Arie menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan masuk ke dalam Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. “Tenang, saya akan bereskan masalah perijinan itu,” tegas Menkop.

    Bahkan, Menkop menekankan bahwa semua aturan yang ada, termasuk di daerah, harus mendukung suksesnya Kopdes/Kel Merah Putih. “Kalau perlu relaksasi aturan, bila untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai aturan menghambat kita,” ucap Menkop.

    Menkop mencontohkan aturan yang mensyaratkan hanya Noraris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang boleh mengeluarkan sertifikat atau akta Kopdes. “Saya surati Menteri Hukum, dan semua notaris boleh mengeluarkan akta Kopdes,” ungkap Menkop.

    Kopdes lainnya dari Sidomulyo, Jember, menjabarkan bahwa Desa Sidomulyo merupakan penghasil kopi robusta terbesar di Jember dengan total produksi sebesar 5000 ton yang siap ekspor ke Jepang dan Singapura. “Itu direct ekspor,” ucap Ketua Kopdes Sidomulyo.

    Selain kopi, Desa Sidomulyo juga penghasil domba terbaik di Indonesia. “Kita juga sudah bekerjasama dengan Singapura sebanyak 2500 ekor,” kata Ketua Kopdes Sidomulyo.

    Sementara Ketua Kopdes Randugading asal Kabupaten Malang mengatakan, Kopdesnya sudah memenuhi enam gerai Kopdes ditambah satu gerai untuk pengelolaan air bersih. “Kami juga mempunyai merek beras lokal sendiri yang bisa melayani 3 ton perbulan untuk seluruh anggota koperasi,” kata Ketua Kopdes Randugading

    Selain itu, Kopdes Randugading yang merupakan pengembangan dari Koperasi Wanita (Kopwan) dan beraset sebesar Rp3 miliar itu, juga berkeinginan menjadi distributor pupuk bersubsidi dan gas elpiji 3 kilogram. “Kami juga memohon agar proposal pinjaman dana bergulir LPDB bisa segera dicairkan,” kata Ketua Kopdes Randugading.

    Motor Penggerak

    Sementara itu, di Bantul sejauh ini ada tiga bakal percontohan Kopdes/Kel Merah Putih untuk nasional. Tiga percontohan itu berada di Kalurahan Srimulyo (Kecamatan Piyungan), Kalurahan Sriharjo (Imogiri), dan Kalurahan Bangunharjo (Sewon). Namun, baru Kopdes/Kel Merah Putih di Srimulyo yang dianggap lebih siap dibandingkan yang lain.

    Dimana Kopdes/Kel Merah Putih Srimulyo dirancang menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan unit usaha meliputi ketahanan pangan, klinik desa, apotek, unit simpan pinjam, pergudangan, toko sembako, jasa pariwisata, peternakan, hingga perikanan. 

    Intinya, unit usaha Kopdes/Kel Srimulyo dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat rantai ekonomi desa.

    “Kopdes/Kel Merah Putih sebagai garda terdepan perekonomian, sehingga perlu dikelola dan dibangun agar tercipta kesejahteraan masyarakat Srimulyo,” kata Lurah Srimulyo Wajiran.

    Kopdes/Kel Merah Putih Srimulyo juga dinilai mampu bergerak dengan menjalin kolaborasi bersama tokoh masyarakat dan warga setempat. Di sana, sudah ada yang mau kerja sama, mau menyumbangkan aset, dan sebagainya. Artinya, sudah ada kolaborasi dengan warga setempat atau sekitar. 

    Lurah Wajiran mengungkapkan, Kopdes/Kel Merah Putih Srimulyo yang didukung Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp700 juta diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi lokal serta penyertaan modal dalam bentuk aset.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menkop Budi Arie Resmikan Percontohan Kopdes Merah Putih di Yogyakarta

    Menkop Budi Arie Resmikan Percontohan Kopdes Merah Putih di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Arie Setiadi meresmikan mock up atau percontohan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Jadi, dari tadi pagi, kami ke Kabupaten Sleman, ke Koperasi di Desa Tamanmartani, Kabupaten Sleman, dan sekarang saya ada di Koperasi Desa Merah Putih Srimulyo, Kabupaten Bantul,” kata Menteri Budi Arie disela peresmian ‘mock up’ Koperasi Desa Merah Putih Srimulyo Bantul, Minggu.

    Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa DIY memang istimewa dan harus menjadi percontohan bagi kopdes (koperasi desa) Merah Putih yang lain di seluruh Indonesia.

    “Makanya ini soft launching. Karena nanti dirapikan lagi, paling tidak sudah ada fisiknya, gitu loh. Karena, dari seluruh target 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, saat ini sudah 79.882 kopdes kelurahan yang terbentuk di seluruh Indonesia, katanya.

    Dengan demikian, kata dia, dari target pembentukan kopdes Merah Putih se Indonesia, tinggal tiga provinsi yang belum selesai 100 persen pembentukan kopdes, yaitu yang berada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

    Menurut Menteri Budi, kopdes Merah Putih minimal harus terdapat tujuh unit usaha, seperti yang ada di kopdes Merah Putih Srimulyo tersebut, dan sisanya dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi yang ada di desa tersebut.

    “Konsepnya memang ada tujuh layanan, ada gerai sembako, apotek desa, klinik desa, unit simpan pinjam, gudang, sarana transportasi, sama kantor koperasi. Memang itu yang diperintahkan melalui Inpres untuk pembentukan Kopdes,” katanya.

    Lebih lanjut Menteri Koperasi juga optimis ribuan koperasi desa Merah Putih yang terbentuk di seluruh Tanah Air akan berjalan dan tidak ‘mati suri’ atau hanya tinggal papan nama.

    “Tidak ada mati suri, makanya kita harus optimistis. Jangan pesimis, 9 musuhnya kopdes itu cuma satu, ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Optimis, kopdes pasti berhasil, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

    Terkait perputaran uang dalam kopdes tersebut, Menteri Budi mengatakan, masih perlu melihat dulu, namun dia memastikan, kalau kopdes Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi atau pusat distribusi dan produksi ekonomi desa, maka akan menggerakkan ekonomi rakyat.

    “Jumlahnya sangat besar. Tapi kami optimistis, karena apa? ekonomi rakyat yang bergerak, gitu loh. Karena tujuan kita bernegara ini sesuai amanat pembukaan UUD 1945 itu adil dan makmur, bukan makmur dan adil. Jadi keadilan dulu baru kemakmuran, tidak mungkin kemakmuran bisa diwujudkan tanpa keadilan,” katanya.

  • Kakak Beradik Cekcok hingga Bakar Motor, Kerugian Puluhan Juta

    Kakak Beradik Cekcok hingga Bakar Motor, Kerugian Puluhan Juta

    Bantul, Beritasatu.com – Perselisihan antara dua kakak beradik di Piyungan, Bantul, berujung pada insiden kebakaran yang menghanguskan dua sepeda motor dan perabot dapur, pada Sabtu, (14/6/2025).

    Peristiwa bermula saat Julian menegur kakaknya, Ubaidillah karena menyetel suara sound system terlalu keras. Ibunda mereka, Siti Istirohah (56), diketahui sedang sakit, sehingga Julian meminta agar suara dikecilkan. Teguran itu ternyata memicu amarah Ubaidillah. 

    “Saudara Ubaidillah merasa tersinggung dengan teguran adiknya, kemudian memukul Julian dengan sebatang kayu mengenai kepalanya,” ujar Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry dalam keterangannya pada Sabtu (14/6/25).

    Perkelahian sempat terjadi antara keduanya, tetapi berhasil dilerai warga setempat. Julian kemudian pergi meninggalkan rumah menuju kediaman saudara mereka. Tak lama berselang, Ubaidillah mendatangi Julian sambil membawa sabit dan menantang berkelahi. Namun, kembali berhasil dicegah warga.

    Situasi memanas saat Ubaidillah kembali ke rumah dan membakar sepeda motor milik Julian yang berada di dapur. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan sejumlah barang berharga.

    Kerugian akibat kebakaran, di antaranya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 milik Julian, 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015, 1 unit sepeda lipat, 2 unit mesin jahit, serta perlengkapan dapur lainnya. Kerugian ditaksir mencapai Rp 50 juta.

    Insiden ini, kemudian dimediasi oleh Kepala Dusun Sandeyan, Aris Nur Hidayat. Ali Muadzin selaku orang tua kedua belah pihak, sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

    “Saudara Ubaidillah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang merugikan masyarakat. Bila mengulangi, ia siap mendapatkan sanksi adat berupa pengusiran dari kampung serta siap diproses hukum,” terang Jeffry.

    Sementara itu, pemerintah Kelurahan Srimulyo turut membantu proses evakuasi dan menyediakan bantuan perabot dapur yang terbakar.

  • 9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

    9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

    Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kasus mafia tanah
    yang menimpa Mbah Tupon warga Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bergulir.
    Bahkan,
    Bupati Bantul
    Abdul Halim Muslih pada Jumat (13/6/2025) melakukan pertemuan tertutup dengan tim hukum yang mendampingi Mbah Tupon.
    Saat disinggung soal hasil pertemuan itu ia menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Mbah Tupon ini sudah dalam tahap akhir.
    “Secara umum sudah di ujung eksekusi,” kata Halim, Sabtu (14/6/2025).
    Menurut dia aparat penegak hukum (APH) sudah siap untuk mengembalikan hak Mbah Tupon.
    “Kejaksaan maupun APH terkait pengembalian hak-hak Mbah Tupon,” kata dia.
    Dalam pertemuan dengan tim hukum pendamping Mbah Tupon Halim tidak merincinya dengan detail, lantaran kasus ini kewenangannya berada di penegak hukum.
    “Sudah ranah aph kami tidak bisa sampaikan detailnya. Karena masih ada proses yang harus dilalui,” kata dia.
    “Silakan tanya ke Polda (DIY),” imbuhnya.
    Halim menjamin Pemkab Bantul tetap akan mengawal kasus ini hingga rampung, Pemkab Bantul juga sudah membentuk tim hukum pendamping Mbah Tupon untuk mendampingi.
    “Pasti (sampai kasus selesai), Pemkab sebagai pembelanya,” kata dia.
    Di sisi lain kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari menyampaikan pihaknya telah menerima informasi nama-nama yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda DIY.
    “Memang sudah ditetapkan tujuh tersangka, di antaranya Bibit Rustanto, Triono, Triyono, Fitri Wartini, Indah Fatmawati, Muhammad Ahmadi dan Anhar Rusli,” katanya.
    Sebelumnya, Jogja Police Watch (JPW) mendesak Polda DIY untuk segera umumkan tersangka kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY.
    Kadiv Humas JPW Baharuddin kamba mengatakan tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi terancam hilang karena diduga ulah nakal mafia tanah.
    Tanah tersebut tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank.
    Kasus yang dialami Mbah Tupon hingga kini telah masuk tahap penyidikan di Polda DIY.
    “Jika sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam
    kasus mafia tanah
    yang dialami Mbah Tupon, maka segera saja Polda DIY untuk mengumumkan tersangka dalam kasus ini,” ujar Kamba, Jumat (13/6/2025).
    Menurutnya dengan ditetapkannya tersangka agar kasus ini ada kepastian hukum.
    “Jangan kesannya ditarik ulur dengan tidak segera mengumumkan tersangka,” kata Kamba.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panen Jagung Melimpah, Kementan Tegaskan Tak Perlu Impor

    Panen Jagung Melimpah, Kementan Tegaskan Tak Perlu Impor

    Bantul, Beritasatu.com – Pemerintah optimistis tidak akan lagi mengimpor jagung untuk pakan, seusai menyaksikan hasil panen jagung yang melimpah di Kabupaten Bantul, DIY. Panen raya yang digelar Sabtu (14/6/2025) di Bulak Balong Opak, Klaras, Dusun Canden, Kapanewon Jetis menorehkan hasil ubinan hingga 9,11 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional 4-5 ton per hektare.

    Kegiatan ini dihadiri Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, bersama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, jajaran TNI-Polri, serta perwakilan BBWSO dan Dinas Pertanian DIY.

    “Kebutuhan jagung pakan nasional sekitar 15 juta ton. Melihat hasil seperti ini, kami pastikan tak perlu lagi impor jagung pakan. Untuk pangan, yang diimpor pun nantinya akan diekspor kembali dalam bentuk olahan,” tegas Yudi Sastro.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan pemda sebagai pilar utama ketahanan pangan. Ia juga menyoroti keberhasilan ekspor jagung dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Barat, Surabaya, Gorontalo, dan NTB.

    “TNI dengan padinya, Polri dengan jagungnya, pemda dengan dukungan infrastrukturnya. Apabila satu visi dan satu langkah, swasembada pangan bukan sekadar harapan,” ujar Yudi.

    Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut skema pertanian saat ini, termasuk jaminan harga dan infrastruktur produksi, membuat petani semakin sejahtera. Bantul bahkan mencatat surplus beras dan jagung pada tahun ini.

    “Dengan jaminan harga jagung Rp 5.500 per kilogram (kg) dan padi Rp 6.500 per kg, serta dukungan irigasi dan prasarana, tata kelola pertanian dari hulu ke hilir kini semakin kuat,” ujarnya.

    Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengungkap, lokasi panen raya dahulunya adalah lahan tidur seluas 3 hektare. Namun kini, berkat inisiatif Polri, lahan tersebut sukses ditanami jagung dengan hasil tinggi.

    “Target nasional 1 juta hektar lahan jagung tahun ini akan terus kami dukung. Ini bukti lahan tidur pun bisa disulap jadi sumber ketahanan pangan,” tutupnya.

  • Wukirsari Ditetapkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

    Wukirsari Ditetapkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

    Bantul, Beritasatu.com – Kalurahan Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi masyarakat Wukirsari dalam melestarikan kekayaan budaya, khususnya dalam bidang batik tulis yang telah menjadi ciri khas wilayah ini. Penetapan ini diumumkan saat kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, ke kantor Bupati Bantul, Jumat (14/6/2025) sore.

    Dalam kunjungan itu, Agung secara simbolis menyerahkan piagam Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Penghargaan ini diberikan dalam kategori Kawasan Karya Cipta.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada bapak lurah, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses ini,” ujar Abdul Halim Muslih.

    Ia berharap penghargaan ini akan memperkuat posisi Wukirsari sebagai daerah yang kaya potensi budaya, serta mendorong masyarakat untuk terus berkarya.

    “Sangat besar artinya bagi Wukirsari sendiri dan Bantul, agar tidak hanya sekadar dilestarikan, tetapi Wukirsari akan semakin percaya diri sehingga lebih termotivasi, terdorong untuk meningkatkan karya ciptanya. Semoga pak lurah bisa membuat program-program yang menguatkan Wukirsari sebagai kawasan karya cipta,” imbuhnya.

    Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro mengatakan pengakuan ini tidak lepas dari komitmen warga dalam melestarikan budaya membatik yang berkembang di tiga padukuhan, yakni Cengkehan, Giriloyo, dan Karangkulon.

    “Budaya membatik ini sudah ada sejak Sultan Agung membangun makam raja-raja Mataram di Imogiri. Hingga kini, pembatik aktif di wilayah kami berjumlah 643 orang,” jelasnya.

    Dari seluruh Indonesia, hanya dua wilayah yang menerima penghargaan ini, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kelurahan Wukirsari.

    Selain batik, Wukirsari juga dikenal akan kerajinan tatah sungging, seni menghias wayang kulit yang masih bertahan hingga kini. Sentra utama kerajinan ini berada di Padukuhan Pucung dengan lebih dari 400 perajin aktif.