kab/kota: Banjarnegara

Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

Gresik (beritajatim.com)– Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kabupaten Gresik, pelakunya semakin nekad dan meresahkan masyarakat. Saat menjalankan aksinya, salah satu pelaku diduga membawa senjata api, atau senpi.

Laporan kejadian yang masuk ke meja Satreskrim Polres Gresik. Terbaru, aparat penegak hukum setempat mendalami kasus curanmor. Dua kejadian di wilayah Kecamatan Kebomas, dan satu kejadian di Kecamatan Gresik Kota.

Dari kejadian tersebut, setelah dilakukan penyelidikan. Penyidik menetapkan 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan, mengatakan, proses penyelidikan kasus curanmor ada tiga kejadian. Dimana, ada motor milik korban yang dicuri pelaku.

“Komplotan pelaku ini tergolong nekad. Berdasarkan penyelidikan di lapangan ada empat pelaku,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

Pama Polres Gresik ini menambahkan, modus yang dilakukan pelaku menyasar ke wilayah perumahan dan tempat kos.

“Pelaku yang menjadi DPO dari hasil pemeriksaan kamera CCTV mengendarai dua motor, satu diantaranya diduga menggunakan senpi,” imbuhnya.

Asyraf Gunawan menuturkan, tidak menutup kemungkinan pelaku beraksi di wilayah lain dan juga terindikasi dengan jaringan di Madura.

“Ada kemungkinan masih terindikasi dengan lingkaran curanmor di wilayah Madura,” tuturnya.

Sementara itu, Ariyanto (41) salah satu korban curanmor asal Banjarnegara yang indekos di Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas menyatakan dirinya kehilangan motor kesayangannya Honda PCX bernopol B 3372 UHY.

“Kejadian sekitar pukul 21.00 WIB tadi malam. Motor saya diparkir seperti biasa lalu saya pergi beristirahat. Pagi harinya sudah tidak ada di tempat,” urainya.

Karyawan swasta ini terkejut kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Gresik untuk segera ditindaklanjuti.

“Sewaktu melihat dari rekaman kamera CCTV tidak lebih 5 menit pelaku membawa kabur motor saya dengan menggunakan kunci khusus,” pungkasnya. (dny/ted)

13/12/2025 13:15
Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat

Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekali lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi lewat pintu masuk pengadaan proyek.
Kepala daerah tersebut adalah Bupati Lampung Tengah,
Ardito Wijaya
, yang ditangkap di daerah tempat ia memimpin, pada Rabu (10/12/2025).
Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
KPK
Mungki Hadipratikto mengatakan, Ardito berperan mengatur pemenang lelang pengadaan proyek, salah satu perusahaannya adalah milik tim kampanyenya.
Ardito meminta bantuan Anggota DPRD, Riki Hendra Saputra, dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda.
“Atas pengondisian tersebut, pada periode Februari-November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima
fee
senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui adiknya dan Riki Hendra Saputra,” kata Mungki, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (10/12/2025).
Selain itu, KPK menemukan bahwa Ardito menerima
fee
Rp 500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT EM untuk memenangkan paket pengadaan alat kesehatan Dinkes Lampung Tengah.
“Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar,” ujar dia.
Modus korupsi yang dilakukan Ardito ini bukan kali pertama terjadi.
Terdapat beberapa kepala daerah yang juga melakukan hal yang sama.
Misalnya, eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh PN Bandung.
Pria yang akrab disapa Pepen itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suap
pengadaan barang dan jasa
serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Kemudian, ada Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Kasus ini bermula pada 2021 ketika Pemerintah Kabupaten PPU mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Nilai kontrak proyek-proyek tersebut sekitar Rp 112 miliar, antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.
Ada lagi nama Budhi Sarwono yang menjabat Bupati Banjarnegara.
Ia ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2019-2021, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Kemudian, ada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, tersangka pengadaan barang dan jasa di Tulungagung, Jawa Timur, pada 2018.
Indonesia Corruption Watch (
ICW
) mencatat ada 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan 2.898 tersangka selama empat tahun terakhir, yaitu periode 2019-2023.
“Data dari ICW menunjukkan bahwa sepanjang 2019 hingga 2023, terdapat 1.189 kasus
korupsi pengadaan barang
dan jasa, dengan 2.898 tersangka,” kata Peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa, dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Erma mengatakan, mayoritas tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa adalah penyelenggara negara, swasta, kepala desa, serta direktur/karyawan BUMN dan BUMD.
Erma mengatakan, modus kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di antaranya adalah proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran,
mark up
, laporan fiktif, dan penggelapan.
Selain itu, terdapat modus suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, perdagangan pengaruh, dan pungutan liar.
Ketua IM57+ Lakso Anindito mengatakan, modus korupsi ini dilakukan karena sektor pengadaan barang dan jasa yang masih longgar dan menimbulkan kerawanan kecurangan serta permainan.
Karena sistem transparansi dinilai tidak cukup, masih ada proses tender yang bersifat formalitas untuk menunjuk pemenang yang sudah ditetapkan di awal lelang.
“Nah, itu menandakan bahwa sektor ini masih merupakan sektor yang signifikan untuk diperhatikan dan perlu ada tindakan segera untuk melakukan proses reformasi,” kata dia, pada 6 November 2025.
Ribuan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini dinilai perlu segera diatasi dengan perbaikan regulasi.
ICW menyebut, regulasi saat ini belum bisa melakukan pencegahan korupsi dengan baik, sehingga perlu ada tata kelola yang lebih ketat lagi.
Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang dinilai justru tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Erma menyoroti Pasal 38 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur tentang metode penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dengan syarat keadaan tertentu.
Erma mengatakan, aturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena syarat penunjukan langsung itu untuk melaksanakan program prioritas presiden.
Erma juga menyoroti Pasal 77 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menuangkan peran masyarakat dalam pelaporan dugaan penyelewengan pengadaan barang/jasa. Namun, aturannya tidak spesifik.
“Perpres baru justru tidak memperkuat pengawasan publik. Kemudian beberapa kasus PBJ yang justru melibatkan menteri/kepala daerah, sehingga seharusnya mereka dulu yang diperkuat pengawasannya,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 05:26
BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Pekan Ke-2 Desember, 10 Wilayah Ini Harus Waspada

Jakarta –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrem jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan sejumlah fenomena hidrometeorologi kemungkinan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

“Jenis bencana yang mendominasi adalah hujan ekstrem, angin kencang, petir merusak, puting beliung, hujan es, hingga gangguan jarak pandang yang berdampak pada penerbangan dan pelayaran,” beber Faisal dalam keterangannya, ditulis Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, sepanjang tahun ini Jawa Barat menjadi wilayah dengan frekuensi hujan ekstrem dan angin kencang tertinggi, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus menjelang puncak pergerakan masyarakat.

BMKG memproyeksikan periode minggu ke-2 Desember hingga awal Januari dipengaruhi beberapa fenomena atmosfer yang dapat memicu hujan lebat hingga ekstrem, antara lain:

Monsoon Asia yang mulai aktif sehingga meningkatkan curah hujan di Indonesia.

Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby Equator yang memperkuat pertumbuhan awan hujan.

Seruak dingin Siberia yang menambah intensitas hujan di banyak wilayah.

Kemungkinan bibit siklon tropis di selatan Indonesia.

BMKG menyebut daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan pembentukan bibit siklon, yakni:

BengkuluLampungBantenDKI JakartaJawa-BaliNTBNTTMalukuPapua Selatan dan Tengah.

Faisal mengingatkan bahwa meski Indonesia tidak berada pada jalur utama siklon tropis, anomali atmosfer dapat mengubah pola tersebut. Ia menyinggung Siklon Senyar yang sempat membawa hujan ekstrem lebih dari 380 mm/hari di Aceh dan menyebabkan kerusakan meluas.

BMKG memperkirakan periode 28 Desember hingga 10 Januari sebagai fase paling krusial. Pada rentang ini, hampir seluruh:

Pulau Jawa,Bali,NTB,NTT,sebagian Sulawesi Selatan,serta Papua Selatan,

berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (300-500 mm per bulan).

Selain itu, potensi banjir rob juga meningkat di wilayah pesisir Jakarta, Banten, dan Pantura Jawa Barat. Hal ini dipengaruhi fase perigee dan bulan purnama pada pertengahan Desember yang dapat memicu pasang maksimum.

Ia turut mengingatkan bahwa dua peristiwa besar, banjir bandang dan longsor di Cilacap-Banjarnegara, serta bencana meluas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi pelajaran penting memasuki puncak musim hujan.

Halaman 2 dari 2

(naf/up)

04/12/2025 10:03
BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana Regional 3 Desember 2025

BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah diminta untuk segera menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB).
Hal ini bertujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah tidak gagap dalam menghadapi bencana alam.
Kepala
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi
Jawa Tengah
, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa kajian tersebut merupakan bekal penting untuk pencegahan bencana bagi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
“Untuk daerah-daerah yang belum punya
kajian risiko bencana
, tentu harus membuat. Karena itu bagian dari upaya mitigasi daerah untuk mengetahui apa yang menjadi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Maka perlu ada KRB. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dokumen KRB harus dibuat atau diperbarui,” ucap Bergas saat dikonfirmasi pada Rabu (3/12/2025).
Bergas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin melihat pemkab atau pemkot yang tidak memiliki KRB justru panik dan bingung saat menghadapi bencana.
“Karena tidak tahu, akhirnya panik, tergagap-gagap,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa KRB wajib disusun oleh pemkab/pemkot dengan melibatkan BPBD provinsi.
Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah juga dapat mengajak ahli dan akademisi.
“Masa berlaku KRB adalah lima tahun. Tapi bisa diperbarui setiap dua tahun jika di daerah terkait ada pembangunan yang masif seperti pembangunan pabrik, perumahan, permukiman, atau pembangunan lahan produktif, itu kan perlu dikaji,” lanjutnya.
Selanjutnya, dengan bekal KRB, pemkot/pemkab diminta untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Bergas mengingatkan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah belum menghadapi puncak musim penghujan, sehingga masyarakat perlu tetap waspada dan siap mengevakuasi diri jika terdapat indikasi risiko bencana seperti banjir atau tanah longsor.
Lebih lanjut, Bergas mengungkapkan bahwa bencana tanah longsor telah terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan orang terdampak.
Sebanyak 21 orang meninggal dan dua lainnya hilang di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap pada 13 November 2025.
Sementara itu, longsor di Banjarnegara, yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum pada 15 November 2025, menelan 17 korban jiwa dan 11 orang lainnya hilang.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki KRB, termasuk Kabupaten Cilacap.
“Ada beberapa daerah yang sudah tidak memiliki Kajian Risiko Bencana, termasuk Cilacap. Jadi Cilacap masa berlakunya (KRB) sudah habis karena 2014 sampai 2018. Kemudian Rencana Penanggulangan Bencana-nya juga sudah tidak berlaku,” kata Raditya saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jateng, (18/11/2025) lalu.
BNPB merinci bahwa per 4 Juni 2025, terdapat enam wilayah di Jateng yang masa berlaku KRB-nya telah habis, yaitu Cilacap, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Temanggung, dan Kota Semarang.
Selain itu, wilayah yang tidak memiliki KRB meliputi Klaten, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 20:27
100 becak listrik diberikan kepada pengemudi becak Banjarnegara

ANTARA – Sebanyak 100 becak listrik diberikan kepada para penarik becak di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Selasa (2/12). Program ini merupakan bagian dari Gerakan Sosial Kemanusiaan (GSN) yang merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kecil. (Yusup Fatoni/Fahrul Marwansyah/Hilary Pasulu)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 02:07
Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis

KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 18:34
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

(*)

01/12/2025 17:50
Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

30/11/2025 06:15
Manfaat Pohon Cegah Banjir dan Tanah Longsor Menurut Ilmiah

Jakarta –

Banjir dan tanah longsor masih menjadi bencana tahunan yang merugikan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2025 hingga November ini sudah terjadi lebih dari 1.800 kejadian banjir dan 720 kejadian tanah longsor.

Salah satu solusi berbasis alam (nature-based solution) yang paling banyak direkomendasikan para ilmuwan adalah mempertahankan dan menanam kembali pohon, terutama di daerah hulu sungai dan lereng bukit. Berikut ini manfaat pohon dalam mencegah banjir dan tanah longsor, didukung data dan penelitian ilmiah terbaru dari jurnal-jurnal kredibel:

1. Mengurangi Volume dan Kecepatan Aliran Air Hujan (Runoff)

Akar pohon bertindak seperti spons raksasa. Satu pohon dewasa dapat menyerap hingga 200-400 liter air hujan per hari, tergantung spesies dan ukurannya.

Studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Sustainability (2023) menunjukkan bahwa hutan primer di Jawa dapat mengurangi limpasan permukaan (surface runoff) hingga 60-80% dibandingkan lahan terbuka atau perkebunan monokultur.

Penelitian lain oleh IPB University (2024) di Citarum Hulu menemukan bahwa setiap 1% peningkatan tutupan pohon dapat menurunkan debit puncak banjir hingga 3-5%. Selain itu, penelitian di Hydrology and Earth System Sciences (2022) mengonfirmasi bahwa pohon dapat menyerap hingga 10 inci air per jam, jauh lebih tinggi daripada lahan rumput.

2. Meningkatkan Infiltrasi Air ke Tanah

Akar pohon menciptakan pori-pori besar di dalam tanah (macropore) yang memudahkan air hujan meresap ke dalam tanah ketimbang mengalir di permukaan.Penelitian di jurnal Hydrology and Earth System Sciences (2022) menyebutkan bahwa tanah di bawah tegakan hutan memiliki laju infiltrasi 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan tanah gundul atau padang rumput.

Infiltrasi yang baik berarti lebih banyak air tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah dan lebih sedikit air yang menjadi banjir. Studi dari University of Plymouth (2020) di ScienceDaily juga menunjukkan bahwa penanaman pohon di daerah pegunungan dapat meningkatkan infiltrasi secara signifikan dalam 15 tahun.

Proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Foto diunggah Jumat (21/11/2025). Foto: dok. Basarnas Semarang

3. Menahan Tanah dari Longsor

Sistem perakaran pohon, terutama akar tunggang dan akar lateral, berfungsi sebagai “jaring pengikat” tanah.

Studi World Agroforestry (ICRAF) di Sumatera Barat (2023) yang diterbitkan di jurnal Land (2020) menunjukkan bahwa lereng dengan tutupan pohon >40% memiliki risiko longsor 70-90% lebih rendah dibandingkan lereng gundul, berdasarkan analisis 685 pohon dari 55 spesies.

Penelitian di jurnalCatena (2024) menyebutkan bahwa akar pohon jenis pionir seperti sengon dan akasia dapat meningkatkan kekuatan geser tanah (shear strength) hingga 8-15kPa, cukup untuk menahan longsor dangkal (kedalaman

4. Mengurangi Erosi Permukaan

Serasa daun dan ranting (litter layer) di lantai hutan bertindak sebagai “bantalan” yang memecah energi butiran hujan sehingga tanah tidak langsung tergerus.

Penelitian di Jawa Tengah oleh UGM (2023) menemukan bahwa lahan dengan litter tebal >5 cm mengalami erosi hanya 0,5-2 ton/ha/tahun, sedangkan lahan terbuka bisa mencapai 50-150 ton/ha/tahun. Studi serupa di Pontbren Project (Wales, tapi relevan untuk konteks tropis) menunjukkan penanaman pohon dapat meningkatkan infiltrasi hingga 70 kali lipat dalam 7 tahun, mengurangi erosi.

5. Mengatur Siklus Air Skala Besar

Hutan tropis melepaskan uap air melalui proses transpirasi yang kemudian membentuk awan hujan lokal. Kehilangan hutan besar-besaran justru memperparah banjir karena siklus hidrologi regional terganggu.Studi di jurnal Science Advances (2024) menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan dan Sumatera telah mengurangi curah hujan lokal hingga 10-15%, yang ironisnya justru membuat musim kemarau lebih panjang dan banjir bandang saat musim hujan lebih dahsyat.

Penelitian di Science of the Total Environment (2020) juga mengonfirmasi bahwa hutan berdaun lebar lebih efektif dalam mitigasi banjir dibandingkan hutan konifer.

Kondisi jalan dekat gerbang Kota Padang Panjang di kawasan Jembatan Kembar menuju Lembah Anai tertimbun material tanah dan bebatuan dari banjir bandang, Kamis (27/11/2025) siang. ANTARA/HO-PJR Satlantas Foto: ANTARA/HO-PJR SatlantasSpesies Pohon yang Paling Efektif di Indonesia

Beberapa jenis pohon lokal yang terbukti sangat baik menahan air dan tanah, berdasarkan riset ICRAF dan LIPI:

Jati (Tectona grandis): akar tunggang dalam, serap air tinggiMahoni (Swietenia macrophylla): akar lateral kuat, cocok di lerengPinus merkusii: di dataran tinggi, tahan kekeringan sekaligus banjirBambu (berbagai jenis): akar serabut sangat rapat, sangat efektif cegah longsor dangkalDurian, rambutan, duku: pohon buah yang juga punya akar kuat dan nilai ekonomiVetiver (Chrysopogon zizanioides): akar panjang mencegah erosi dan longsor, seperti direkomendasikan BNPB

(afr/afr)

29/11/2025 12:00
Investor Ramai-Ramai Relokasi Pabrik, Cek Daftar UMK Jateng 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2025:

Kota Semarang: Rp3.454.827
Kabupaten Demak: Rp2.940.716
Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
Kota Pekalongan: Rp2.545.138
Kabupaten Batang: Rp2.534.383
Kota Salatiga: Rp2.533.583
Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
Kota Tegal: Rp2.376.683
Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
Kabupaten Pati: Rp2.332.350
Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
Kota Magelang: Rp2.281.230
Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
Kabupaten Blora: Rp2.238.430
Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475

27/11/2025 20:05