Xcloud.id

kab/kota: Banjar

  • Kereta Api RI Makin Ngebut di 2025, Kecepatan Digeber 120 Km/Jam

    Kereta Api RI Makin Ngebut di 2025, Kecepatan Digeber 120 Km/Jam

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

    “Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba dikutip Selasa (28/1/2025).

    Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru-Pondok S5 dan Kreunggeukeuh-Kutablang-Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

    “DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tuturnya.

    Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

    Foto: Ilustrasi Kereta Api Jarak Jauh. (Dok. KAI)
    Ilustrasi Kereta Api Jarak Jauh. (Dok. KAI)

    • Cikarang – Cikampek
    • Cikampek – Haurgeulis
    • Cirebon – Cirebon Prujakan
    • Cirebon Prujakan – Tegal
    • Cirebon Prujakan – Prupuk
    • Tegal – Comal
    • Kalibodri – Semarang Poncol
    • Semarang Tawang – Ngrombo
    • Ngrombo – Kradenan
    • Kebasen – Kutoarjo
    • Banjar – Kawunganten
    • Jeruklegi – Kroya
    • Kutoarjo – Yogyakarta
    • Lempuyangan – Solobalapan
    • Solojebres – Walikukun
    • Gundih – Solobalapan
    • Walikukun – Mojokerto
    • Kertosono – Blitar
    • Cepu – Lamongan
    • Mojokerto – Wonokromo
    • Wonokromo – Surabaya Gubeng
    • Leces – Probolinggo
    • Probolinggo – Pasuruan

    Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

    1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

    2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

    3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit;

    4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

    5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

    6. Serta KA-KA lainnya.

    “Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne.

    (wur/wur)

  • Jadwal Kereta Panoramic Januari 2025 Spesial Libur Panjang Imlek, Cek Rute dan Waktu Keberangkatan – Halaman all

    Jadwal Kereta Panoramic Januari 2025 Spesial Libur Panjang Imlek, Cek Rute dan Waktu Keberangkatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal kereta Panoramic Januari 2025 terbaru resmi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Wisata.

    PT KAI telah merilis jadwal kereta Panoramic Januari 2025 terbaru spesial libur panjang Imlek 2025 yang bertajuk “Januari Hoki.”

    “Jadwal Kereta Priority dan Kereta Panoramic pola FIT untuk Januari 2025 sudah tersedia nih!. Awali tahun baru dan sambut kemeriahan Imlek dengan perjalanan penuh keberuntungan bersama Kereta Wisata Priority dan Panoramic.” 

    “Nikmati momen kebersamaan kamu dengan pemandangan indah dan kenyamanan yang tak terlupakan, dan pastinya cocok untuk liburan Imlek bersama keluarga!,” tulis Instagram @kawisata, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Jadwal kereta Panoramic Januari 2025 berlaku untuk periode keberangkatan mulai 23-31 Januari 2025.

    Menurut jadwal kereta Panoramic Januari 2025, rangkaian kereta mengikuti perjalanan Kereta Api (KA) Papandayan, KA Pangandaran, KA Argo Parahyangan, KA Argo Wilis, dan KA Turangga.

    Calon penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan kereta Panoramic Januari 2025 ini sebelum membeli tiket aplikasi Access by KAI.

    Simak jadwal kereta Panoramic Januari 2025 lebih lengkapnya, mengutip dari Instagram @kawisata

    1. KA Papandayan Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Gambir – Garut:
    Jam berangkat pukul 06.30 WIB dan tiba pukul 11.20 WIB
    Rute Garut – Gambir:
    Jam berangkat pukul 12.30 WIB dan tiba pukul 17.45 WIB

    2. KA Pangandaran Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Gambir – Banjar:
    Jam berangkat pukul 09.30 WIB dan tiba pukul 16.25 WIB
    Rute Banjar – Gambir:
    Jam berangkat pukul 16.55 WIB dan tiba pukul 00.49 WIB

    3. KA Argo Parahyangan Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Jakarta (Gambir):
    Jam berangkat pukul 05.25 WIB dan tiba pukul 08.25 WIB
    Rute Jakarta (Gambir) – Bandung:
    Jam berangkat pukul 18.25 WIB dan tiba pukul 21.24 WIB

    Jadwal keberangkatan 25-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Jakarta (Gambir): 
    Jam berangkat pukul 10.50 WIB dan tiba pukul 13.50 WIB
    Rute Jakarta (Gambir) – Bandung: 
    Jam berangkat pukul 14.12 WIB dan tiba pukul 16.57 WIB

    4. KA Argo Wilis Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Surabaya Gubeng:
    Jam berangkat pukul 07.40 WIB dan tiba pukul 17.35 WIB
    Rute Surabaya Gubeng – Bandung:
    Jam berangkat pukul 08.15 WIB dan tiba pukul 18.08 WIB

    5. KA Turangga Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Surabaya Gubeng:
    Jam berangkat pukul 18.10 WIB dan tiba pukul 04.21 WIB
    Rute Surabaya Gubeng – Bandung:
    Jam berangkat pukul 20.00 WIB dan tiba pukul 06.17 WIB

    Pemesanan tiket kereta panoramic perorangan bisa dilakukan di KAI Acces dan contact business di nomor 0811-1220-7227. 

    Tiket Kereta Panoramic Januari 2025 dijual mulai Rp 400.000 per orang tergantung jarak dan rute nya.

    Kereta Panoramic yang dikelola KAI Wisata merupakan Kereta Panoramic pertama di Indonesia. 

    Kereta ini merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas eksekutif. 

    Kereta dilengkapi sunroof dan ukuran kacanya lebih besar. 

    Jadi para penumpang bisa melihat pemandangan lebih luas. 

    Elemen kaca yang dibuat lebih luas tersebut merupakan keunikan dan keistimewaan dari Kereta Panoramic.

    Lebih lengkapnya berikut fasilitas yang ada dalam Kereta Panoramic KA Wisata: 

    1. Ruang tunggu (Luxury Lounge)

    2. Automatic Sunroof dan Kaca Panoramic

    3. Snack

    4. Free Wifi

    5. Aneka sajian minuman (Kopi/Teh/Air Mineral)

    6. Dedicated Train Attendant

    7. Selimut

    8. 38 tempat duduk yang bisa diputar 360 derajat

    (Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

  • Selama Musim Hujan, Pemkab Sidoarjo Larang Pengembang Lakukan Pengurukan Lahan, ini Alasannya

    Selama Musim Hujan, Pemkab Sidoarjo Larang Pengembang Lakukan Pengurukan Lahan, ini Alasannya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Banyak jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo ketika musim hujan seperti ini. Penyebabnya, selain karena air juga lantaran banyak kendaraan besar bermuatan berat melintas.  

    Mengantisipasi agar kondisi itu tidak terus berlanjut, Pemkab Sidoarjo mengeluarkan aturan berisi larangan kepada perusahaan properti melakukan pengurukan lahan selama musim hujan. 

    “Karena curah hujan tinggi, kami tidak memperbolehkan pengembang melakukan kegiatan pengurukan. Nanti saya buat surat kepada pengembang,” kata Plt Bupati Sidoarjo saat meninjau jalan rusak di Banjarkemuing, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jumat (24/1/2025).

    Jika ada pengembang properti yang membandel, tetap melakukan pengurukan, maka pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan izin. 

    Subandi juga meminta camat dan polsek setempat untuk turut mengawasi dan mencabut izin pengurukan jika ditemukan pelanggaran.

    Plt bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) agar kegiatan pengurukan dilakukan hanya pada musim kemarau.

    Pemkab Sidoarjo menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

    Terkait jalan rusak di Banjar Kemuning, Subandi datang ke lokasi untuk merespon keluhan masyarakat yang selama ini banyak mengadu karena banyak kerusakan jalan di sana. 

    Di sana, Subandi juga sempat berdialog dengan sejumlah warga. Mendengar beberapa keluhan, termasuk kekhawatiran tentang terjadinya kecelakaan lantaran jalan rusak. 

    “Kami upayakan dalam bulan ini jalan ini diperbaiki. Nanti perbaikannya akan menggunakan material yang bagus,” ujar Subandi yang juga sebagai Bupati Sidoarjo terpilih hasil Pilkada 2024 kemarin. 

    Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memperbaiki jalan ini sebaik mungkin demi keselamatan dan kenyamanan warga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga bersama hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Jalan ini kita perbaiki bersama. Jangan sampai setelah diperbaiki, rusak lagi. Aspal itu kalahnya dengan air, jadi kita semua harus ikut menjaga,” kata dia. 

    Subandi menegaskan pentingnya menjaga kualitas perbaikan setelah jalan diperbaiki. Mengingat jalan sering kali kembali rusak setelah diperbaiki, apalagi akibat curah hujan dan aktivitas pengembang yang melakukan pengurukan.

    Dalam kesempatan yang sama, Subandi juga mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk memperlebar jalan di Banjar Kemuning hingga tujuh meter. Direncanakan pula pada tahun 2026 jalan ini akan dibeton. 

    “Sebelah jalan ini juga ada tambak dengan air asin, jadi memang perlu material yang lebih kuat agar jalan tahan lama,” ungkapnya

  • Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

    Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Langkah itu merupakan respons langsung terhadap seruan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dadang menegaskan, jika pemangkasan anggaran perjalanan dinas bukan hanya sekedar target angka, tetap bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

    BACA JUGA: Pelaku Penyiraman Air Keras di KBB Ditangkap di Bali, Terancam 10 Tahun Penjara

    “Saya minta perjalanan dinas dipangkas 50 persen. Selain itu, acara-acara seremonial dan yang tidak jelas outputnya juga harus disetop,” ujarnya saat Rakor bersama para Kepala OPD di Gedung Moh Toha, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS meminta agar perjalanan dinas yang selama ini telah dilakukan dievaluasi secara ketat.

    Ia pun berharap, efisiensi anggaran ini bisa dialihkan untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Kita akan lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terutama untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik,” tambah Kang DS.

    BACA JUGA: Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Kang DS juga menekankan pentingnya seluruh Kepala OPD untuk segera menyusun rencana kerja yang selaras dengan instruksi tersebut.

    Ia pun memastikan jika implementasi Inpres ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

    “Kita sangat paham harus mendukung dan mensukseskan program Pak Presiden. Saya minta para Kepala OPD untuk melaksanakan instruksi presiden ini. Saya akan lihat dan evaluasi,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi khusus bagi para kepala daerah agar memangkas perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Perintah itu dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid itu diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

  • Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Di awal tahun 2025, masyarakat Bandung disambut dengan kabar menggembirakan: beroperasinya Metro Jabar Trans, layanan transportasi baru yang mencakup enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung.

    Bus tersebut melayani rute Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-Alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor, dan Leuwipanjang – Majalaya. Namun, kabar ini juga datang bersamaan dengan berita duka dari sektor transportasi nasional.

    Trans Jogja dan Trans Metro Dewata resmi menghentikan operasinya pada 31 Desember 2024, menyusul berakhirnya subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat). Sejak awal, pengelolaan transportasi umum di Indonesia memang masih setengah hati.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno menilai, masih banyak layanan angkutan umum yang sebelumnya digagas melalui subsidi pusat, kini terhenti karena kurangnya dukungan pemerintah daerah.

    “Menyelenggarakan angkutan umum bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya pendidikan dan kesehatan,” ujar Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, diterima Jabar Ekspres, Jumat (24/1).

    Menurutnya, permasalahan transportasi umum di Bandung terus menjadi isu yang krusial. Meski hadirnya Metro Jabar Trans memberikan harapan baru, kota ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

    BACA JUGA: Antisipasi Getok Parkir di Momen Libur Panjang, Kebun Binatang Bandung Siapkan Titik-titik Berpengelola

    Terlebih lagi kemacetan masih menjadi momok, menjadikannya salah satu kota termacet di Asia. “Pangsa pengguna transportasi umum di Bandung masih sangat rendah, kurang dari 20 persen,” ujar Djoko.

    Bahkan angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Tokyo yang sudah melampaui 50 persen. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya armada yang memadai hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti halte yang nyaman.

    Dia menyarankan Bandung mampu belajar dari daerah lain yang sukses menjaga keberlanjutan transportasi umum, seperti Trans Semarang, Trans Padang, dan Trans Koetaradja. Kota-kota tersebut telah berhasil menjadikan transportasi umum sebagai prioritas anggaran daerah.

    BACA JUGA: Rentan Menjamur di Momen Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Strategi Pengawasan PKL Lewat Hal Ini!

  • DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    JABAR EKSPRES – Rencana Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, dan wakilnya, Supriana untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan objek wisata, termasuk pembangunan Citanduy Waterway dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendapatkan respons positif dari Komisi III DPRD Banjar.

    Ketua Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan harapannya agar rencana tersebut bisa direalisasikan. “Kami berharap rencana ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya Jumat (24/1/2025).

    Cecep menekankan pentingnya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan. “Untuk merealisasikan itu, regulasi harus disiapkan terlebih dahulu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengusulan pembangunan harus menggunakan anggaran pusat, dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar. “Kami sepakat bahwa pembangunan ini harus diusulkan menggunakan anggaran pusat agar tidak menggerogoti APBD,” tambah Cecep.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    Ia juga menjelaskan bahwa setelah tiga bulan dilantik, pemerintah kota harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyelesaikan RDTL. “Regulasi untuk Waterhub harus disiapkan agar seluruh perangkat daerah dapat berinisiatif mencari anggaran,” jelasnya.

    Cecep menegaskan bahwa untuk menjadikan Waterhub sebagai ikon, diperlukan anggaran yang besar. “Dengan postur APBD yang ada saat ini, tidak akan cukup. Saya sepakat APBD harus fokus pada hal-hal yang urgent,” ungkapnya.

    Ia juga menilai bahwa dampak positif dari pembangunan harus lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. “Rencana pembangunan yang tepat dapat memastikan peningkatan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan PAD,” katanya.

    Cecep menekankan pentingnya mempersiapkan regulasi dan sumber anggaran yang tidak berasal dari APBD. “Kami perlu memastikan bahwa anggaran tidak dari APBD dan bersamaan dengan peningkatan ekonomi serta PAD,” tegasnya.

    BACA JUGA:Sudarsono akan Gandeng Bambang Hidayah Bangun Citanduy Water Way

    Dukungan terhadap gagasan kepala daerah diharapkan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga harus ada realisasi yang sistematis, simultan, dan berdampak positif.

  • Petani Demo Pabrik Tapioka Gara-gara Beli Murah Singkong Panenan, Begini Tanggapan Mentan – Halaman all

    Petani Demo Pabrik Tapioka Gara-gara Beli Murah Singkong Panenan, Begini Tanggapan Mentan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi aksi demo ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung ke pabrik pengolahan tapioka di daerah tersebut.

    Amran mengatakan pihaknya akan mengundang pihak perusahaan dan perwakilan petani singkong.

    Amran mengakui, industri lebih memilih produk singkong dari luar negeri daripada milik petani lokal. Akibatnya, harga singkong lokal jadi menurun melebihi SKB yang telah disepakati.

    “Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

    Amran menyebut importir tidak boleh berpikir sebagai penjajah. Ia meragukan patriotisme industri yang lebih memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri.

    “Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” ujar Amran.

    Ia juga mengingatkan kepada pihak yang menzalimi petani akan ditindak.

    Sebab, Pemerintahan Prabowo telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.

    “Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia, itu adalah pengkhianat bangsa,” ucap Amran.

    Sebelumnya, dikutip dari Tribun Lampung, ribuan petani singkong dari wilayah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji menggeruduk tiga pabrik tapioka, Kamis (23/1/2025).

    Mereka menuntut harga singkong sesuai surat edaran yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung Samsudin.

    Diketahui, Samsudin menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung, Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam surat edaran itu disebutkan harga singkong ditetapkan sebesar Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

    Ribuan petani singkong tersebut berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang.

    Ketiganya yakni PT Sinar Pematang Mulia, PT Sinar Laut, dan PT Bumi Waras.

    Ribuan petani itu menuntut agar ketiga perusahaan segera menerapkan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yaitu Rp 1.400 per kilogram.

    Aksi demo ribuan petani singkong di depan Kantor DPRD Lampung memprotes rendahnya harga pembelian singkong panenan mereka oleh pabrik tapioka di Lampung, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan Tribun Lampung, ribuan petani singkong tersebut datang dari sejumlah penjuru. Petani asal Mesuji melakukan perjalanan dari Simpang Asahan.

    Kemudian mereka melakukan longmars menuju titik kumpul di Lapangan Banjar Dewa, Tulangbawang.

    Para petani kali pertama menyambangi PT SAM. Selanjutnya mereka bergeser ke PT Sinar Laut. Terakhir, mereka berdemo di PT BW.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Mesuji Kadek Tike menyampaikan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh petani singkong yang berasal dari Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat.

    “Jumlah massa yang tergabung dari tiga kabupaten ini diperkirakan ada 2.500 sampai 3.000 orang,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris PPUKI Tulangbawang Risko Mustaqim mengatakan, pihaknya menuntut harga singkong sesuai SE yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung.

    “Jadi hasil kesepakatan antara Pj Gubernur Lampung, pihak perusahaan, dan petani  yang dilakukan pada 23 Desember 2024 lalu tidak ditaati oleh perusahaan,” kata Risko.

    Menurut dia, demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan tidak menaati SE tersebut.

    Dia menegaskan, sampai saat ini harga singkong yang ditetapkan perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan.

    Risko menyebutkan, harga singkong yang diberlakukan perusahaan cukup fluktuatif.

    Ada yang membeli singkong di harga Rp 1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp 1.300-Rp 1.400 per kg. Tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

    Padahal, kata dia, harga singkong sudah ditetapkan di angka Rp 1.400 per kg dengan rafaksi maksimal 15 persen. 

  • Jalan Rusak di Banjar Kemuning Sidoarjo Diperbaiki Bulan Ini

    Jalan Rusak di Banjar Kemuning Sidoarjo Diperbaiki Bulan Ini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jalan rusak di kawasan Banjarkemuning, Kecamatan Sedati, Jumat (24/1/2025).

    Kerusakan jalan yang ada dinilai sangat membahayakan, terutama dengan tingginya curah hujan akhir-akhir ini. “Kami upayakan dalam bulan ini jalan ini diperbaiki, menggunakan material yang bagus,” ujar Subandi saat berdialog dengan warga di lokasi.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas perbaikan setelah jalan diperbaiki. Mengingat jalan sering kali kembali rusak setelah diperbaiki, apalagi akibat curah hujan dan aktivitas pengembang yang melakukan pengurukan.

    “Kuncinya cuma satu, karena curah hujan tinggi, saya tidak memperbolehkan pengembang ada kegiatan pengurukan. Nanti saya buat surat kepada pengembang,” tegasnya.

    Subandi menambahkan bahwa, jika pengembang tetap membandel, maka pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan izin. Ia meminta camat dan polsek setempat untuk turut mengawasi dan mencabut izin pengurukan jika ditemukan pelanggaran.

    Diungkapkan juga rencana pemerintah daerah untuk memperlebar jalan di Banjarkemuning hingga tujuh meter. Rencananya tahun 2026 jalan tersebut akan dibeton.

    “Sebelah jalan ini juga ada tambak dengan air asin, jadi memang perlu material yang lebih kuat agar jalan tahan lama,” jelasnya.

    Plt Bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) agar kegiatan pengurukan dilakukan hanya pada musim kemarau. Subandi menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memperbaiki jalan ini sebaik mungkin demi keselamatan dan kenyamanan warga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga bersama hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Jalan ini kita perbaiki bersama. Jangan sampai setelah diperbaiki, rusak lagi. Aspal itu kalahnya dengan air, jadi kita semua harus ikut menjaga,” pungkasnya. (isa/but)

  • Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,
    Dedi Mulyadi
    -Erwan Setiawan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Selain itu, dari 27 kabupaten dan kota di
    Jabar
    , sebanyak 16 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 turut dilantik juga di Istana Negara Jakarta.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, kepala daerah yang akan dilantik di Istana Negara dari Jabar yakni Gubernur dan Wakilnya serta 16 dari kabupaten dan kota.
    “Yang akan dilantik itu gubernur, dan dari 27 kabupaten dan kota minus 11 kabupaten dan kota yang sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut dia, pelantikan 11 kepala daerah lainnya akan dilakukan selanjutnya setelah sidang gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 di MK selesai disidangkan.
    “Semuanya (dilantik) kecuali 11 kabupaten dan kota yang gugat ke MK,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sebanyak 270 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Adapun 16 pasangan kepala daerah di Jabar yang akan dilantik nanti yakni:
    Kabupaten Kuningan

    Dian Rahmat Yanuar-Tuti Andriani: 211.961 suara (38,24%)
    Kabupaten Garut

    Syakur Amin-Putri Karlina: 915.780 (66,31%)
    Kabupaten Ciamis

    Herdiat Sunarya-Yana Dana Putra: 589.695 suara (89,3%)
    Kabupaten Sumedang

    Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila: 313.117 suara (49,49%)
    Kabupaten Purwakarta

    Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin: 251.998 suara (48,48%)
    Kabupaten Majalengka

    Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan: 441.570 suara (59,8%)
    Kabupaten Karawang

    Aep Syaepuloh-Maslani: 669.674 suara (53,3%)
    Kabupaten Indramayu

    Lucky Hakim-Syaefudin: 602.286 suara (67,61%)
    Kabupaten Bekasi

    Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja: 666.494 suara (45,68%)
    Kota Tasikmalaya

    Viman Alfarizi-Dicky Candra: 193.225 suara (48,34%)
    Kota Sukabumi

    Ayep Zaki-Bobby Maulana: 78.257 suara (44,90%)
    Kota Cirebon

    Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati: 77.755 suara (50,3%)
    Kota Cimahi

    Ngatiyana-Adhitia Yudisthira: 121.108 suara (41,71%)
    Kota Bogor

    Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin: 183.500 suara (36,79%)
    Kota Banjar

    Sudarsono-Supriana: 40.646 suara (38,41%)
    Kota Bandung

    Muhammad Farhan-Erwin: 523.000 suara (44,64%)
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petugas Lapas Tandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2025

    Petugas Lapas Tandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2025

    JABAR EKSPRES  – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar, di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas untuk tahun 2025.

    Acara yang berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025, di halaman kantor Lapas Banjar ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta pegawai Lapas Kelas IIB Banjar.

    Kepala Lapas Banjar, Amico Balalembang, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

    “Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung

    Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Lapas Kelas IIB Banjar dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    “Dengan adanya komitmen ini, kami (Lapas Banjar) bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan,” kata dia.

    Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara pejabat struktural eselon IV dengan Kepala Lapas Kelas IIB Banjar, serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara pejabat struktural eselon V dengan pejabat struktural eselon IV.

    BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perawatan dan Santunan Korban Alfamart yang Ambruk di Kabupaten Banjar

    “Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 antara Kalapas Banjar dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali,” katanya.

    Pakta Integritas yang ditandatangani berisi poin-poin penting yang menekankan pada pelayanan yang bebas dari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan.

    “Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan,” tambah dia.

    BACA JUGA: Sekda Kabupaten Bogor Hadiri Serah Terima Jabatan Danlanud ATS

    Dengan langkah awal ini, pihaknya berharap mampu menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan profesional.