Xcloud.id

kab/kota: Bangkalan

  • Sesalkan Daerahnya Jadi Pelarian Curanmor, Pemkab Bangkalan Janji Benahi Ekonomi

    Sesalkan Daerahnya Jadi Pelarian Curanmor, Pemkab Bangkalan Janji Benahi Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan keprihatinan mendalam setelah wilayahnya disebut sebagai tempat pelarian kendaraan hasil pencurian atau curanmor. Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja’far menyampaikan penyesalan itu dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan yang digelar Rabu (4/6/2025) di Hall Suara Surabaya.

    “Sebenarnya memang akhir-akhir ini miris ya mendengar melihat kejadian curanmor, yang sangat menyedihkan kami sebenarnya mengapa arahnya Madura khususnya Bangkalan,” ujar Fauzan saat menjadi panelis.

    Fauzan menegaskan bahwa Pemkab Bangkalan tidak tinggal diam atas situasi ini. Ia menyebut berbagai langkah antisipatif telah dilakukan bersama jajaran kepolisian, mulai dari koordinasi intensif hingga razia kendaraan dalam dua bulan terakhir.

    “Banyak tindakan antisipasi yang sudah kami lakukan. Kami selalu koordinasi dengan Kapolres. Akhir-akhir ini, satu dua bulan terakhir, gencar razia,” ucapnya.

    Namun, menurutnya, upaya jangka pendek saja tidak cukup. Ia menilai penyebab utama maraknya curanmor yang terkait dengan Bangkalan adalah persoalan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan struktural dengan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Perlu kajian mendalam dari sisi kami. Faktor ekonomi mungkin akan jadi trigger kita. Bagaimana kami harus menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat yang tentu secara ekonomi tidak berpikir yang lain,” jelasnya.

    Fauzan juga membuka kemungkinan adanya faktor lain yang turut mendorong keterlibatan warga dalam kejahatan curanmor, seperti masalah keluarga maupun ketergantungan narkoba. Karena itu, ia menilai perlu ada pemetaan menyeluruh agar solusi yang ditawarkan lebih tepat sasaran.

    “Mungkin dari sisi keluarganya yang banyak masalah. Atau karena kebutuhan yang lain misal narkoba dan sebagainya. Mungkin bisa dipetakan aparat keamanan perlu kajian mendalam ini. Sehingga tindakan antisipatif bisa mengarah,” tambahnya.

    Ia mengakui, keberadaan Jembatan Suramadu menjadi tantangan tersendiri karena mempermudah akses antara Surabaya dan Bangkalan, yang kemudian berpotensi dimanfaatkan pelaku curanmor.

    “Ini memang tantangan ke depan. Hari ini Surabaya dan Bangkalan sudah tersambung Suramadu. Tentu memang sangat dekat Surabaya dan Bangkalan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Fauzan menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan aparat keamanan untuk membasmi jaringan curanmor lintas wilayah.

    “Menyikapi betul bagaimana ke depan basmi bersama-sama,” tandasnya.

    Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menyebut bahwa pada tahun 2024, sebanyak 80,4 persen kendaraan hasil curanmor dilarikan ke Pulau Madura. Merespons hal ini, pihaknya telah menggelar patroli selama sebulan penuh di 17 Polsek pada Februari 2025 dan merumuskan program razia intensif sejak April.

    Forum Grup Diskusi ini merupakan inisiatif Suara Surabaya Media dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyatukan berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga mantan pelaku dan korban curanmor. Diskusi ini bertujuan menggali akar masalah serta membangun kolaborasi strategis guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari tindak kejahatan curanmor. [beq]

  • Cegah Curanmor, Pemkot Surabaya Gencarkan Pemasangan Portal dan CCTV di Kampung

    Cegah Curanmor, Pemkot Surabaya Gencarkan Pemasangan Portal dan CCTV di Kampung

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya terus menggencarkan upaya preventif untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), salah satunya dengan memperluas pemasangan pintu portal dan paket CCTV di sudut-sudut perkampungan.

    Ketua LPMK Tambaksari, Sutowo, menyampaikan hal ini dalam Forum Group Discussion (FGD) “Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan” yang digelar di Hall Suara Surabaya, Rabu (4/6/2025). Ia menyebut program pemasangan portal dan CCTV saat ini tengah digalakkan Wali Kota Surabaya.

    “Program Pak Wali Kota itu pemasangan CCTV yang masuk ke dalam gapura dan masuk ke perkampungan itu sudah mulai jalan serta pemasangan portal juga,” ujar Sutowo.

    Ia menekankan pentingnya pemerataan pemasangan portal dan CCTV di setiap kampung, karena para pelaku kejahatan kini semakin lihai mencari celah, termasuk beraksi saat portal sudah dibuka di siang hari.

    “Namanya kejahatan dengan berbagai macam upaya ternyata yang mengambil di wilayah perkampungan ternyata siang hari saat portalnya sudah dibuka,” tambahnya.

    Sutowo juga menduga maraknya curanmor di lingkungan permukiman tak lepas dari keterlibatan pihak yang mengenal wilayah tersebut. “Rata-rata yang mengeksekusi kendaraan bermotor bukan dari kampung sendiri tapi informasinya adalah orang jahat dari wilayah itu,” ungkapnya.

    Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Zaini Achmad, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pemasangan portal, meski masih ada pro dan kontra di masyarakat.

    “Ini koordinasi dengan kepolisian. Tapi tidak mudah, mengkomunikasikan ke masyarakat karena pasti ada pro kontra,” kata Zaini.

    Ia menambahkan bahwa Satpol PP telah memetakan lokasi rawan curanmor, seperti tempat kos, warung, hingga parkiran sekolah. Pemkot juga berencana menertibkan penitipan motor di kos-kosan dan memperkuat pengawasan area parkir sekolah.

    “Termasuk di kos-kosan ada tempat penitipan parkir, ini kita akan tertibkan bekerjasama dengan polisi,” imbuhnya.

    Berdasarkan data Radio Suara Surabaya, sebanyak 529 motor dilaporkan hilang selama Maret hingga Mei 2025. Jika dirata-rata, lima motor hilang setiap hari di wilayah Surabaya Raya—Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Rinciannya, 141 unit hilang pada Maret, dan masing-masing 194 unit pada April dan Mei.

    Malam hari masih menjadi waktu paling rawan, namun tren pencurian di siang hari juga meningkat dari 20 kasus pada Maret menjadi 37 pada Mei. Lokasi paling rawan adalah rumah atau kos (37-39 persen), disusul warung, kafe, dan toko (14,9–17,7 persen). Modus pencurian bervariasi, mulai dari dibawa kabur orang baru kenal, diminta paksa, hingga kelalaian pemilik yang lupa mencabut kunci.

    FGD yang digelar Suara Surabaya Media bersama Pemkot ini menghadirkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, Kasubdit Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, serta Bupati Bangkalan, Kapolres Bangkalan, Koordinator RT/RW, Ketua Karang Taruna, mantan pelaku curanmor, hingga pelaku usaha dan korban pencurian.

    Diskusi ini mendorong sinergi lintas sektor dalam mencegah curanmor, sekaligus mengklarifikasi dugaan wilayah tertentu sebagai jalur pelarian kendaraan curian. Hasilnya akan dirumuskan menjadi aksi nyata dan kolaborasi strategis menuju Surabaya yang lebih aman. [beq]

  • FGD “Wawasan Series” Bahas Aksi Bersama Redam Maraknya Curanmor di Surabaya

    FGD “Wawasan Series” Bahas Aksi Bersama Redam Maraknya Curanmor di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Forum Group Discussion (FGD) “Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan” digelar pada Rabu (4/6/2025), menghadirkan berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret menekan angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Surabaya dan sekitarnya.

    Forum dibuka oleh Hendra Hutagalung, Penyiar Program Wawasan Suara Surabaya, yang menyampaikan data laporan kehilangan motor dari pendengar selama Maret hingga Mei 2025. “Total lebih dari 500 unit sepeda motor hilang dicuri,” ungkapnya.

    Diskusi ini diprakarsai oleh Suara Surabaya Media bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, melibatkan pula Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Polda Jawa Timur, dan jajaran kepolisian terkait. Tujuannya, menggali pola perkembangan curanmor dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi menjaga keamanan kota.

    Panelis dalam diskusi ini terdiri dari Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi ST., M.MT., Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Dr. Luthfie Sulistiawan S.I.K., M.H., M.Si., Kasubdit III Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur, serta Bupati Bangkalan Lukman Hakim, S.Ip, M.H. dan Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono S.H., S.I.K., M.I.K.

    Forum juga melibatkan Koordinator RT/RW, Ketua Karang Taruna Surabaya, mantan pelaku curanmor, para korban, pengelola hunian, serta pelaku bisnis otomotif. Para panelis menyampaikan data terkini kasus curanmor, mengklarifikasi persepsi wilayah tertentu sebagai jalur pelarian motor curian, dan merumuskan aksi nyata demi keamanan bersama.

    Dalam sesi testimoni, tiga korban curanmor berbagi pengalaman. Verawati, pemilik rumah kos di Dukuh Kupang Timur, kehilangan dua motor milik penghuni kosnya. Ia pertama kali melapor ke Suara Surabaya sebelum diarahkan ke polisi. “Pelat nomor kendaraan anak kos saya ada, tapi barang bukti sudah enggak ada,” ujarnya.

    Korban kedua, Nur Mahmuda, penghuni kos di Dinoyo, kehilangan motornya meski kunci stir dan pagar terkunci. “Sayangnya CCTV kos rusak,” jelasnya. Ia mengaku sempat kesulitan saat membuat laporan karena petugas sedang libur piket.

    Sementara Ubaidillah, warga Bulak Jaya, kehilangan sepeda motornya saat salat Jumat. “Pelaku sempat ikut salat di luar masjid, lalu buru-buru keluar dan mencuri motor saya,” tuturnya. Hingga kini, ia belum menerima informasi lanjutan dari pihak kepolisian.

    FGD “Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan” diharapkan dapat menjadi langkah awal membangun sinergi untuk pencegahan dan penanganan curanmor secara kolaboratif. [beq]

  • Truk Seruduk 7 Kendaraan di Lampu Merah Pasuruan, 2 Orang Tewas

    Truk Seruduk 7 Kendaraan di Lampu Merah Pasuruan, 2 Orang Tewas

    Jakarta –

    Sebuah truk diduga mengalami rem blong menabrak 7 kendaraan di pertigaan pintu keluar atau exit Tol Purwodadi, Pasuruan. Dua orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya luka-luka.

    “Ada 3 mobil dan 4 sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah ditabrak truk dari arah Malang ini. Petugas masih di mendata semuanya,” kata Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno, seperti dilansir detikJatim, Selasa (3/6/2025).

    Kecelakaan truk wing box menabrak mobil dan motor di traffic light pertigaan pintu keluar Tol Purwodadi, Pasuruan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Akibat kecelakaan ini korban bergelimpangan di jalan.

    Iptu Joko Suseno mengatakan dua korban yang tewas merupakan pengendara motor. Sedangkan jumlah korban luka saat ini ada 6 orang.

    “Korban meninggal merupakan pengendara motor,” kata Joko.

    Berikut data korban:

    1. Timbul Pristiwantoro (45), pengendara motor Mio Soul warga Desa Pucangsari, Purwosari, Pasuruan. Korban saat ini berada RS Media Lawang.

    2. Main (43), pengendara motor Suzuki Spin warga Desa Parerejo, Purwodadi, Pasuruan. Korban berada di RSPH Sukorejo.

    1. Roni (13), penumpang motor Suzuki Spin warga Desa Parerejoz Purwodadi, Pasuruan. Ia dirawat di RSPH Sukorejo.

    2. Solehuddin (49), pengemudi Micro Bus Elf warga Desa Warungdowo, Pohjentrek, Pasuruan. Dirawat di RS Medika Lawang.

    3. Poniman (54), penumpang Micro Bus Elf warga Desa Tejowangi, Purwosari, Pasuruan. Dirawat di RSPH Sukorejo.

    4. Maziatul Ummah (37), pengendara motor Yamaha Mio GT warga Desa Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Ditawat di RSPH Sukorejo.

    5. Siti Solekah (50), penumpang motor Yamaha Mio GT warga Desa Parerejo, Purwodadi, Pasuaruan. Ditawat di RS Medika Lawang.

    6. Fathul Alawi (29), pengdara motor Yamaha Jupiter MX warga Desa Sen Asen, Konang, Bangkalan. Dirawat di RSPH Sukorejo.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua DPRD Bangkalan Soroti LKPJ Bupati 2024: Jangan Hanya Formalitas, Harus Berdampak ke Masyarakat

    Ketua DPRD Bangkalan Soroti LKPJ Bupati 2024: Jangan Hanya Formalitas, Harus Berdampak ke Masyarakat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dipastikan tidak akan hanya menjadi rutinitas tahunan semata. Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, menegaskan bahwa laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.

    “Kami akan mencermati secara menyeluruh isi LKPJ ini. Kami tidak ingin sekadar menerima laporan, tetapi ingin memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar sudah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Dedy menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan secara maksimal demi menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap LKPJ Bupati, menurutnya, bukanlah sekadar tugas prosedural, melainkan momen penting untuk mengukur capaian dan relevansi program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

    “Kami berharap LKPJ ini tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh program-program pemerintah daerah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Bangkalan ke depan, khususnya dalam penyusunan kebijakan jangka menengah tahun 2025–2028.

    “LKPJ ini akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan ke depan. Kita harus menyusun arah pembangunan dengan pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan zaman,” pungkasnya.

    Dengan sikap tegas DPRD ini, publik di Bangkalan diharapkan semakin mendapat jaminan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. [sar/ian]

  • 100 Hari Kerja Bupati Bangkalan Didemo Ratusan Mahasiswa

    100 Hari Kerja Bupati Bangkalan Didemo Ratusan Mahasiswa

    Bangkalan (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi dilakukan di kantor Pemkab Bangkalan. Puluhan mahasiswa UTM menuntut bupati menyelesaikan sejumlah persoalan terlebih sudah menjabat selama 100 hari.

    Dalam aksinya, massa sempat terlibat bentrok dengan kepolisian. Sebab, massa menuntut agar bupati menemui massa aksi.

    Presma UTM, Moh Fauzi mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya yakni permasalahan sampah yang tak kunjung usai.

    Menurutnya, masalah sampah saat ini kian tak terurus. Terbukti hingga saat ini Pemkab Bangkalan belum memiliki tempat pembuangan akhir yang permanen.

    “Setiap jalan kemanapun selalu ada sampah,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Ia mengatakan, selain masalah sampah massa juga menuntut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab saat ini jumlah lapangan kerja di Bangkalan cukup minim.

    Sementara itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengaku telah menyusun konsep untuk pembangunan Bangkalan.

    “Yang kami buat itu untuk jangka panjang. Seperti sampah itu, kami ingin masalah itu tuntas dan bisa dikelola hingga jangka panjang,” pungkasnya. [sar/ian]

  • 2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Dorongan pemrosesan
    pemakzulan Gibran
    tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.
    Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI. Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.
    Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.
    Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.
    Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.
    Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.
    Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.
    Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
    Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.
    Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).
    Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Bus Pahala Kencana Terbakar di Bangkalan, Polisi Temukan Dua Karung Rokok Ilegal

    Bus Pahala Kencana Terbakar di Bangkalan, Polisi Temukan Dua Karung Rokok Ilegal

    Bangkalan (beritajatim.com) – Insiden kebakaran bus Pahala Kencana di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, menyisakan temuan mengejutkan. Polisi menemukan dua karung berisi rokok yang diduga ilegal dari dalam kendaraan yang terbakar itu. Penemuan tersebut kini tengah diselidiki aparat kepolisian untuk mengungkap asal muasal barang tersebut.

    Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Diyon Fitrianto, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa dua karung rokok dari lokasi kejadian.

    “Ada sekitar 2 karung rokok yang kami amankan dari lokasi itu. Saat ini masih kami dalami,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    AKP Diyon juga mengungkapkan bahwa sebagian rokok dari dalam bus sempat diambil warga sekitar saat proses pemadaman. Namun, kondisi barang tersebut sudah dalam keadaan basah dan sebagian telah hangus terbakar.

    “Tapi rokoknya juga sudah basah dan sebagian sudah terbakar juga,” ungkapnya.

    Pihak kepolisian kini masih menyelidiki keterkaitan antara muatan rokok tersebut dengan keberadaan bus yang diketahui tengah menempuh rute Jakarta–Malang, bukan menuju Pulau Madura. Dugaan kuat mengarah pada kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ilegal.

    “Masih kami selidiki,” pungkas AKP Diyon.

    Penyelidikan terus dilakukan guna memastikan apakah ratusan batang rokok itu memang sengaja diangkut secara ilegal melalui jalur yang tidak semestinya. Polisi juga belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlibatan sopir atau pihak lain dalam kasus tersebut. [sar/ian]

  • 53 Titik Jalan di Bangkalan Akan Diperbaiki pada 2025, Fokus Konektivitas Desa-Kota

    53 Titik Jalan di Bangkalan Akan Diperbaiki pada 2025, Fokus Konektivitas Desa-Kota

    Bangkalan (beritajatim.com) – Sebanyak 53 titik ruas jalan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, akan diperbaiki pada tahun 2025. Perbaikan ini menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten karena sebagian besar jalan yang rusak merupakan akses penting yang menghubungkan desa ke wilayah perkotaan.

    Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi fokus utama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

    “Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas diantaranya akses jalan dari Kecamatan Kokop hingga Kecamatan Tanjung Bumi. Selain itu juga termasuk jalan di Desa Kombangan, Kecamatan Geger hingga Arosbaya,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, Lukman menyebut beberapa jalur penting lainnya juga akan masuk dalam skala prioritas perbaikan. “Ada juga jalan dari arah Desa Kombangan menuju Tanah Merah, serta jalur Modung ke Blega,” ungkapnya.

    Konektivitas antara desa dan kota dinilai sangat vital, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, mempermudah akses pendidikan, serta mempercepat pelayanan kesehatan dan administrasi pemerintahan.

    Perbaikan jalan ini juga diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas hidup warga pedesaan yang selama ini mengalami hambatan akibat infrastruktur yang kurang memadai.

    Tak hanya soal infrastruktur, Bupati Lukman juga menyinggung sejumlah tantangan pembangunan lainnya di Bangkalan, mulai dari sektor pendidikan, lingkungan hidup, hingga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah angka stunting. “Kami juga fokus dalam penurunan angka stunting di Bangkalan,” tuturnya.

    Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan menerapkan program pemberian susu gratis bagi ibu hamil dan anak-anak sebagai bentuk upaya pencegahan stunting sejak dini. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. [sar/suf]