Xcloud.id

kab/kota: Banjar

  • Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron

    Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron

    Daftar menu makanan dan minuman yang disajikan saat jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (28/5/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Sekretariat Presiden.

    Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan Istana Kepresidenan RI tidak menyajikan minuman beralkohol saat jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dengan demikian, minuman yang disajikan saat jamuan itu dan diminum Presiden Prabowo Subianto, Presiden Macron dan seluruh tamu undangan merupakan minuman sari apel (sparkling apple cider).

    “Kami informasikan bahwa yang diminum beliau (Presiden Prabowo, red.) adalah sari apel. Istana tidak menyediakan minuman beralkohol,” kata Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta.

    Yusuf kemudian menyampaikan bahwa Istana sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat, terutama terhadap menu-menu makanan dan minuman yang dikonsumsi di lingkungan Istana Kepresidenan RI.

    “Kami sangat berterima kasih dan menghargai perhatian serta kepedulian masyarakat,” ujar Yusuf Permana.

    Presiden Prabowo menggelar jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta Ibu Negara Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (28/5).

    Dalam acara itu, Presiden Prabowo mengajak tamu undangan mengangkat gelas masing-masing, yang berisi sari buah apel, dan bersulang untuk kesehatan Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron.

    Presiden Macron, saat acara yang sama, juga mengajak seluruh tamu undangan bersulang untuk persahabatan Indonesia dan Prancis.

    Belakangan, minuman berwarna coklat terang dengan sedikit buih-buih soda di gelas Presiden Prabowo dan Presiden Macron disalahartikan sebagai minuman beralkohol.

    Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyebutkan minuman yang diminum oleh Presiden Prabowo itu bukan anggur (wine).

    “Itu sparkling apple cider, 100 persen juice. Bukan wine ya, dan tidak mengandung alkohol. Itu memang yang dipilih buat toast (bersulang, red.) karena nonalkohol,” kata Seskab Teddy.

    Minuman yang disajikan untuk bersulang saat jamuan makan malam itu diketahui minuman sari apel nonalkohol bermerek “Martinelli’s” asal Amerika Serikat dengan varian Martinelli’s Gold Medal Sparkling Cider.

    Minuman tersebut merupakan sparkling apple cider klasik yang telah dibuat sejak 1868.

    Dalam jamuan makan malam di Istana Negara, Istana Kepresidenan RI, empat hidangan yang disajikan berurutan, yaitu sari laut Jimbaran sebagai pembuka (appetizer), kemudian soto Banjar untuk hidangan sup, dan daging sapi Maranggi untuk hidangan utama (main course), dan terakhir ada kopi dan cokelat sebagai hidangan penutup (dessert).

    Sajian minuman yang disediakan selain air mineral, yaitu jus jeruk, jus jambu biji (guava), kopi dan teh.

    Sumber : Antara

  • Ceria di Balik Jamuan Makan Malam Prabowo kepada Presiden Macron

    Ceria di Balik Jamuan Makan Malam Prabowo kepada Presiden Macron

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, menggelar jamuan santap malam kenegaraan sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan kenegaraan Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron, dan Ibu Negara Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/5/2025) malam.

    Menurut pantauan, acara yang dikemas secara meriah dan sarat budaya ini menjadi simbol keakraban hubungan dua negara yang semakin erat.

    Presiden Ke-8 RI itu menyambut langsung kehadiran Presiden Macron dan Ibu Brigitte di beranda depan Istana Negara.

    Ketiganya kemudian bersama-sama menuju Ruang Jamuan Kenegaraan, melewati pasukan jajar kehormatan, sambutan meriah tarian Kipas Ajer, serta deretan anak-anak berpakaian adat.

    Memasuki selasar Istana Negara, rombongan disambut kembali oleh Tarian Gaba Gaba yang enerjik, menambah semarak suasana malam itu. Di Ruang Jamuan Kenegaraan, Prabowo membuka acara dengan sambutan hangat. Presiden Macron pun membalas dengan sambutan penuh penghargaan dan optimisme terhadap masa depan hubungan Indonesia–Prancis.

    “Hubungan antara Prancis dan Indonesia sudah cukup lama dan meningkat terus sampai hari ini kita menyaksikan bersama bahwa hubungan antara kedua negara kita maju di hampir semua bidang,” ujar Prabowo.

    Sebelum santap malam kenegaraan dimulai, para tamu diajak untuk menyaksikan video cinematic yang menampilkan sejumlah pertemuan antara Prabowo dan Macron.

    Tampak Prabowo dan Macron telah melakukan beberapa pertemuan sebelum kunjungan kenegaraan kali ini, salah satunya adalah saat keduanya menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada November lalu.

    Rangkaian santap malam kenegaraan pun dimulai dengan disajikannya hidangan khas Indonesia dengan cita rasa istimewa, mulai dari Sari Laut Jimbaran, Soto Banjar, Daging Sapi Maranggi, hingga kopi dan coklat.

    Santap malam tersebut juga diiringi beragam pertunjukan seni budaya yang mencerminkan perpaduan keindahan Nusantara dan Prancis.

    Penampilan pertama dibuka dengan Tari Piring, dilanjutkan dengan pertunjukan musik bertema Paris oleh duet Alfred dan Aimee Saras. Mereka membawakan lagu-lagu seperti C’est Si Bon, Les Feuilles Mortes, hingga Wonderful World.

    Sorak tepuk tangan pun menggema saat Tari Kecak dipentaskan dengan penuh semangat. Penampilan puncak malam itu ditutup oleh penyanyi Anggun C. Sasmi bersama Purwacaraka Orchestra yang membawakan lagu-lagu ikonik seperti Je Ne Regrette Rien, Mimpi, serta lagu daerah O Ulate dan Poco-Poco yang mengajak para tamu untuk turut bersuka cita.

  • Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalsel tahun 2025 stabil

    Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalsel tahun 2025 stabil

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalsel tahun 2025 stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:02 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan tetap terjaga stabil di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global. Perkembangan terkini didominasi oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat yang mendorong peningkatan tajam volatilitas pasar keuangan global.

    Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan, dalam dinamika tersebut, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen yoy. Provinsi di wilayah regional Kalimantan juga mencatatkan pertumbuhan positif yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tumbuh masingmasing 4,81 persen, 4,04 persen, 5,00 persen, 4,08 persen dan 4,06 persen yoy.  

    Agus Mayo menambahkan, pada Maret 2025, kredit tumbuh 11,38 persen yoy menjadi Rp314,42T (Februari 2025: 11,13 persen) dan kualitas kredit terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tetap sebesar 2,21 persen (Februari 2025: 2,21 persen) serta NPL nett 0,98 persen (Februari 2025: 0,97 persen). 

    Dijelaskan Agus, di tengah perkembangan dinamika perekonomian global yang sangat cepat, pertumbuhan kredit masih dalam rentang target yang ditetapkan yaitu pada kisaran 9 persen –11 persen.

    Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit didominasi oleh kredit produktif yaitu sebesar 61,04 persen dari total kredit. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit yang utamanya didukung oleh pertumbuhan Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 24,92 persen dengan outstanding Rp19,53T dan diikuti oleh Kredit Modal Kerja tumbuh sebesar 23,53 persen dengan outstanding Rp28,09T. 

    Kemudian Kepala OJK Kalsel ini mengatakan, Kredit Konsumtif Kredit Produktif pertumbuhan utamanya ditopang oleh deposito yang tumbuh sebesar 32,47 persen yoy (Februari 2025: 34,87 persen), diikuti oleh giro sebesar 10,16 persen yoy dan tabungan sebesar 6,09 persen yoy. Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan porsi 59,52 persen atau sebesar Rp55,97 triliun.

    “Dari sisi kinerja, pertumbuhan DPK tertinggi berada di Kab. Banjar sebesar 67,34 persen yoy sementara pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Balangan yang terkontraksi sebesar 13,15 persen yoy,” ujar Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Rabu (28/5).

    Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pelaksanaan edukasi keuangan oleh OJK maupun PUJK.Kinerja perbankan syariah di Kalimantan juga menunjukkan angka pertumbuhan positif berdasarkan peningkatan asset, DPK, dan kredit posisi Maret 2025 yang tumbuh secara berurutan masing-masing sebesar 17,11 persen, 15,47 persen dan 14,55 persen secara yoy.

    “Intermediasi perbankan cukup baik dengan Finance to Deposit (FDR) 98,23 persen serta profil risiko perbankan yang relatif masih terjaga dengan rasio NPF nett 0,51 persen dan NPF gross 1,37 persen,” kata Agus.

    Agus menambahkan, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan tumbuh 4,47 persen yoy menjadi Rp.62,41T dan profil risiko terjaga dengan rasio NonPerforming Finance (NPF) 2,08 persen. Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan di Februari 2025 tumbuh 51,64 persen yoy (Januari 2025: 55,55 persen) dengan nominalsebesar Rp. 3,36T. “Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun menjadi 1,74 persen (Januari 2025: 1,94 persen),” tutur Agus.

    Saat ini industri fintech peer to peer (P2P) lending juga dikenal dengan istilah “Pindar” atau Pinjaman Daring dengan harapan masyarakat dapat membedakan pinjol (ilegal) dengan fintech peer to peer (P2P) lending atau Pindar yang berizin OJK.Perkembangan Pasar ModalPosisi Maret 2025, nilai kepemilikan saham di Kalimantan Selatan terkontraksi sebesar 13,62 persen yoy dengan nilai transaksi saham Rp1,32T.

    Di sisi lain, jumlah Single Investor Identification (SID) meningkat 6,84 yoy persen atau terdapat 64.234 investor baru.Tabel1 Kinerja Pasar Modal se-Kalimantan (PosisiMaret 2025)Edukasi dan Pelindungan Konsumen oleh OJK Kalimantan Selatan.

    Dalam melaksanakan tugas edukasi dan pelindungan konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.290 orang dan menerima 5138 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK pada April 2025.Selain itu, terdapat 1400 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan rincian penyampaian informasi sebanyak 339, pertanyaan sebanyak 923, dan pengaduan sebanyak 138 di Provinsi Kalimantan Selatan.

    “Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait,” ujar Agus.  

    OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress testuntuk melihat dampaknya terhadap SJK. Saat ini, SJK di Kalimantan Selatan dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid. 

    OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan di Kalimantan Selatan secara proaktif melakukan asesmen atas perkembangan terkini untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, resilien, dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari daerah.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Al-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia – jabarekspres.com

    Al-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Aliansi Muslim Kota Banjar (Al Muktabar) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar agar segera menertibkan aliran sesat yang kembali menunjukkan eksistensinya di wilayah Kota Banjar.

    Desakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Al Muktabar kepada Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, beserta jajarannya di Pendopo Kota Banjar, Rabu (28/5).

    Bentuk konkret desakan ini menyoroti pembangunan Masjid Al Istiqomah di Lingkungan Tanjung Sukur RT 02 RW 17, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.

    Baca Juga:Respons Banjir Lembang, Pemkab Bandung Barat Bakal Tertibkan Bangunan di Atas DrainaseKaulinan Baheula Jadi Magnet Edukasi di Kube Eduwisata Bandung Barat

    Menurut Al Muktabar, masjid tersebut digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar, yang statusnya masih Quo berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanganan Ahmadiyah di Kota Banjar.

    Juru bicara Al Muktabar Kota Banjar, Ustaz Aan Alamsyah mengatakan, aktivitas JAI kembali terlihat dengan adanya pembangunan Masjid Al Istiqomah yang digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar, padahal sampai saat ini aliran JAI berstatus quo menurut Perwal No 10 Tahun 2011.

    “Maka dari itu, kami masyarakat muslim Kota Banjar yang tergabung dalam Al Muktabar menyampaikan permohonan agar pemerintah kota Banjar segera melaksanakan dan menegakkan Perwal nomor 10 Tahun 2011 dengan tegas dan lugas,” tambahnya.

    Al Muktabar menyatakan kesiapannya menanggung segala risiko demi tegaknya ‘izzul islam wal muslimin’ dan menjaga akidah umat Islam, jika dalam waktu 30 hari sejak surat permohonan tidak ada tindak lanjut penegakan peraturan.

    Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Banjar H. Sudarsono mengaku telah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan JAI.

    “Perwal akan kita tegakkan, di samping itu akan ada pendekatan dari tim yang diketuai Kepala Kemenag Kota Banjar,” ujar Sudarsono.

    Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah, Ahmad Fikri, mengonfirmasi bahwa pendekatan terhadap jemaat Ahmadiyah telah dimulai.

    Baca Juga:Tanggapi Putusan MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Biaya, Begini Kata Disdik Cirebon!Sindikat Antarprovinsi Pembobol Toko Kelontong Dibekuk, Beraksi Secara Terorganisir

    “Yang tercatat resmi ada sekitar 30 orang. Dan memang selama ini sudah ada aktivitas. Kita akan melakukan pendekatan agar aktivitas mereka dihentikan,” jelas Ahmad Fikri.

    Dari segi eksistensi, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam, baru lahir lebih dari satu abad lalu, yang tak lepas dari kontroversi.

  • Wakil Wali Kota Cimahi Tegaskan Mitigasi Bencana Harus Libatkan Warga – jabarekspres.com

    Wakil Wali Kota Cimahi Tegaskan Mitigasi Bencana Harus Libatkan Warga – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat lewat program Kampung Siaga Bencana (KSB) tingkat kota tahun 2025.

    Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Cimahi Selatan dan menjadi wadah konsolidasi seluruh elemen relawan dan masyarakat untuk membangun ketangguhan wilayah menghadapi potensi bencana.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menyatakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana.

    Baca Juga:Dewan Sambut Baik Pembatasan Jam Malam untuk PelajarPemkot Banjar Serahkan 106 SK CPNS, Ini Pesan Walikota Sudarsono

    “Alhamdulillah, dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kota Cimahi tahun ini saja, semua tertanggulangi dalam penanggulangan awal sampai dengan penyelesaian dampak dari bencananya,” tambahnya.

    Salah satu kasus yang tengah menjadi perhatian adalah bencana pergeseran tanah di RW 19, Kelurahan Cibabat, yang saat ini sedang dalam tahap penanganan lanjutan.

    Ia pun menyampaikan semangat kepada para anggota KSB untuk terus menjaga kesiapsiagaan.

    “Himbauan kepada anggota KSB tetap semangat, tetap happy, tetap aktif manakala terjadi bencana di Kota Cimahi mudah-mudahan tidak terjadi bencana,” tutup Adhitia.

    Sementara itu, Kepala Bidang Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar Senjaya, mengatakan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan strategis dalam membangun kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana.

  • Kementerian UMKM berkomitmen perkuat legalitas dan pelindungan usaha

    Kementerian UMKM berkomitmen perkuat legalitas dan pelindungan usaha

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen mempercepat fasilitasi perizinan dan standardisasi produk guna memperkuat legalitas dan pelindungan usaha mikro.

    Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang terkena kasus hukum karena dugaan pelanggaran penjualan produk tanpa label kedaluwarsa.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, mengakui hingga saat ini banyak UMKM yang masih belum memiliki legalitas dan standardisasi produk, sehingga cenderung tidak terlindungi secara hukum dengan memadai.

    “Masih banyak pengusaha mikro yang rendah literasinya terkait legalitas usaha. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap persoalan hukum yang berpotensi mengancam kelangsungan usahanya,” kata Riza.

    Terkait kasus Mama Khas Banjar, Riza memandang penegakan hukum atas pelanggaran tersebut harus mengedepankan aspek pembinaan UMKM dibanding sanksi pidana.

    “Oleh karena itu, dalam rangka melindungi konsumen sekaligus menumbuhkan dunia usaha, Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus memperkuat pembinaan terhadap UMKM,” kata Riza.

    Ia menyebut pemerintah juga mengimbau agar UMKM dalam menjalankan usahanya harus senantiasa mematuhi perizinan dan pemenuhan standardisasi produk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Lebih lanjut, Riza mengatakan pihaknya akan menggelar Festival Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro yang bertujuan memberikan pelayanan terpadu dan pemberdayaan usaha mikro.

    Festival ini menjadi ruang interaktif yang menjembatani pengusaha mikro dengan layanan pemerintah, edukasi hukum, dan dukungan pengembangan usaha di berbagai daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Festival ini menghadirkan layanan pendaftaran dan penerbitan NIB langsung di lokasi, klinik konsultasi hukum dan perizinan usaha, edukasi perlindungan konsumen dan standar keamanan produk, hingga dialog publik antara pengusaha mikro dan pemangku kebijakan.

    “Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan usaha mikro Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Legalitas bukan sekadar soal kepatuhan, tetapi bagian dari pemberdayaan dan peningkatan produktivitas usaha,” kata Riza.

    Ia berharap dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan layanan yang mendekat ke masyarakat, diharapkan usaha mikro dapat tumbuh dalam ekosistem yang terlindungi, berkelanjutan, serta memiliki daya saing untuk naik kelas.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Samsat Keliling Rabu ini tersedia di Jadetabek

    Samsat Keliling Rabu ini tersedia di Jadetabek

    Masyarakat yang ingin membayar pajak cukup membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada Rabu ini di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) untuk memudahkan pemilik kendaraan membayar pajak.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00 – 14.00 WIB; Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB; Ciledug di Perumahan Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-14.00 WIB; Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman Gtown House Square, Kabupaten Tangerang pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di halaman parkir Samsat Kota Bekasi pukul 08.00 – 14.00 WIB; Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat Kabupaten Bekasi pukul 09.00-14.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Kota Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB; Cinere di halaman parkir Samsat Cinere pukul 08.00-14.00 WIB.

    Masyarakat yang ingin membayar pajak cukup membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, dan pastikan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat sesuai domisili.

    Lalu, sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Tetapi, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun. Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpopuler, insiden di Pasar Kramat Jati hingga Cak Imin ke Vatikan

    Terpopuler, insiden di Pasar Kramat Jati hingga Cak Imin ke Vatikan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak pada Ahad pagi, mulai dari BPPKB Banteng minta maaf atas insiden di Pasar Induk Kramat Jati hingga penunjukan Cak Imin hadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan dinilai tepat. Berikut rangkuman beritanya :

    1.Insiden di Pasar Induk Kramat Jati, BPPKB Banten minta maaf

    Pengurus Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten meminta maaf terkait insiden yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu (10/5). Selengkapnya di sini.

    2.PSM Makassar puji kemampuan wasit asing pimpin laga tim degradasi

    Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memuji kemampuan wasit asing saat memimpin laga penting yang melibatkan tim degradasi saat menghadapi Barito Putera pada pertandingan pekan ke-33 Liga 1 Indonesia di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu. Selengkapnya di sini.

    3.Presiden utus Fary Francis hadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan

    Presiden Prabowo Subianto mengutus Deputi Investasi dan Promosi BP Batam Fary Djemi Francis untuk menghadiri acara pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan pada Minggu (18/5). Selengkapnya di sini.

    4.Hoaks! Vaksin TBC Bill Gates picu lonjakan autisme di Vietnam

    Sebuah unggahan di media sosial X menarasikan angka autisme di Vietnam melonjak drastis setelah peluncuran vaksin tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan perusahaan milik filantropis asal Amerika Serikat Bill Gates. Selengkapnya di sini.

    5.Penunjukan Cak Imin untuk hadiri pelantikan Paus Leo XIV dinilai tepat

    Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai perwakilan Indonesia menghadiri pelantikan pemimpin umat Katolik sedunia Paus Leo XIV di Vatikan dinilai sangat tepat. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM Buka Suara soal Kasus Toko Mama Tak Pasang Tanggal Kedaluwarsa

    Menteri UMKM Buka Suara soal Kasus Toko Mama Tak Pasang Tanggal Kedaluwarsa

    Jakarta –

    Komisi III DPR melakukan rapat dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman buntut kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar. Pemilik toko yang bernama Firly tersandung masalah hukum dan dijerat undang-undang perlindungan konsumen.

    Menurut Maman, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya.

    “Kasus Firly ini menjadi sebuah momentum positif untuk kita jadikan bahan renungan bersama dan pembelajaran bagi kita semua. Singkat cerita, bahwa Firly didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf G Undang-undang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

    Dalam kasus tersebut Maman menegaskan bukan mencari siapa pihak yang salah atau benar. Pasalnya masing-masing pihak, termasuk kepolisian hingga kejaksaan punya pendekatan masing-masing dalam menangani kasus.

    Terkait tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada produk Mama Khas Banjar, Maman membandingkannya dengan produk roti yang ada di hadapannya. Ia lantas menanyakan apakah produk itu memiliki tanggal kedaluwarsa atau tidak.

    “Tapi saya ingin sampaikan, di depan kita ada kotak Holland Bakery. Pertanyaan saya yang paling sederhana, apakah kotak Holland Bakery ini menampilkan tanggal kedaluwarsa? Yang kedua, di dalamnya ada roti Holland Bakery. Apakah roti Holland Bakery ini menampilkan tanggal kedaluwarsa?” tutur Maman.

    “Lalu, dengan contoh sederhana ini, apakah saya harus mengatakan bahwa Pak Kapolda salah, Kejaksaan salah? 100% saya katakan tidak ada yang salah,” sambung Maman.

    Maman menilai penanganan kasus yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan sudah tepat dalam perspektif perlindungan konsumen. Tapi ia berpendapat dalam hal penanganan kasus UMKM maka Undang-undang Perlindungan konsumen sulit diterapkan.

    Pada kesempatan itu Maman mengingatkan pentingnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian nasional. Sektor ini menampung orang-orang yang tidak bisa mendapat akses di sektor formal sehingga dapat menyambung hidup mereka.

    “Dan rata-rata yang bergerak di sektor UMKM ini, rata-rata sektor informal. Jadi mereka-mereka yang tidak mendapatkan akses di sektor formal, tidak mendapatkan akses di dalam dunia industri, mereka melakukan kreativitas untuk berusaha menyambung hidupnya mereka,” imbuhnya.

    Adapun proses hukum Toko Mama Khas Banjar tetap berlangsung dan Maman menyebut tak bisa melakukan intervensi. Namun ia berharap ada solusi terbaik dengan berprinsip pada keadilan dan kemanusiaan.

    (acd/acd)

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025