kab/kota: Bangka

  • Peduli Kesejahteraan Masyarakat, Pegadaian Sukses Gelar Program Mengetuk Pintu Langit di Sumbagsel – Halaman all

    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, Pegadaian Sukses Gelar Program Mengetuk Pintu Langit di Sumbagsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan (TJSL), PT Pegadaian kembali menggelar program Mengetuk Pintu Langit sebagai wujud kepedulian bagi kesejahteraan masyarakat. 

    Pada kegiatan ini dilakukan pembagian paket makanan oleh sejumlah karyawan Pegadaian secara serentak pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya di 32 lingkungan outlet Pegadaian yang berada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. 

    Pemimpin Pegadaian Kantor Wilayah III Palembang Novryandi mengungkapkan bahwa program yang dijalankan ini adalah wujud implementasi The Gade Empowerment, dimana Pegadaian berkomitmen dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya (1) No Poverty, (2) Zero Hunger, dan (3) Good Health and Well-being. 

    “Program mengetuk pintu langit ini merupakan bagian dari TJSL dan menjadi salah satu upaya Pegadaian untuk mendukung SDGs, khususnya kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi langkah baik untuk mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat sekitar,” ungkap Novryandi pada keterangan persnya di Palembang, Rabu (12/02).

    Tidak hanya warga sekitar outlet Pegadaian, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan maupun nasabah Pegadaian juga dapat merasakan manfaat dari program ini. 

    “Untuk makanan siap saji ini kita pesan dari mitra binaan, dari nasabah kita juga. Jadi tidak hanya berbagi kepada masyarakat, program ini juga menjadi langkah kongkrit dari pemberdayaan UMKM binaan yang selama ini kami jalankan,” tambah Novryandi.

    Sementara Dewi, salah satu warga penerima manfaat mengungkapkan rasa syukurnya karena mendapatkan bantuan makanan dari Pegadaian. 

    “Kami dan warga sekitar kantor Pegadaian merasa senang dapat paket nasi gratis. Uang untuk membeli nasi bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan penting lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut,” ujar Dewi. 

    Program Mengetuk Pintu Langit merupakan agenda rutin Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Pegadaian yang sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun. Agenda ini akan terus dilaksanakan setiap bulan sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, serta komitmen untuk Meng-EMAS-kan Indonesia.

  • Tambah Berat! Vonis Harvey Moeis Ditambah Jadi 20 Tahun

    Tambah Berat! Vonis Harvey Moeis Ditambah Jadi 20 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara.

    Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan suami Sandra Dewi itu telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya.

    “Menjatuhkan pidana kepada HM selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ujarnya di PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey.

    Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tipikor. 

    Selain itu, perbuatan Harvey juga dinilai telah menyakiti rakyat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi. Sementara itu, hakim menekankan tidak ada hal yang meringankan pada putusan tersebut.

    “Hal meringankan tidak ada,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, putusan itu lebih berat dari vonis PN Tipikor sebelumnya. Pasalnya, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) telah divonis PN Tipikor selama 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Adapun, Harvey juga dibebankan uang pengganti Rp210 miliar.

  • Sosok Bripka Rian, Polisi Nyambi Jadi Badut Sulap, Ada Alasan Mengharukan di Balik Keputusannya

    Sosok Bripka Rian, Polisi Nyambi Jadi Badut Sulap, Ada Alasan Mengharukan di Balik Keputusannya

    TRIBUNJATENG.COM – Inilah sosok Bripka Rian polisi viral karena punya pekerjaan sampingan sebagai badut sulap.

    Bripka Rian memiliki nama lengkap Fardriansah yang bertugas di Polda Bangka Belitung.

    Sosoknya viral setelah memiliki pekerjaan sampingan yang berbeda dengan polisi kebanyakan.

    Kini terungkap alasan Bripka Rian mencari sampingan sebagai badut sulap untuk bisa pergi ke Makkah.

    Ia biasa menjalankan pekerjaan sampingannya itu sepulang berdinas sebagai polisi.

    Tak malu, anggota polisi bernama Fardriansah ini bahkan merias sendiri wajahnya.

    Kisah inspiratif ini dijalani oleh Bripka Fardriansah, anggota polisi di Polda Bangka Belitung.

    Ia membagikan kisahnya di akun TikTok miliknya, @rian.gendutInd.

    Pada video itu pria yang akrab disapa Bripka Rian terlihat membawa kotak container.

    Dengan penuh semangat, ia membawa kotak itu sambil memakai seragam polisi dan menggendong tas.

    Ia kemudian membuka kemejanya dan mulai duduk di atas karpet warna hijau.

    Bripka Rian kemudian merias wajahnya menjadi badut, lengkap dengan hidung merah.

    Ia lalu mengganti pakaian dinasnya itu dengan baju badut dan wig warna warni.

    Bripka Rian kemudian berjoget bersama anak-anak di acara ulang tahun.

    Ia juga terlihat memamerkan keahlian sulapnya di depan anak-anak kecil.

    “Orang gila mana yang sudah jadi PNS malah kerja sampingan jadi badut menghibur anak-anak,” tulisnya pada video.

    Meski begitu, Bripka Rian bangga melakukan pekerjaan sampingannya itu selama halal.

    Rupanya uang hasil bekerja sebagai badut itu hendak ia kumpulkan untuk ke Makkah.

    “Selesai Menjalankan tugas Dinas,Semoga Bisa Ngumpul buat Ke Mekah Ya Ma…. Insya Allah,” tulisnya.

    Dikutip dari Youtube Metro TV, Rabu (12/2/2025), ia rupanya sudah menjalani profesi itu sebelum jadi anggota Polri.

    “Awal mulanya saya sebelum jadi polisi itu tahun 2005 saya sudah jadi badut polisi,” kata Bripka Fardriansah.

    Kemudian di tahun 2008 dirinya sempat vakum menjadi badut polisi.

    Namun di tahun 2017 ia kembali menjalani pekerjaan sampingannya itu.

    “Tahun 2017 saya ikut lagi main acara ulang tahun pas jadi Bhabin dulu, pas ini lagi mau usaha lagi,” katanya.

    Ia mematok tarif Rp 350 itu untuk setiap kali penampilan di acara ulang tahun.

    Namun Bripka Fardriansah memberikan biaya gratis untuk acara di panti asuhan.

    “Kalau ada undangan acara di panti asuhan, saya gak terima biaya,” kata dia.

    Aksi Bripka Rian itu pun dipuji oleh Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo.

    Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bripka Fardriansah itu merupakan hal yang baik.

    “Bagus, tentunya dia memiliki kemampuan, kompetensi, di samping anggota polisi, bisa menghibur orang. Itu dilaksanakan, silakan dieksplore, kemudian mewujudkan masyarakat sadar kamtibmas melalui keahlian badutnya,” kata Hendro Pandowo. (*)

     

  • Polri Terus Siaga Waspadai Munculnya Radikalisme di Tanah Air

    Polri Terus Siaga Waspadai Munculnya Radikalisme di Tanah Air

    Polri Terus Siaga Waspadai Munculnya Radikalisme di Tanah Air
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) terus mewaspadai kegiatan
    radikalisme
    yang ada di masyarakat. Pengawasan ini terus dilakukan meski kegiatan tersebut terlihat atau tidak terlihat di muka publik.
    “Kepolisian dengan lembaga terkait lainnya mewaspadai adanya tindakan-tindakan radikalisme yang ada di masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
    Sandi mengatakan, ada atau tidak kegiatan radikalisme di muka publik tetap menjadi peringatan bagi Polri.
    Hal ini agar Polri tidak kecolongan dengan rangkaian kegiatan radikal yang mungkin terjadi di masyarakat.
    “Maka dari itu, masih ada ataupun tidak ada itu menjadi
    warning
    bagi ke kita semua,” kata Sandi.
    Polri turut menggandeng sejumlah pihak untuk mencegah berkembangnya
    paham radikal
    di masyarakat.
    “Polri menggandeng semua pihak terkait lainnya baik lembaga keagamaan, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya untuk mewaspadai bersama bahwa NKRI adalah harga mati,” ujar Sandi.
    Dia menegaskan bahwa menjaga moderasi beragama merupakan tugas semua warga Indonesia.
    “Keberagaman masih kita jaga bersama-sama. Polri tidak bisa sendiri, bersama, mudah-mudahan dengan kebersamaan menjaga toleransi kebersamaan umat di Indonesia,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, eks anggota organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (
    HTI
    ) mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak anggota HTI yang beraktivitas menyebarkan ideologi ekstrem mereka.
    Pembubaran HTI pada tahun 2017 hanya melarang badan hukum, tetapi tidak menghentikan ideologinya.
    “Meskipun mereka sudah dilarang. Tapi, pelarangannya hanya pencabutan dari hukum. Ya kan artinya bersifat administrasi saja, bukan bersifat ideologi,” ujar eks anggota HTI Ayik Heriansyah saat ditemui di Jakarta pada 5 Februari 2025.
    Mantan pimpinan HTI Bangka Belitung ini mengatakan bahwa anggota HTI yang masih berpegang pada ideologi khilafah ini berkamuflase dengan banyak nama lembaga.
    Menurut dia, jumlah lembaga ini diperkirakan mencapai angka ratusan.
    “Tadi, (anggota HTI) menggunakan banyak nama-nama lembaga, kamuflase, macam-macam lah. Ada puluhan-puluhan, ratusan mungkin,” kata Ayik.
    Anggota HTI ini disebutkan masih turun dalam aksi-aksi besar, tetapi mereka tidak membawa atribut Hizbut Tahrir secara terang benderang.
    Namun, dari kacamata mantan anggota, tanda-tanda ini terang benderang dan masih terdeteksi sebagai HTI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanam 1.000 Bibit Pohon, PNM Dukung ESG untuk Wujudkan Keberlanjutan

    Tanam 1.000 Bibit Pohon, PNM Dukung ESG untuk Wujudkan Keberlanjutan

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui sinergi dengan PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS).

    Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan bertajuk Kolaborasi Penanaman Pohon dan Literasi Asuransi BRINS – PNM 2025 yang berlangsung di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, pada Selasa (11/2).

    Sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan, kegiatan ini mencakup dua inisiatif utama, yakni penanaman 1.000 bibit pohon serta edukasi literasi asuransi bagi nasabah PNM Mekaar.

    Bibit pohon yang ditanam terdiri dari pohon kayu putih dan kacang mete, yang tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bangka Belitung dan dilaksanakan di kompleks perkantoran Gubernur Bangka Belitung.

    Selain aksi penghijauan, PNM dan BRINS turut memberikan penyuluhan kepada nasabah PNM Mekaar tentang pentingnya perlindungan usaha melalui asuransi.

    Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para nasabah dalam melindungi usaha mereka dari berbagai risiko, sehingga keberlanjutan bisnis dapat lebih terjamin dan ketahanan finansial mereka semakin kuat.

    Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PNM dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nasabah Mekaar di Bangka Belitung.

    Dengan sinergi di bidang lingkungan dan literasi keuangan, program ini diharapkan dapat menginspirasi nasabah Mekaar untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam sekaligus memiliki pemahaman lebih baik mengenai pentingnya asuransi dalam pengelolaan keuangan.

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari PNM dan BRINS, serta Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung. Pimpinan PNM Cabang Bangka Belitung menekankan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi lingkungan perkotaan, mengurangi polusi udara, serta meningkatkan kesadaran nasabah Mekaar tentang pentingnya perlindungan usaha melalui asuransi.

    Sementara itu, perwakilan BRINS menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan literasi asuransi di kalangan pengusaha ultra mikro dan mikro.

    Dengan kegiatan ini, PNM menegaskan peran aktifnya dalam mendukung prinsip ESG, membangun masa depan yang lebih hijau, serta memperkuat ketahanan ekonomi para nasabahnya melalui edukasi dan perlindungan finansial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bagaimana Cara Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL? Ada 5 Tahapan, Syaratnya Mudah

    Bagaimana Cara Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL? Ada 5 Tahapan, Syaratnya Mudah

    PIKIRAN RAKYAT – Membuat sertifikat tanah gratis bisa lewat PTSL atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program itu merupakan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Program PTSL diharapkan bisa memfasilitasi pendaftaran tanah serentak seluruh Indonesia. Program sejak 2018 ini membantu banyak masyarakat mendapatkan sertifikat secara cuma-cuma.

    Kenapa harus bikin sertifikat tanah PTSL? Memberikan Kepastian Hukum Mengurangi Sengketa Tanah Memudahkan Akses Kredit Mendukung Pembangunan Nasional

    Bikin Sertifikat Tanah PTSL Gratis tapi Disuruh Bayar? Ini Cara Melaporkannya

    3 Link Cek Sertifikat Tanah Kita Atas Nama Siapa, Bisa Online, Gampang Sekali

    Syarat Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa hukum. Tanah berada di wilayah yang masuk dalam program PTSL (dapat dikonfirmasi di kantor desa atau kantor pertanahan setempat).

    Dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Surat permohonan pengajuan PTSL. Bukti kepemilikan tanah (letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Surat pernyataan pemasangan tanda batas yang telah disepakati dengan pemilik tanah berbatasan. Berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah. Surat pemberitahuan pajak terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (dapat dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah). 5 Tahapan Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL Pendaftaran
    (a) Masyarakat pemohon mengajukan permohonan di kantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan setempat.
    (b) Masyarakat mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengukuran tanah
    Akan dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari BPN, juga dilakukan pemasangan tanda batas sesuai data yang diberikan pemohon. Verifikasi data
    Petugas lalu akan memeriksa dokumen kepemilikan tanah dan melakukan validasi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda. Sidang panitia A
    Sidang ini merupakan proses pemeriksaan administrasi dan pengumuman daftar tanah yang telah disertifikasi selama 14 hari. Tujuannya memberikan kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan apabila terdapat sengketa. Penerbitan sertifikat tanah
    Sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemilik yang berhak. 

    Program Sertifikat Tanah Gratis Sampai Kapan? Ini Tahap Pendaftaran PTSL

    7 Kelompok yang Berhak Mendapatkan Sertifikat Tanah Gratis PTSL

    Berapa biaya bikin sertifikat tanah gratis PTSL?

    Ada biaya yang dibayarkan pemerintah, ada pula yang perlu disiapkan pemohon. Biaya yang ditanggung pemerintah termasuk:

    Penyuluhan kepada masyarakat. Pengumpulan data fisik dan yuridis. Pengukuran tanah dan verifikasi data. Penerbitan sertifikat tanah.

    Biaya yang ditanggung pemohon adalah:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan PPh, jika tidak masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

    Adapun nominalnya berbeda di setiap daerah. Berdasarkan SKB 3 Menteri 2017, biaya tersebut adalah sebagai berikut:

    Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000. Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepri): Rp350.000. Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000. Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.

    Demikian cara membuat sertifikat tanah gratis PTSL lengkap. Biayanya gratis, tetapi ada biaya resmi yang juga perlu dikeluarkan pemohon.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Muncul 2 Bibit Siklon Tropis di Wilayah RI, BMKG Minta Warga Siaga

    Muncul 2 Bibit Siklon Tropis di Wilayah RI, BMKG Minta Warga Siaga

    Daftar Isi

    Prakiraan Cuaca Sepekan, Jawa Barat Hati-Hati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan dampak munculnya dua bibit siklon tropis terhadap pola cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan, 11-17 Februari 2025.

    Dalam keterangan di situs resmi, BMKG mengungkapkan kemunculan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Yaitu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Australia dan Bibit Siklon Tropis 93W di Laut China Selatan sebelah utara Kalimantan.

    “Dampak dari Bibit Siklon Tropis 96S berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara, Bibit Siklon Tropis 93W diperkirakan dapat memicu hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Utara,” tulis BMKG, Selasa (11/2/2025).

    “Selain kedua bibit siklon tersebut, wilayah Indonesia juga masih terkena dampak dari Siklon Tropis Taliah yang menyebabkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter di Samudra Hindia bagian barat. Namun saat ini Siklon Tropis Taliah semakin menjauh dari wilayah Indonesia,” tambah BMKG.

    BMKG memperkirakan, dalam sepekan ke depan, kedua bibit siklon tropis itu akan memengaruhi dinamika atmosfer.

    Selain efek Bibit Siklon Tropis 96S dan Bibit Siklon Tropis 93W, juga ada pengaruh akibat fenomena La Nina lemah, Monsun Asia, gelombang atmosfer yang berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

    Juga ada fenomena Gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Serta Gelombang Equatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga utara, dan Maluku Utara. Analisis OLR juga menunjukkan nilai negatif pada periode 15-17 Februari 2025, yang mengindikasikan peningkatan signifikansi potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia.

    Tidak hanya itu, analisis kondisi lokal/mikro juga menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat di Sumatra Utara, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua.

    “Kondisi ini menjadi beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia,” tulis BMKG.

    Karena itu, BMKG meminta warga waspada dan siap siaga. Serta, selalu informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    “Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir. Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan,” demikian peringatan BMKG.

    “Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru,” tambah BMKG.

    Prakiraan Cuaca Sepekan, Jawa Barat Hati-Hati

    BMKG pun mengeluarkan prospek cuaca di Indonesia, berlaku mulai hari ini, Selasa (11/2/2025) hingga Senin (17/2/2025).

    Periode Tanggal 11-13 Februari 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan.

    Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah berikut:

    Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua barat daya, Papua Barat, papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Aceh, Kepulauan Bangka belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

    Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara.

    Periode Tanggal 14-17 Februari 2025

    BMKG memprediksi pada umumnya cuaca wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan.

    Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berada di wilayah berikut:

    Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan  Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.

    Hujan Sangat Lebat – Ekstrem: Jawa Barat.

    “Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG https://www.bmkg.go.id/, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial @/infoBMKG,” tulis BMKG.

    Foto: Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin (10/2). Foto: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin (10/2). Foto: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    (dce/dce)

  • Bagaimana Cara Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL? Ada 5 Tahapan, Syaratnya Mudah

    Besaran Biaya Sertifikat Tanah Gratis di 5 Kategori Wilayah, Papua Paling Besar

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program dari Kementerian ATR/BPN yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang terjangkau.

    Program ini dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Meskipun banyak yang mengira bahwa pembuatan sertifikat tanah melalui program ini sepenuhnya gratis, kenyataannya PTSL tidak sepenuhnya tanpa biaya.

    Pemerintah hanya menanggung beberapa biaya tertentu, sementara biaya lainnya tetap menjadi tanggung jawab pemohon.

    Biaya yang Ditanggung Pemerintah Sosialisasi kepada masyarakat. Pengukuran tanah. Penerbitan sertifikat tanah. Biaya Ditanggung Pemohon di 5 Kategori Wilayah

    Pemohon masih perlu membayar sejumlah biaya untuk beberapa proses lainnya, seperti pengurusan dokumen dan perpajakan.

    Besaran biaya yang harus ditanggung pemohon sudah ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal.

    Berikut adalah rincian biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dibagi berdasarkan kategori wilayah:

    Kategori I (Rp450.000) Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Kategori II (Rp350.000) Kepulauan Riau Bangka Belitung Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Kategori III (Rp250.000) Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sumatera Utara Aceh Sumatera Barat Kalimantan Timur Kategori IV (Rp200.000) Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Kalimantan Selatan Kategori V (Rp150.000)

    Biaya-biaya tersebut digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PTSL, yang melibatkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program tersebut.

    3 Biaya Ditanggung Pemohon

    Biaya yang ditanggung pemohon ini digunakan untuk mendanai tiga kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka persiapan penyelenggaraan PTSL. Ketiga kegiatan tersebut meliputi:

    Penyiapan dokumen. Pengadaan patok dan materai. Operasional petugas desa/kelurahan.

    Program PTSL bertujuan untuk mengatasi masalah sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia, yang umumnya dipicu oleh keterlambatan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

    Program ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Babak City Qualifier Free Fire FFNS 2025 Berakhir, Pesertanya 11.359 Tim

    Babak City Qualifier Free Fire FFNS 2025 Berakhir, Pesertanya 11.359 Tim

    Jakarta

    Garena Indonesia baru saja merampungkan babak city dan regional qualifier kompetisi Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2025. Pesertanya membludak hingga 11.359 tim.

    Acaranya diselenggarakan offline dan hybrid sejak 11 Januari 2025, dan berakhir pada Hari Minggu, 9 Februari 2025. Kini sudah ada 24 tim yang lolos ke babak play-ins.

    Mereka yang berhasil melaju ke babak selanjutnya, akan kembali memperebutkan tiket menuju grand final pada Maret 2025. Untuk daftar tim yang lolos adalah sang juara dan mereka yang mengisi peringkat kedua di masing-masing wilayah. Berikut tim yang lolos, dari informasi yang diterima detikINET, Senin (10/2/2025).

    East 1: Team Vagos (Bali) dan Vagos Akar (Bali)East 2: FE New Gen (Ambon) dan KxS Malapetaka (Kupang)North 1: Manado Hard (Manado) dan Hideo (Gorontalo)North 2: ZN Pasti Juara (Balikpapan) dan From Borneo (Banjarbaru)West 1: 27 Hard (Pekan Baru) dan Satu Esports (Medan)West 2: Bandit Fams (Bangka) dan Luxury Black (Lampung)South 1: LYCNH (Depok) dan Asal Sopan (Bekasi)South 2: Morph Team (Purwakarta) dan Invictus (Indramayu)South 3: Sriwijaya Esports (Bandung) dan VS All (Tasikmalaya)South 4: Here We Go (Salatiga) dan OVPE Project (Salatiga)South 5: ESDEA (Sidoarjo) dan P3D Kediri (Jombang)South 6: BMS (Malang) dan New Life Batu (Malang)

    Seluruh tim yang lolos dari babak region qualifier tinggal menunggu lawan mereka dari jalur kualifikasi online qualifier (dua tim), guild war qualifier (satu tim), dan golden ticket (tiga tim), dan enam tim dari peringkat 4-9 dari FFWS ID 2024 Fall.

    Nantinya total ada 36 tim yang akan bertarung di babak Play-Ins pada 7-9 Maret 2025, untuk memperebutkan sembilan tiket menuju final FFNS 2025 Spring.

    Final FFNS 2025 Spring hadir dengan dua babak, yakni point rush dan grand final. Di sini sembilan tim yang lolos dari play-ins akan bertemu Genesis Dogma dan Vesakha Esports (Juara 2-3 FFWS ID 2024 Fall). Lalu mereka juga akan berhadapan dengan Kraken Esports (Sebelumnya Star Knight Esports – tim degradasi dari FFWS SEA 2024 Fall).

    Mereka akan memperebutkan satu tiket untuk lolos menjadi wakil Indonesia ke-5 di turnamen FFWS SEA 2025 Spring. Tim yang lolos akan menyusul RRQ Kazu, Bigetron Delta, Onic Olympus, dan Evos Divine ke turnamen Free Fire se-Asia Tenggara.

    (hps/fay)

  • Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun Korupsi Timah Segera Dibahas di Bamus DPRD Bangka Belitung – Halaman all

    Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun Korupsi Timah Segera Dibahas di Bamus DPRD Bangka Belitung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, memastikan desakan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung yang meminta pembentukan pansus dan dibukanya data terkait kerugian lingkungan kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung di Gedung DPRD, Senin (10/2/2025). 

    “Secara mekanisme akan kami sampaikan apa yang jadi perhatian kawan-kawan untuk disampaikan kepada pimpinan yang lain dan juga Badan Musyawarah. DPRD ini punya alat kelengkapan namanya komisi dan juga Bamus. Terkait dengan komisi akan saya sampaikan ke komisi masing-masing karena berbagai pihak yang jadi target pengumpulan data, terkait dengan mitra kerja kawan-kawan komisi,” kata Eddy saat audiensi berlangsung. 

    “Aspirasi ini juga akan dirapatkan di Badan Musyawarah. Setiap kegiatan dewan itu dimusyawarahkan dulu di Badan Musyawarah. Ini sedang berlangsung Bamus membahas berbagai isu, termasuk aspirasi kanwa-kawan yang demo kemarin,” sambungnya.

    Dalam audiensi itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani, berharap DPRD dapat membentuk pansus kerugian lingkungan tata niaga timah sehingga berbagai informasi pro kontra atas kerugian Rp271 triliun seperti disampaikan penyidik Kejagung dan diputuskan hakim tipikor dapat diketahui kebenarannya.

    Hal ini menurutnya untuk mencegah adanya fitnah yang akan merugikan penambang dan masyarakat Bangka Belitung. 

    Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung melampirkan surat resmi berisi sejumlah desakan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil langkah cepat menghentikan kegaduhan di masyarakat. 

    Eddy menekankan masyarakat Bangka Belitung turut merasakan efek dari munculnya nilai kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam perkara itu.  

    Menurutnya, selain membuat turunnya kepercayaan investor atas tambang di Bangka Belitung, kasus dengan dasar perhitungan yang disampaikan Guru Besar IPB, Bambang Hero, itu telah membuat ekonomi masyarakat setempat terpuruk.

    “Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendudukkan permasalahan ini bahwa salah satu penyebabnya berhubungan dengan data lingkungan dan kehutanan di Bangka Belitung. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendapatkan data yang valid tersebut dari instansi yang kompeten dan berwenang bukan berdasarkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kurniadi melalui pesan elektronik diterima.

    Dalam surat yang diserahkan kepada DPRD Povinsi Banten, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui inspektur tambang untuk mengeluarkan Data SIUJP dan data mitra PT Timah yang bekerja sama serta data kemajuan tambang selama tersebut. 

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didesak memberikan data bukaan lahan serta reklamasi dari PT Timah pada periode tersebut. 

    Tak hanya itu,Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendereral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga didorong mengeluarkan data, termasuk rona awal sebelum kerjasama dilakukan di tahun 2014. 

    Selain itu data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan.

    Kurniadi berharap kepada DPD Bangka Belitung untuk dapat mendukung dan mengakhiri pro kontra kerugian lingkungan Rp27 triliun di kasus korupsi tata niaga timah itu. 

    Dia mengaku miris penyelundupan terjadi di banyak tempat dan bahkan pabrik hilirisasi tidak menjadikan Bangka Belitung sebagai tempat investasi padahal bahak baku utama ada di Negeri Serumpun Sebalai itu.

    “Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung utuk dapat menindaklanjuti aspirasi kami, karena diam dan pembiaran terhadap permasalahan ini sangat berdampak dengan ekonomi Bangka Belitung yang hingga hari ini semakin sangat tidak kondsif. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk bentuk pansus untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Serumpun Sebalai ini,” tukasnya. 

    “Jangan sampai seolah-olah opini atau isu-isu menjadi fitnah,” sambungnya. 

    Menanggapi desakan itu, Edy memastikan aspirasi disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung akan diteruskan ke komisi terkait dan Badan Musyarawah. 

    “Ini aspirasi dari masyarakat, dari kawan-kawan aliansi masyarakat cinta Bangka Belitung kami terima untuk kami teruskan kepada Badan Musyawarah untuk dibawa bagaimana kelanjutannya bersama dengan kawan-kawan fraksi yang lain,” ujar Eddy.