kab/kota: Banjarbaru

MK Putus Nasib 40 Perkara Sengketa Pilkada Senin Pekan Depan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus nasib 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah atau sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian pada hari Senin, 24 Februari 2025.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz mengatakan bahwa sidang pleno putusan akhir akan dimulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.

“Sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya,” kata Faiz dilansir ANTARA.

MK semula meregistrasi sebanyak 310 perkara PHPU 2024. Dalam perkembangannya, MK mengucapkan putusan dismissal terkait dengan kandas atau tidaknya suatu perkara pada hari Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).

Berdasarkan putusan tersebut, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, sementara 270 perkara lainnya terhenti dengan perincian 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara diputuskan bukan kewenangan MK.

Faiz menjelaskan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan terhadap 40 perkara sejak 7 hingga 17 Februari 2024.

Dalam rentang waktu tersebut, Mahkamah menggelar sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

Sidang pembuktian digelar dengan metode panel. Terdapat tiga panel yang terdiri atas masing-masing tiga hakim konstitusi. Total 15 perkara lanjutan diperiksa di Panel I, 13 perkara di Panel II, dan 12 perkara di Panel III.

Panel I dipimpin Suhartoyo bersama Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, Panel II dipimpin Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, sementara Panel III dipimpin Arief Hidayat bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

“Dalam persidangan tersebut, MK telah memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli. Selain itu, MK juga telah memanggil para pihak lain yang diperlukan untuk didengar keterangannya terkait dengan berbagai persoalan yang tengah diperiksa,” kata dia.

Lebih lanjut Faiz memastikan sidang putusan di awal pekan depan tidak melebihi batas waktu penyelesaian perkara sengketa pilkada yang ditentukan undang-undang, yakni 45 hari sejak perkara diregistrasi.

Berikut daftar 40 perkara yang akan diputus oleh MK pada hari Senin (24/2):

Gubernur

1. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)

2. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)

3. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

Wali kota

1. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)

2. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

3. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)

Bupati

1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)

2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)

3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)

4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)

5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)

6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)

7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)

8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)

9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)

10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)

11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)

12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)

13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)

14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)

15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)

16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)

17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)

18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)

19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)

20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)

21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)

22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)

23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)

24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)

25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)

26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)

27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)

28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)

29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)

30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)

31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)

32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)

33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)

34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).

22/02/2025 03:32
Babak City Qualifier Free Fire FFNS 2025 Berakhir, Pesertanya 11.359 Tim

Jakarta –

Garena Indonesia baru saja merampungkan babak city dan regional qualifier kompetisi Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2025. Pesertanya membludak hingga 11.359 tim.

Acaranya diselenggarakan offline dan hybrid sejak 11 Januari 2025, dan berakhir pada Hari Minggu, 9 Februari 2025. Kini sudah ada 24 tim yang lolos ke babak play-ins.

Mereka yang berhasil melaju ke babak selanjutnya, akan kembali memperebutkan tiket menuju grand final pada Maret 2025. Untuk daftar tim yang lolos adalah sang juara dan mereka yang mengisi peringkat kedua di masing-masing wilayah. Berikut tim yang lolos, dari informasi yang diterima detikINET, Senin (10/2/2025).

East 1: Team Vagos (Bali) dan Vagos Akar (Bali)East 2: FE New Gen (Ambon) dan KxS Malapetaka (Kupang)North 1: Manado Hard (Manado) dan Hideo (Gorontalo)North 2: ZN Pasti Juara (Balikpapan) dan From Borneo (Banjarbaru)West 1: 27 Hard (Pekan Baru) dan Satu Esports (Medan)West 2: Bandit Fams (Bangka) dan Luxury Black (Lampung)South 1: LYCNH (Depok) dan Asal Sopan (Bekasi)South 2: Morph Team (Purwakarta) dan Invictus (Indramayu)South 3: Sriwijaya Esports (Bandung) dan VS All (Tasikmalaya)South 4: Here We Go (Salatiga) dan OVPE Project (Salatiga)South 5: ESDEA (Sidoarjo) dan P3D Kediri (Jombang)South 6: BMS (Malang) dan New Life Batu (Malang)

Seluruh tim yang lolos dari babak region qualifier tinggal menunggu lawan mereka dari jalur kualifikasi online qualifier (dua tim), guild war qualifier (satu tim), dan golden ticket (tiga tim), dan enam tim dari peringkat 4-9 dari FFWS ID 2024 Fall.

Nantinya total ada 36 tim yang akan bertarung di babak Play-Ins pada 7-9 Maret 2025, untuk memperebutkan sembilan tiket menuju final FFNS 2025 Spring.

Final FFNS 2025 Spring hadir dengan dua babak, yakni point rush dan grand final. Di sini sembilan tim yang lolos dari play-ins akan bertemu Genesis Dogma dan Vesakha Esports (Juara 2-3 FFWS ID 2024 Fall). Lalu mereka juga akan berhadapan dengan Kraken Esports (Sebelumnya Star Knight Esports – tim degradasi dari FFWS SEA 2024 Fall).

Mereka akan memperebutkan satu tiket untuk lolos menjadi wakil Indonesia ke-5 di turnamen FFWS SEA 2025 Spring. Tim yang lolos akan menyusul RRQ Kazu, Bigetron Delta, Onic Olympus, dan Evos Divine ke turnamen Free Fire se-Asia Tenggara.

(hps/fay)

10/02/2025 21:41
Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Minggu 9 Februari 2025

Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Minggu 9 Februari 2025

TRIBUNJATENG.COM- Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Februari 2025.

Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.

Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.

“Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.

Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam.

Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.

Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Minggu 9 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

6. Jambi (Jambi)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

8. Bengkulu (Bengkulu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

11. Banten (Serang dan Tangerang)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

19. Kalimantan Barat (Pontianak)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

23. Kalimantan Utara (Tarakan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

25. Sulawesi Selatan (Palu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

26. Gorontalo (Gorontalo)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

27. Sulawesi Utara (Bitung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

29. Maluku (Ambon)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

30. Papua (Jayapura)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

09/02/2025 07:14
Ahli: Pilkada Kota Banjarbaru tidak menghormati suara rakyat

Pemilihan macam apa yang mau dibawa ketika 99,99 persen orang tidak setuju dengan itu, tetapi tetap saja diambil satu orang?

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Bambang Eka Cahya Widodo yang dihadirkan sebagai ahli oleh pemohon dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tahun 2024 menyatakan pemungutan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota setempat tidak menghormati suara rakyat.

Pada sidang perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, Bambang Eka Cahya menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru yang menetapkan suara yang mencoblos pasangan calon didiskualifikasi sebagai suara tidak sah.

Hal itu mengakibatkan pemilih tidak memiliki alternatif, mengingat Pilkada Kota Banjarbaru hanya diikuti dua pasangan calon, yang satu di antaranya telah didiskualifikasi.

“Keputusan tersebut tidak menghormati suara rakyat yang genuine (murni) yang sudah diberikan dengan benar menjadi tidak bernilai dan menjadi sampah,” kata Bambang.

Menurut dia, keputusan KPU bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pemilihan umum. Rakyat menjadi tidak bebas untuk memilih karena hanya tersedia satu pilihan, yakni mencoblos satu-satunya pasangan calon yang tidak didiskualifikasi.

“Menjadi pertanyaan di sini, KPU melayani siapa sebenarnya? Sebab kalau dibilang melayani rakyat (yang) menggunakan hak pilih, nyatanya hak pilih yang digunakan secara benar dan bertanggung jawab justru tidak mempunyai nilai di mata KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Pakar ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga mengkritik alasan KPU tidak memiliki cukup waktu mencetak surat suara baru karena diskualifikasi pasangan calon terjadi saat mendekati hari pencoblosan.

Menurut dia, hal itu tidak dapat dibenarkan karena KPU sebetulnya bisa menunda pemungutan dan penghitungan suara akibat terganggunya sebagian tahapan.

“Tentu saja pilihan ini menimbulkan risiko. Akan tetapi, pilihan ini, menurut hemat saya, jauh lebih baik daripada memaksakan (pemilihan) serentak, tetapi justru mengorbankan hak pilih warga yang telah menggunakan haknya dengan benar,” ucap Bambang.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, yang juga dihadirkan sebagai ahli, mengatakan Pilkada Kota Banjarbaru 2024 telah kehilangan esensi pemilihan.

Hal itu karena pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby dan Wartono akan tetap menjadi pemenang karena seluruh suara pemilih yang mencoblos pasangan calon didiskualifikasi, Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah (nomor urut 2), dinyatakan tidak sah.

“Kita contohkan ada 1.000 populasi, 999 orang memilih pasangan calon nomor 2. Hanya satu orang memilih pasangan nomor 1, tetap saja nomor 1 dimenangkan. Pemilihan macam apa yang mau dibawa ketika 99,99 persen orang tidak setuju dengan itu, tetapi tetap saja diambil satu orang?” ucapnya.

Pilkada Kota Banjarbaru 2024 pada mulanya diikuti dua pasangan calon, yakni Erna-Wartono dan Aditya-Said.

Namun, pasangan Aditya-Said didiskualifikasi sesuai keputusan KPU tanggal 31 Oktober 2024, berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang menyatakan mereka melakukan pelanggaran administratif.

Kendati sudah mendiskualifikasi satu dari dua pasangan calon, KPU Kota Banjarbaru tidak menerapkan sistem pemilihan pasangan calon melawan kotak kosong.

Foto Aditya-Said tetap ada pada surat suara bersanding dengan foto Erna-Wartono. Suara pemilih yang mencoblos Aditya-Said dinyatakan tidak sah.

Hasil penghitungan suara yang ditetapkan, pasangan Erna-Wartono memperoleh 36.135 suara dan suara tidak sah mencapai 78.736 suara. Erna-Wartono keluar sebagai pemenang.

Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dimohonkan oleh Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, sebuah lembaga pemantau pemilihan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 16:07
Sah! Daftar Harga LPG 3 kg Melon dan Bright Gas Pertamina Terbaru per Jumat 7 Februari 2025

Sah! Daftar Harga LPG 3 kg Melon dan Bright Gas Pertamina Terbaru per Jumat 7 Februari 2025

TRIBUNJATENG.COM- Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Februari 2025.

Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.

Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.

“Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.

Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam.

Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.

Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Jumat 7 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

6. Jambi (Jambi)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

8. Bengkulu (Bengkulu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

11. Banten (Serang dan Tangerang)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

19. Kalimantan Barat (Pontianak)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

23. Kalimantan Utara (Tarakan)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

25. Sulawesi Selatan (Palu)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

26. Gorontalo (Gorontalo)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

27. Sulawesi Utara (Bitung)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

29. Maluku (Ambon)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

30. Papua (Jayapura)

Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

07/02/2025 07:50
40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin sidang pengucapan putusan perkara dilanjutkan atau tidak (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/2/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom

Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Kamis, 06 Februari 2025 – 12:45 WIB

Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.

Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.

Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.

Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK. Seharusnya, objek yang dipersengketakan ialah ketetapan KPU terkait hasil pilkada, tetapi para pemohon di antaranya justru menggugat berita acara.

Lebih lanjut, total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri dari tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.

Sidang tahap pembuktian dijadwalkan pada pada 7–17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut itu nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025. Berikut daftar lengkap perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK:

Gubernur
1. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
2. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
3. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

Wali kota
1. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)
2. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)
3. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

Bupati
1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)
2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)
3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)
4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)
5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)
6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)
7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)
8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)
9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)
10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)
11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)
12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)
13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)
14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)
15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)
16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)
17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)
18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)
19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)
20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)
21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)
22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)
23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)
24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)
25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)
26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)
27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)
28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)
29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)
30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)
31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)
32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)
33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)
34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).

Sumber : Antara

06/02/2025 21:45
Sidang PHPU Magetan Lanjut Pembuktian, KPU dan Bawaslu Siap Hadapi Proses

Magetan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan kini fokus mempersiapkan berbagai dokumen dan bukti untuk menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa sengketa hasil Pilkada Magetan berlanjut ke tahap pembuktian.

Keputusan ini disampaikan oleh Hakim MK, Saldi Isra, dalam sidang putusan dismissal yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube pada Selasa (4/2/2025). Tidak hanya Magetan, enam daerah lain juga masuk ke tahap pembuktian, yakni Tasikmalaya (Jawa Barat), Pesawaran (Lampung), Mimika (Papua Tengah), Banjarbaru (Kalimantan Selatan), dan Aceh Timur (Aceh).

Gugatan PHPU Magetan diajukan oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 03, Sujatno – Ida Yuhana Ulfa, yang menantang hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU. Sementara itu, pihak termohon adalah KPU dan Bawaslu Magetan, serta Paslon nomor urut 01, Nanik Endang Rusminiarti – Suyatni, sebagai pihak terkait.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Paslon Sujatno – Ida Yuhana Ulfa memperoleh 136.083 suara, hanya terpaut tipis dari Paslon 01 yang mendapatkan 137.347 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 02, Hergunadi – Basuki Babussalam, mengantongi 131.264 suara. Dari total pemilih sebanyak 415.874 orang, suara sah tercatat sebanyak 404.694, sementara suara tidak sah berjumlah 11.180.

Ketatnya selisih perolehan suara menjadi faktor utama yang menyebabkan sengketa ini berlanjut ke tahap pembuktian di MK. Selain itu, Paslon 01 juga mempertanyakan daftar pemilih di dua TPS, di mana terdapat pemilih yang tidak hadir namun diduga tetap menggunakan hak suaranya.

Ketua KPU Kabupaten Magetan, Noviano Suyide, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan bukti tambahan dan saksi untuk menghadapi sidang lanjutan.

“Kami sudah menyiapkan saksi dan bukti tambahan guna menjawab semua dalil yang diajukan dalam gugatan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (6/2/2025).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan, M. Kilat Adinugroho, juga menegaskan kesiapan lembaganya dalam menghadapi persidangan.

“Iya, benar. Kami siap mengikuti seluruh proses sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi,” kata Kilat.

Sidang PHPU Magetan kini memasuki fase krusial, di mana seluruh pihak terkait akan menghadirkan bukti dan saksi guna memperkuat argumen masing-masing. Keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi nantinya akan menjadi penentu hasil akhir Pilkada Magetan 2024. [fiq/but]

06/02/2025 21:44
MK: 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024 Lanjut Pembuktian, 270 Kandas – Page 3

Berikut daftar lengkap perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK:

Gubernur

1. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)

2. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)

3. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

Wali kota

1. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)

2. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)

3. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

Bupati

1. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)

2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)

3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)

4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)

5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)

6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)

7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)

8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)

9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)

10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)

11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)

12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)

13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)

14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)

15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)

16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)

17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)

18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)

19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)

20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)

21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)

22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)

23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)

24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)

25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)

26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)

27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)

28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)

29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)

30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)

31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)

32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)

33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)

34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).

06/02/2025 13:59
Daftar 40 Daerah yang Perkaranya Lanjut ke Sidang Pembuktian PHPU Kada 2024 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan 40 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024.

Rencananya, sidang tahap pembuktian akan digelar pada 7-17 Februari 2025 mendatang.

Informasi itu disampaikan MK melalui website resmi.

“Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian,” kata Ketua MK Suhartoyo, pada Rabu (5/2/2025).

Dia menjelaskan dalam tahap persidangan tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli untuk mendukung argumentasi dan dalil-dalil permohonan pemohon ataupun jawaban serta keterangan yang diberikan oleh termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

“Saya kira tidak berbeda dengan daerahnya. Jadi kalau 40 (perkara,-red), kira-kira 40 daerah yang lanjut. Bisa jadi kurang satu atau dua, karena bisa jadi ada yang double. Tetapi mungkin tidak ada, karena kalau KPU dan Bawaslu hitungannya kan daerah bukan perkara. Kalau perkara di MK ini 310, tetapi hanya 249 daerah karena ada satu daerah (terdiri dari) 2 perkara,” ujarnya.

Perkara PHPU Kepala Daerah 2024 yang akan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) berasal dari 40 daerah tersebut, yaitu:

Provinsi Papua Pegunungan

Provinsi Papua

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kota Sabang

Kota Palopo

Kota Banjarbaru

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Siak

Kabupaten Serang

Kabupaten Puncak Jaya

Kabupaten Puncak

Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman

Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Mimika

Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Magetan

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jayapura

Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Buton Tengah

Kabupaten Buru

Kabupaten Bungo

Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Berau

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Belu

Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Banggai

Kabupaten Aceh Timur

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten/Kota) dapat menghadirkan Saksi/Ahli dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan yang jumlahnya ditentukan oleh Mahkamah.

Mahkamah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan Saksi/Ahli maksimal sebanyak 4 (orang) untuk Kabupaten/Kota dan 6 (enam) orang untuk Provinsi dengan komposisi diserahkan pada masing-masing pihak.

Kemudian, Suhartoyo menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. Sedangkan terhadap perkara yang telah selesai, dapat menjadi bahan koordinasi dengan instansi terkait.

“Pihak KPU dan Bawaslu supaya nanti selalu dikoordinasikan dengan jajarannya untuk sidang kelancaran sidang-sidang selanjutnya di tahap pembuktian karena tahap pembuktian mungkin lebih pendalaman, lebih detail, dan lebih komprehensif. Termasuk mungkin bisa juga data-data ini bisa dijadikan bahan koordinasi dengan instansi-instansi lain berkaitan dengan proses-proses lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang sudah selesai,” urai Suhartoyo.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh perkara PHPU Kepala Daerah paling lama 45 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK.

Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2025, MK akan memutus sisa perkara yang masuk tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan pada 24 Februari 2025 mendatang.

Untuk diketahui, MK telah rampung menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 sebanyak 270 perkara yang terdiri dari 227 Putusan dan 43 Ketetapan.

Sidang Putusan ini digelar pada Selasa hingga Rabu (4 – 5/2/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Pada Selasa (4/2), sembilan Hakim Konstitusi memutus sebanyak 138 perkara, sedangkan pada Rabu (5/2), Majelis Hakim Konstitusi memutus sebanyak 132 perkara.

Terdapat sebanyak 227 perkara yang tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Adapun rincian putusan dengan amar tidak dapat diterima tersebut terdiri dari 31 perkara melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, 119 perkara dinyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan 77 perkara permohonan pemohon dinilai tidak jelas (obscuur).

Selain itu, terdapat 1 (satu) perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena pengajuan permohonan Pemohon tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

Dalam sidang tersebut, Mahkamah juga menjatuhkan sebanyak 43 Ketetapan yang terdiri dari 6 (enam) Ketetapan dari perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Kemudian, sebanyak 29 perkara dijatuhkan Ketetapan dengan alasan permohonan ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan, terdapat 8 perkara yang gugur karena Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.

06/02/2025 13:32
Daftar Hasil Sengketa Pilkada di MK: 270 Gugur, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau gugatan Pilkada Serentak 2024.

Putusan dismissal MK yang diumumkan pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian, sementara 270 perkara lainnya kandas.

Ketua MK Suhartoyo mengumumkan sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.

“Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut dalam sidang pembuktian,” ucap Suhartoyo saat menutup sidang gugatan Pilkada Serentak pada Rabu malam (5/2/2025) dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, dia mengatakan amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu, lanjutnya, karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Adapun, Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.

Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK.

“Seharusnya, objek yang dipersengketakan ialah ketetapan KPU terkait hasil pilkada, tetapi para pemohon di antaranya justru menggugat berita acara,” jelasnya.

Lebih lanjut, total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri dari tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.

Sidang tahap pembuktian dijadwalkan pada pada 7–17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut itu nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025.

Berikut daftar lengkap perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK

Gubernur

1. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
2. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
3. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

Wali kota

1. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)
2. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)
3. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

Bupati

1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)
2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)
3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)
4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)
5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)
6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)
7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)
8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)
9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)
10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)
11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)
12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)
13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)
14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)
15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)
16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)
17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)
18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)
19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)
20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)
21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)
22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)
23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)
24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)
25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)
26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)
27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)
28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)
29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)
30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)
31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)
32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)
33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)
34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru)

06/02/2025 11:52

kab/kota: Banjarbaru

Gubernur

Wali kota

Bupati