Xcloud.id

kab/kota: Banjarmasin

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Rira Angela Damanik menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, pesisir Bengkulu hingga Sumatera Selatan, Jawa Timur hingga pesisir selatan Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan Papua bagian tengah. 

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. 

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Tanjung Selor, Banjarmasin, Sorong, Ternate, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Jambi, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Palangka Raya, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, diantaranya Banda Aceh, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Mataram, Manado, Gorontalo, Kendari, dan Makassar.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi lebih dari 2.5 m hingga 4 m berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa, Nusa Tenggara Timur, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi bagian utara.

    Sumber : Antara

  • Siap-siap, Garuda Indonesia (GIAA) Tawarkan Tiket Murah untuk Umrah Akhir Tahun

    Siap-siap, Garuda Indonesia (GIAA) Tawarkan Tiket Murah untuk Umrah Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) kembali menawarkan tarif tiket murah untuk menangkap peluang lonjakan permintaan umrah pada akhir tahun ini.

    Mengacu pada data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah hingga periode April tahun ini mencapai sebanyak 650.000 orang atau meningkat sekitar 11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menuturkan bahwa lazimnya peningkatan signifikan jumlah penumpang umrah terjadi pada akhir tahun atau sekitar November hingga Desember, berbarengan dengan libur penghujung akhir tahun.

    “Kami akan manfaatkan momentum ini dengan memulai persiapan pada Agustus ini supaya calon jemaah juga dapat melakukan persiapan dengan lebih baik,” kata Reza, Jumat (22/8/2025).

    Adapun, maskapai penerbangan berkode saham GIAA tersebut menargetkan peningkatan penjualan tiket sebesar 20% dibandingkan dengan periode sebelumnya atau secara total sebanyak 50.000 tiket.

    Reza memaparkan, Kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar masih menjadi pangsa pasar besar, teratas bagi jemaah umrah.

    Seturut dengan itu, GIAA pun telah mempersiapkan Garuda Indonesia Umrah Festival pada 29 Agustus 2025 di 16 kota besar di Indonesia.

    Selama Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 berlangsung, perseroan menawarkan harga tiket penerbangan umrah untuk grup booking dengan harga mulai dari Rp13,9 jutaan pulang-pergi (pp) untuk rute Jakarta-Jeddah, dan mulai Rp15 jutaan untuk rute Jakarta-Madinah-Jeddah-Jakarta.

    Harga tiket Garuda Indonesia spesial juga tersedia dari Surabaya dan Makassar mulai dari Rp14,9 jutaan. Perseroan berkolaborasi dengan Bank Mandiri sebagai bank partner. “Periode perjalanan mulai September 2025 hingga Agustus 2026.”

    Sebagai gambaran, Garuda Indonesia Umrah Festival akan dimulai di Jakarta (Mall Atrium Kota Kasablanka) yang diselenggarakan pada 29—31 Agustus 2025. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara serentak di Surabaya (Royal Plaza), Makassar (Mall Ratu Indah), dan juga di Kantor Penjualan Garuda Indonesia (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Balikpapan, Banjarmasin, Lombok) pada 5—7 September 2025.

    Perseroan menjamin optimalisasi layanan penerbangan langsung tanpa transit dengan harga terbaik.

    Senior Vice President Bank Mandiri Agus Hendra Purnama menilai, kerja sama Bank Mandiri dengan Garuda Indonesia pada event Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) ini mencerminkan sinergi strategis antara sektor perbankan dan penerbangan.

    Hal ini untuk memudahkan jasa perjalanan religius sekaligus memperkaya pengalaman nasabah, menjawab permintaan tinggi pasar umrah, serta mendorong transaksi non tunai.

    “Melalui GUTF 2025, Bank Mandiri mempertegas komitmen dalam mengakselerasi layanan finansial syariah dan menjawab tingginya kebutuhan perjalanan religius,” katanya.

  • Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin

    Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Perhelatan Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin yang pelaksanaannya menjadi rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan ke-75. Acara ini merupakan program kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    Mengangkat tema “The New Kalimantan: Accelerating Growth through Investment, Trade, and Tourism”, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan yang tinggi, sebagai daerah yang kaya potensi dan peluang.  

    Pamor Borneo akan berlangsung pada 21-24 Agustus 2025 melalui beberapa event untuk mendukung penguatan tiga pilar utama sumber pertumbuhan baru ekonomi Kalimantan yakni perdagangan yang berdaya saing, investasi yang bernilai tambah tinggi, dan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Kamis, 21/08/2025

    Acara dibuka dengan sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, yang menekankan bahwa Kalimantan memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

    “Dengan potensi energi terbarukan, perdagangan lintas batas, serta keindahan budaya dan alam, Kalimantan tidak hanya berperan bagi Indonesia, tetapi juga siap bersaing di tingkat global. Momentum Pamor Borneo harus kita gunakan untuk memastikan transformasi ini benar-benar terwujud,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Kamis (21/8). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pamor Borneo 2025. Ia menilai forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM dan investasi daerah.

    “Kegiatan ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperbesar akses pasar, memperkenalkan pesona Kalimantan Selatan ke dunia, dan menunjukkan bahwa daerah kita siap bersaing,” tegasnya.

    Suara senada datang dari Kepala Perwakilan BI Kalsel, Fadjar Majardi, yang menyebut bahwa Pamor Borneo adalah bentuk nyata sinergi.

    “Pamor Borneo bukan sekadar event tahunan, melainkan sebuah ekosistem yang dapat berkontribusi nyata dalam memperluas akses pasar UMKM ke mancanegara, meningkatkan peluang investasi, mendorong pariwisata berkelanjutan, dan mengangkat citra budaya Kalimantan serta Indonesia di kancah internasional,” jelasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polri Targetkan Bangun 500 SPPG untuk Program MBG Tahun Ini Regional 21 Agustus 2025

    Polri Targetkan Bangun 500 SPPG untuk Program MBG Tahun Ini Regional 21 Agustus 2025

    Polri Targetkan Bangun 500 SPPG untuk Program MBG Tahun Ini
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo meresmikan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (21/8/2025).
    Peresmian ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Kapolri di Banjarbaru.
    Dua SPPG yang diresmikan merupakan milik Polda Kalsel dan Polres Tanah Bumbu.
    Selain itu, Sigit juga melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan 11 SPPG lainnya di Kalsel.
    Polda Kalsel ditargetkan memiliki total 14 SPPG guna mendukung program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Ia menambahkan bahwa saat ini Polri telah memiliki 458 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total estimasi penerima manfaat mencapai 1,6 juta orang.
    “Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 SPPG telah beroperasi, 21 SPPG masih dalam tahap operasional, 378 SPPG dalam tahap pembangunan, dan 10 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking,” ujar Sigit kepada wartawan.

    Sigit juga menyampaikan bahwa seluruh SPPG tersebut akan menyerap sekitar 22.900 tenaga kerja.
    “Tentunya ini juga membuka ruang tenaga kerja, jadi saya kira ini peluang untuk masyarakat bisa ikut bekerja,” jelasnya.
    Di tingkat nasional, Polri menargetkan pembangunan 500 SPPG hingga akhir tahun 2025.
    Target tersebut merupakan angka minimal, dan Sigit menyatakan bahwa jumlah SPPG yang akan dibangun bisa saja bertambah.
    “Saya kira ini menjadi ekosistem yang bagus. Di satu sisi ada ruang membuka lapangan kerja dan di sisi lain ini bisa mendukung program pemerintah sehingga tuntutan juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Sigit.
    Selain meresmikan dua SPPG, Sigit juga meresmikan gedung Perkantoran Polda Kalsel di Banjarbaru.
    Perlu diketahui, Markas Polda Kalsel telah berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Kalsel gelar opening ceremony `Pamor Borneo 2025` 

    BI Kalsel gelar opening ceremony `Pamor Borneo 2025` 

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    BI Kalsel gelar opening ceremony `Pamor Borneo 2025` 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan bersiap menggelar Opening Ceremony Pamor Borneo 2025 pada Kamis, (21/8), di Atrium Duta Mall Banjarmasin.

    Acara ini menjadi bentuk komitmen BI dalam memperkuat sekaligus mendorong investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kalimantan, khususnya Kalsel.

    Agenda pembukaan akan dihadiri tokoh-tokoh penting, di antaranya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI Kalsel, serta sejumlah pejabat dan stakeholder terkait.

    Sebagai rangkaian kegiatan, turut digelar panel discussion bertajuk “Beyond Black Earth: Transforming Kalimantan’s Richness Through Advanced Sustainable Investment” yang menghadirkan para ahli untuk membahas arah investasi berkelanjutan di Kalimantan.

    Pamor Borneo 2025 juga turut diramaikan para artis nasional diantaranya Ade Rai, Ifan Seventeen, Ruri Revublik.

    “Pamor Borneo menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Bukan hanya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata, tapi juga membuka peluang investasi berkelanjutan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Kepala Perwakilan BI Kalsel Fadjar Majardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Kamis (21/8). 

    Acara ini terbuka untuk masyarakat umum, khususnya pelaku usaha, komunitas kreatif, dan investor yang ingin mengetahui lebih jauh potensi ekonomi Kalimantan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.

  • Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Jakarta –

    Aksi serempak di pusat kota Jakarta bakal dilakukan puluhan ribu buruh pekan depan. Buruh menuntut beberapa hal kepada pemerintah, salah satunya adalah menaikkan upah minimum hingga 10%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025 mendatang. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain. Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

    Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    “Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

    Isu Lain yang Akan Disuarakan:

    1. Bentuk Satgas PHK
    2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
    3. Hapus pajak pesangon
    4. Hapus pajak THR
    5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
    7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

    (hal/ara)

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Sebelumnya, Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.

     

  • Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.