Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kepala daerah dari Papua bahkan sudah berada di Yogyakarta dan Magelang untuk menunggu komando lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, dari Papua semua berangkat. Ada enam provinsi di Papua, saya dari (Provinsi) Papua Barat, sudah ada di sana (Magelang),” ujar Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    Bernard Mandacan menjadi salah satu kepala daerah yang transit di kantor DPD PDIP Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Namun, ia menegaskan tidak akan langsung menuju lokasi retret kepala daerah di Akmil, melainkan menunggu instruksi lebih lanjut di tempat lain di Magelang.

    “Saya akan menunggu instruksi lanjutan di Magelang, tetapi bukan di lokasi retretnya, melainkan di luar kompleks Akmil,” tambahnya.

    Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa kepala daerah telah tiba di kantor DPD PDIP DIY serta menginap di hotel di sekitar Yogyakarta. Beberapa di antaranya berasal dari Nias Selatan, Manggarai, Papua Barat, Papua Pegunungan Bintang, Lampung, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Bali.

    Mereka masih menunggu arahan resmi dari DPP PDIP sebelum melanjutkan perjalanan menuju retret kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang.

  • Pemkot Pangkalpinang butuhkan Rp24,8 miliar gelar pilkada ulang

    Pemkot Pangkalpinang butuhkan Rp24,8 miliar gelar pilkada ulang

    Pangkalpinang (ANTARA) – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membutuhkan Rp24,8 miliar untuk melaksanakan Pilkada Serentak Ulang (PSU) tahun 2025 di Kota Beribu Senyuman itu.

    “Kami mohon dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pelaksanaan pilkada ulang tahun ini berhasil, lancar dan kondusif,” kata Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Unu Ibnudin di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia mengatakan untuk menyukseskan pilkada ulang 2025 ini, Pemkot Pangkalpinang membutuhkan anggaran Rp24.892.307.000 untuk dihibahkan kepada KPU sebesar Rp16.280.429.000, Bawaslu Rp5.172.612.000, TNI Rp1.536.639.000 dan Polri Rp1.902.627.000.

    “Dengan segala kondisi dan keterbatasan, kita wajib melaksanakan dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan pilkada ulang ini,” katanya.

    Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Pangkalpinang tengah mencari dan mengumpulkan anggaran pelaksanaan pilkada ulang ini.

    “Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran pilkada ulang ini agar Kota Pangkalpinang segera memiliki kepala daerah definitif,” katanya.

    Menurut dia, saat ini anggaran pelaksanaan pilkada ulang ini berasal APBD.

    “Kita semua tahu, saat ini kondisi keuangan belum juga ada instruksi untuk kami bisa menghemat. Namun demikian, kami tetap berjuang agar anggaran pilkada ulang ini bisa terpenuhi sebagaimana yang dibutuhkan,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Enam kepala daerah terpilih wakili agama dalam pelantikan di Istana

    Enam kepala daerah terpilih wakili agama dalam pelantikan di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak enam kepala daerah terpilih menjadi perwakilan dalam acara pelantikan serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dalam prosesi yang dihelat di halaman tengah di antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta, mereka menjadi simbol keberagaman Indonesia dengan mewakili enam agama di Tanah Air.

    Enam kepala daerah perwakilan tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).

    Berdasarkan simulasi sebelum proses pelantikan dimulai, keenam perwakilan kepala daerah itu akan menerima pemberian Surat Keputusan (SK) dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah, pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, serta penandatanganan Berita Acara Pelantikan (BAP).

    Prosesi itu akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di bagian panggung lokasi pelantikan.

    Secara keseluruhan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik hari ini berasal dari 481 daerah, yang terdiri atas 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.

    Namun, tidak semua daerah mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Terdapat 40 perkara yang masih dalam tahap sidang Mahkamah Konstitusi, yakni tiga provinsi, tiga kota dan 34 kabupaten, termasuk di wilayah Aceh, serta dua kabupaten/kota (Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang) yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang karena kotak kosong menang.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nakes Protes Kepemimpinan di RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan, Minta Bupati Bertindak

    Nakes Protes Kepemimpinan di RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan, Minta Bupati Bertindak

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Bupati Bangka Selatan didatangi ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan.

    Kedatangan ratusan nakes ke Kantor Bupati tersebut bukan tanpa alasan. Para nakes tersebut melakukan protes terkait dengan kepemimpinan di tempat mereka bekerja.

    Para nakes memprotes kepemimpinan Direktur RSUD Junjung Besaoh serta pejabat eselonnya. Pasalnya, kepemimpinan di rumah sakit tersebut dianggap sudah tidak lagi kondusif yang mengganggu manajemen rumah sakit.

    Mengenai aksi protes ini, Koordinator aksi, Marsa Saputra mengatakan protes yang dilayangkan merupakan bentuk mosi tidak percaya. Dia menyebut kepemimpinan saat ini tidak berpihak untuk kesejahteraan para nakes.

    “Sudah dua kali kami melakukan aksi protes. Pertama di RSUD, dan hari ini kami datang langsung ke Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan. Kami berharap ada solusi segera dari pemerintah daerah,” ujar Marsa kepada wartawan, Selasa, 18 Februari 2025.

    Dalam aksi protesnya, para nakes menyampaikan lima poin tuntutan yang salah satunya soal telatnya upah para nakes dan membuat para pegawai tidak puas karena hal tersebut.

    “RSUD Bangka Selatan berutang kepada kami. Ekstrafooding sejak Januari 2024 belum dibayarkan, klaim jasa pelayanan BPJS, serta dinas jaga malam juga belum diterima. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang kami alami,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia mengatakan respons lamban manajemen RSUD dalam mengatasi masalah kesejahteraan nakes juga menjadi pemicu aksi protes ini. Bupati Bangka Selatan diharapkan bisa memberikan tindakan tegas.

    “Kami mendesak Bupati untuk mengganti Direktur RSUD beserta pejabat eselon yang telah menzalimi tenaga kesehatan. Kami ingin kepastian terkait hak-hak kami yang selama ini belum diberikan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia dan para nakes berharap agar permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan. Hal ini sebagai upaya agar pelayanan di RSUD bisa tetap berjalan dengan normal.

    “Kami hanya ingin keadilan. Sebagai tenaga kesehatan, kami sudah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Sekarang kami menunggu itikad baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Marsa.

    Menanggapi aksi protes para nakes, Direktur RSUD, dr. Helen Sukendy, mengatakan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuat pihak RSUD melakukan evaluasi terkait jasa insentif jaga malam.

    “Senin sore, tanggal 17 Februari, beberapa perwakilan staf RSUD Junjung Besaoh melakukan audiensi dengan pihak manajemen terkait dengan jasa insentif jaga malam untuk tahun 2024 yang tidak bisa dicairkan karena menjadi temuan BPK,” ujar dr. Helen Sukendy, Selasa, 18 Februari 2025.

    “Kami sedang mencoba mencarikan solusi terkait jasa tersebut baik melalui pembagian jasa pelayanan atau cara lainnya sehingga bisa mengakomodir hal tersebut,” tuturnya.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Info Bangka dengan judul: Ratusan Nakes RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan Gelar Aksi Protes, Ini Penjelasan Direktur Helen

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BMKG prakirakan mayoritas daerah berpotensi diguyur hujan pada Rabu

    BMKG prakirakan mayoritas daerah berpotensi diguyur hujan pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas daerah berpotensi diguyur hujan pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan pada Rabu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Sekar Anggraeni dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu pagi, menyampaikan bahwa hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar, seperti Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; dan Denpasar, Bali.

    “Hujan ringan juga diprakirakan dapat mengguyur Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; serta di wilayah timur Indonesia, seperti Ternate, Maluku Utara; Sorong, Papua Barat Daya; Jayawijaya, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua,” kata dia.

    Selanjutnya, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    BMKG juga memperingatkan potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Bengkulu; Bandar Lampung, Lampung; Jakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Mamuju, Sulawesi Barat; Manado, Sulawesi Utara; serta Ambon, Maluku, dan Merauke, Papua Selatan.

    Sementara itu, beberapa wilayah lainnya diprakirakan mengalami kondisi cuaca berawan, yakni Medan, Sumatera Utara, sementara udara kabur terpantau di Banda Aceh, Aceh; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Manokwari, Papua Barat. BMKG lalu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan selalu memperbarui informasi terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Sekar.

    Sumber : Antara

  • Daftar Gubernur Terkaya yang Dilantik 20 Februari, KDM, Bobby, Pramono Sekaya Apa?

    Daftar Gubernur Terkaya yang Dilantik 20 Februari, KDM, Bobby, Pramono Sekaya Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut daftar Gubernur terkaya yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah itu sudah dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto setelah jadwalnya diubah dari 6 Februari 2025, dilansir dari laman Menpan RB.

    Ternyata ada gubernur terkaya berdasarkan LHKPN (harta kekayaan) yang dilaporkan ke KPK. Calon kepala daerah provinsi terkaya itu bukan Kang Dedi Mulyadi atau KDM (Jawa Barat), Bobby Nasution (Sumatera Utara), maupun Pramono Anung (DKI Jakarta). Berikut daftarnya:

    Daftar Gubernur terkaya yang dilantik 20 Februari 2025

    Gubernur Maluku Utara Ia adalah Sherly Tjoanda. Kekayaannya berdasarkan laporan harta kekayaan ke KPK pada 15 Oktober 2024 adalah Rp709 miliar. Ia juga tercatat punya 4 mobil dan 1 motor dengan nilai total Rp7 miliar. Gubernur Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara akan dipimpin oleh Andi Sumangerukka. Calon gubernur ini melaporkan LHKPN pada 26 Agustus 2024 dengan total Rp623,4 miliar dengan Rp33 miliar di antaranya adalah 10 mobil, sejumlah kapal pesiar, motor, dan sepeda. Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin akan menjadi gubernur di sana mulai 20 Februari 2025. Ia punya kekayaan sebesar Rp414 miliar berdasarkan laporan pada 31 Desember 2023 saat masih menjabat wakil gubernur Kalimantan Selatan. Ia tercatat punya 52 tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud adalah gubernur Kalimantan Timur dalam 5 tahun ke depan. Ia memiliki total harta kekayaan Rp183,3 miliar dengan menempati posisi keempat calon gubernur terkaya yang akan dilantik. Gubernur Sumatera Selatan Nama Herman Deru calon gubernur Sumatera Selatan punya harta total Rp143,2 miliar. Ia punya 2 mobil mewah dengan nominal maksimal Rp1,1 miliar menurut LHKPN yang dilaporkan pada 26 Maret 2024. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ada di posisi keenam dengan total harta Rp104,2 miliar. Dari total harta tersebut, pasangan Rano Karno ini punya 9 tanah dan bangunan dengan total Rp35 miliar, dan 3 mobil dengan nilai Rp1,3 miliar. Gubernur Bangka Belitung Gubernur terpilih Bangka Belitung, Hidayat Arsani, ada di posisi ketujuh. Ia tercatat memiliki harta kekayaan Rp73,2 miliar menurut LHKPN yang dilaporkan pada 28 Agustus 2024. Dalam dokumen hartanya, ia punya 5 mobil dengan nilai Rp1,3 miliar. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara setelah sebelumnya menjadi Wali Kota Medan. Menantu Jokowi ini punya harta Rp57,5 miliar menurut laporan pada 31 Desember 2023. Ia punya 9 tanah dan bangunan senilai Rp40 miliar serta 6 mobil dan 1 harta senilai Rp1,3 miliar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf adalah gubernur terpilih Aceh yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Catatan LHKPN KPK yang dilaporkan pada 20 Agustus 2024 menyebut ia punya total kekayaan Rp48,3 miliar, adapun Rp44 miliar di antaranya berupa 13 tanah dan bangunan. Gubernur Kalimantan Utara Kalimantan Utara akan punya gubernur Zainal Arifin Paliwang mulai 20 Februari 2025. Ia punya kekayaan Rp37,2 miliar, Rp600 juta di antaranya berupa 2 mobil dan 1 motor. Ia terakhir kali lapor harta pada 27 Maret 2024. Gubernur Jawa Barat Sementara itu, Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM punya harta total Rp12 miliar. Eks Bupati Purwakarta dan Anggota DPR ini punya 119 tanah dan bangunan dengan total Rp7 miliar, juga punya 3 motor, 3 mobil, dan 1 sepeda dengan total Rp8 miliar.

    Demikian daftar gubernur terkaya yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Dedi Mulyadi berada di bawah Pramono Anung dan Bobby Nasution, yang terkaya bukan salah satu dari ketiganya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cuaca Daerah Hari Ini Rabu 19 Februari 2025: Mayoritas Provinsi Berpotensi Diguyur Hujan

    Cuaca Daerah Hari Ini Rabu 19 Februari 2025: Mayoritas Provinsi Berpotensi Diguyur Hujan

     

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagian besar daerah di Indonesia diprakirakan akan diguyur hujan, mulai dari hujan ringan sampai hujan yang disertai petir, pada Rabu (19/2/2025). Hal itu diutarakan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sekar Anggraeni.

    Dalam siaran persnya di Jakarta, dirinya menyampaikan bahwa hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar, antara lain di Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; dan Denpasar, Bali.

    “Hujan ringan juga diprakirakan dapat mengguyur Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; serta di wilayah timur Indonesia, seperti Ternate, Maluku Utara; Sorong, Papua Barat Daya; Jayawijaya, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua,” katanya.

    Selanjutnya, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    BMKG juga memperingatkan potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Bengkulu; Bandar Lampung, Lampung; Jakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Mamuju, Sulawesi Barat; Manado, Sulawesi Utara; serta Ambon, Maluku, dan Merauke, Papua Selatan.

    Sementara itu, beberapa wilayah lainnya diprakirakan mengalami kondisi cuaca berawan, yakni Medan, Sumatera Utara, sementara udara kabur terpantau di Banda Aceh, Aceh; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Manokwari, Papua Barat.

    BMKG lalu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprakirakan bakal terjadi. 

  • Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri

    Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri

    ANTARA – Pimpinan Cabang Perum Bulog Bangka Akhmad Fahmi Yasin di Pangkalpinang, Selasa (18/2) mengatakan, ketersediaan stok beras di masyarakat cukup hinggal tiga bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan.
    (Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Waspada Cuaca Ekstrem Dampak Siklonik di Selatan Indonesia

    Waspada Cuaca Ekstrem Dampak Siklonik di Selatan Indonesia

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem dampak sirkulasi siklonik khususnya di perairan sebelah selatan Indonesia. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem dampak sirkulasi siklonik khususnya di perairan sebelah selatan Indonesia periode 18 hingga 24 Februari 2025.

    BMKG mendeteksi gangguan sirkulasi siklonik tersebut diantaranya yang terpantau di Laut Timor, selatan Nusa Tenggara Timur yang diprediksi semakin menguat dan berpotensi akan menjadi Bibit Siklon Tropis dalam beberapa hari ke depan.

    “Kondisi ini mengakibatkan peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” tulis BMKG, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, BMKG mendeteksi terdapat sirkulasi siklonik berada di perairan barat daya Banten yang mengakibatkan konvergensi memanjang dari barat daya Lampung hingga selatan Jawa Tengah dan dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kedua sirkulasi siklonik ini mampu menyebabkan terjadinya peningkatan kondisi cuaca menjadi cuaca ekstrem hingga sepekan ke depan.

    BMKG juga melaporkan sirkulasi siklonik terpantau di wilayah Laut Timor selatan NTT dan barat daya Banten, sistem ini menyebabkan daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Laut Timor, NTT dan perairan selatan Jawa.

    Selain itu, daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya terpantau memanjang dari Selat Malaka hingga Riau, dari Riau hingga Sumatera Selatan, di Pesisir barat Bengkulu, Perairan barat Bengkulu, perairan selatan Jawa Timur, pesisir utara Jawa Tengah, di Laut Flores, dari dari laut seram hingga Laut Banda.

    Sedangkan, pertemuan angin (konfluensi) terpantau di Perairan Selatan Lampung hingga Banten, Laut Banda dan Laut Arafura. “Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis, bibit siklon tropis, dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil analisis, labilitas Lokal Kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

  • Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara

    Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara

    Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah,
    Harvey Moeis
    , belum memutuskan langkah yang bakal ditempuh setelah hukumannya diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara pada tingkat banding.
    Suami aktris Sandra Dewi ini agaknya masih maju-mundur untuk mengajukan kasasi.
    Sebab, kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena hukuman Harvey dan terdakwa lainnya diperberat hingga dua kali lipat.
    “Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata Andi saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Andi mengatakan, putusan yang dijatuhkan PT Jakarta baik terhadap Harvey; pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim; eks dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.
    “Kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Maka yang pasti kami akan menunggu upaya hukum,” kata Andi.
    Namun, belakangan Andi justru meralat ucapannya itu dan membantah bahwa pihaknya telah memutuskan mengajukan kasasi.
    Menurut dia, Harvey belum memberikan mandat kepadanya untuk mengajukan kasasi.
    “Kami belum menerima mandat dari klien kami untuk mengajukan kasasi. Lagi pula, hingga saat ini, kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Andi dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).
    Ahmad mengatakan, pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap mengajukan kasasi atau tidak.
    “Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut,” kata Ahmad.
    “Selanjutnya, baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar dia.
    Ketika kubu Harvey masih maju mundur,
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyatakan bakal menghormati segala upaya yang akan diajukan Harvey, termasuk kasasi.
    “Kita menghormati sikap itu karena memang merupakan hak yang bersangkutan,” ujar Kepala Pusat Penerangan HukumKejagung, Harli Siregar, saat dihubungi, Senin (17/2/2025).
    Jika Harvey dan terdakwa timah lainnya mengajukan kasasi, jaksa penuntut umum (JPU) tidak tinggal diam.
    Harli mengatakan, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi terhadap langkah hukum yang diambil Harvey Moeis.
    “Kembali ke hukum acara, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi atas sikap kasasi yang bersangkutan,” lanjut Harli.
    Mahkamah Agung yang akan mempertimbangkan dan memutuskan kasasi juga buka suara terhadap upaya hukum yang mungkin diambil oleh para terdakwa kasus timah.
    “(MA) menghormati haknya terdakwa dan penuntut umum,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (17/2/2025).
    Yanto mengatakan, kasasi atau upaya hukum biasa terakhir merupakan hak para pihak yang berperkara.
    “Kasasi kan haknya penuntut umum dan terdakwa,” tutur Yanto.
    Sementara itu, PT Jakarta yang telah memperberat hukuman Harvey justru menilai suami Sandra Dewi ini layak diproses oleh pengadilan lingkungan.
    Majelis PT Jakarta menyebut kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan kerusakan ekologi harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Harvey Moeis.
    “Namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau keduanya,” sebagaimana dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com.
    Majelis hakim tingkat banding mengaku sepakat dengan pendapat ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Heru, yang menghitung jumlah keseluruhan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun.
    Kerugian itu meliputi kerugian ekologi Rp 183.703.234.398.100, kerugian ekologi lingkungan Rp 75.479.370.880.000, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 11.887.082.740.600.
    Sementara, kerugian lainnya timbul dari kegiatan bisnis timah yang meliputi pembelian bijih dari penambang ilegal hingga sewa alat smelter sebesar Rp 29.672.506.122.882.
    Meski demikian, majelis hakim tingkat banding menyatakan hanya fokus pada jumlah kerugian negara akibat korupsi pada tata kelola komoditas timah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.