kab/kota: Bantaeng

  • Siswa Sekolah Muhammadiyah di Bantaeng Bersyukur Dapat MBG: Terima Kasih Pak Prabowo

    Siswa Sekolah Muhammadiyah di Bantaeng Bersyukur Dapat MBG: Terima Kasih Pak Prabowo

    FAJAR.CO.ID, BANTAENG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat terasa manfaatnya bagi anak sekolah. Tidak terkecuali para siswa di Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Panaikang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

    Sejak program ini berjalan, para siswa kini tak lagi khawatir kehilangan kesempatan makan atau jajan saat jam istirahat. Semua mendapatkan porsi yang sama, tanpa terkecuali.

    Salah satu siswi kelas XII, Nur Khalisah (16) mengaku merasakan dampak besar dari kehadiran program tersebut.

    “Saya sangat senang dengan adanya MBG ini, karena semua siswa bisa makan bersama tanpa ada yang merasa tertinggal,” ujar Nur Khalisah kepada fajar.co.id, Sabtu (29/11/2025) kemarin.

    Icha, sapaannya, bersama teman sekolahnya menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah menghadirkan program makan bergizi di sekolah-sekolah.

    “Terima kasih banyak pak Presiden Prabowo yang sudah menyalurkan MBG ke sekolah kami. Program ini sangat membantu,” imbuhnya.

    Ia juga berharap agar penyediaan menu ke depannya bisa semakin bervariasi, namun tetap mempertahankan standar gizi untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar para siswa.

    “Harapan saya, ke depan menunya bisa lebih bervariasi, tapi tetap sehat dan bergizi. Jadi kami tidak bosan dan tetap bersemangat makan bersama,” harapnya.

    Icha tak lupa menyampaikan apresiasi kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini sudah bekerja memastikan makanan tersaji setiap hari.

    “Kami juga berterima kasih kepada pihak SPPG yang sudah menyiapkan makanan dengan baik,” tambahnya.

  • Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Jakarta

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Pembentukan kantor-kantor imigrasi baru bertujuan untuk mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

    Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025. Pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian.

    Berikut ini 18 kantor imigrasi baru yang dibentuk:

    1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
    2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Provinsi Jawa Tengah
    3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
    4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
    5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
    6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Provinsi Jawa Barat
    7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Provinsi Jawa Tengah
    8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
    9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
    10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
    11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
    12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
    13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Provinsi Gorontalo
    14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
    15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Provinsi Bali
    16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Provinsi Bali
    17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
    18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

    “Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

    Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran. Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

    (maa/maa)

  • Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Jakarta, CNBC Indonesia – Investasi melalui pembangunan pabrik dan kawasan industri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan geliat. Sejumlah proyek industri baru telah dimulai atau diresmikan dalam periode Oktober 2024 hingga Juni 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup beragam sektor dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Investasi dalam jumlah besar juga terus mengalir ke berbagai subsektor strategis. Di antaranya pembangunan pabrik,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemenperin, Senin (20/10/2025).

    Salah satu proyek strategis adalah pembangunan pabrik pipa seamless pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun.

    Sementara itu, sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) juga mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Juni 2025, sektor ini berhasil menarik investasi senilai Rp136,26 triliun.

    Secara keseluruhan, geliat pembangunan kawasan industri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan percepatan. Dalam setahun terakhir, pemerintah mencatat penambahan sembilan (9) kawasan industri baru di berbagai daerah.

    Adapun rinciannya adalah IPIP Sulawesi Tengah, I-Sentra Jawa Timur, Huadi Bantaeng Industrial Park Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Cikembar II Jawa Barat, Kawasan Industri Losarang Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat, Kawasan Industri Seafer Jawa Tengah, dan Kawasan Industri Tembesi di Kalimantan Barat

    “Pembangunan kawasan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sembilan kawasan industri baru, di mana 4 di antaranya berlokasi di luar Pulau Jawa,” ujar Agus.

    Dengan penambahan ini, luas lahan kawasan industri Tanah Air tumbuh 4,81% atau setara 4.468,68 hektare. Begitu juga dengan jumlah tenant KEK yang ikut meningkat sebanyak 132 perusahaan atau sebesar 1,12%.

    “Pertumbuhan kawasan industri tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional yang tercermin dari peningkatan investasi sebesar Rp 571,58 triliun atau meningkat sebesar 9,26% dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% atau sekitar 310.000 tenaga kerja,”  bebernya.

    Upaya untuk mendorong investasi juga dibuka melalui Penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut dilakukan melalui Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025, dimana pemerintah melakukan revisi daftar PSN dengan total saat ini terdapat 44 kawasan industri sebagai bagian dari proyek prioritas strategis.

    Kalangan pengusaha kawasan industri menilai status PSN akan memberikan kepastian hukum, percepatan realisasi investasi, dan dukungan infrastruktur industri yang lebih terarah di seluruh wilayah Indonesia.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Teror Geng Motor Bersenjata Bikin Resah Warga Makassar, Arung Pulang dari Masjid Jadi Korban

    Teror Geng Motor Bersenjata Bikin Resah Warga Makassar, Arung Pulang dari Masjid Jadi Korban

    Liputan6.com, Makassar – Aksi brutal geng motor bersenjata busur dan parang kembali meneror warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak lagi beraksi di tengah malam, kini para pelaku berani menebar teror di waktu salat Isya, saat warga baru saja keluar dari masjid.

    Korban geng motor Makassar kali ini adalah Arung (33), warga Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini. Arung harus dilarikan ke rumah sakit setelah dada kirinya tertancap busur panah yang dilepaskan oleh sekelompok pemuda tak dikenal pada Minggu (12/10/2025) malam.

    Dalam rekaman video CCTV yang beredar, tampak puluhan pemuda berboncengan dua hingga tiga orang per motor, membawa senjata tajam, busur hingga kayu panjang mengamuk di Jalan Andi Djemma, Lorong 9. Aksi mereka sempat membuat warga dan pengguna jalan panik.

    Kapolsek Rappocini, Kompol Ismail, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebut serangan itu terjadi secara mendadak, membuat warga panik dan terpaksa melakukan perlawanan.

    “Korban terkena busur di bagian dada sebelah kiri. Langsung kami evakuasi ke Rumah Sakit Faisal,” kata Ismail kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

    Beruntung, nyawa Arung berhasil diselamatkan. Setelah menjalani perawatan intensif dan pencabutan anak panah dari dadanya, ia kini mulai pulih dan bisa beraktivitas kembali.

    Ismail mengaku bahwa saat ini pihaknya bersama Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar tengah menyelidiki kejadian tersebut. Ismail bahkan mengaku telah mengantongi identitas salah satu pelaku.

    “Kami sudah kantongi identitas salah satu terduga pelaku. Saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Namun hingga kini, motif di balik aksi penyerangan geng motor tersebut belum terungkap.

    “Masih kami dalami, identitas pelaku belum semuanya jelas. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kami sudah mengantongi beberapa nama dan akan segera melakukan penangkapan,” tegas Kompol Ismail.

    Aksi geng motor bersenjata di Makassar belakangan ini memang kian meresahkan. Warga berharap aparat segera bertindak tegas agar teror yang tak kenal waktu ini tak lagi menelan korban berikutnya.

     

     

  • Apa Alasan Nurdin Abdullah Mundur dari Ketua Dewan Pakar Partai Perindo?

    Apa Alasan Nurdin Abdullah Mundur dari Ketua Dewan Pakar Partai Perindo?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

    Dalam surat yang dikirim ke Ketua Umum Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo itu, Nurdin Abdullah tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya.

    Mantan bupati Bantaeng itu menggarisbawahi pengunduran diri sebagai anggota dan Ketua Dewan Pakar Partai Perindo dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

    Meski demikian, Nurdin Abdullah tetap mendoakan kesuksesan Partai Perindo sebagai partai yang selalu mengusung isu kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia.

    Sebelumnya, berdasarkan SK Majelis Partai Perindo Nomor 001/SK/MP-PARTAI PERINDO/VII/2025, Nurdin Abdullah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar Perindo periode 2024-2029.

    Bagi Partai Perindo, Nurdin Abdullah bukan hanya simbol keberhasilan pembangunan daerah, tapi juga figur yang mampu membimbing arah pemikiran strategis partai di tingkat nasional

    Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP), menegaskan bahwa kehadiran Nurdin Abdullah akan menjadi amunisi intelektual baru dalam proses konsolidasi dan regenerasi internal partai.

    Rekam jejak Nurdin sebagai akademisi sekaligus teknokrat pemerintahan menjadi nilai tambah penting dalam merumuskan arah kebijakan partai ke depan.

    “Target kami bukan sekadar lolos ke parlemen. Kami ingin hadir signifikan dan solutif di tengah masyarakat. Kehadiran Prof Nurdin kami harap mempercepat lompatan itu,” ungkap Andi Muhammad Yuslim Patawari. (Pram/fajar)

  • Nurdin Abdullah Mundur dari Ketua Dewan Pakar DPP Partai Perindo, Tetap Doakan Kesuksesan

    Nurdin Abdullah Mundur dari Ketua Dewan Pakar DPP Partai Perindo, Tetap Doakan Kesuksesan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr HM Nurdin Abdullah menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

    Pengunduran diri Nurdin Abdullah dibuktikan dengan surat yang dikirim ke Ketua Umum DPP Partai Perindo di Jakarta pada 3 September 2025 lalu.

    Dalam surat bermaterai itu, Nurdin menyatakan pengunduran diri sebagai anggota dan Ketua Dewan Pakar Partai Perindo. Surat pengunduran diri itu, kata Nurdin, dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

    Sebelumnya, DPP Partai Perindo memang menunjuk mantan Bupati Bantaeng dua periode itu sebagai Ketua Dewan Pakar  DPP Partai Perindo. Pengangkatan Nurdin sebagai Ketua Dewan Pakar dikuatkan dengan Surat Keputusan Majelis Partai Periondo Nomor 001/SK/MP-Partai Perindo/VII/2025.

    Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Perindo, Angela Herliani Tanoesoedibjo itu, Nurdin Abdullah tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya.

    Meski begitu Nurdin Abdullah melalui keterangan tertulisnya, tetap mendoakan kesuksesan Partai Perindo sebagai partai yang selalu mengusung isu kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia. (rls)

  • Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Gabung Partai Perindo, Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pakar

    Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Gabung Partai Perindo, Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pakar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menunjuk mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr Ir H M Nurdin Abdullah, M.Agr, sebagai Ketua Dewan Pakar Perindo periode 2024-2029.

    Penunjukan tersebut berdasarkan SK Majelis Partai Perindo Nomor 001/SK/MP-PARTAI PERINDO/VII/2025.

    Hal ini disebut menjadi langkah strategis partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional Pemilu 2029.

    Sekretaris Jenderal DPP Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP), menegaskan bahwa kehadiran Nurdin Abdullah akan menjadi bahan bakar intelektual baru dalam proses konsolidasi dan regenerasi internal partai.

    “Beliau bukan hanya simbol keberhasilan pembangunan daerah, tapi juga figur yang mampu membimbing arah pemikiran strategis partai di tingkat nasional,” kata Yuslim kepada awak media.

    Perindo, yang saat ini tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tengah fokus memperkuat struktur dan peta jalan politiknya.

    Kata Yuslim, latar belakang Nurdin sebagai akademisi sekaligus teknokrat pemerintahan menjadi nilai tambah penting dalam merumuskan arah kebijakan partai ke depan.

    “Target kami bukan sekadar lolos ke parlemen. Kami ingin hadir signifikan dan solutif di tengah masyarakat. Kehadiran Prof Nurdin kami harap mempercepat lompatan itu,” lanjutnya.

    Nurdin Abdullah sendiri dikenal luas melalui kiprahnya saat memimpin Kabupaten Bantaeng dan Sulsel.

    Kini, ia kembali ke panggung nasional melalui jalur partai politik, membawa pengalaman panjang dalam pembangunan dan manajemen pemerintahan.

  • Menhaj Sebut Penyamarataan Antrean Haji Tetap Sesuai UU
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Oktober 2025

    Menhaj Sebut Penyamarataan Antrean Haji Tetap Sesuai UU Nasional 3 Oktober 2025

    Menhaj Sebut Penyamarataan Antrean Haji Tetap Sesuai UU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, rencana penyamarataan antrean calon jemaah haji di setiap daerah akan tetap mengikuti aturan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
    Gus Irfan, sapaan akrabnya, memastikan bahwa pembagian kuota jemaah reguler dan khusus akan tetap sesuai dengan UU Haji, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
    “(Pembagian kuota haji) 92 dan 8 persen masih tetap sesuai dengan UU,” kata Irfan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Irfan menyebutkan, kementeriannya saat ini mendorong agar pembagian kuota haji ke provinsi-provinsi berdasarkan sistem antrean calon jemaah haji yang disamaratakan.
    Targetnya, masa antre calon jemaah haji dapat disamaratakan di setiap daerah menjadi 26,4 tahun.
    “Di seluruh Indonesia antrean akan menjadi 26,4 tahun, tidak seperti sekarang ini, ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun,” ujar Gus Irfan.
    Meski demikian, Irfan mengatakan usulan sistem antrean itu masih menunggu persetujuan DPR.
    “Mudah-mudahan itu (antrean haji) bisa dilakukan atau kemungkinan ada alternatif lain yang tetap bisa diakui ada di dalam UU, yaitu campuran antara penggunaan berdasarkan antrean ataupun berdasarkan jumlah penduduk Muslim,” ucap dia.
    Lamanya masa tunggu untuk menjalankan ibadah haji menjadi persoalan karena berpengaruh terhadap kondisi kesehatan para calon jemaah.
    Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2023, masa tunggu haji paling lama ada di Kabupaten Bantaeng dengan waktu tunggu 97 tahun, Kabupaten Sidrap 94 tahun, Kabupaten Pinrang 90 tahun, Kota Pare-Pare 86 tahun, dan Kabupaten Wajo 86 tahun.
    Lalu, Kota Makassar 85 tahun, Kota Bontang 83 tahun, Kabupaten Jeneponto 83 tahun, Kabupaten Maros 79 tahun, dan Kabupaten Nunukan 79 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Jaksa Agung Jadi Motivasi Andri Zulfikar Konsisten Berantas Korupsi

    Pesan Jaksa Agung Jadi Motivasi Andri Zulfikar Konsisten Berantas Korupsi

    Jakarta

    Andri Zulfikar, pemenang Adhyaksa Award 2025 kategori Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi mengungkap hal yang dilakukan hingga mampu untuk konsisten menangani perkars korupsi. Dia mengaku memegang teguh pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar selalu menjadi insan Adhyaksa yang berintegritas.

    “Saya selalu mengingat pesan dari Jaksa Agung bahwa ‘saya tidak perlu Jaksa yang pintar tanpa integritas, yang saya perlukan adalah jaksa pintar tapi berintegritas’, itu yang saya implementasikan di lapangan,” kata Andri usai menerima penghargaan di Westin Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).

    Kemudian Andri mengatakan, Jaksa Agung menyampaikan kasus korupsi ada di tiap-tiap wilayah. Dari pernyataan Jaksa Agung ini, dirinya mengaku termotivasi hingga memiliki tekad untuk mengimplementasikan sikap integritas yang diminta Jaksa Agung.

    “Dari situlah saya punya niat, punya tekad bahwa saya akan implementasikan perintah dari Jaksa Agung,” ujar Andri.

    Dia pun menjelaskan sebagai seorang Jaksa yang menangani perkara korupsi, selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk adanya tekanan-tekanan. Namun, berbagai tantangan itu tak menghentikan semangat dalam memberantas korupsi.

    Dia menekankan, selalu menanamkan integritas dalam dirinya. Prinsip tersebut yang dia rasa menjadi kekuatan sehingga mampu untuk terus bertahan memberangus perkara-perkara korupsi sebagai seorang Jaksa.

    “Jawabannya gampang. Integritas tanamkan dalam diri. Ketika kita memiliki integritas, ancaman, intervensi apapun bisa kita lalui. Tapi ketika Anda selaku pemberantas korupsi tidak memiliki integritas, walaupun sedikit, saya rasa tidak akan pernah mampu,” ungkap Andri.

    “Itu yang saya jadikan motivasi di diri saya. Walaupun saya tidak 100% memiliki integritas yang baik, tapi setidaknya saya mulai belajar memiliki integritas untuk melakukan pemberantasan perkara korupsi,” pungkasnya.

    Berikut peraih Adhyaksa Awards 2025:

    – Jaksa Penegak Keadilan Restoratif: Esterina Nuswarjanti, Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta
    – Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum: Kusufi Esti Ridliani, Kasi D pada Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua
    – Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum: Raden Rara Putri Ayu Priamsari, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Kendal
    – Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal: Muhammad Rafiqan, Kasubsi I Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Simeulue
    – Jaksa Tanggung dalam Pemberantasan Korupsi: Andri Zulfikar, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Bantaeng
    – Jaksa Teladan dalam Integritas: Ryan Palasi, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jambi.

    (azh/azh)

  • Raih Adhyaksa Awards 2025, Andri Zulfikar Harap Jadi Motivasi Semua Jaksa

    Raih Adhyaksa Awards 2025, Andri Zulfikar Harap Jadi Motivasi Semua Jaksa

    Jakarta

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Bantaeng Andri Zulfikar mendapat penghargaan Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi dalam Adhyaksa Awards 2025. Dia mengucapkan terima kasih atas penghargaan bergengsi yang diterimanya.

    “Ini merupakan validasi yang luar biasa atas upaya saya dan sumber kebanggaan luar biasa. Saya sangat menghargai penghargaan ini dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus kepada semua pimpinan Kejaksaan RI, termasuk bapak JA RI, Kajati Sulawesi Selatan Agus Salim, dan Kejari Kabupaten Bantaeng atas kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan saya,” kata Andri Zulfikar seusai Penganugerahan Adhyaksa Awards 2025 ini digelar di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Dia menuturkan, menerima penghargaan tersebut merupakan hal yang tak akan pernah dilupakannya. Itu juga akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan jaksa lainnya.

    “Menerima penghargaan ini adalah momen yang akan saya kenang selamanya dan akan menjadi motivasi bagi seluruh jaksa di manapun berada dan seluruh tanah air,” jelasnya.

    Andri kembali mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung ST Burhanudin yang telah mengakui kerja keras dirinya selama ini. Dia berjanji akan terus mengupayakan hal yang terbaik.

    Adapun sampai saat ini, Andri telah menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bantaeng selama 1,5 tahun. Sedikitnya 8 perkara korupsi dengan total 16 tersangka telah ditanganinya. Salah satu kasus menonjol yang ditangani melibatkan Ketua DPRD Bantaeng aktif periode 2019-2024, Hamsyah, yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029.

    Perkara ini menyangkut dugaan penyimpangan dalam pemberian tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD, yang turut menyeret Wakil Ketua DPRD dan pejabat Sekretariat DPRD, dengan total kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.

    Adhyaksa Awards adalah anugerah penghargaan bagi insan Kejaksaan yang digelar oleh detikcom dan didukung penuh oleh Kejaksaan Agung. Seleksi dilakukan sejak Mei 2025.

    Dalam menyeleksi, detikcom menjaring ribuan jaksa lewat masukan dari masyarakat, hingga masukan dari internal kejaksaan. Nama-nama itu kemudian dikerucutkan oleh Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 terdiri dari Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Pujiyono Suwadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, serta Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings.

    (azh/azh)

    Adhyaksa Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat jaksa teladan di sini